Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketersediaan barang dan jasa memberikan pengaruh yang langsung dan tidak langsung terhadap roda pemerintahan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. Menyangkut masalah barang dan jasa di dunia teknologi informasi maka salah satu hal yang menjadi perhatian bagi Kementerian ataupun Lembaga Pemerintah sebagai pengguna barang dan jasa dan pihak swasta sebagai penyedia barang dan jasa adalah masalah sistem pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Kementerian Pekerjaan Umum memulai implementasi e Procurement pada tahun 2002 dan merupakan yang pertama dalam penerapan e-Procurement dan hingga saat ini ada dua metode pelelangan secara elektronik yang diterapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yaitu Semi e-Procurement dan Full e-Procurement.Dalam penelitian ini penulis mengkaji perbandingan manfaat dari sistem Full e Procurement terhadap sistem Semi e_Procurement dan kaitannya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Perbedaan dari kedua metode ini hanyalah pada saat penyerahan dokumen penawaran.Identifikasi manfaat menggunakan Ranti's Generic IS IT Business Value yang pada akhirnya hasil identifikasi akan dikaitkan terhadap kategori manfaat Digital Prosperity dan dimodelkan menggunakan System Dynamics dan dilakukan simulasi Stock and Flow Diagram untuk mendapatkan hasil penilaian manfaat Digital Prosperity Dari hasil penelitian ditemukan bahwa walaupun perbedaan kedua metode pelelangan secara elektronik tersebut hanya pada saat pemasukan dokumen penawaran namun ternyata memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan efisiensi anggaran.

---

Availability of goods and services give direct and indirect impact to the continuous process of government activity in order to establish a fair and prosperous people. Regarding the issue of goods and services in the world of information technology, one thing that is main concern to the Ministry or government agencies as users of goods and services and the private sector as a provider of goods and services is a matter of public procurement system itself. Ministry of Public Works began implementation of e-Procurement in 2002 and was the first in the implementation of e-procurement, and to date there are two methods of electronic procurement implemented by the Ministry of Public Works, namely Semi e-Procurement and Full e-Procurement.

In this research, the authors examine the values of Full e-Procurement system compared to Semi e-Procurement and its relation to the improvement to public welfare of Indonesia. The difference of these two methods is is only at process of delivering bidding documents.

Value Identification using Ranti's Generic IS / IT Business Value, which in turn is mapped to the categories of Digital Prosperity and modeled using System Dynamics and the authors performed simulations of Stock and Flow Diagram to get the value of Digital Prosperity's. From the results of the research, although the difference between the two methods of electronic procurement is only at process of delivering bidding documents, but it is beneficial to the public welfare in the form of an increasing efficiency of the government budget."

"SIMAK-BMN memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penatausahaan BMN. Namun dalam penggunaannya, aplikasi SIMAK-BMN belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna di Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, terdapat keluhan tentang perlunya perbaikan SIMAK-BMN secara berkelanjutan dari para pengguna, padahal di lain pihak, pengembang aplikasi justru seringkali melakukan perbaikan terhadap aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan SIMAK-BMN di Kementerian Pekerjaan Umum. Model yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean dikombinasikan dengan model penerimaan teknologi UTAUT. Variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, system quality, information quality, dan service quality. Pengolahan data dilakukan dengan PLS-SEM dikarenakan data yang digunakan dalam penelitian tidak memenuhi asumsi SEM. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan SIMAK-BMN adalah effort expectancy, service quality dan facilitating conditions. Selain ketiga faktor tersebut, terdapat beberapa faktor di luar penelitian yang diperoleh berdasarkan pertanyaan terbuka yang disertakan dalam kuesioner penelitian. Dengan demikian, permasalahan yang terkait dengan faktor-faktor tersebut perlu mendapat perhatian khusus baik oleh pengembang aplikasi serta unit pembina guna tercapainya efektivitas penerapan SIMAK-BMN.

---

SIMAK-BMN has an important role on assets administration. Unfortunately, SIMAK-BMN doesn’t take in a good use by the user at the ministry of public works. On the other hand, there are complaint about the need for enhancement of SIMAK-BMN by the user while application developers make improvements repeatedly. This study aims to determine factors that influence the effectiveness of SIMAK-BMN in ministry of public works. Model used in this study refers to the successful model of information system by DeLone and McLean combined with the technology acceptance model UTAUT. Variabel used in this study includes performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, system quality, information quality, and service quality. Application that are used for data processing is PLS-SEM because the data used in this study did not meet SEM assumptions. The results of the study showed that the factors that influence the effectiveness of SIMAK-BMN are effort expectancy, facilitating conditions, and service quality. In addition to these three factors, there are several factors beyond the research obtained by open-ended questions were included on questionnaire. Thus, the problems associated with these factors need special attention either by the developers and supporting unit to achieve effective implementation of SIMAK-BMN."

"Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (Itjen PUPR) memiliki program penguatan peran pengawasan berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR 2015-2019. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja Itjen PUPR sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Kementerian PUPR. Sejalan dengan itu, Itjen PUPR menetapkan capaian level 3 Internal Audit Capacity Model (IACM), namun hasil penilaian BPKP menunjukkan bahwa Itjen PUPR masih berada di level 2 IACM. Salah satu penyebab ketimpangan ini adalah belum diterapkannya Manajemen Pengetahuan (MP) di Itjen PUPR. Itjen PUPR dapat mencapai level 3 IACM jika telah menerapkan MP. Agar penerapan MP berhasil, maka sebelum diterapkan, Itjen PUPR perlu mengukur tingkat kesiapannya terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar tingkat kesiapan Itjen PUPR dalam rangka menerapkan MP dan memberikan saran-saran perbaikan terhadap aspek-aspek yang dinilai belum siap menerapkan MP. Kesiapan MP diukur berdasarkan kerangka kerja yang divalidasi oleh Pakar secara kualitatif. Kerangka kerja dibagi atas 2 aspek utama: Individu dan Organisasi, dengan menggunakan faktor-faktor: Kepercayaan, Efikasi Diri, Kerterbukaan pada Perubahan, Resiprokal, Pemahaman atas MP, Regulasi, Budaya, Struktur, Kepemimpinan & Manajemen, Strategi, Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK), dan Lingkungan Fisik. Pengukuran tingkat kesiapan mengacu pada skala Rao. Penelitian ini juga dilakukan secara kuantitatif dengan mengedarkan survei kuesioner skala likert 1-5 kepada 150 pegawai sebagai metode pengambilan sampel. Data yang dikumpulkan dari hasil survei akan diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan nilai Kesiapan MP Itjen PUPR adalah 66.68% yakni berada pada tingkat Reseptif (level 4), yang berarti Itjen PUPR dalam keadaan siap untuk menerapkan Manajemen Pengetahuan, namun dengan catatan perbaikan pada faktor Regulasi dan Struktur.

---

General Inspectorate (GI) of Ministry of Public Works & Housing (PWH) has strengthening program of surveillance role which is based on Beuroucracy Reformation Road Map Ministry of PWH 2015-2019. This program is conduced to improve GI-PWHs performance as government internal control apparatus in Ministry of PHW. Aligned to it, GI-PWH has set third level of Internal Audit Capacity Model (IACM), but BPKPs assessment showed that GI-PWH is still on second level of IACM. One of the reasons of this deviation is unimplemented Knowledge Management (KM). GI-PWH may achieve third level IACM if it has implemented KM. In order to succeed in KM implementation, readiness level of KM must be measured first.

This research aims to know how much KM readiness level of GI-PWH in order to implement it. Knowing the level, this research may be able to give some reccomendations toward GI-PWH related to aspects in KM that may not be ready. KM readiness is assessed based on Theoretical Framework which was validated by experts qualitatively. The framework is divided into 2 main aspects: Individual and Organization. Factors accomodated to conduct the assessment are: Trust, Knowledge Self-Efficacy, Openness for Change, Reciprocicy, Understanding of Definition & Benefit of KM, Regulatin, Culture, Structure, Leadership & Management, Strategy, Information & Communcation Technology (ICT), and Physical Environment. The measurement of readiness level refered to Rao scale.

This research was conducted quantitatively by using 5-scale-likert questionnaire. Respondents were carried out from 150 samples. Data was collected and processed by using descriptive-analysis method. The result showed readiness level to implement KM in GI-PWH is 66.68% at Receptive level. This means GI-PWH is ready to implement KM, but"

"Dalam rangka menunjang program penataan sumber daya manusia Kementerian Luar Negeri membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai Simpeg sebagai tahapan dalam pembangunan Human Resource Information System HRIS Kementerian Luar Negeri Akan tetapi sistem tersebut memiliki kendala karena tidak berjalan sesuai dengan harapan stakeholder Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi faktor faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan penerapan aplikasi Simpeg di Kementerian Luar Negeri dengan menggunakan model turunan dari Information System Success Model Technology Acceptance Model UTAUT dan Trust Model Data penelitian didapatkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 160 pegawai di kantor pusat serta kantor perwakilan RI di beberapa negara Data penelitian tersebut dianalisa menggunakan konsep Structural Equation Modelling SEM bebasis kovarian dengan menggunakan perangkat lunak Amos Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kesuksesan penerapan Simpeg di Kementerian Luar Negeri adalah System Quality Information Quality Service Quality Percieved Ease of Use Habit dan User Satisfaction.

---

In order to support Human Resource Management program Ministry of Foreign Affairs develops Human Resource Information System in a small scale However there are some problems while implementing this system because it did notalign with the stakeholder requirements yet The objective of this research is to evaluate factors that influence the successful implementation of Human Resource Information System in Ministry of Foreign Affairs using derrivative model of Information System Success Model Technology Acceptance Model UTAUT and Trust Model The research model wa applied to collect from the questionnaries answered by 160 users of Human Resource Information System from the headquarter office and also from Indonesian Embassy offices in some countries The results were analyzed using Structural Equation Modelling SEM covarian based in Amos The results indicated factors that influence the successful implementation of Human Resource Information System in Ministry of Foreign Affais are System Quality Information Quality Service Quality Percieved Ease of Use Habit and User Satisfaction."

"Pertumbuhan ekonomi global mengharuskan perusahaan untuk bertransformasi menciptakan nilai kompetitif. PT Indosat M2 menjadi salah satu perusahaan yang memiliki kesempatan untuk bertransformasi dan menciptakan nilai kompetitif. Transformasi itu tercermin dari pembangunan infrastruktur Fiber to the Home FTTH sebagai strategi bisnis terbaru yang menjadi Key Performance Indicator KPI utama perusahaan. Untuk mencapai KPI dibutuhkan investasi dan pemilihan teknologi yang tepat. Salah satu investasi teknologi tersebut adalah menerapkan Software Defined Networking/Network Functions Virtualization SDN/NFV pada jaringan core FTTH untuk standarisasi, simplifikasi dan otomatisasi fungsi dan perangkat jaringan. Penerapan SDN/NFV diperkirakan dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi sehingga dibutuhkan analisis lebih lanjut untuk mengukur manfaat dan kelayakan bisnis yang mendukung manajemen dalam memutuskan investasi tersebut.Untuk melihat lebih lanjut manfaat dan kelayakan bisnis dari investasi SDN/NFV pada jaringan core FTTH, dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Data yang sudah terkumpul dilakukan identifikasi untuk memperoleh manfaat bisnis berdasarkan tabel Ranti rsquo;s Generic Information Systems/Information Technology IS/IT Business Value. Proses identifikasi manfaat bisnis akan dilanjutkan dengan proses membuat diagram pemodelan menggunakan pendekatan System Dynamic dan dikuantifikasi untuk mendapatkan nilai finansialnya yang mengacu pada Metrik Teknologi Informasi TI . Nilai hasil kuantifikasi manfaat bisnis tersebut dilakukan penghitungan kelayakan finansial untuk investasi SDN/NFV dengan menggunakan metode Economic Value Added EVA dan Market Value Added MVA. Penelitian dengan pendekatan tersebut di atas menghasilkan nilai manfaat yang mendukung kelayakan bisnis investasi SDN/NFV pada jaringan core FTTH. Ada 3 tiga manfaat bisnis yang diperoleh, yakni mengurangi biaya dari biaya kegagalan layanan, meningkatkan pendapatan disebabkan oleh meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan menghindari biaya dari biaya pemeliharaan, serta diperoleh hasil keuangan positif untuk kelayakan bisnis berdasarkan EVA dan MVA. Hasil keuangan yang positif dari EVA dan MVA tersebut menunjukkan investasi SDN/NFV pada jaringan core FTTH layak untuk dilaksanakan dan pelaksanaannya dapat mendukung perusahaan untuk mencapai KPI.

---

Global economic growth requires companies to transform in order to create competitive value. PT.XYZ becomes one of the companies that has the opportunity to transform and create competitive value. The transformation is reflected in the development of Fiber to the Home FTTH infrastructure as the newest business strategy which becomes major Key Performance Indicator KPI of the company. To achieve KPI requires investment and selection of appropriate technology. One of the technology investments is implementing Software Defined Networking Network Functions Virtualization SDN NFV in FTTH core network for standardization, simplification and automation of network functions and devices. The implementation of SDN NFV is expected to improve the performance and efficiency so a further analysis is required to measure the benefit and feasibility to support management in deciding on the investment.To determine further analysis of business value and feasibility on the investment of SDN NFV in FTTH core network, data collection is conducted through interviews and literature reviews. The collected data are identified to obtain the business values based on Ranti rsquo s Generic Information Systems Information Technology IS IT Business Value table. The process of identifying the IS IT business values will be continued with the process of creating a model diagram using System Dynamic and it is quantified by referring to the Information Technology IT Metric approach. The results of the business values quantification are calculated for the financial feasibility of the SDN NFV investment by using Economic Value Added EVA and Market Value Added MVA methods.The research with the approaches mentioned above has resulted the business values that supported the feasibility of SDN NFV investment in FTTH core network. There are 3 three business values obtained from the SDN NFV investment, i.e., 'reducing cost of service failure cost' , 'increasing revenue caused by increasing customer trust' , and 'avoiding cost of maintenance cost' , as well as obtained positive financial results of the business feasibility based on calculation of EVA and MVA. The positive financial results of EVA and MVA have shown that the investment of SDN NFV in FTTH core network is feasible to be implemented and its implementation can support the company to achieve the KPI."

"Penerapan BCM (Business Continuity Management) sebagai salah satu kebijakan Bank Indonesia mengharuskan setiap bank setidaknya memiliki BCP (Business Continuity Plan), DRP (Disaster Recovery Plan) dan DRC (Disaster Recovery Center). Keberlangsungan BCM di perusahaan membutuhkan biaya yang tidak sedikit baik di sisi TI (Teknologi Informasi) maupun operasional BCM. Kesulitan pengukuran manfaat bisnis yang diperoleh atas investasi dalam menerapkan BCM merupakan salah satu permasalahan yang muncul.Salah satu tahapan BCM adalah Risk Asessment dan Business Impact Analysis yang menitikberatkan pada identifikasi kemungkinan risiko yang muncul pada aset atau proses bisnis di perusahaan dan dampaknya kepada perusahaan. Tabel manfaat bisnis SI/TI generik digunakan untuk melengkapi proses pada tahapan ini dengan menambahkan aspek potensi manfaat yang timbul dari mitigasi terhadap aset atau proses yang berisiko. System Dynamics digunakan untuk melihat keterkaitan sebab akibat antar manfaat yang diidentifikasi. Keterkaitan ini digunakan sebagai dasar penentuan kelompok manfaat untuk memudahkan proses kuantifikasi.Penelitian ini membuat model kuantifikasi manfaat investasi SI/TI dari BCM di PT. Bank XYZ dengan menggunakan data dari proses bisnis sistem pembayaran atau kiriman uang antar bank yang dilakukan dengan menggunakan Real Time Gross Settlement (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional (SKN). Total kuantifikasi manfaat yang didapatkan untuk proses bisnis sistem pembayaran RTGS dan SKN adalah Rp1.338.503.180.448,19,-. Untuk mendapatkan total manfaat dari investasi SI/TI implementasi BCM, proses identifikasi dan kuantifikasi dengan menggunakan model ini harus dilakukan pada semua aset atau proses bisnis yang dikelola dalam implementasi BCM di perusahaan. Hasil kuantifikasi potensi manfaat bisnis dari rencana mitigasi risiko terhadap aset atau proses bisnis pada tahap Business Impact Analysis digunakan sebagai acuan untuk menentukan risiko dari aset atau proses bisnis mana yang diprioritaskan untuk dikelola."

"Implementasi Teknologi Informasi (TI) memberikan peluang dan kemudahan untuk organisasi dalam melakukan inovasi dan mempercepat proses bisnis. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan guna inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-government. SPBE atau E-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.Tata kelola teknologi informasi diperlukan untuk pemenuhan regulasi yang ditetapkan, serta menghindari kerugian yang mungkin dihadapi dikemudian hari dari solusi teknologi informasi yang diberikan. Tata kelola teknologi informasi juga diperlukan untuk menentukan arah strategi penerapan TI di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi terkait perubahan nomenklatur Kemeristekdikti berakibat pada proses transisi sumber daya TI meliputi SPBE, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia pengelola TI. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi terkait SPBE dalamtransisi organisasi di Kemenristekdikti menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatatif. Pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI dari data yang diperoleh menggunakan metode kuantitatif dengan COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). Hasil penelitian ini yaitu penilaian tingkat kapabilitas berdasarkan 19 proses COBIT 5 yang relevan dengan permasalahanorganisasi. Hasil rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0.65 dengan rincian 7 proses pada tingkat 0 (Incomplete Process), 11 proses pada tingkat 1 (Performed Process), dan 1 proses pada tingkat 2 (Managed Process). Analisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan yang ditargetkan oleh organisasi dilakukan untuk merumuskan sejauh mana perbaikan pada proses tersebut. Rekomendasi perbaikan pada setiap proses dirumuskan berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar dapat memberikan manfaat untuk perbaikan layanan TI.

---

Implementation of Information Technology (IT) provides opportunities and convenience for organizations to innovate and accelerate business process. One of the pertinence of information technology in government is to innovate development of state apparatus through the application of E-government (SPBE). E-government (SPBE) is implementation of government that utilizes Information and Communication Technology to provide services for government institution, state civil apparatuses, business parties, public society, and others.IT Governance is needed to fulfill the stipulated regulations and

to avoid deprivation that may be faced in the future from the information technology solutions provided. Information technology governance is also needed to determine the direction of IT implementation strategy in the future. Problems that occur are related to changes in the nomenclature of Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemenristekdikti) resulting in the process of IT resources transition including Egovernment, infrastructure, and Human Resources of IT managers. This reasearch aims to measure the capability level of information technology governance related to Egovernment in the organizational transition in Ministry of Research, Technology, and Higher Education using COBIT 5 framework. Data collection is conducted by using qualitative methods. Measurement of IT governance capability level is derived from data using quantitative methods with COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). The results

of this study are the assessment of capability level based on 19 COBIT 5 processes that are relevant to organizational issues.The average result of the capability level is 0.65 with details of 7 processes at level 0 (Incomplete Process), 11 processes at level 1 (Performed Process), and 1 process at level 2 (Managed Process). Gap analysis between current

capability level and target of organization is conducted to formulate the extented improvement in the process. Recommendation for improvement in each process is formulated based on COBIT 5 framework and adjusted to the needs of organization in order to provide benefits for the improvement of IT services."

"Sistem Foreign Research Permit Online Application FRP OA merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mempermudah Peneliti Asing dalam mengajukan izin penelitian di Kementerian Riset dan Teknologi sejak 4 Juli 2011 Namun sampai tahun 2013 masih banyak Peneliti Asing yang belum memanfaatkan sistem ini dan memilih mengirimkan berkasnya melalui surel faksimili maupun jasa kurir Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor faktor yang memengaruhi penggunaan kembali FRP OA oleh Peneliti Asing selaku pengguna sistem Model penelitian ini menggunakan kombinasi dari Expectation Confirmation Model ndash Information Technology ECM IT dan IS Success Model serta menambahkan variable interaction dan security privacy Data dikumpulkan dengan mengirim kuesioner ke smua pengguna FRP OA yang berjumlah 524 pengguna melalui media online Dari 524 keusioner yang dikirim penelitian ini mendapatkan sampel berjumlah 119 responden Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan Partial Least Square PLS Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas informasi interaksi keamanan privasi serta kualitas sistem menjadi faktor yang memengaruhi digunakannya kembali FRP OA Dari hasil tersebut Bagian APP dapat fokus melakukan perbaikan FRP OA dengan mempertimbangkan keempat faktor yang memengaruhi Peneliti Asing dalam menggunakan kembali FRP OA.

---

Foreign Research Permit Online Application FRP OA is an information system utilized by the Ministry of Research and Technology to help foreign researchers to obtain research permit since July 4 2011 Unfortunately there were still many foreign researchers who did not utilize this system and prefer to send all of required documents by email facsimile or courier service in 2013 This research is focused to understand factors that affect the sustainability of the utilization of FRP OA by foreign researchers as end users The research used the combination of Expectation Confirmation Model Information Technology ECM IT IS Success Model and by adding interaction and security privacy variables Data collection was conducted by sending invitation to fill out questionnaire to all FRP OA rsquo s users with the amount of 524 users via online questionnaire This research acquired 119 responses from 524 questionnaires sent to the FRP OA rsquo s users The data collected were analyzed using Partial Least Square PLS The result of the research indicates that information quality interaction security privacy and system quality are factors that affect the continuity to use the FRP OA Based on these results the FRP Division could focus on improving the FRP OA by considering four factors that affect foreign researchers to continue using the FRP OA."

"Perkembangan teknologi website telah berkembang pesat di setiap sektor manapun. Media website dalam setiap organisasi digunakan sebagai profiling sekaligus media informasi dari organisasi tersebut. Media website merupakan sarana penyebaran informasi efektif bagi pihak sektor publik/pemerintah dan swasta karena media website ini dapat diakses kapan dan dimanapun. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) adalah unit eselon 1 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memanfaatkan teknologi website untuk salah satu penerapan layanan e-government. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan kajian evaluasi kualitas website Ditjen SDA dengan mengintegrasikan dua model pengukuran kualitas website (WebQual 4.0 dan e-GovQual).Penelitian ini berhasil mensintesis dua model pengukuran kualitas website yang kemudian digunakan dalam instrumen survei pengukuran tingkat kualitas website Ditjen SDA. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei kepada para pengguna website Ditjen SDA melalui media survei cetak dan media survei on-line. Dari data isian kuesioner yang terkumpul didapatkan sebanyak 199 data valid. Setelah data survei terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode SEM-CFA (Structural Equation Modeling-Confirmatory Factor Analysis) dengan menggunakan perangkat lunak Lisrel 8.7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa information quality, reliability, usability, citizen support, dan trust yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas website Ditjen SDA. Dimensi yang memiliki pengaruh terbesar adalah information quality dan reliability. Selanjutnya disusun rekomendasi untuk tiap dimensi yang bertujuan meningkatkan kualitas website.

---

The development of website technology has developed rapidly in every sector anywhere. On-line media such as website in any organization has been used as well as profiling media from the organization. Website is an effective media for disseminating information to the public/government sector and the private sector and also this website media can be accessed anytime and anywhere. Directorate General of Water Resources (DG-WR) is one of echelon units in the Ministry of Public Works and Housing People which uses website technology as an implementation of e-government services. This study aimed to conduct a study evaluating the quality of the website DG-WR by integrating the two models of quality measurement for website (WebQual 4.0 and e-GovQual).

This study succeeded in synthesizing two models measuring the quality of a website which is then used in the survey instrument for measuring the quality level DG-WR website. Collecting data in this study using surveys of the users of the website DG-WR through printed media and online surveys. From the data obtained questionnaires that were collected as many as 199 data is valid. Once the survey data collected then it is analyzed using SEM-CFA (Structural Equation Modeling-Confirmatory Factor Analysis) using software Lisrel 8.7. The result of this study indicates that information quality, reliability, usability, citizen support, and trust have both significant and positive effect on the quality of the website DG-WR. Two dimensions have the greatest influence are information quality and reliability. Next step is to arrange recommendations on each dimension aimed at improving the quality of the website."

"Siskohat merupakan sistem informasi yang strategis dan vital bagi Kementrian Agama. Gangguan pada sistem informasi ini akan memberikan citra yang negatif bagi Kementrian Agama yang berimplikasi bahwa pemerintah gagal dalam mengemban amanat dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009. Faktanya, berdasarkan hasil audit Siskohat tahun 2012 terlihat banyak rencana strategis yang tidak berjalan baik sebagaimana harusnya berjalan sesuai dengan Renstra Ditjen PHU 2010-2014. Hal ini menjadi dasar untuk meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan implementasi Siskohat. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model gabungan Delone & Mclean dan model Technology Acceptance Modeling (TAM) yang disesuaikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan objek studi penelitian. Model pengumpulan data menggunakan teknik kuisioner. Pengolahan data menggunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM) yang dibantu dengan tools software LISREL. Hasil penelitian ini adalah model sukses sistem informasi Siskohat. Faktor-faktor yang ditemukan mempengaruhi kesuksesan implementasi Siskohat adalah System Quality, Information Quality, Service Quality, Percieved easy of Use, Perceived Usefulness, User Satisfaction dan Net benefit.

---

Siskohat is a strategic information system and vital for the Ministry of Religious Affairs. Disturbances in this information system will give a negative image for the Ministry of Religious Affairs which implies that the government has failed in undertaking to carry out the Act No. 34 of 2009. However, based on the results of the audit of Siskohat in 2012, seen many strategic plan did not implement as well as it should be run in accordance with the Strategic Plan 2010-2014 of Ditjen PHU. This became the basis for examining the factors that influence the successful implementation of Siskohat.

The model used in this study is a combined model of DeLone & Mclean and Technology Acceptance Model (TAM) which is adjusted with previous studies and the object of research studies. Data collection using questionnaire techniques. Processing data using Structural Equation Modeling (SEM) assisted with LISREL 8.7.

The research result is a successful model of information system of Siskohat. Some factors that influence the implementation success of Siskohat are System Quality, Information Quality, Service Quality, Percieved Easy of Use, Perceived Usefulness, User Satisfaction and Net benefit."