Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hingga kini sub-sektor batubara masih merupakan lahan bisnis yang menarik bagi kalangan investor yang ingin menggelutinya. Laba yang mungkin dapat diraih sangat tinggi dengan pengembalian biaya modal relatif cepat. Meskipun investasi ini diklasifikasikan sebagai investasi beresiko tinggi, bila kuantitas sumber daya/cadangan batubaranya tidak di deliniasi secara konseptual, teori dasar komputasi yang diterapkan untuk menghitung kuantitas sumber daya batubara di wilayah ini dilakukan melalui cara pendekatan analitik sederhana. Metoda atau cara analitik yang dipakai untuk keperluan di atas, yaitu rumusan komputasi sumber daya batubara (coal resources) yang dirilis oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN), yaitu SNI (Amandemen 1 – SNI 13-5014-1998/ICS 73.020) dan cara Usgs (USGS Circle 25). Klasifikasi atau pra golongan sumber daya batubara ditentukan oleh jari-jari pengaruh yang titik pusatnya bisa berupa lokasi singkapan batubara, parit atau sumur uji, dan lubang bor yang sebaran batubaranya diyakini melampar hingga ke lokasi titik-titik conto di atas. "

"Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) terbaru, yaitu UU Nomor 40 tahun 2007. Seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap kualitas kehidupan, harmonisasi pemangku kepentingan untuk lebih mempunyai tanggung jawab sosial dalam menjalankan usahanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan CSR yang sesuai dengan pasal 74 undang-undang tersebut dan untuk mengetahui kebijakan yang telah dilakukan oleh PTBA dalam implementasinya. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan data sekunder dan primer. Dari data tersebut diperoleh kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan pengentasan masalah-masalah sosial kemasyarakatan."

"Terbitnya Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang ertambangan Mineral dan Batubara membawa konsekuensi kewajiban penyesuaian terhadap kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya UU No.4 tahun 2009 melalui renegosiasi kontrak. Renegosiasi kontrak tidak mudah dilaksanakan karena banyak perusahaan yang belum sepakat mengenai ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang harus disesuaikan dengan UU No. 4 tahun 2009. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa status hukum Kontrak Karya merupakan suatu konsesi, dan bukan perjanjian perdata murni. Perjanjian yang ada pada Kontrak Karya merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan bentuk antara Kuasa Pertambangan, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan Izin Usaha Pertambangan . Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat komparatif-analitis, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam perubahan regulasi ini. Dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung kebijakan yang telah diambil pemerintah ini kecuali dengan sebuah kritik yang membangun. Pertambangan Batubara, Kuasa Pertambangan, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Izin Usaha Pertambangan.

---

This thesis discusses the comparison between the Power of Mining, and the Coal Contract of Works with the Coal Mining Business License. Research method used is the approach of juridical normative and comparative-analytical, whereas the method of analysis is a method of qualitative data. The researcher suggests that the government immediately set a Government Regulation which set out more for this Law Number 4 Year 2009 About Coal Mining Mineral, in order not to cause confusion in this regulation change. And invites the whole society to support the policies that this government has taken, exception with the good criticism."

"Pemisah magnetik (magnetic separator) merupakan alat yang digunakan dalam proses pemisahan berbagai mineral secara magnetik dan sangat umum digunakan dalam peningkatan kadar bijih besi. Produk hasil pemisahan bijih besi asal Lampung pada rangkaian alat ball mill – pemisah magnetik, yaitu: produk ball mill, produk magnetik, dan produk non-magnetik yang perlu diuji kembali untuk dinilai keefektifan hasil pemisahannya melalui cara pemisahan dengan hand magnet (HM). Hasil pengujian menunjukkan peningkatan kadar Fe secara optimal diperoleh melalui pemisahan HM dengan menggunakan magnet berkekuatan 1700 dan 2300 Gauss. "

"Konsep penelitian mineralisasi keberadaan emas di daerah gunung api terutama di daerah bekas gunung api purba telah dikemukakan oleh Bronto dkk, 2003. konsep ini telah mengispirasi penulis untuk melakukan penelitian di bekas kaldera purba Cupunagara, kabupaten Subang, Jawa Barat. Luas kabupaten Subang sekitar 60 km2 dengan ketinggian 650 hingga 1.200 m di atas permukaan laut. Morfologi daerah ini merupakan sisa kaldera purba, berdinding curam dengan tingkat erosi yang masih muda serta pola aliran sungai semi menangga berarah timur laut-barat daya, dengan sungai utama, yaitu Cipunagara. Metodologi menggunakan XRD menunjukkan bahwa batuan teralterasi tersebut terdiri dari mineral-mineral karsa, kalsit, albit, haloisit, felspar, pirit, kaolinit, kristobonit, dan mika yang terbentuk pada temperatur dan pH rendah."

"Konteks reformasi regulasi secara tepat menjadi penting untuk menunjang agendareformasi birokrasi di Indonesia. Eksistensi regulasi di Indonesia saat ini tidak terlepasdari isu tumpang tindih yang tidak menjamin kepastian hukum terutama di sektorpertambangan, mineral, dan batu bara. Adapun hal ini dapat dibenahi melalui strategireformasi regulasi sebagai upaya dalam mencapai tujuan nasional. Maka dari itu, skripsiini bertujuan untuk menganalisis regulatory reform pada sektor pertambangan, mineraldan batubara di Indonesia menggunakan konsep Modern Mining Code yangdikembangkan oleh Nguyen, Boruff & Tonts (2019). Penelitian ini menggunakanparadigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melaluiwawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwaregulatory reform pada sektor pertambangan, mineral, dan batubara telah memberikanbeberapa manfaat mengenai kepastian investasi, hukum, dan simplifikasi permasalahanyang ada sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan hanya terdapat 5 indikator yangtidak sesuai dengan regulatory reform perspektif modern mining code yaitu Foreignexchange access, Elimination of political pressure, Arbitration of impacts on localpeoples, Address indigenous issues, dan Stipulate rights of regulatory authority,sedangkan 24 indikator sisanya dari 10 dimensi yang ada pada teori Modern Mining codesudah sesuai dan terakomodir pada upaya regulatory reform sektor mineral dan batubara.

---

The proper context of regulatory reform is important to support the bureaucratic reform

agenda in Indonesia. The existence of regulations in Indonesia today is inseparable from

overlapping issues that do not guarantee legal certainty, especially in the mining, mineral,

and coal sectors. This can be addressed through a regulatory reform strategy as an effort

to achieve national goals. Therefore, this thesis aims to analyze regulatory reform in the

mining, mineral, and coal sector in Indonesia using the Modern Mining Code concept

developed by Nguyen, Boruff & Tonts (2019). This study uses a post-positivist paradigm

with data collection techniques carried out through in-depth interviews and literature

study. Research findings indicate that regulatory reform in the mining, mineral, and coal

sectors has provided several benefits regarding investment certainty, law, and

simplification of previous problems. The research results show that there are only 5

indicators that are not by regulatory reform from the perspective of modern mining code,

namely Foreign exchange access, Elimination of political pressure, Arbitration of impacts

on local peoples, Address indigenous issues, and Stipulate rights of regulatory authority,

while the remaining 24 indicators are from The 10 dimensions in the Modern Mining

code theory are appropriate and accommodated in the regulatory reform efforts of the

mineral and coal sector."

"Nikel adalah unsur yang paling berlimpah keberadaanya di inti bumi setelah besi. Mineralisasi nikel laterit sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam kebutuhan industri. Daerah Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah dengan prospek nikel laterit. Endapan nikel laterit Pomalaa terbentuk dari pelapukan batuan asal ultramafik yang umumnya telah mengalami serpentinisasi dengan tingkat yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi zona nikel laterit menggunakan metode geolistrik induced polarization, resistivitas dan metal factor untuk memperkirakan volume zona nikel laterit dari hasil identifikasi. Metode IP digunakan untuk melihat polarisasi yang terjadi pada medium yang mengandung mineral logam, sedangkan metode resistivitas dilakukan untuk mencari nilai resistivitas batuan. Penelitian ini akan menghasilkan gambaran persebaran endapan nikel berdasarkan nilai chargebilitas dan resistivitas, serta divalidasi oleh nilai metal faktor untuk mengestimasi potensi endapan nikel laterit pada lokasi penelitian berupa persebaran volume cadangan endapan nikel laterit. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode inversi 2-D untuk menampilkan penampang 2-D dan menggunakan metode inversi 3-D untuk menampilkan model 3-D. Untuk penampang IP difokuskan mencari nilai chargeabilitas yang tinggi untuk menunjukkan daerah mineralisasi logam dengan divalidasi oleh penampang metal faktor yang juga tinggi. Sedangkan penampang resistivitas untuk menunjukkan zona dari nikel laterit yang terbagi menjadi tiga, yaitu zona limonit (resistivitas menengah – tinggi), zona saprolit (rendah – menengah), dan zona bedrock (resistivitas tinggi). Dengan perkiraan volume endapan nikel laterit berdasarkan model 3-D sebesar1.270.122,224 ton.

---

Nickel is the most abundant element in the Earth's core after iron. Nickel laterite mineralization has the potential to be utilized in industrial needs. The Pomalaa area, Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province is one of the areas with nickel laterite prospects. Nickel laterite deposits of Pomalaa are formed from weathering of rocks of ultramafic origin which generally have been serpentinized to different degrees. This study aims to identify laterite nickel zones using geoelectrical induced polarization, resistivity, and metal factor methods to estimate the volume of laterite nickel zones from the identification results. The IP method is used to see the polarization that occurs in the medium containing metallic minerals, while the resistivity method is used to find the rock resistivity value. This study will produce an overview of the distribution of nickel deposits based on chargeability and resistivity values, and validated by metal factor values to estimate the potential for nickel laterite deposits at the research site in the form of volume distribution of laterite nickel deposits. Data processing is carried out using the 2-D inversion method to display the 2-D cross section and using the 3-D inversion method to display the 3-D model. For the IP cross-section, the focus is on finding high chargeability values to show areas of metal mineralization validated by high metal cross-sections. The resistivity cross section shows the zone of nickel laterite which is divided into three, namely the limonite zone (medium – high resistivity), the saprolite zone (low – medium), and the bedrock zone (high resistivity). With an estimated volume of laterite nickel deposits based on a 3-D model of 1.270.122,224 tons."