Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKTiongkok merupakan penghasil dan pengguna batu bara terbesar di dunia. Banyaknya penggunaan batu bara menggiring Tiongkok pada krisis energi. Terjadinya krisis energi serta merebaknya dampak buruk energi berbahan bakar batu bara terhadap lingkungan membuat pemerintah Tiongkok mulai menaruh perhatian khusus pada energi terbarukan. Tujuan penulisan makalah ini adalah memberi gambaran umum tentang kebijakan energi terbarukan di Tiongkok, mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan sumber daya energi terbarukan di Tiongkok selama kurun waktu 1996−2010, dan memaparkan programprogram yang dijalankan pemerintah Tiongkok terkait penerapan kebijakan sumber energi terbarukan. Tiongkok saat ini menjadi penghasil energi terbarukan terbesar di dunia. Pemerintah Tiongkok menunjukkan keseriusan untuk terus mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih ramah lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

---

ABSTRACTChina is the largest coal producer and consumer in the world. The large amount of coal usage leads China to an energy crisis. The Energy crisis and negative excess of coal based energy towards the environment have made the Chinese government pay more attention to renewable energy. The goals of this research are to explain China?s renewable energy policy in general; to describe the backgrounds of China renewable energy policy in 1996-2010, and to explain the Chinese government?s programs that are related to renewable energy policy. The government of China shows its serious commitment by constantly developing and implementing environmental friendly policies for a sustainable future. , China is the largest coal producer and consumer in the world. The large amount of coal usage leads China to an energy crisis. The Energy crisis and negative excess of coal based energy towards the environment have made the Chinese government pay more attention to renewable energy. The goals of this research are to explain China’s renewable energy policy in general; to describe the backgrounds of China renewable energy policy in 1996-2010, and to explain the Chinese government’s programs that are related to renewable energy policy. The government of China shows its serious commitment by constantly developing and implementing environmental friendly policies for a sustainable future. ]"

"Penelitian ini membahas penyebab terhambatnya implementasi kebijakan transisi energi di Prancis. Prancis merupakan negara industri pertama yang meratifikasi perjanjian Paris Agreement dan memiliki kebijakan transisi energi lainnya seperti La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) dan Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Namun pada masa Emmanuel Macron, implementasi tersebut terhambat. Macron gagal untuk memenuhi target tahunan penggunaan energi baru terbarukan dan juga mengundur target transisi energi yang mana pada masa Hollande target tersebut sampai dengan tahun 2025 menjadi tahun 2035. Melalui metode penelitian sequential transformative mixed methods, penelitian ini mengangkat studi kasus implementasi kebijakan transisi energi di Prancis pada masa Emmanuel Macron tahun 2017-2019. Skripsi ini menghasilkan empat temuan. Pertama, implementasi transisi energi di Prancis dipengaruhi oleh ideologi partai penguasa dan tidak semua région bekerja sama dengan baik untuk implementasi kebijakan tersebut. Kedua, implementasi transisi energi di Prancis melibatkan delapan klaster pengaruh dengan klaster EDF Renouvelables yang paling dominan. Ketiga, EDF Renouvelables tidak memonopoli tetapi mendominasi implementasi transisi energi Prancis. Keempat, kerugian dalam ekonomi menghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi transisi energi memiliki karakter issue networks. LREM sebagai partai penguasa saat ini tidak memiliki dukungan yang signifikan terhadap implementasi transisi energi dan lebih berpihak pada isu ekonomi.

---

This study discusses the causes of impeded implementation of energy transition policies in France. France is the first industrialized country to ratify the Paris Agreement and has other energy transition policies such as La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) and Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE). However, during Emmanuel Macron, the implementation was hampered. Macron failed to meet the annual target for the use of new renewable energy and also delayed the energy transition target which during the Hollande period until 2025 to 2035. Through sequential transformative mixed methods research, this study raised the case study of the implementation of energy transition policies in France during the period of Emmanuel Macron in 2017-2019. This thesis produces four findings. First, the implementation of the energy transition in France is influenced by the ideology of the ruling party and not all regions work well together for the implementation of the policy. Second, the implementation of the energy transition in France involves eight clusters of influence with the most dominant EDF Renouvelables cluster. Third, EDF Renouvelables does not monopolize but dominates the implementation of the French energy transition. Fourth, losses in the economy hinder the implementation of the policy. This study concludes that the energy transition implementation has the issue network character. LREM as the ruling party does not currently have significant support for the implementation of the energy transition and is more pro-economic."

"ABSTRAKMakalah ini menyajikan analisis mengenai efektivitas kebijakan energiterbarukan dan praktek kebijakannya di Indonesia, dengan mengacu kepadapraktek kebijakan energi terbarukan di Uni Eropa, negara-negara anggota OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development) dan negara-negaraBRICS (Brazil, Russia, India, China dan South Africa). Tulisan ini membahasfactor-faktor kunci penentu keberhasilan kebijakan pengembangan energiterbarukan dalam konteks Indonesia. Secara keseluruhan, makalah inimemberikan kontribusi untuk memahami kebijakan RE secara umum dan faktorfaktoryang mendorong keberhasilan pelaksanaan RE di Indonesia padakhususnya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun berbagai kebijakandan program pengembangkan energi terbarukan telah dibuat oleh PemerintahIndonesia, namun realisasinya masih di bawah target yang ditetapkan, sehinggahal ini membawa implikasi serius terhadap keamanan energi nasional.Berdasarkan identifikasi, faktor utama yang menghambat program pengembanganenergi terbarukan di Indonesia adalah hambatan non-ekonomi.

---

ABSTRACTThis paper presents an analysis of the effectiveness of RE policy and policypractice in Indonesia. It is based on RE policy practices in European Union,OECD and BRICS countries. Discussing key important factors of RE policy inIndonesian context, the study reveals that despite various policies and programswhich the Government of Indonesia has made, the realization of RE deploymentis still under the stated target, which can have implication for the national energysecurity. This might be attributed to non-economic barriers. Overall, this papercontributes to the understanding of RE policies in general and factors encouragingsuccessful implementation of RE in particular."

"ABSTRACTPenelitian dan Pengembangan R D memiliki peran penting dalam sektor Energi Baru Terbarukan EBT perlu didukung oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan pajak salah satunya kebijakan insentif Pajak Penghasilan PPh atas Biaya R D untuk Mendorong Kegiatan EBT. Sektor EBT merupakan sektor yang sangat penting terkait target rasio elektrifikasi dan pemerataan serta keterjangkauan energi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keselarasan antara tujuan kebijakan dengan dampak yang dihasilkan berdasarkan teori implementasi kebijakan dan dikaitkan dengan konsep perpajakan yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan antara tujuan kebijakan yang bertujuan untuk menarik investasi bidang R D dengan dampak yang dihasilkan oleh kebijakan yang berdampak pada adanya stagnansi investasi R D di bidang EBT yang mana pemanfaatan insentif masih relatif kecil dan produk kebijakan insentif yang kurang menarik dibandingkan dengan negara lain sehingga daya saing investasi R D khususnya sektor EBT masing kurang bersaing. Untuk mempercepat laju invetasi R D EBT, penulis menyarankan agar sebaiknya pihak pemerintah membuat kebijakan insentif perpajakan yang lebih menarik bagi investor untuk menjalankan R D EBT.

---

ABSTRACTResearch and Development R D has an important role in the Renewable Energy sector RE needs to be supported by the Indonesian government through the tax policy of Income Tax policy on R D Costs to Encourage RE Activities. The RE sector is a very important sector related to the target ratio of electrification and equity and national affordability. This study aims to see the harmony between policy objectives and the resulting impact based on the theory of policy implementation and associated with the concept of relevant taxation. This research uses qualitative approach. The results indicate that there is a discrepancy between the policy objectives aimed at attracting R D investment with the impacts generated by policies that have an impact on the stagnation of R D investments in the area of RE where the use of incentives is still relatively small and incentive policy products are less attractive than other countries so that the competitiveness of R D investment in particular the RE sector is less competitive. To accelerate the rate of RE R D investigation, the authors suggest that the government should create a more attractive tax incentive policy for investors to run RE R D."

"

Kebijakan pengembangan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi bertujuan untuk mencapai target 23% energi terbarukan pada tahun 2025. Lambatnya laju peningkatan bauran dan pembangunan infrastruktur berbasis energi terbarukan ditengarai karena tidak terakomodirnya kepentingan pelaku usaha dalam kebijakan. Kepentingan politis menjadi penyebab belum adanya undang-undang energi terbarukan. Keraguan akan komitmen pemerintah terlihat dari alokasi sumber daya yang dialokasikan pada Direktorat Jenderal ini untuk melaksanakan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan energi terbarukan pada Direktorat Jenderal EBTKE menggunakan teori Knoepfel et al (2007) dan Mallon (2006) melalui pendekatan post positivisme dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam terhadap narasumber kompeten, sedangkan data sekunder diambil dari studi literatur. Panalitian ini dilakukan pada kurun waktu Desember 2018 – Agustus 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan energi terbarukan belum berjalan baik dilihat dari variabel rencana aksi yang dinilai belum mencerminkan kepentingan pengembang dengan dalam kebijakan dan keterbatasan kompetensi sumber daya pendukung. Untuk variabel proses terdapat keterbatasan situasi dengan belum adanya konsensus pada konsep keadilan energi. Sedangkan untuk variabel aturan implementasi terkait pelayanan publik sudah menunjukkan arah perbaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah belum adanya tujuan yang jelas dan terukur, belum terpenuhinya kecukupan investasi, kebijakan yang tidak stabil dengan seringnya revisi regulasi serta kerangka kontekstual dalam hal belum adanya regulasi undang-undang yang mengatur dan ketidakselarasan regulasi pada tataran peraturan teknis.

Kata Kunci :

Kebijakan energi terbarukan, implementasi kebijakan, faktor pengaruh kebijakan

---

Renewable energy development policy is an effort to reach energy security aims to achieve the target of 23% renewable energy by 2025 The slow pace of increasing the mix and development of renewable energy is indicated that stakeholders interest are not accommodated in policies. Political interests makes the absence of renewable energy laws. Doubts about the government's commitment can be seen from the allocation of resources to this Directorate General. This study aims to analyze the implementation and factors that influence the implementation of renewable energy development policies at the Directorate General NREE using the theory of Knoepfel et al (2007) and Mallon (2006) through post positivism approach with qualitative methods. Primary data were derived from in-depth interviews, secondary data were taken from literature studies. This research was conducted in December 2018 - August 2019. The results of this study indicate that the implementation of the renewable energy development policy has not gone well as seen from the action plan variables which are considered not to reflect the interests of the developer with regard to policies and limited competency of supporting resources. For the process variable there are limitations to the situation with the lack of consensus on the concept of energy equity. As for the variable implementation rules related to public services have shown the direction of improvement. Factors influencing the implementation of policies are the absence of clear and measurable objectives, insufficient investment fulfillment, unstable policies with frequent revisions of regulations and contextual frameworks in the absence of regulatory regulations that govern and non-alignment of regulations at the level of technical regulations.

"

"Kebijakan energi terbarukan saat ini berperan dalam terhambatnya pengembangan dan pencapaian target bauran energi terbarukan yang telah ditetapkan. Permasalahan tersebut yaitu terkait regulasi sektoral yang inkonsisten, penetapan prioritas pemerintah dalam kebijakan energi, skema kerja sama, serta penetapan harga jual beli tenaga listrik. Penulis menggunakan desain penelitian yuridis-normatif. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data tersebut disusun kualitatif, melalui uraian teks dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan kritis. Kesimpulan, pertama, regulasi pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik yang mengatur klausul-klausul kunci PJBL sangat dinamis mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Kedua, dalam penyusunan KEN, RUEN, dan RUPTL pemerintah masih memberikan prioritas utama untuk pemanfaatan energi fossil dibandingkan energi terbarukan. Beberapa hal yang menghambat investasi diantaranya: a) biaya investasi EBT yang tinggi; b) prioritas pengembangan PLTU Mulut Tambang; c) perubahan penentuan biaya pokok produksi; d) terbitnya Permen ESDM 10/2017 mengakibatkan minimnya kesempatan investor untuk Business-to-business dalam PJBL; e) inkonsistensi penerapan pola kerja sama; f) hambatan dalam penyediaan lahan dan hutan. Ketiga, upaya pemerintah dalam mendukung penyediaan energi terbarukan yaitu melalui skema penugasan, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, serta melalui pemberian jaminan kelayakan usaha kepada pengembang. Selain itu untuk memaksimalkan pengembangan energi terbarukan Pemerintah harus mampu mewujudkan: 1) Kepastian Hukum dari Segi Pengaturan Pemanfaatan energi Baru dan Terbarukan; 2) Optimalisasi Kesempatan Ekonomi (economic opportunity) Indonesia dalam Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan; 3) Mengubah Paradigma Pemangku Kebijakan yang menganggap batubara sebagai sumber energi murah; dan 4) Mewujudkan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan yang Berkeadilan (fairness).

---

New and renewable energy utilization is one of the pillars for reaching national energy independence and security by maximizing the usage of renewable energy by considering the economic level. The current renewable energy policy inhibits the development and achievement of the established renewable energy mix target. This is due to inconsistent sectoral regulations, government priority in energy policy, cooperation scheme, and electricity buying and selling price setting. The author used judicial-normative research design. The present study used secondary data, which consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The data was prepared qualitatively through text description and analyzed using descriptive and critical analysis technique. The conclusions are, first, renewable energy utilization regulations for electricity supply that regulate the key clauses of PJBL are very dynamic and change within a brief period of time. Second, when preparing KEN, RUEN, and RUPTL, the government still prioritizes fossil energy utilization over renewable energy. Some obstacles for investment are: a) high cost of EBT investment; b) priority of PLTU Mulut Tambang development; c) change of cost of production setting; d) the issuance of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources 10/2017 that reduces investor's chance for Business-to-business in PJBL; e) inconsistency of cooperation pattern implementation; f) obstacle in land and forest provision. Third, government efforts to support renewable energy provision through assignment scheme, government cooperation with businesses, and provision of business viability guarantee for developer. Moreover, to maximize renewable energy development, the government must: 1) Create Legal Certainty in Terms of New and Renewable Energy Utilization Regulation; 2) Optimize Indonesia's Economic Opportunity in New and Renewable Energy Development; 3) Change the Paradigm of Policy Maker who think of coal as cheap source of energy; and 4) Create Fair New and Renewable Energy Policy (fairness)."

"Tinjauan pustaka ini ditujukan untuk memetakan literatur akademik yang membahas kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok. Sebagai salah satu negara dengan latar belakang perekonomian yang tertutup dan tidak mengalami demokratisasi dalam sistem pemerintahannya, Tiongkok menjadi studi kasus yang unik dalam perdagangan global karena negara tersebut dapat berkembang pesat dan perlahan menggeser kedudukan AS dan Jepang dalam perdagangan. Pemetaan literatur ini dilakukan secara taksonomi dengan mengelompokkan 39 literatur ke dalam tiga subtema, yakni (1) karakter kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok; (2) Tiongkok dalam perdagangan bilateral; dan (3) Tiongkok dalam perdagangan regional. Adapun temuan-temuan literatur yang ada menunjukkan bahwa strategi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok dari masa ke masa tidak menggambarkan pola yang pasti. Namun, penulis dapat menyimpulkan bahwa Tiongkok selalu menjadikan tujuan nasional sebagai landasan pembentukan sekaligus penentu orientasi arah kebijakan. Selain itu, penulis menemukan bahwa politik domestik senantiasa memengaruhi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok di tiap periode perkembangan. Hal tersebut masih menjadi perdebatan apakah keterlibatan pemerintah justru membantu mengurangi dampak buruk liberalisasi atau justru mendistorsi progress perdagangan Tiongkok. Masih belum terdapat konsensus akan sejauh mana pemerintah dapat mengintervensi atau terlibat dalam kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok. Selain itu, penulis mengidentifikasikan tiga kesenjangan literatur, yakni (1) bahasan terkait aktor yang memengaruhi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok terbilang masih minim; (2) dominasi kajian kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok dengan mitra negara maju; dan (3) dominasi konsep-konsep Barat dalam pengkajian literatur kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok.

---

This literature review is intended on mapping the academic literature that discusses China’s foreign trade policy. As one of the countries with a closed economic background and has not experienced democratization in its government system, China is a unique case study in global trade because the country can develop rapidly and slowly shift the position of the US and Japan in trade. This literature mapping was carried out taxonomically by grouping 39 literatures into three sub-themes, namely (1) the character of China’s foreign trade policy; (2) China in bilateral trade; and (3) China in regional trade. The findings of the existing literature show that China’s foreign trade policy strategy from time to time does not describe a definite pattern. However, the author can conclude that China has always made national goals the basis for forming as well as determining the orientation of policy directions. In addition, the author finds that No. politics has always influenced China’s foreign trade policy in each period of development. It is still a debate whether the government’s involvement actually helps reduce the negative impact of liberalization or distorts China’s trade progress. There is still No. consensus on the extent to which the government can intervene or be involved in China’s foreign trade policy. In addition, the authors identify three literature gaps, namely (1) the discussion regarding actors influencing China’s foreign trade policy is still minimal; (2) domination of China’s foreign trade policy studies with developed country partners; and (3) the dominance of Western concepts in the study of China’s foreign trade policy literature"

"Sistem kelistrikan Pulau Sabang merupakan off grid system, dimana listriknya di suplai dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Disamping itu, Pulau Sabang memiliki potensi energi baru terbarukan seperti angin dan sinar matahari. Oleh karena itu, diperlukan konfigurasi optimal dalam memanfaatkan potensi energi baru terbarukan guna pengendalian pemakaian BBM, mengingat selain sulit untuk memperoleh BBM juga harganya mahal. Berdasarkan hasil simulasi menggunakan perangkat lunak HOMER diperoleh konfigurasi optimal energi baru terbarukan di Pulau Sabang yaitu konfigurasi Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida (PLTH) yang mengkombinasikan konfigurasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan nilai NPC sebesar $ 94335192, COE sebesar 0,287 $/kWh serta menghemat penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 2.650.577 liter/tahun dari kondisi awal sistem yaitu konfigurasi PLTD. Kemudian, untuk mengurangi gas emisi CO2, NOx, HC, CO, SOx, dan partikulat (PM) yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkan dalam pengoperasian PLTD, maka konfigurasi optimal energi baru terbarukan di Pulau Sabang menggunakan Bahan Bakar Nabati (Biofeul) jenis biodiesel. Pada penelitian ini, selain mengitung penurunan gas emisi dan menganalisis dampak penurunan emisi juga menganalisis dari sisi kebijakan pemerintah yang terkait dengan ketenagalistrikan. Adapun penurunan bahan gas emsi yang diperoleh untuk SOx sebanyak 239 Kg/tahun, Partikulat (PM) sebanyak 1.473.340 Kg/tahun, CO2 sebanyak 128.629 Kg/tahun, NOx sebanyak 441 Kg/tahun, HC sebanyak 38 Kg/tahun dan sebanyak 88 Kg/tahun untuk emisi CO.

---

Sabang Island electrical system is off-grid systems, source of supply electrical from the Diesel Power Plant (PLTD). In addition, Sabang Island has the potential of renewable energy such as wind and solar. Therefore, the optimal configuration is needed in exploiting the potential of renewable energy in order to control fuel usage, since in addition it is difficult to obtain fuel and expensive. Based on the simulation results with software HOMER obtained configuration optimal of renewable energy on the island of Sabang which configuration Hybrid Power Plant (PLTH) which combines configuration Solar Power Plant (PLTS) and Diesel Power Plant (PLTD) with NPC = $ 94,335,192, COE = $ 0.287 / kWh and save the use of fuel as much as 2,650,577 liters/year compared of initial conditions the system is diesel configuration. Then, to reduce emissions of CO2, NOx, HC, CO, SOx, and particulate matter (PM) that has a negative impact on the environment caused by the operation of the diesel, the configuration optimal of renewable energy on the island of Sabang using Biofuel type biodiesel. In this study, in addition to counting the emissions decrease and analyzed the impacts of emissions reduction are also analyzed in terms of government policy related to electricity. The decrease in gas materials for SOx obtained 239 kg/year, Particulate (PM) obtained 1.473.340 Kg/year, as many as 128.629 kg/year of CO2, NOx obtained 441 kg/year, HC obtained 38 kg/year and as many as 88 kg/year for CO emissions."

"Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal menjadi salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Namun, tujuan dari kebijakan ini belum pernah dilakukan evaluasi mengenai bagaimana dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengelolaan PLTS Komunal terhadap kondisi sosial ekonomi serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan PLTS Komunal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix methods). Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik survei (skala likert dan pertanyaan terbuka) dan wawancara mendalam. Pengumpulan data sekunder diambil dari studi dokumentasi dan literature review. Penelitian dilakukan dari 31 Januari 2023 hingga 19 September 2023 dan telah menghasilkan 2 (dua) temuan. Pertama, kebijakan pengelolaan PLTS Komunal berkelanjutan telah berdampak terhadap keterampilan teknis dan manajerial masyarakat, berkembangnya aktivitas social, terciptanya usaha-usaha baru, terbukanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan efisiensi rumah tangga. Kedua, faktor yang mempengaruhi pengelolaan PLTS Komunal berkelanjutan adalah faktor ekonomi (listrik murah, usaha berbasis listrik, iuran masyarakat), faktor finansial (komitmen pemerintah, adanya pembiayaan), faktor politik (Kerjasama multipihak, dukungan kepala daerah lokal), faktor regulasi (peraturan, pelatihan dan pendampingan, pengawasan dan pengendalian), dan faktor sosiokultural (sikap gotong-royong, sense of ownership, integritas pengelola PLTS, dan tingkat pengetahuan). Rekomendasi dari hasil penelitian ini antara lain: Mendorong PLTS Komunal di Desa Labuangkallo agar dikelola oleh BUMDes dan mengeluarkan regulasi pemanfaatan PLTS; Mengintegrasikan BUMDes pengelola PLTS Komunal dengan unit-unit usaha berbasis listrik; dan Mendorong kolaborasi dinas terkait dalam mengoptimalkan potensi unggulan desa dikembangkan melalui pelatihan dan pendampingan usaha berbasis listrik.

---

Communal Solar Power Plants (PLTS) are one of the government's policy instruments in improving the welfare of rural communities and creating new jobs. However, the aim of this policy has never been to evaluate its impact on the socio-economic conditions of underdeveloped rural communities. This research aims to analyze the impact of Communal PLTS management on socio-economic conditions and the factors that influence the management of Communal PLTS. This research uses a qualitative and quantitative approach (mix methods). Primary data collection was carried out using survey techniques (Likert scale and open questions) and in-depth interviews. Secondary data collection was taken from documentation studies and literature reviews. The research was conducted from 31 January 2023 to 19 September 2023 and has produced 2 (two) findings. First, the policy of sustainable Communal PLTS management has had an impact on the technical and managerial skills of the community, the development of social activities, the creation of new businesses, the creation of employment opportunities, increased income, and household efficiency. Second, the factors that influence the sustainable management of Communal PLTS are economic factors (cheap electricity, electricity-based businesses, community contributions), financial factors (government commitment, availability of financing), political factors (multi-party cooperation, support from local regional heads), regulatory factors (regulations), training and mentoring, supervision and control), and sociocultural factors (mutual cooperation attitude, sense of ownership, integrity of PLTS managers, and level of knowledge). Recommendations from the results of this research are: Encouraging Communal PLTS in Labuangkallo Village to be managed by BUMDes and issuing regulations for the use of PLTS; Integrating BUMDes managing Communal PLTS with electricity-based business units; and Encouraging collaboration with related agencies in optimizing the superior potential of villages developed through training and assistance for electricity-based businesses."