Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemisah magnetik (magnetic separator) merupakan alat yang digunakan dalam proses pemisahan berbagai mineral secara magnetik dan sangat umum digunakan dalam peningkatan kadar bijih besi. Produk hasil pemisahan bijih besi asal Lampung pada rangkaian alat ball mill – pemisah magnetik, yaitu: produk ball mill, produk magnetik, dan produk non-magnetik yang perlu diuji kembali untuk dinilai keefektifan hasil pemisahannya melalui cara pemisahan dengan hand magnet (HM). Hasil pengujian menunjukkan peningkatan kadar Fe secara optimal diperoleh melalui pemisahan HM dengan menggunakan magnet berkekuatan 1700 dan 2300 Gauss. "

"Konsep penelitian mineralisasi keberadaan emas di daerah gunung api terutama di daerah bekas gunung api purba telah dikemukakan oleh Bronto dkk, 2003. konsep ini telah mengispirasi penulis untuk melakukan penelitian di bekas kaldera purba Cupunagara, kabupaten Subang, Jawa Barat. Luas kabupaten Subang sekitar 60 km2 dengan ketinggian 650 hingga 1.200 m di atas permukaan laut. Morfologi daerah ini merupakan sisa kaldera purba, berdinding curam dengan tingkat erosi yang masih muda serta pola aliran sungai semi menangga berarah timur laut-barat daya, dengan sungai utama, yaitu Cipunagara. Metodologi menggunakan XRD menunjukkan bahwa batuan teralterasi tersebut terdiri dari mineral-mineral karsa, kalsit, albit, haloisit, felspar, pirit, kaolinit, kristobonit, dan mika yang terbentuk pada temperatur dan pH rendah."

"Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) terbaru, yaitu UU Nomor 40 tahun 2007. Seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap kualitas kehidupan, harmonisasi pemangku kepentingan untuk lebih mempunyai tanggung jawab sosial dalam menjalankan usahanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan CSR yang sesuai dengan pasal 74 undang-undang tersebut dan untuk mengetahui kebijakan yang telah dilakukan oleh PTBA dalam implementasinya. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan data sekunder dan primer. Dari data tersebut diperoleh kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan pengentasan masalah-masalah sosial kemasyarakatan."

"Hingga kini sub-sektor batubara masih merupakan lahan bisnis yang menarik bagi kalangan investor yang ingin menggelutinya. Laba yang mungkin dapat diraih sangat tinggi dengan pengembalian biaya modal relatif cepat. Meskipun investasi ini diklasifikasikan sebagai investasi beresiko tinggi, bila kuantitas sumber daya/cadangan batubaranya tidak di deliniasi secara konseptual, teori dasar komputasi yang diterapkan untuk menghitung kuantitas sumber daya batubara di wilayah ini dilakukan melalui cara pendekatan analitik sederhana. Metoda atau cara analitik yang dipakai untuk keperluan di atas, yaitu rumusan komputasi sumber daya batubara (coal resources) yang dirilis oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN), yaitu SNI (Amandemen 1 – SNI 13-5014-1998/ICS 73.020) dan cara Usgs (USGS Circle 25). Klasifikasi atau pra golongan sumber daya batubara ditentukan oleh jari-jari pengaruh yang titik pusatnya bisa berupa lokasi singkapan batubara, parit atau sumur uji, dan lubang bor yang sebaran batubaranya diyakini melampar hingga ke lokasi titik-titik conto di atas. "

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan bentuk antara Kuasa Pertambangan, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan Izin Usaha Pertambangan . Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat komparatif-analitis, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam perubahan regulasi ini. Dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung kebijakan yang telah diambil pemerintah ini kecuali dengan sebuah kritik yang membangun. Pertambangan Batubara, Kuasa Pertambangan, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Izin Usaha Pertambangan.

---

This thesis discusses the comparison between the Power of Mining, and the Coal Contract of Works with the Coal Mining Business License. Research method used is the approach of juridical normative and comparative-analytical, whereas the method of analysis is a method of qualitative data. The researcher suggests that the government immediately set a Government Regulation which set out more for this Law Number 4 Year 2009 About Coal Mining Mineral, in order not to cause confusion in this regulation change. And invites the whole society to support the policies that this government has taken, exception with the good criticism."

"Konteks reformasi regulasi secara tepat menjadi penting untuk menunjang agendareformasi birokrasi di Indonesia. Eksistensi regulasi di Indonesia saat ini tidak terlepasdari isu tumpang tindih yang tidak menjamin kepastian hukum terutama di sektorpertambangan, mineral, dan batu bara. Adapun hal ini dapat dibenahi melalui strategireformasi regulasi sebagai upaya dalam mencapai tujuan nasional. Maka dari itu, skripsiini bertujuan untuk menganalisis regulatory reform pada sektor pertambangan, mineraldan batubara di Indonesia menggunakan konsep Modern Mining Code yangdikembangkan oleh Nguyen, Boruff & Tonts (2019). Penelitian ini menggunakanparadigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melaluiwawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwaregulatory reform pada sektor pertambangan, mineral, dan batubara telah memberikanbeberapa manfaat mengenai kepastian investasi, hukum, dan simplifikasi permasalahanyang ada sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan hanya terdapat 5 indikator yangtidak sesuai dengan regulatory reform perspektif modern mining code yaitu Foreignexchange access, Elimination of political pressure, Arbitration of impacts on localpeoples, Address indigenous issues, dan Stipulate rights of regulatory authority,sedangkan 24 indikator sisanya dari 10 dimensi yang ada pada teori Modern Mining codesudah sesuai dan terakomodir pada upaya regulatory reform sektor mineral dan batubara.

---

The proper context of regulatory reform is important to support the bureaucratic reform

agenda in Indonesia. The existence of regulations in Indonesia today is inseparable from

overlapping issues that do not guarantee legal certainty, especially in the mining, mineral,

and coal sectors. This can be addressed through a regulatory reform strategy as an effort

to achieve national goals. Therefore, this thesis aims to analyze regulatory reform in the

mining, mineral, and coal sector in Indonesia using the Modern Mining Code concept

developed by Nguyen, Boruff & Tonts (2019). This study uses a post-positivist paradigm

with data collection techniques carried out through in-depth interviews and literature

study. Research findings indicate that regulatory reform in the mining, mineral, and coal

sectors has provided several benefits regarding investment certainty, law, and

simplification of previous problems. The research results show that there are only 5

indicators that are not by regulatory reform from the perspective of modern mining code,

namely Foreign exchange access, Elimination of political pressure, Arbitration of impacts

on local peoples, Address indigenous issues, and Stipulate rights of regulatory authority,

while the remaining 24 indicators are from The 10 dimensions in the Modern Mining

code theory are appropriate and accommodated in the regulatory reform efforts of the

mineral and coal sector."

"Terbitnya Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang ertambangan Mineral dan Batubara membawa konsekuensi kewajiban penyesuaian terhadap kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya UU No.4 tahun 2009 melalui renegosiasi kontrak. Renegosiasi kontrak tidak mudah dilaksanakan karena banyak perusahaan yang belum sepakat mengenai ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang harus disesuaikan dengan UU No. 4 tahun 2009. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa status hukum Kontrak Karya merupakan suatu konsesi, dan bukan perjanjian perdata murni. Perjanjian yang ada pada Kontrak Karya merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban."

"Implikasi lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan perubahan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan. Adanya perubahan kewenangan tersebut menimbulkan suatu kemungkinan terjadinya kesalahan dari pejabat pemerintah dalam melakukan kegiatan pengaturan dan pengurusan di sector pertambangan. Oleh karenanya, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewenangan gubernur dalam hal pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) setelah berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menganalisis keabsahan dari pencabutan IUP PT Sebuku Batubai Coal (PT Sebuku) oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa kewenangan gubernur dalam hal pencabutan IUP setelah berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami perluasan. Gubernur memiliki wewenang untuk mencabut IUP yang wilayah pertambangannya berada di 1 (satu) daerah provinsi termasuk juga terhadap IUP yang telah diterbitkan oleh bupati/walikota Selain itu, pencabutan IUP PT Sebuku telah tidak sah karena mengandung cacat prosedur dan cacat substansi. Untuk mencegah timbulnya kesewenang wenangan pemerintah dalam mencabut IUP dikemudian hari, diperlukan adanya peningkatan pengawasan dari pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksankan oleh pemerintah provinsi. Disamping itu, diperlukan juga adanya sanksi bagi bupati/walikota apabila melalaikan kewajibannya untuk menyerahkan dokumen IUP dalam rangka melakukan evaluasi dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, dan menggunakan bahan bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

---

The implications of Law 23 of 2014 concerning Regional Government led to changes in government authority in carrying out government affairs in the mining sector. The change in authority has created a possibility of errors from government officials in conducting regulatory and management activities in the mining sector. Therefore, this thesis aims to analyze how the governors authority in terms of revoking a mining permits (MP) after the enactment of Law 23/2014 and analyzing the validity of the revocation of PT Sebuku Batubai Coal (PT Sebuku) MP by South Kalimantan Governor. The results of the authors research indicate that the governors authority in terms of revocation of MP after the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has undergone expansion. The Governor has the authority to revoke the MP whose mining area is in 1 (one) provincial area including the MP that has been issued by the regent or mayor. In addition, revocation of PT Sebukus MP has been invalid because it contains procedural and substance defects. To prevent the arising of arbitrariness of the government in revoking MPs in the future, it is necessary to increase supervision from the central government on the implementation of mining business management carried out by the provincial government. Besides that, there is also a need for sanctions for regents or mayors if they neglect their obligation to submit MP documents in order to evaluate the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 43 of 2015. The research method in writing this thesis is juridicalnormative research, and uses library materials such as primary, secondary and tertiary legal materials."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai evaluasi atas ketentuan pajak nail down yang diterapkan pada industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi penerapan ketentuan pajak nail down pada sektor pertambangan dengan menggunakan dua asas pemungutan pajak yaitu asas certainty dan asas neutrality. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pajak nail down telah memenuhi asas certainty namun terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pemenuhan asas tersebut. Sedangkan, ketentuan pajak nail down tidak memenuhi asas neutrality karena mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh investor.

---

ABSTRACTThis research focused on the evaluation of nail down tax system on the mining industry in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the application of nail down tax system on the mining industry by using two principles of tax collection which are certainty and neutrality. This research used a qualitative approach with field research and literature data collection methods. The results showed that the nail down tax system has fulfilled the principle of certainty but there are several factors that can inhibit the fulfillment of these principles. However, the nail down tax system does not meet the principle of neutrality because it affects decision making by investors. "

"Sumber daya mineral yang terkandung dalam bumi Indonesia sungguh sangat melimpah, dan jika cara pemanfaatannya tepat, sumber daya mineral dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu dilakukannya penelitian ini guna menciptakan sebuah mekanisme pengekstrakan TiO2 yang nantinya akan digunakan untuk membantu perkembangan dari teknologi sel surya. Metode dari penelitian ini antara lain sebagai berikut, mineral di dekomposisi menggunakan KOH 10M, selama kurang lebih 11 jam di temperature 1500C , hal ini dilakukan untuk menghilangkan pengotor – pengotor minor yang ada pada mineral, seperti silikon, aluminum, dan juga chromium, lalu hasil dari dekomposisi di lindi dengan menggunakan H2SO4 75% berbasis pada perbandingan volume, selama 2 jam di temperature 1500C, hal ini dilakukan untuk meningkatkan %recovery dari senyawa yang dicari, yakni Titanium. Hasil pelindian yang merupakan larutan, kemudian diozonisasi dengan varibel, yakni , 2jam , 4jam, dan 6 jam, hal ini dilakukan karena ozon memiliki kemampuan mengoksidasi yang tinggi, sehingga diharapkan tercipta endapan – endapan oksida dari Titanium, maupun Besi. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini berupa kadar titanium pada endapan, kadar besi pada endapan, serta morfologi dari endapan – endapan yang dihasilkan oleh larutan yang diozonisasi. Sumber daya mineral yang terkandung dalam bumi Indonesia sungguh sangat melimpah, dan jika cara pemanfaatannya tepat, sumber daya mineral dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu dilakukannya penelitian ini guna menciptakan sebuah mekanisme pengekstrakan TiO2 yang nantinya akan digunakan untuk membantu perkembangan dari teknologi sel surya. Metode dari penelitian ini antara lain sebagai berikut, mineral di dekomposisi menggunakan KOH 10M, selama kurang lebih 11 jam di temperature 1500C , hal ini dilakukan untuk menghilangkan pengotor – pengotor minor yang ada pada mineral, seperti silikon, aluminum, dan juga chromium, lalu hasil dari dekomposisi di lindi dengan menggunakan H2SO4 75% berbasis pada perbandingan volume, selama 2 jam di temperature 1500C, hal ini dilakukan untuk meningkatkan %recovery dari senyawa yang dicari, yakni Titanium. Hasil pelindian yang merupakan larutan, kemudian diozonisasi dengan varibel, yakni , 2jam , 4jam, dan 6 jam, hal ini dilakukan karena ozon memiliki kemampuan mengoksidasi yang tinggi, sehingga diharapkan tercipta endapan – endapan oksida dari Titanium, maupun Besi. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini berupa kadar titanium pada endapan, kadar besi pada endapan, serta morfologi dari endapan – endapan yang dihasilkan oleh larutan yang diozonisasi.

---

Mineral resources contained in the Earth Indonesia is extremely abundant, and if we do something right to utilized it, mineral resources can be used to improve the prosperity of the Indonesian people. Therefore this study to create a TiO2 extraction mechanism that will be used to encourage the development of solar cell technology. The method of this study are as follows, minerals in the decomposition using 10M KOH, for approximately 11 hours at temperatures of 1500C . the purpose of this mechanism is to separate the impurities from raw minerals, such as silicon, aluminum, and chromium. And the results of decomposition in the leachated by using H2SO4 75% based on a comparison of the volume, for 2 hours at temperatures of 1500C. This is done to increase the % recovery of the Titanium. The result of leaching solution being ozonated with variables : 2 hours, 4 hours, and 6 hours. the ozone has the ability to oxidize high, so it is expected to create deposition of titanium oxide, and iron oxide. The results that obtained in this study is Titanium content in the sediment, iron content in the sediment, as well as the morphology of sludge - sludge generated by diozonisasi solution."