Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The revocation of the Republic of Indonesia passport according to Article 31 of law numver 6 of 2011 on Immigration is an effort by goverment to limit the maneuverability of Indonesia convics, suspect and criminal offerders who are at risk of fleeing the country while their crime are still on-going judicial process or while executing their sentences. The confronting issue of the Indonesian goverment's policy through the Law Number 6 of 2011 on Immigrations is when the revocation of a Republic of Indonesia passport occurs to a holder of Indonesian citizenship who has committted a crime and fled the country. The arising question is "has this provision been implemented effectively to prevent fight or limit maneuverability abroad to force run aways to return to Indonesia?."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli tanah karena tidak dipenuhinya janji pihak ketiga untuk membayar kompensasi atas jual beli hak atas tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan hukum akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam rangka mencapai kepastian, ketertiban danperlindungan hukum bagi para pihak; keterlibatan pihak ketiga dapat membatalkan akta jual beli tanah; dan implikasi hukum pembatalan Akta PPAT berkaitan dengan Putusan Nomor 14/PDT.G/2017/PN.CMS. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, bersifat deskriptif analitis, berdasarkan data sekunder, melalui penelusuran studi dokumen, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa Akta PPAT sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap karena berlaku sebagai alat bukti yang sah, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah harus dapat memberikan kepastian hukummemberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang menjadi dasar pendaftaran perubahan hak atas tanah dengan tujuan menciptakan ketertiban administrasi pertanahan. Keterlibatan pihak ketiga pada jual beli tanah dapat menjadi penyebab batalnya akta PPAT,karena menimbulkan kesepakatan atas kesadaran yang tidak mutlak. Implikasi hukum dari pembatalan akta jual beli yang dibatalkan oleh putusan hakim menyebakan hilangnya kekuatan mengikat akta terhadap para pihak, hak atas tanah dipulihkan sebagaimana perjanjian itu tidak pernah terjadi. Kantor Pertanahan sebaiknya memberikan penyuluhan sebagai sarana edukasi masyarakat serta diharapkan Peran PPAT untuk melakukan upaya pencegahan sengketa dengan memberi penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan para pihak.

---

ABSTRACTThis study discusses the cancellation of Land sale and purchase Agreement made by PPAT because the third party has not fulfilled promises to pay compensation for the sale and purchase of land rights. The issues raised in this study are concerning the legal strength of the PPAT Deed in order to achieve certainty, order and legal protection for the parties; third party involvement may cancel the land sale and purchase deed; and the legal implications of canceling the PPAT deed relating to Decision Number 14/PDT.G/2017/PN.CMS. The research method used is normative law, analytical descriptive, based on secondary data, through document study tracing, with a qualitativeapproach. The result of the analysis is that the Deed prepared by the PPAT is an authentic deed and has a complete evidentiary power because it acts as a valid proof, through the deed made by the PPAT that can provide legal certainty so that it can provide legal protection to the parties that are the basis registration of changes in land rights with the aim of creating land administration order. The involvement of third parties in the sale and purchase of land can be lead to the cancellation of the PPAT deed, because the agreement was made based on non-absolute awareness. The legal implications of canceling the sale and purchase deed canceled by the judge's decision caused the loss of binding power of the deed against the parties, the right to land was restored as the agreement had never taken place. The Land Office (Kantor Pertanahan) should provide counseling as a public education and it is hoped the role of PPAT to prevent disputes by explaining the rights and obligations arising from legal actions committed by the parties."

"Penelitian ini adalah mengenai inovasi layanan permohonan Penerbitanpaspor melalui website pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat. Dalampenelitian ini juga dianalisis alasan dan faktor yang melandasi mengapa inovasilayanan permohonan Penerbitan paspor melalui website kurang terdifusikansecara maksimal.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif di mana akan berusahauntuk menggambarkan fakta-fakta mengenai proses komunikasi yang dilakukanuntuk menyebarkan inovasi layanan permohonan penerbitan paspor melaluiwebsite, menjelaskan keadaan dari objek penelitian, dan membuktikan teori difusiinovasi yang dikemukakan oleh Rogers dengan mendapatkan sebagian besar datadari responden. Pisau bedah yang digunakan dalam penelitian ini adalah denganmenggunakan empat dimensi difusi inovasi yang dikemukakan oleh Rogers, yaituinovasi, saluran komunikasi, jangka waktu, dan sistem sosial. Sampel dalampenelitian ini adalah responden yang telah menggunakan inovasi layananpermohonan penerbitan paspor melalui website. Informan dalam penelitian iniadalah para pejabat yang terkait dengan masalah Penerbitan paspor di KantorImigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat. Pengumpulan data dalam penelitian inidilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Mayoritas respondenmemberikan pendapat bahwa inovasi layanan permohonan penerbitan paspormelalui website mempunyai keuntungan yang relatif tinggi, dengan tingkatkompatibilitas, triabilitas, obserabilitas yang tinggi dan tingkat kompleksitas yangrendah. 2) Akan tetapi layanan ini kurang terdifusikan secara maksimal karenaKantor Imigrasi Jakarta Barat belum melaksanakan promosi baik itu melaluimedia massa maupun media interpersonal secara maksimal. 3) kendala utamayang dihadapi dalam masalah ini adalah rendahnya komitmen dari KantorImigrasi Jakarta Barat untuk melakukan sosialisasi tentang inovasi, belum adanyaanggaran untuk melakukan sosialisasi, dan masih kentalnya unsur birokrasi yanghierarkis dalam melakukan pelayanan publik.Hasil penelitian menyarankan bahwa Kantor Imigrasi Jakarta Barat perluuntuk lebih menggencarkan usaha promosi inovasi kepada masyarakat, perluditingkatkan kesadaran dan komitmen agen pembaharu untuk lebihmenyebarluaskan inovasi dan perlu adanya suatu langkah untuk memasukkansemangat kompetisi dalam menjalankan birokrasi demi mewujudkan pelayananprima kepada masyarakat.

---

The research is about analyzing respondent’s opinion on the innovation of

passport application using website in Immigration Office Class I West Jakarta.

The research also analyses the reasons as well as factors underlying the fact that

service innovation an passport application through website is less diffused

exellently.

The research adopts quantitative method as it is regarded suitable for the

research where it enables the researcher to illustrate the facts dealing with

communication process carried out to diffuse service innovation on paspport

aplication through website, describe the condition of the research object and

prove Rogers’s Theory of diffusion of innovation by gaining most of the data

from the respondents. The research uses four elements of Rogers’s Diffusion of

Innovation Theory, which are innovation, communication channel, time, and

social system. However, in the element of social system, the researcher focuses

more on adopter characteristic and change agents. Sample of this research are

people who have used service innovation on passport application through website.

The informants involved in the research are officials who are related to passport

issuance matters in the Immigration Office Class I West Jakarta. Data collection is

conducted by distributing questionnaire and conducting in depth interview.

The research results conclude that: 1) the majority of the respondents said

that service innovation on paspport application through website processes high

relative profit, with high level of compatibility, triability, and observability and

low level of complexity. They also stated that the service innovation offers

positive values and profit in terms of passport application voiewed from the quick

annual decision making process. 2) Nonetheless, the service is less diffused

excellently due to the lack of promotion performed by West Jakarta Immigration

Office, neither in mass media nor interpersonal media, optimally. In addition, it

only relied on information board as a media to deliver information on innovation.

3) Main obstacles faced in this case are the low level of commitment from West

Jakarta Immigration Office to conduct socialization on innovation, the absence of

budget to conduct socialization, and the stong hierarchical bureaucratic element in

the implementation of public service.

The research resuts suggest that Immigration Office Class I West Jakarta

needs to promote the service innovation unceasingly to the society, increase the

awareness and commitment of reformer agents in order to diffuse innovation, and

create a step to insert spirit of competition in implementing bureaucracy to

achieve service quality to the society."

"ABSTRAKWaralaba di Indonesia berawal dari upaya pemerintah yang melihat waralaba sebagai suatu cara untuk menggiatkan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan. Perkembangan waralaba tentunya harus didukung dengan kepastian hukum yang mengikat bagi para pihak, baik pihak pemberi waralaba (franchisor) maupun penerima waralaba (franchisee). Kerjasama antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba harus didasari oleh sebuah perjanjian, dimana dalam hal ini dibutuhkan jasa seorang notaris dalam pembuatannya. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah mengenai peran dan tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian waralaba yang dibuatnya serta implikasi hukum atas pembatalan akta tersebut oleh pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder, alat pengumpulan data yaitu melalui studi literatur dan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapatlah diketahui bahwa peran notaris dalam hal ini adalah membuat akta autentik dengan tidak memihak kepada pihak manapun, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang dibuatnya, serta bertindak secara saksama atau teliti. Sehingga notaris memiliki tanggung jawab secara keperdataan dengan didasari Pasal 1366 KUHPerdata dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUJN dan Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris. Kelalaian notaris yang menyebabkan akta menjadi batal demi hukum menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam akta tersebut, yaitu kerugian secara materil dan immateril. Notaris yang telah lalai sebaiknya mendapatkan pembinaan atau penyuluhan, serta harus bekerjasama dalam sidang-sidang atau penyelidikan. Selain itu notaris seharusnya menunjukkan itikad baik dengan mencoba bermusyawarah bersama para pihak untuk mengambil jalan keluar atas batalnya akta tersebut.

---

ABSTRACT

Franchising in Indonesia stems from the government's efforts to see franchising as a way to stimulate the economy and create jobs. Franchise development must be supported by legal certainty that is binding on the parties, both the franchisor and the franchisee. Cooperation between the franchisor and the franchisee should be based on an agreement, which in this case requires the services of a notary in the making. In this research, the issue raised is about the role and responsibility of the notary to the deed of the franchise agreement and the legal implications of the deed that was canceled by the court. The research method used is juridical-normative by using secondary data, data collection tool is through literature studies and data analysis used is a qualitative method. Based on the results of this research, it can be seen that that the role of the notary in this case are to make an authentic deed is not partial to any party, provide legal counseling in connection with the deed made, and act carefully or thoroughly. So that the notary has civil responsibility based on Article 1366 of the Civil Code and can be subject to sanctions under Article 16 paragraph (1) UUJN and Article 6 paragraph (1) Notary Code of Ethics. Notary negligence that causes the deed to become null and void causes harm to the parties in the deed, the material and immaterial losses. Notaries who have been negligent should get coaching or counseling, as well as the need to cooperate in hearings or investigations. In addition, the notary should show good faith by trying to consult with the parties to take a solution to the revovation of the deed."

"Skripsi ini membahas tentang ayah yang memiliki kuasa asuh atas anaknya yang didapatkan melalui penetapan pengadilan namun penetapan tersebut digugat sehingga kuasa asuh anak dicabut dan dialihkan kepada wali yang merupakan kakek dan nenek dari si anak selama jangka waktu tertentu karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) Undan-gundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang sebab-sebab pencabutan kuasa asuh anak yang terdiri dari melalaikan kewajiban orang tua terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali, tidak terpenuhi secara keseluruhan sehingga kuasa asuh anak tersebut hanya dicabut dalam suatu jangka waktu tertentu dan setelah lewat jangka waktu tersebut maka kuasa asuh anak tersebut kembali kepada ayahnya.

---

This thesis concerning father who has child custody of his son which obtained by the stipulation of the court, but the said stipulation is sued then revoked and assigned to a trustee whom are the grandparents of the child within a period of time due to the elements contained in Article 49 paragraph (1) of Act No. 1 of 1974 regulating about causes of child custody revocation such as child neglect and very bad misbehave of parents, not fulfilled done so that child custody revoked in a certain period and after passing the period father will get back the said child custody."

"Langkah Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengeluarkan keputusannya nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 menerangkan perihal menerbitkan izin usaha kepada PT. Mineral Emas Murni (EMM) akan melakukan penambangan emas di daerah Beutong, daerah Nagan Raya, daerah Pegasing, dan daerah Aceh Tengah dimana Perusahaan tersebut berada, yang mana areanya terkena dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), yaitu lokasi warisan dunia yang ditetapkan pada di tahun 2004 oleh UNESCO. Melalui Mahkmah Agung putusan Nomor: 91K/TUN/LH/2020, menerima gugatan dari penghuni Beutong Ateuh Banggalang dengan Walhi sehubungan dengan izin pertambangan PT. EMM serta mencabut izin yang dikeluarkan BKPM. Tujuan Penelitian ini adalah membahas mengenai analisis pembatalan izin usaha pertambangan PT. Emas Mineral Murni (EMM) yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Hasil pembahasannya adalah Pertimbangan hakim dalam keterkaitan pengeluaran izin usaha pertambangan PT. EMM yaitu hal ini tidak hanya menyangkut apakah izin usahanya yang tidak dilengkapi atau tidak lengkapinya izin lingkungan selanjutnya mengenai hutan leuser sebagai rain forest heritage yang artinya sebagai hutan lindung yang diakui secara internasional, yang terakhir Lokasi tambang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Aceh, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. magnitudo VII Region-XII MMI (Modified Mercalli Intensity) dengan kata lain hal ini sangant berisiko bagi penduduk sekitarnya apabila dilakukan kegiatan tambang. Diharapkan Kegiatan pertambangan yang diselenggarakan tidak seharusnya muncul kerusakan fungsi lingkungan, selain mesti mematuhi norma hukum, juga mesti adanya cara memahami orientasi dari desentralilasi dan otonomi daerah dalam melihat potensi sumber daya alam baik itu mineral ataupun batubara.

---

The steps of the Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) which issued its decision number: 66/I/IUP/PMA/2017 explained about issuing a business license to PT. Pure Gold Minerals (EMM) will carry out gold mining in the Beutong area, Nagan Raya area, Pegasing area, and Central Aceh area where the Company is located, where the area is affected by the Leuser Ecosystem Area (KEL), which is a world heritage site designated in 2004 by UNESCO. Through the Supreme Court decision Number: 91K/TUN/LH/2020, received a lawsuit from the residents of Beutong Ateuh Banggalang with Walhi in connection with the mining permit of PT. EMM and revoked the permit issued by BKPM. The purpose of this study is to discuss the analysis of the cancellation of the mining business license of PT. Pure Mineral Gold (EMM) decided by the Supreme Court. The result of the discussion is the judge's consideration in the issue of the mining business permit of PT. EMM, namely this does not only concern whether the business license is not equipped or not complete, the environmental permit is further regarding Leuser forest as a rain forest heritage which means as an internationally recognized protected forest, the last one is the location of the mine based on the Regional Spatial Plan (RTRW) of Aceh Province. , Nagan Raya District and Central Aceh District. Magnitude VII Region-XII MMI (Modified Mercalli Intensity) in other words, this is very risky for the surrounding population if mining activities are carried out. It is hoped that mining activities carried out should not cause damage to environmental functions, in addition to complying with legal norms, there must also be a way to understand the orientation of decentralization and regional autonomy in seeing the potential of natural resources, be it mineral or coal."

"Pemberian kuasa adalah persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Saat ini terdapat surat kuasa yang banyak digunakan dalam praktik bisnis, yaitu “surat kuasa mutlak.” Surat kuasa ini mencantumkan klausul “tidak dapat dicabut kembali dan para pihak mengenyampingkan Pasal 1813 dan 1814 KUHPerdata.” Pada kasus, pemberi kuasa adalah SHR dan penerima adalah PT BKB. Kuasa tersebut dibuat berdasarkan suatu perjanjian investasi di antara SHR dan PT BKB. Permasalahan kemudian timbul ketika tiba-tiba SHR sebagai pemberi kuasa mencabut kuasanya pada PT BKB, padahal SHR telah mendapatkan manfaat dari penerima kuasa.

---

Power of attorney (POA) is an agreement by which gives power to an attorney, who accepted it, and on the principal’s behalf, to hold an affair. There is one type of POA agreement called “irrevocable power of attorney” which has “shall not be terminated for any reasons, waive Article 1813, 1814 and 1816 of the Civil Code” clause in it. In this case, the principal is SHR and the attorney is PT BKB. The POA was made based on an investment agreement. The problem happened when suddenly SHR revoke the POA after PT BKB gave their performance to SHR."

"Hibah adalah pemberian seseorang semasa hidupnya kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pemberian hibah ini terkadang dapat menimbulkan sengketa terutama jika menyangkut ahli waris. Sengketa ini diselesaikan melalui pengadilan. Dalam tesis ini Penulis membahas mengenai obyek gugatan yang menjadi sengketa hibah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 436/Pdt.G/1999/PA.JP dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst. Dalam kasus ini sengketa hibah terjadi karena adanya pemberian obyek gugatan dari Alm. Siti Nurlela sebagai orang tua angkat kepada anak-anak angkatnya. Salah satu dari anak angkatnya adalah Penggugat yang telah mengaku sebagai anak sah dari Alm. Nawi Ismail dan Alm. Siti Nurlela. Gugatan terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memohon dibatalkannya Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990, kemudian mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ketika hendak dieksekusi obyek gugatan telah dijual kepada pihak lain berdasarkan Akta Jual Beli No. 49/2007 serta telah dijaminkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 50/2007. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keabsahan Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990 dengan adanya permohonan pembatalan yang dapat pula memberikan akibat hukum dibatalkannya Akta Jual Beli No. 49/2007 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 50/2007 menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst mengenai penolakan terhadap permohonan pembatalan Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian evaluatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang dasar yuridis penolakan permohonan pembatalan Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990 telah sah dan tidak dapat dibatalkan sehingga Akta Jual Beli No. 49/2007 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 50/2007 juga sah dan tidak dapat dibatalkan karena telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst mengenai penolakan terhadap permohonan pembatalan Akta Hibah No.6/Tanah Abang/1990 adalah tepat karena sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

---

Grant is a philanthropic act of a man in his life dedicated to others voluntarily without expecting any return whatsoever. Sometime this grant awarding results in dispute particularly if it is related to the heirs. This dispute is resolved through district court. In this thesis the researcher highlights the object of claim which turns to grant dispute based on the verdict of Religious Court of Central Jakarta No. 436/Pdt/G/1999/PA.JP and verdict of District Court of Central Jakarta No.50/Pdt/2008/PN.Jkt.Pst.

In this case the grant dispute occurred as there was awarding of claim object from the late Siti Nurlela as the forester parent to her raised children. One of her raised children was the Plaintiff who admitted as a legal child from the late Nawi Ismail and the late Siti Nurlela. The first lawsuit was filed to the Religious Court of Central Jakarta to request the revocation of the Grant Deed No. 6/Tanah Abang/1990, then he filed again the lawsuit to the District Court of Central Jakarta as when it was about to executed the claim object has been sold to other party based on the Sales and Purchase Deed No. 49/2007 and has been pledged based on the Registration Of A Mortgage Deed No. 50/2007.

This research was conducted to identify the legality of the Grant Deed No. 6/Tanah Abang/1990 by the existence of petition for the revocation which may also result in legal consequence of the revocation of Sales Purchase Deed No. 49/2007 and Registration of a Mortgage Deed No.4 50/2007 according to the applicable Law and Regulation and to know whether the verdict of the District Court of Central Jakarta No. 50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst concerning the rejection to the petition for the revocation of Grant Deed No.6/Tanah Abang/1990 has been in compliance with the applicable Law and Regulation.

This research uses juridic normative research method with evaluative research type aiming at obtaining a picture about juridic basis on the rejection for the revocation petition of Grant Deed No. 6/Tanah Abang/1990.

Results of research indicate that Grant Deed No.6/Tanah Abang/1990 has been legal and irrevocable so the Sales and Purchase Deed No. 49/2007 and Registration of Mortgage Deed No. 50/2007 is also legal and irrevocable as it has been in compliance with the applicable law and regulation. Thus, the verdict of District Court of Central Jakarta No.50/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Pst concerning the rejection to the revocation petition of Grant Deed No.6/Tanah Abang/1990 is right as it has been in compliance with the applicable regulation and law."

"Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang terdakwanya melarikan diri dan tidak diketahui keberadaanya sejak proses penyidikan, berdasarkan fakta empiris dapat dipastikan akan dilakukan dengan persidangan in absentia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang diperbolehkannya melakukan pemeriksaan persidangan serta memutus perkara tanpa kehadiran diri terdakwa. Namun, ketentuan ini dipahami oleh penyidik dan penuntut umum sebagai ketentuan yang juga memperbolehkan dilakukannya penyidikan dan penuntutan tanpa harus menemukan tersangka yang telah melarikan diri serta memeriksanya. Ketentuan ini pun dipandang berbeda oleh hakim yang memeriksa perkara, di mana ada hakim yang setuju untuk memeriksa dan memutus perkara yang tersangkanya tidak diperiksa selama tahap penyidikan, dan ada juga hakim yang menolak untuk memeriksa perkara tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode normatif yang menggunakan sumber data sekunder dan didukung oleh data primer berupa wawancara dapat disimpulkan bahwa perkara tindak pidana korupsi yang tersangkanya tidak pernah diperiksa selama penyidikan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan.

---

Based on empirical fact, the settlement of corruption act, in which the defendant has fled and his existence has been unknown since the investigation process is conducted, can certainly be done in the trial in absentia. Provision of Law No. 31 of 1999 replaced by law No. 20 of 2001 on Eradication of Corruption Act regulates the permissibility in conducting hearings and decides the case in absentia. However, the provision is also understood by the investigators and prosecutors as the provision that allows an investigation and prosecution without having to find a suspect who has fled, and investigate him. This provision is viewed differently by judges who examine cases in which there are judges who agree to examine and decide the case where the suspects are not checked during the investigation stage, and there are also the judges who refuse to examine the case. The result of research conducted by the normative method that used secondary data sources and supported by primary data in the form of interviews could be concluded that corruption crimes in which the suspect was never examined during the investigation could not be proceeded to the prosecution stage and the stage of investigation in court."