Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This book designed to help planners, municipal staff and officials, citizens and others working at local levels to develop climate action plans. With examples drawn from actual plans, local climate action planning guides preparers of climate action plans through the entire plan development process, identifying the key considerations and choices that must be made in order to assure that a plan is both workable and effective."

"Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan permasalahan global yang menyebabkan perubahan iklim. Salah satu sumber emisi GRK adalah praktik pengolahan sampah organik yang merupakan sumber emisi GRK non-CO₂ terbesar ketiga secara global. Di Indonesia, permasalahan sampah terutama sampah organik yang terakumulasi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih belum teratasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi untuk mencegah dampak yang semakin buruk. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep mitigasi emisi GRK dari pengolahan sampah organik tingkat kawasan. Metode yang digunakan meliputi analisis skenario dengan dukungan Analytical Hierarchy Process (AHP), analisis investasi-operasi-pemeliharaan, analisis matematis berdasarkan faktor emisi, dan analisis Theory Planned Behavior (TPB). Temuan penelitian mencakup data emisi GRK dan biaya dari teknologi pengolahan sampah organik, intensi perilaku pemilahan, serta skenario alternatif untuk konsep mitigasi. Analisis skenario dengan membandingkan teknologi budidaya Black Soldier Fly (BSF), pengomposan windrow, dan Anaerobic Digestion (AD) menunjukkan bahwa konsep mitigasi emisi GRK yang dipilih adalah skenario dengan 84% sampah organik diolah menggunakan teknologi budidaya BSF dan pengomposan windrow, serta fokus pada intensi perilaku pemilahan sampah.Greenhouse Gas (GHG) emissions are a global problem that causes climate change. One source of GHG emissions is the practice of processing organic waste, which is the third largest source of non-CO2 GHG emissions globally. In Indonesia, the problem of waste, especially organic waste, which accumulates at final processing sites (TPA), is still not resolved. Therefore, mitigation efforts are needed to prevent the impact from getting worse. This research aims to develop a concept for mitigating GHG emissions from processing organic waste at the regional level. The methods used include scenario analysis with the support of the Analytical Hierarchy Process (AHP), investment-operation-maintenance analysis, mathematical analysis based on emission factors, and Theory Planned Behavior (TPB) analysis. Research findings include data on GHG emissions and costs of organic waste processing technology, sorting behavior intentions, as well as alternative scenarios for mitigation concepts. Scenario analysis by comparing Black Soldier Fly (BSF) cultivation technology, windrow composting, and Anaerobic Digestion (AD) shows that the GHG emission mitigation concept chosen is a scenario with 84% of organic waste processed using BSF cultivation technology and windrow composting and focuses on intention. waste sorting behavior."

"The book begins with an introductory section that frames the issues and takes a systematic look at planning for climate change adaptation. The nineteen chapters that follow examine particular case studies in every part of the world, including landscapes and seascapes from equatorial, temperate, montane, polar, and marine and freshwater regions.Climate and conservation offers readers tangible, place-based examples of projects designed to protect large landscapes as a means of conserving biodiversity in the face of the looming threat of global climate change."

"Skripsi ini membahas strategi adaptasi mata pencaharian masyarakat dalam merespon dampak perubahan iklim di Desa Linau. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran strategi mata pencaharian masyarakat menggunakan Sustainable Livelihood Framework yang fokus pada 5 tema besar yaitu; (1) konteks kerentanan, (2) asetaset mata pencaharian, (3) organisasi, kebijakan dan proses, (4) strategi mata pencaharian, (5) hasil-hasil mata pencaharian.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa strategi adaptasi masyarakat di Desa Linau dilakukan dengan diversifikasi kegiatan dan sumber mata pencaharian. Hal ini juga dipicu oleh peran Kabahill melalui program MPA sebagai faktor eksternal.

---

This thesis is discussing on people's livelihood adaptation strategies in response to climate change impacts in Linau Village. This is a qualitative research with a descriptive method. The purpose of this research is to describe a community livelihoods strategies based on SLF focusing on five points; (1) Vulnerability Context, (2) Livelihood Assets, (3) Organization, Policy and Process, (4) Livelihood Strategies, (5) Livelihood Outcomes.The results of this research shows that livelihood adaptation strategies in the community of Linau Village carried with diversification activities and sources of livelihood. It is also triggered through MPA Program by Kabahill as external factors."

"Indonesia menghadapi risiko yang signifikan terhadap perubahan iklim, yang dampaknya dapat dikurangi dengan partisipasi aktor negara dan aktor bukan negara baik skala nasional, internasional, regional dan lokal. Upaya menanggulangi perubahan iklim membutuhkan sumber daya yang signifikan yang perlu dipersiapkan dengan cermat.

Penelitian ini bertujuan untuk (i) menganalisis bagaimana aliran pendanaan iklim menggunakan pendekatan Social Network Analysis (SNA); (ii) menjelaskan urgensi rekonstruksi kebijakan pendanaan perubahan iklim; (iii) mengembangkan desain model kebijakan pendanaan perubahan iklim. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme dengan pendekatan multi metode, menggunakan tools SNA dan modelling System Dynamics (SD). SD digunakan untuk menentukan proporsi kebijakan fiskal pembiayaan dan kebijakan non fiskal hingga 2030. Informan  terdiri dari aktor, pejabat pemerintah, profesional, aktor perbankan, dan individu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban APBN sangat tinggi mencapai 92% hingga 2030 untuk membiayai kegiatan perubahan iklim, ada urgensi untuk mendesak share pendanaan dari negara maju, diperlukan layer pembagian peran dan tanggung. Fakta empiris menunjukan aliran dana iklim sejak 2007-2017 didominasi oleh sektor publik dan masih menjadi tantangan bagi keterlibatan sektor swasta. Pendapatan pajak mendominasi dan sebagai sumber pendanaan terbesar untuk membiayai kegiatan mitigasi dan adaptasi iklim selama periode penelitian. Model desain kebijakan pendanaan perubahan iklim terdiri dari kluster kebijakan pendanaan fiskal dan kluster kebijakan pendanaan non fiskal.Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa harus ada keseimbangan kebijakan pendanaan antara kebijakan pendanaan fiskal dan kebijakan pendanaan non fiskal, shifting burden dari APBN perlu dilakukan sehingga tidak membebani APBN terutama dari sektor swasta dan secara berkelanjutan memperjuangkan kontribusi pendanaan dari negara yang memberikan share kenaikan emisi tinggi. Penelitian juga mengusulkan desain model kebijakan pendanaan perubahan iklim meliputi mitigasi dan adaptasi, serta kerangka kerja Allocative Efficiency untuk perubahan iklim pada belanja publik.

---

Indonesia presents significant risks to the climate change by increased variability and intensity of rainfall and to sea level rise. The impact of climate change can be reduced by participating state actor and non state actor both national and international efforts to reduce GHG emissions and by investing in adaptation to climate change to protect against loss and damage to the country's natural resources. Reducing emissions and building resilience will require  significant financial resources which needs to be  prepared carefully. The research aims  to (i) analyse how is the climate finance flow using Social network Analysis (SNA) approach; (ii) analyse the urgency of climate finance policy reconstruction; (iii) develop design model of climate finance policy using System Dynamics approach. The research using constructivism paradigm with multi methode method using Social Network Analysis and System Dynamics Model to determine the  proportion of financing fiscal policy and non fiscal policy up to 2030 as well as construct the climate finance policy. Informan consist of actors, governemnt officials, professional, banking actor, and individual.The result shows that there is urgent to reconstruct the climate finance policy in Indonesia due to high burdern of APBN reached 92% until 2030 for financing climate change activities in Indonesia. It is also proven that with empirical evidence that the flow of climate fund since 2007 until 2017 dominated by public sectors and still challenges for private sectors involvement. Tax revenue is found as the most funding resources to finance the climate activities of mitigation and adaptation during period of research. Design model of climate finance policy consist of cluster fiscal policy and non fiscal policy.The research provide recommendation due to the externalites of climate change and as global public goods there should be balanced of climate finance policy between climate fiscal policy and non fiscal policy, shifting burden from APBN need to be conducted especially financing form private sector and fighting continously on the contribution from countries that share high emission increases. The research also propose the model of climate finance policy framework and  framework of climate allocative efficiency in public spending."

"Capitalism's addiction to fossil fuels is heating our planet at a pace and scale never before experienced. Extreme weather patterns, rising sea levels and accelerating feedback loops are a commonplace feature of our lives. The number of environmental refugees is increasing and several island states and low-lying countries are becoming vulnerable. Corporate-induced climate change has set us on an ecocidal path of species extinction. Governments and their international platforms such as the Paris Climate Agreement deliver too little, too late. Most states, including South Africa, continue on their carbon-intensive energy paths, with devastating results. Political leaders across the world are failing to provide systemic solutions to the climate crisis. This is the context in which we must ask ourselves: how can people and class agency change this destructive course of history? Volume three in the Democratic Marxism series, The Climate Crisis investigates eco-socialist alternatives that are emerging. It presents the thinking of leading climate justice activists, campaigners and social movements advancing systemic alternatives and developing bottom-up, just transitions to sustain life. Through a combination of theoretical and empirical work, the authors collectively examine the challenges and opportunities inherent in the current moment. This volume builds on the class-struggle focus of Volume 2 by placing ecological issues at the centre of democratic Marxism. Most importantly, it explores ways to renew historical socialism with democratic, eco-socialist alternatives to meet current challenges in South Africa and the world."

"Achieving climate justice is increasingly recognized as one of the key problems associated with climate change, helping us to determine how good or bad the effects of climate change are, and whether any harms are fairly distributed. The numerous and complex issues which climate change involves underline the need for a normative framework that allows us both to assess the dangers that we face and to create a just distribution of the costs of action. This collection of original essays by leading scholars sheds new light on the key problems of climate justice, offering innovative treatments of a range of issues including international environmental institutions, geoengineering, carbon budgets, and the impact on future generations. It will be a valuable resource for researchers and upper-level students of ethics, environmental studies, and political philosophy."

"ABSTRACTThe IPCC in 2015 has recognized the critical role of local governments in scaling up the adaptation of communities to climate change. The role will be executed properly if the leaders have an awareness of climate change as a strategic agenda in his administration. In the context of Indonesia, the vision and mission of a regional head can be a clue as to how he supports efforts in tackling climate change. The five-year regional development plan is anelaboration of the development agendas offered by a regional head in his vision and mission.Therefore, this paper aims to analyze the future of climate change policy in some provincial governments based on the vision and mission of the elected governors. To achieve the goal, the author employs a qualitative approach to analyze the contents of the vision and mission and their preference to climate change. The results of the study indicate that the elected governors are still not very aware of climate change and did not specify it in their vision and mission. Therefore, in the preparation of five-year regional development plan, it is necessary for some stakeholders to address and specifically mention the issues of climate change."

"Presents a range of options for international climate policy. Highly topical analysis of the debate over possible successors to the Kyoto agreement.This book addresses the need to design a post-2012 international climate change policy architecture and presents six proposals for successors to the Kyoto Protocol. Some of these proposals build on the foundation established by the Kyoto agreement, while others focus on the need for developing an entirely new policy infrastructure. Commentaries provide critical reviews of the policy designs and political questions raised by the proposals."