Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengungkap kondisi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat tani. Di samping itu, juga mengungkap faktor penyebab kemiskinan di pedesaan dan strategi upaya penanggulangannya. Penelitian dilakukan di pedesaan Kabupaten Bantul dengan fokus daerah penelitian di Kecamatan Dlingo dan Pajangan, atas dasar pertimbangan masyarakat setempat sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara berpanduan, observasi, dan telaah dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kemiskinan petani/buruh tani tidak hanya menyangkut keadaan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Upaya penanggulangan kemiskinan petani pedesaan diperlukan suatu strategi, di antaranya adanya keterpaduan pelaksanaan program dari sejumlah pihak berkompeten, serta tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga perlu keterlibatan dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM) peduli kemiskinan, dan masyarakat itu sendiri."

"Peningkatan kesejahteraan dan perkembangan aktivitas ekonomi nonpertanian di perdesaan merupakan suatu indikator yang mencerminkan keberhasilan proses pembangunan di perdesaan. Penelitian ini memandang bahwa pencapaian tersebut tidak dapat tercipta dengan sendirinya; dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang tepat sebagai landasannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam kontribusi infrastruktur, sebagai suatu bentuk kebijakan pemerintah, dalam mendorong perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian dan pengentasan kemiskinan di perdesaan. Model regresi probit dan tobit digunakan untuk menganalisis pengaruh dari infrastruktur fisik, jasa, institusi dan indikator non-infrastruktur lainnya terhadap status kemiskinan dan perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian rumah tangga perdesaan, berdasarkan data cross section survey IFLS4 2007. Hasil regresi menunjukkan bahwa kelancaran proses pengentasan kemiskinan dan perkembangan aktivitas non-pertanian di perdesaan membutuhkan infrastruktur jalan yang berkualitas, sistem pasokan listrik yang handal, sistem irigasi yang modern, kualitas tata kelola pemerintahan kabupaten yang baik, dan tingkat pendidikan kepala keluarga yang memadai. Kepemilikan lahan dapat membuat rumah tangga di perdesaan terhindar dari kemiskinan, walaupun hal tersebut bukanlah suatu persyaratan untuk dapat terlibat dalam bisnis non-pertanian. Infrastruktur jasa memiliki peran yang bervariasi didalam pengentasan kemiskinan dan perkembangan aktivitas non-pertanian di perdesaan, sedangkan jumlah anggota rumah tangga yang semakin banyak dapat mendorong perkembangan sektor ekonomi non-pertanian di perdesaan. Penelitian ini juga berhasil mengkonfirmasi secara statistik keabsahan premis utama yang menyatakan bahwa partisipasi ke sektor non-pertanian dapat menjadi strategi yang tepat bagi rumah tangga di perdesaan agar terhindar dari kondisi kemiskinan.

---

The increased of general welfare and spreading of rural non-farm activity represent the triumph of development process in rural area. This study argues that such achievement needs appropriate policy intervention as its cornerstone.

This research aims at analyzing the role of infrastructure, as a policy intervention, in stimulating the development of non-farm activity and poverty reduction in rural area.

Probit and tobit regression are used to analyze the impact of physical, services, and institutional infrastructures as well as non-infrastructure variables on poverty status of the rural household and development of non-farm economy, based on cross sectional survey data of IFLS4 2007.

The regression result suggests that the success of poverty reduction and development of non-farm activity in rural areas requires qualified road network, reliable electricity supply, advanced irrigation system, good corporate governance at municipality level, and higher education attainment of head of the rural household. The land ownership can keep the rural household out of poverty, though it is not a pre-requisite to participate in the non-farm economy. Services infrastructures have a mix impact on poverty reduction and rural non-farm activity, while the size of the household can support the development of rural non-farm economy.

The study also statistically confirmed the validity of the basic premise that the participation of rural household into the non-farm economy would serve as a strategy to be spared out of poverty status."

"ABSTRAKDisertasi ini membahas tentang Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin KUBE FM , sebagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses pembentukan kelompok, rekruitmen terjadi secara top-down, dan pendamping berfungsi sebagai fasilitator. Dalam proses pendampingan dan pembinaan yang dilakukan, yang paling berperan dalam menentukan perkembangan KUBE FM adalah pendamping desa. Hal ini karena pendamping desalah yang paling sering berinteraksi dengan ketua dan para anggota KUBE FM. Kualitas interaksi, peran pendamping sebagai pelaku perubahan, serta adanya komitmen terhadap tujuan kelompok merupakan fakror-faktor yang berinteraksi dalam menentukan perkembangan kelompok. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUBE FM dapat menjadi media dalam memberdayakan fakir miskin. Kelompok yang dinamis disertai dengan pendampingan yang intensif dapat memperbesar peluang keberhasilan pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE FM.

---

ABSTRACTThis dissertation discussed about economical joint group effort of the poorest KUBE FM as an effort to empower poor community through group. This research used qualitative design. The result of this research showed that at group formation processs, recruitment was top down and the consultant roled as facilitator. Generally, at consultation and supervision process, the most influenced person in determining the development of KUBE FM was village consultant. This was because he did most interaction with the leader as well as members of the group. Quality of interaction, roles of consultant as change agent and commitment toward the goal were factors which interact in determining the the development of KUBE FM. This research conclude that KUBE FM could be used as medium to empower the poorest community. Dynamic group accompanied by intensive consultation could enhance the success of KUBE FM in empowering poor community. "

"Pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan selain memberikan manfaat berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga berakibat adanya kesenjangan dan ketimpangan, baik kesenjangan antar daerah, antar penduduk antar desa dan kota serta antar desa. Selain dari pada itu penyebab lain adanya kesenjangan tersebut adalah karena adanya pola pembangunan yang selama ini dilaksanakan yaitu bersifat sentralistik. Pembangunan yang sentralistik tersebut mengabaikan pemberdayaan masyarakat dan sumberdaya lokal. Pemerintah menyadari hal tersebut sehingga diluncurkanlah berbagai program untuk mengatasinya. Berbagai upaya yang dilaksanakan baik secara sektoral maupun regional belum mampu sepenuhnya mewujudkan keseimbangan tersebut. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 1999-2001 jumlah desa tertinggal tetap tidak berubah yaitu 63 desa dan jumlah penduduk miskin dari tahun 1999-2001 bertambah, berdasarkan data BKKBN KK miskin tahun 1999 sebanyak 135.015 KK dan tahun 2000 bertambah 138.366 KK dan tahun 2001 bertambah lagi menjadi 150.125 KK. Berbagai upaya telah dilaksanakan namun program tersebut belum menampakan hasil yang berarti.Untuk itu diperlukan adanya suatu program penanggulangan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat yang menyentuh langsung masyarakat miskin. Salah satu program yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program PPK di Kabupaten Lampung Tengah telah dilaksanakan selama 3 tahun yaitu pada fase I, berhasil tidaknya suatu program ditentukan oleh tercapai tidaknya suatu tujuan.Penelitian ini bertujuan untuk: a. untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan PPK di Lokasi Penelitian b. untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan PPK mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelestarian. c. untuk mengetahui bagaimana peran pendamping dalam program PPK d. untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah terutama pemerintah daerah dalam pelaksanaan program PPK.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan lokasi Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dan data yang diambil adalah data primer dan data sekunder yang dianalisa dengan analisa deskriptif kemudian hasil analisa program PPK dijadikan dasar untuk mengkaji Kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan persepsi responden expert yang mengerti permasalahan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Analisa kebijakan tersebut menggunakan metode Analisis Hirarki proses (AHP).Secara umum pelaksanaan program PPK di Kabupaten Lampung Tengah terutama di Kecamatan Seputih Surabaya berjalan dengan baik. Program PPK berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Program PPK berhasil menciptakan proses demokrasi bagi masyarakat untuk turut serta menentukan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu Program PPK juga berhasil mengaktifkan aparat kecamatan dan desa serta lembaga-lembaga desa dalam memfasilitasi dan melaksanakan pembangunan di pedesaan. Disamping itu program PPK juga berhasil menghadirkan infrastruktur desa dan berkembangnnya usaha ekonomi produktif di pedesaan.Akan tetapi partisipasi masyarakat tersebut hanya terlihat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program, sedangkan pada tahap pelestarian dan pemeliharaan sudah berkurang terutama untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, sedangkan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif cukup baik, akan tetapi sasaran yang hendak dicapai yaitu penduduk miskin kurang dapat dicapai, karena kegiatan Usaha Ekonomi Produktif hanya mencapai masyarakat miskin yang sudah punya usaha, sedangkan masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak berdaya kurang bisa disentuh. Sementara itu kegiatan pendampingan behasil membantu aparat kecamatan dan aparat desa serta lembaga desa dalam melaksanakan program, akan tetapi pelaksanaan pendampingan ini tidak dilaksanakan lagi pasca program, sedangkan pendampingan masih diperlukan sampai adanya kemandirian masyarakat desa. Akibatnya kegiatan pemeliharaan dan pelestarian berjalan tidak begitu baik. Peran pemerintah dalam pelaksanaan program PPK tidak begitu dominan lagi. Berkurangnya peran pemerintah ini memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan PPK. akan tetapi peran pemerintah tersebut masih diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan tetapi tidak boleh dominan.Hasil analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan persepsi responden expert dan dianalisa denga metode AHP adalah sebagai berikut:Hasil analisa menunjukan untuk mencapai hasil tercapainya kebijakan pemberdayaan masyarakat yang optimal kriteria partisipasi masyarakat yang tinggi mempunyai bobot paling tinggi dan diikuti oleh tercapainya sasaran dan pengelolaan program yang baik. Sedangkan aktor atau pelaku yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan tersebut adalah oenduduk miskin yang merupakan kelompok sasaran mempunyai bobot paling tinggi kemudian, pendamping dan LKMD yang merupakan pelaksana serta masyarakat umum dan pemerintah menempati urutan terakhir. Sedangkan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam program pemberdayaan adalah kedua kegiatan yaitu pembangunan sarana prasarana dan bantuan modal usaha yang dianalisis mempunyai bobot yang hampir sama dimana bantuan modal usaha mempunyai bobot lebih tinggi sedikit. Kedua kegiatan tersebut layak untuk dilaksanakan. Hasil yang diharapkan dan program Pemberdayaan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat miskin, urutan kedua adanya penyerapan tenaga kerja kemudian adanya kemandirian masyarakat desa serta yang terakhir adalah terbukanya akses ekonomi dipedesaan."

"The great depression in the late 1920s has forced down agricultural sector's income. Domestic marker for agricultural product declined in addition to the fact that surplus production has existed since the First World War as demand for agricultural products from the European reduced. The real problem was the surplus of agricultural sector production that has forced the price down.This thesis will explain the facts, data and analysis to proof that fiscal policy through Agricultural Adjustment Act which targeted the farmers -- that include farmers tenant farmers share droppers, the group of potential producers who were in the bottom of the income pyramid -- was a right choice. Moreover, huge support and participation of the farming society contributed to the success of the program. The reduction of the surplus was significant. The price of agricultural production increased, which then, increased optimism to agricultural sector,Market mechanism of Adam Smith and budget policy of John Maynard KeynesWere exercised in analyzing the New Deal in agricultural sector, the Triple A, in addition to capitalism conceptIn Iowa, Corn-Hog Program which was part of reduction program, "Triple A, has encouraged farmers to sacrifice the opportunity to produce more corn and hog. The land to he cultivated was reduced. The hogs were killed or its production was reduced. The farmers rewarded sum amount of money in check for their action, not full of the compensation. The rest of the compensation kept by the government was functioned as instrument to reduce moral hoard -the tendency to produce more in order to gain enough income to cover the cost or to get profit. The behavior of farming has changed, farmers did better planning. And agricultural products were more diversifiedCritics to this Triple A, such as the program was more benefited the larger farmers -- which was not happened in Iowa whose cortiposition of land owner farmers and tenant farmers or sharecroppers were relatively equal -- or to produce scarcity when hunger and suffering widespread -in a condition that some area in the South experienced dust bowl, that caused some family faced financial problem and had not enough purchasing power -- seemed to be unproportional.When the Supreme Court declared that Triple A was unconstitutional, because Congress had no constitutional right to impose a system for regulation of agricultural production, which was the authority of the states, the program had increased agricultural sector's income and the contribution of this sector to the national income."

"Fokus penelitian ini tentang karakteristik rumah tangga miskin di Propinsi Sumatera Barat. Permasalahan utamanya adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi karakteristik rumah tangga miskin dan bagaimana pengaruhnya terhadap kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat. Diharapkan dari penelitian ini dapat diketahui dengan lebih baik siapa si miskin yang menjadi target pengentasan program kemiskinan. Kemudian diantara sebegitu banyak permasalahan dalam kemiskinan, mana yang lebih prioritas untuk diselesaikan lebih dahulu.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data susenas kor Propinsi Sumatera Barat tahun 2002. Data susenas kor diolah dengan menggunakan perhitungan Indeks Foster -- Greer - Thorbeck dan analisis regresi logistik dengan bantuan program pengolahan data statistik berupa Statistical Product and Service Solution versi 13. Indeks Foster - Greer - Thorbeck digunakan untuk menentukan jumiah penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan, tingkat keparahan, dan karakteristik rumah tangga miskin di Propinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk melihat bagaimana pengaruh dari karakteristik rumah tangga terhadap kemiskinan digunakan analisis regresi logistik.Hasil penelitian menunjukan bahwa dari data yang ada dapat diketahui beberapa kelompok karakteristik kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat, yaitu; secara geografi, dernografi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan. Di masing-masing kelompok karakteristik terdapat beberapa kategori karakteristik yang menunjukkan ciri khas rumah tangga miskin. Kategori-kategori itu mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di pr opirisi Sumatera Barat, baik secara positif maupun negatif. Pengaruh yang paling besar datang dari kelompok karakteristik pendidikan. Pendidikan berpengaruh terhadap kemungkinan rumah tangga tersebut untuk tidak menjadi miskin. Dimana semakin tinggi tingkat pendidikan anggota rumah tangga maka resiko rumah tangga tersebut untuk menjadi miskin lebih kecil.Sebagai rekomendasi dari basil penelitian ini; dalam menyusun program pengentasan kemiskinan pemerintah sebaiknya menjadikan program perbaikan pendidikan masyarakat menjadi prioritas utama, terutama di perkotaan. Sedangkan di pedesaan, upaya diversifikasi lapangan usaha khususnya off farm yang tidak membutuhkan ketersediaan lahan sebagai prioritas utama, disamping pendidikan."

"Desa sebagai beranda sekaligus tulang punggung pembangunan Indonesia adalah fakta tak terbantahkan. Desa merupakan entitas unik dengan posisi sangat strategis dalam derap langkah pembangunan Indonesia. Karenanya, untuk kebahagiaan seluruh tumpah darah Indonesia, terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, harus dimulai dari Desa.Berbagai discourse baru pembangunan desa seperti SDGs Desa dan slogan Percaya Desa, Desa Bisa!, dihadirkan demi merintis kebangkitan desa-desa di nusantara.Bunga Rampai ini merupakan percik pemikiran Abdul Halim Iskandar yang telah dipublikasikan berbagai media mainstream baik cetak maupun elektronik sepanjang tahun 2020-2023. Secara keseluruhan, buku ini menghadirkan satu konstruksi argumen yang melintasi batas-batas dan sekat-sekat disiplin ilmu, sekaligus pandangan-pandangan lintas paradigmatik. Yang utama, buku ini menegaskan bahwa kualitas pemikiran dan argumen di level diskursus harus diimbangi dengan implementasi aksi-aksi nyata di tataran konkursus."