Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Besarnya potensi pariwisata dalam meningkatkan perekonomian telah mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak perekonomian daerah. Hal tersebut tertuang dalam visi Kabupaten Pulau Morotai yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu basis pembangunan daerah. Pertumbuhan sektor usaha pariwisata diharapkan memberi dampak positif terutama dikarenakan pariwisata sebagai suatu sektor usaha memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lain dan memiliki dampak pengganda dalam perekonomian.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa peran sektor pariwisata dalam perekonomian Pulau Morotai, baik terhadap output, nilai tambah, pendapatan masyarakat, maupun tenaga kerja; dan menganalisa dampak akibat adanya perubahan permintaan akhir sektor pariwisata terhadap pembentukan output, nilai tambah bruto, pendapatan masyarakat, dan tenaga kerja di Pulau Morotai pada tahun 2015-2019. Untuk menganalisa dampak pengembangan pariwisata digunakan 3 skenario yaitu Belanja Pemerintah Pusat, Belanja Pemerintah Daerah, dan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah secara simultan ke dalam model input output (IO). Analisa IO menggunakan tabel IO Pulau Morotai tahun 2014 yang merupakan updating dari tabel IO Maluku Utara tahun 2012 yang diperoleh setelah melakukan penyesuaian dengan menggunakan metode RAS melalui prosedur iterasi matrik R dan S. Tabel IO berhasil disusun setelah melakukan iterasi sebanyak 50 kali.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pulau Morotai merupakan kabupaten yang memiliki ciri masyarakat agraris jika dilihat dari mata pencaharian utama penduduk yang didominasi perkebunan dan perikanan. Sektor usaha pariwisata berkontribusi dalam perekonomian rata-rata 19,67 persen pertahun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6,73 persen pertahun. Berdasarkan analisa dampak anggaran belanja Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2015-2019 didapatkan hasil analisa dampak terbesar adalah pada skenario Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah secara simultan dengan dampak rata-rata peningkatan terhadap total output sebesar 8,90 persen, nilai tambah bruto sebesar 8,15 persen, pendapatan sebesar 8,90 persen, dan tenaga kerja sebesar 4,73 persen.

---

Tourism as a potential sector to develop economic growth has made local government in Morotai Island Regencies interested to use it as a leading sector. Stated in the Morotai Island Government’s vision, tourism avowed as one of basis sector for Morotai Island development. As one of important sector in economic, tourism sector linkage to economic sectors positively in regional economic development. It means tourism had multiplier impact and support another sector to growth by its linkage.

The research purposes to analyze tourism sector impact in Morotai Island, especially to define output generated, value added, total income, and employement by tourism multiplier impact. Using input output (I-O) model, impact analysis of tourism sector measures multiplier impact by using budget planning of Central and Local Government Spending on tourism development in 2015-2019. Economic growth shows that tourism sector has contribut in average by 19,67 percent a years and growth by 6,73 percent a years for Pulau Morotai Growth Domestic Product. Tourism multiplier analysis conclusion shown that by using budget planning of Central and Local Government Spending simultanously create higher impact than two other skenarios. By Central and Local Government Spending simultaneously creates an output average 8,90 percent, value added multiplier 8,15 percent, total income 8,90, and employment 4,73 percent in 2015-2019."

"Pulau Sulabesi memiliki karakteristik sebagai pulau kecil sekaligus terpencil yang menyebabkan pulau ini dihadapi dengan berbagai keterbatasan dalam pembangunan maupun ancaman terhadap bencana pesisir dan berdampak pada keberlanjutan lingkungan maupun ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian karakteristik pola persebaran permukiman, melihat tingkat ketahanan masyarakat dan tingkat konektivitas antar wilayah, serta merumuskan penataan permukiman pesisir berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, dengan metode analisis spasial, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan indeks konektivitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa persebaran permukiman membentuk pola dispersed dan terdapat ketidak sesuaian dengan kawasan lindung dan kawasan kemampuan lahan sangat rendah. Pada pemenuhan kebutuhan menunjukkan tingkat ketahanan secara keseluruhan adalah sedang dengan skor 75%. Kondisi ini disebabkan oleh tingkat konektivitas yang juga rendah <73,08. Untuk mewujudkan permukiman berkelanjutan dapat dilakukan dengan integrasi kebijakan tata ruang, peningkatan kepadatan jaringan jalan, dan mengatur arah persebaran permukiman sehingga tidak masuk dalam kawasan lindung.

---

Sulabesi Island is a small and remote island, which causes this island to be faced with various limitations in development and threats to coastal disasters and has an impact on environmental sustainability and socio-economic resilience of the community. This study aims to analyze the suitability characteristics of the distribution pattern of settlements and see the level of community resilience and connectivity between regions. The approach used is quantitative, with spatial analysis, community resilience index, and connectivity index. The results show that the distribution of settlements forms a dispersed pattern, and there is a discrepancy between protected areas and areas with deficient land capability. In meeting the needs, the overall level of resilience is sufficient, or 75%. This condition is caused by the low level of connectivity <73.08. Sustainable settlement planning can be done by integrating spatial policies, increasing network density, local community wisdom, and regulating the distribution of settlements so that they are not included in protected areas."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis strategi AMAN dalam memperjuangkan hak masyarakat adat Pagu yang direnggut oleh Pemerintah Indonesia dan PT Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan konsep Social Movement Sidney Tarrow sebagai alat analisa. Penelitian ini menemukan bahwa AMAN belum berhasil secara maksimal dalam memperoleh hak-hak masyarakat adat Pagu. AMAN juga belum sepenuhnya mampu mempengaruhi dan mengubah perilaku aktor negara, yaitu Pemerintah Indonesia dan Multinational Corporation (MNC), yaitu PT. NHM. Terdapat lima faktor yang menyebabkan strategi yang digunakan belum berhasil secara maksimal, yaitu (1) Ketidakmampuan AMAN secara konsisten dalam memperoleh dukungan masyarakat luas, (2) Konflik internal masyarakat adat Pagu, (3) Keterbatasan sumber daya AMAN, (4) PT. NHM terus memperluas areal pertambangan, (5) Motif politik. Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi pembingkaian (framing) isu menjadi metode yang cukup kuat dalam menggalang dukungan dan memberikan tekanan terhadap negara. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa gerakan sosial yang dilakukan di level nasional memiliki implikasi terhadap level internasional. Dengan begitu, terjadi proses difusi antara advokasi nasional dan advokasi transnasional

---

ABSTRACT

This reseach analyzes AMANs strategy in fighting for the rights of the Pagu indigenous people which were taken away by the Government of Indonesia and PT Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM). This study uses qualitative methods and Sidney Tarrows Social Movement advocacy strategy concept as an analytical tool. This study found that AMAN had not succeeded optimally in obtaining the rights of the indigenous people of Pagu. AMAN also has not fully been able to change the behavior of state actors, namely the Government of Indonesia and Multinational Corporation (MNC), namely PT. NHM. There are five factors that have led to the strategy being used has not succeeded optimally, namely (1) Inability of AMAN to mobilize public support consistently, (2) Pagu indigenous peoples internal conflicts, (3) Limitations of AMAN resources, (4) PT. NHM continues to expand the mining area, (5) Political motives. This study also found that the strategy of issue framing became a quite powerful method of mobilizing support and putting pressure on the state. In addition, this study also shows that social movements carried out at the national level have implications for the international level. Therefore, there is a diffusion process between national advocacy and transnational advocacy.

"

"Penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengapa sejak dekade akhir abad 18 sampai abad 19 ada usaha-usaha untuk menghidupkan kembali kerajaan Jailolo yang telah lama lenyap dan bagaimana partisipasi masyarakat Halmahera dalam usaha itu.Masyarakat Halmahera yang dibahas di sini terutama mencakup dua wilayah, Halmahera Timur dan Halmahera Utara, yang terkait dengan Raja Jailolo dan keturunannya."