Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Defense transformation as the next phase of military reformation has placed the military technology adoption factor as the main determinant to develop Indonesian defense forces. The process of military technology adoption is needed so that Indonesia is able to conduct military technology revolution in order to significantly enhance the components of national defense. TO be able to perform the leap toward the targeted military technology revolution, Indonesia should develop an independent defense industry by forming national aviation consortium and maritime and defense industry consortium."

"Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana strategi penyelenggaraan pertahanan negara terhadap perubahan bentuk ancaman akibat kemajuan teknologi informal. Penekanan penelitian ini terhadap sistem komunikasi nasional yang digunakan oleh penyelenggara pertahanan dengan kemajuan teknologi informasi dilihat dari aspek Ketahanan Nasional. Temuan dalam penelitian ini adalah penyelenggara pertahanan sudah menggunakan teknologi informasi dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitas dalam menjalankan strategi pertahanan negara di bidang Informasi.Dari sistem komunikasi yang digunakan menunjukan bahwa faktor-faktor SDM, kultur militer yang membatasi kewenangan menyampaikan informasi dan belum mempunyai grand strategi dalam bidang Informasi.Penelitian ini menggunakan deskriptis analitis dengan tujuan membuat gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta yang faktual serta hubungan antar fenomena. Untuk mendukung analisis digunakan metoda analisis SWOT.Temuan penelitian ini adalah agar dapat menyusun suatu strategi pertahanan negara terhadap informasi (Humas Dephan dan Puspen TNT) yang semula hanya sebagai pendukung menjadi suatu Task Force sehingga dapat menjadi Satuan Tugas Operasional.

---

This thesis is intended to describe how the national defense strategy protocol against the changes of any threat due to the development of information technology. The main focus of this research to the national communication system that used by the defense organization agency due to the development of information technology will be stress to the aspect of National Defense. The main findings from this research is the defense organization agency of information technology and the lack and shortage of human resources both quality and quantity to manage the national defense strategy on the information sector.

From the communication system that utilized are shown that the human resources factor, military culture that make limitation of authorities to address the information and has not have yet the grand strategy on the Information sector.

This research utilizes the analytical description with the purpose to create systematical description regarding factual facts with the correlation of each phenomenon. To support the analysis, the SWOT analysis method is used.

The findings from this research is intend for the development of the national defense strategy of the Information (Defense Department's Public Relations and Information Centre of TNI) which originally only as the supporting of the Task Force, and expected could become the Operational Section."

"Perkembangan suatu masyarakat atau negara mempunyai hubungan yang erat dengan pertumbuhan golongan terpelajar atau cendekiawan di dalam masyarakat tersebut. Negara yang pada waktu ini mempunyai keunggulan dalam bidang tehnik tenaga nuklir, elektronika atau kedokteran, berarti negara itu telah memiliki tenaga ahli yang cukup tangguh sesuai dengan disiplin ilmu yang mendukung kegiatan tersebut. Meskipun suatu negara dapat memperoleh bantuan tenaga ahli dari luar negeri, tetapi ia tidak dapat bersandar sepenuhnya terhadap tenaga ahli asing ditinjau dari kepentingan Ketahanan Nasional suatu bangsa. Ketergantungan terhadap tenaga ahli asing sangat merugikan negara-negara yang sedang berkembang di dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian itu. Tidak ada sahabat yang kekal dan tidak ada pula musuh yang abadi di dalam hubungan internasional. Yang selalu ada dan diperjuangkan ialah kepentingan nasional (national interest) dari masing-masing bangsa. Berbagai kepentingan nasional di dalam hubungan internasional kadangkadang sejalan, tetapi kadang-kadang dapat pula berbeda, sehingga dapat mencapai bentuk konflik yang tajam. Banyak aspek golongan terpelajar di dalam suatu masyarakat. Edward Shils yang pertama melukiskan dimensi-dimensi cendekiawan di dalam suatu bangsa yang sedang berkembang. Dengan mempergunakan perspektif sosiologis ditampilkan gambaran secara umum (profil) seorang cendekiawan sebagai seorang pembaharu, perumus sasaran-sasaran baru dan sebagai penjabar sikap tidak setuju. Mereka sering tampil sebagai seorang yang disiksa oleh rasa alienasinya. Sedangkan Soedjatmoko melukiskan profil cendekiawan di negara yang sedang berkembang dengan memperhatikan sejauh mana mereka dibatasi oleh dilema yang dihadapinya, meneliti dari dalam konflik-konflik internnya. Dilema yang menimbulkan konflik intern yang utama adalah hubungan para cendekiawan dengan kekuasaan. Mereka menyadari bahwa kekuasaan yang berada di tangannya merupakan syarat mutlak agar pandangan-pandangannya dapat menjadi kenyataan. Tetapi apabila mereka terlibat dalam suatu tanggung jawab politik dan pemerintahan secara langsung akhirnya mereka mengabdikan diri pada kekuasaan, di mana mereka tidak lagi babas menyatakan pendapatnya sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka kuasai, karena posisinya di dalam birokrasi."

"Penulisan thesis ini berangkat dari asumsi bahwa kedua kepala negara Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, yang berasal dari kelompok etnis Jawa, serta lahir dan dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan Jawa, sikap dan pola pikirnya sangat dipengaruhi oleh kebudayaan tersebut, sehingga ketika mereka secara berturut-turut berhasil mencapai kedudukan sebagai pucuk pimpinan negara Republik Indonesia, segala kebijaksanaannya, baik di bidang sosial-politik, ekonomi maupun HANKAM, mengacu kepada kebudayaan Jawa.Soekarno yang gemar nonton pagelaran wayang, sikap politiknya sangat dipengaruhi oleh watak tokoh-tokoh wayang idolanya. Tokoh Bima yang non-kooperatif telah mewarnai langkah-langkah politiknya. Namun, dengan demikian Soekarno telah mengangkat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang perlu diperhitungkan dalam percaturan politik dunia.Dengan falsafah "alon-alon waton kelakon", Soeharto telah berhasil membimbing bangsa Indonesia dalam menyusun dan melaksanakan Repelita demi Repelita. Dimensi manapun dari kebudayaan Jawa yang telah mempengaruhi kebijaksanaan kedua kepala negara tersebut, keduanya ternyata telah berhasil menciptakan kondisi TANNAS yang tangguh."

"PendahuluanUntuk membatasi pokok pembahasan dan untuk mendapatkan acuan yang jelas dalam pembahasan, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian ungkapan bahan-bahan strategis dari judul tesis. Bahan-bahan strategis adalah bagian dari sumber daya alam yang jumlah cadangannya terbatas, namun sangat dibutuhkan untuk kepentingan negara dan bangsa sebagai sarana pembangunan Nasional. Bahan-bahan strategis semakin menipis jumlah cadangannya karena diskeploitasi sehingga akhirnya akan menjadi bahan kritis bagi suatu negara. Setiap negara mempunyai bahan strategis yang berlainan, tergantung dari macam bahan yang diperlukan untuk pembangunan dan ada tidaknya serta jumlah cadangan bahan tersebut.Sumberdaya alam pada hakekatnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumberdaya.alam hayati seperti pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, mempunyai sifat dapat diperbaharui ("renewable"); dan sumberdaya alam non-hayati seperti air, energi non-air, mineral, yang mempunyai sifat tidak dapat diperbaharui ("non renewable") kecuali air. Sumberdaya alam non-hayati mempunyai peranan penting dalam pembangunan Nasional dan jumlah cadangannya terbatas karena "non renewable", maka sumberdaya alam tersebut merupakan bahan-banan strategis. Sumberdaya alam non-hayati menghasilkan bahan-bahan mineral dan bahan-bahan energi.Bahan-bahan mineral dan energi merupakan bahan dasar untuk kehidupan suatu masyarakat modern yang berpangkal pada pertumbuhan industri sebagai komponen penting dalam produksi masyarakat. Dalam proses industrialisasi bahan-bahan mineral dan energi mempunyai peranan sangat penting, khususnya bijih besi, batubara dan minyakbumi untuk pembuatan besi baja. Industri besi baja adalah industri hulu yang diharapkan mampu menyuplai bahan baku bagi industri mesin dan aneka industri sehingga untuk kebutuhan bahan baku besi baja tidak tergantung dari luar negeri. Karena itu bahan-bahan mineral dan energi yang sifatnya "non renewable" tersebut dipandang dari negara yang sedang membangun seperti Indonesia, merupakan bahan-bahan strategis.Bahan mineral adalah segala substansi atau benda mati yang terkandung dalam bumi dan yang dapat digali. Bahan mineral meliputi mineral logam ("metals"), mineral bukan logam, dan mineral energi. Mineral logam terdiri atas logam murni (yang ferrous seperti besi, mangan, nikel, kobalt dan yang non ferrous seperti emas, perak, platina), logam dasar sifatnya non ferrous (tembaga, timah, sang, timbal), dan logam ringan bersifat non ferrous (aluminium, magnesium, titanium). Mineral bukan logam disebut juga bahan galian industri ("industrial minerals") bermanfaat untuk bahan-bahan bangunan (batukapur, kaolin), dan untuk bahan baku industri."

"Dalam paradigma baru sistem pemerintahan daerah di Indonesia, DPRD mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. DPRD telah berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang merupakan wahana pemberdayaan untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. DPRD melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat yang diwakilinya, merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan fungsi sebagai wakil rakyat. Berhasil tidaknya pemberdayaan DPRD sebagai lembaga tergantung dari berhasil tidaknya DPRD melaksanakan fungsinya.Sedangkan dalam pelaksanaan penegakan hukum, pemerintah belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum. Para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara) di lapangan masih kurang professional. Karena itu, perlu adanya pembenahan aparat penegak hukum.Untuk mewujudkan demokrasi dan tertib hukum di tataran lokal dibutuhkan lembaga perwakilan rakyat daerah dan aparat penegak hukum lokal yang berdaya dan profesional agar berpengaruh terhadap terwujudnya ketahanan daerah sebagai bagian integral ketahanan nasional.Penelitian ini mengkaji pengaruh variabel pemberdayaan DPRD (X1) dengan variabel ketahanan daerah (Y), variabel pembenahan aparat penegak hukum (X2) terhadap variabel ketahanan daerah (Y) serta variabel pemberdayaan DPRD (Xl) dan variabel pembenahan aparat penegak hukum (X2) secara bersama-sama terhadap variabel ketahanan daerah (Y).Berdasarkan perhitungan statistik berkorelasi dan analisa jalur dapat dikatakan bahwa pengaruh pemberdayaan DPRD dan pembenahan aparat penegak hukum terhadap ketahanan daerah kota Surabaya sangat signifikan setelah diuji statistik inferensial sehingga dapat diambil kesimpulan:1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pemberdayaan DPRD (X1) terhadap variabel ketahanan daerah (Y) dengan besar koefisien korelasi = 2,077.2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pembenahan aparat penegak hukum (X2) terhadap variabel ketahanan daerah (Y) dengan besar koefisien korelasi = 4,213.3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pemberdayaan DPRD (X1) dan variabel pembenahan aparat penegak hukum (X2) terhadap variabel ketahanan daerah (Y) dengan besar koefisien korelasi = 2,961.Dengan demikian dapat dikatakan sebagai akhir dari penelitian ini bahwa ketiga variabel tersebut diatas telah terbukti memiliki korelasi secara positif dan signifikan.

---

In new paradigm of local government system in Indonesia, local house of representatives or local legislative as an institution of people's representative in territory is a vehicle toward making empowerment to realize the democracy based on Pancasila. Local House of Representatives is independent institution and to stand on his own feet, not as a part of local government anymore. The local House of Representatives ability in doing an aggregation and an articulation of interest of the represented people is a measured quality of the operation of its function as a people representative. Local House of Representatives success or failure as an institution depends on the success of its members to realize the function.

So, in performed to law enforcement, the government not to give justice feel and law certainty yet. The law enforcement officers (police, district attorney, judge and lawyer) in the field do not professional yet. Because that, to improvement the law enforcement officers it's very necessary.

To achieve democracy and law order in local level to need House of Representatives people and officers law enforcement local of strongly or empowerment and professional in order to achieve region resilience as part by national resilience integral.

In this research recite the influence of variable local House of Representatives empowerment (X1) with variable region reliance (Y), variable improvement the law enforcement officer (X2) with variable region reliance (Y) and variable local House of Representatives empowerment (X1) and variable improvement the law enforcement officer (X2) together with variable region reliance (Y).

Based on the procedure of correlation statistic counting and the stripe analytic it is taken the conclusion as below:

1. The correlation coefficient of positive and significance between variable local house of representatives empowerment (X1) in front of variable region reliance (Y) with coefficient of correlation 2,077.

2. The correlation coefficient of positive and significance between variable improvement the law enforcement officer (X2) in front of variable region reliance (Y) with coefficient of correlation 4,213.

3. Both correlation coefficient of positive and significance between variable local house of representatives empowerment (X1) and improvement the law enforcement officer (X2) in front of variable region reliance (Y) with coefficient of correlation 2,961.

So, let's say that as the end of this research those the three variable have been proved process a positive correlation and significantly."

"ABSTRACTKekuatan militer Indonesia saat ini masih di bawah kekuatan minimal yang seharusnya dimiliki. Untuk menjaga wilayah kedaulatannya, Indonesia membutuhkan kekuatan militer minimal (Minimum Essential Forces AIEF ). Dengan modernisasi militer Indonesia melalui program MEF diharapkan permasalahan pelanggaran kedaulatan oleh negara lain dapatdiminimalkan. Pelaksanaan MEF ini dilakukan dengan memperbaharui Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang terkait dengan penguasaan teknologi. Kewajiban menjaga, melindungi, dan mempertahankan kedaulatan NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman tidak dapat dibebankan hanya kepada TNI, melainkan kewajiban seluruh anak bangsa Indonesia. Hal ini berarti SDMpertahanan meliputi TNI, komponen cadangan, komponen pendukung, dan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan serta unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Penataan komponen-komponen ini pada dasarnya merupakan deterrence effect dan upaya nyata bangsa Indonesia dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang memperhatikan hukum nasional dan internasional. Penataan sistem manajemen SDM dan kebijakan Zero Growth of Personnel (ZGP) dalam rangka pembangunan MEF diawali dengan perencanaan kebutuhan SDM rekrutmen, dan pembinaan."

"Ancaman merupakan segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang datang dari dalam maupun luar negeri serta dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Bentuk ancaman dapat berubah-ubah mulai dari ancaman militer dan nonmiliter hingga gabungan keduanya yang disebut dengan ancaman hibrida. Menghadapi kondisi tersebut, Indonesia perlu memiliki strategi kebijakan pertahanan yang adaptif guna menghadapi berbagai bentuk ancaman, salah satunya dengan penetapan Komponen Cadangan (Komcad) sebagai salah satu bentuk implementasi dari Undang-Undang No 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Tulisan ini membahas tentang perubahan ancaman dan implikasinya terhadap Komponen Cadangan pertahanan yang dimiliki Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif pada lingkup Komcad matra Darat. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan penelusuran literatur berupa undang-undang, dokumen, artikel, jurnal, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Komcad. Hasil penelitian didapatkan bahwa spektrum ancaman mempengaruhi bentuk Komcad sehingga perlu dibangun postur Komcad yang adaptif seperti pembentukan Batalyon Komcad yang disertai dengan pembinaan yang optimal dibawah komando TNI serta perlu adanya keterlibatan Komcad pada tugas OMSP yang dilakukan oleh TNI AD.

---

Threats involve all efforts, actions, and activities that come from within the country and can harm the country's security, territorial protection, and security. The form of threats can change from military and non-military threats to a combination of both, called hybrid threats. With these conditions, Indonesia needs to have an adaptive defense policy strategy to deal with various threats, one of which is the establishment of the Reserve Component (Comcad) as one of the implementations of Law No. 23 of 2019 concerning the Management of National Resources for National Defense. This paper discusses threat changes and their implications for Indonesia's defense Reserve Component. The research method used is qualitative with a descriptive analysis approach to the scope of the Land Matra Komcad. Data were collected by conducting in-depth interviews and literature searches in laws, documents, articles, journals, and policies related to Komcad. The results of the study found that the threat spectrum affects the state of Komcad so that it is necessary to build an adaptive Komcad posture, such as the formation of a Komcad Battalion accompanied by optimal guidance under the TNI command and the need for Komcad involvement in OMSP tasks carried out by the Army."