Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jurnal ini membahas mengenai pembingkaian artikel berita pada bulan November 2014 yang dilakukan oleh Republika Online atas citra kepemimpinan Prabowo Subianto calon presiden pada Pemilihan Umum Presiden Pilpres 2014 Citra merupakan salah satu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh pemimpin politik dan pembuatan citra di suatu media dapat pula dikaitkan dengan proses produksi berita dari media tersebut Penulis menggunakan metode analisis Entman yang membahas empat dimensi pembingkaian definisi masalah diagnosa penyebab penilaian moral dan rekomendasi solusi Analisis menghasilkan dua penemuan utama 1 Gaya penulisan yang dianalisis menghasilkan efek framing yang menciptakan citra kepemimpinan Prabowo menjadi pribadi yang handal dalam memimpin dan mengambil keputusan serta ramah dan humoris dan 2 Prabowo tidak memberikan pernyataan yang eksplisit mengenai pendapatnya atas kenaikan harga BBM sebuah isu yang sedang sangat populer dibicarakan ketika artikel berita yang dianalisis dipublikasikan.

---

This journal discusses the framing of the news in November 2014 conducted by Republika Online on leadership image of Prabowo Subianto a presidential candidate in the presidential election Pilpres 2014 Image is a very important thing that should be owned by the political leaders and the making of image in media can also be associated with the news production process from the media The Author uses the method of analysis from Entman that addresses four dimensions of the framing the definition of the problem diagnose the cause moral judgment and treatment recommendation The analysis ends with two major discoveries 1 The style of writing of analyzed news articles establishes the framing effect which creates the image of the leadership of Prabowo as a person who has outstanding leadership and decision making ability and becomes more friendly and humorous and 2 Prabowo does not provide an explicit statement of opinion on the rising fuel prices an issue which is being very popularly discussed when analyzed news articles published."

"Penyelenggaraan pemilihan legislative 2014 di ramaikan oleh pengusaha multimedia yang terjun ke politik praktis. Salah satunya adalah Hary Tanoe selaku pemilik MNC Group. Hal ini sangat menarik untuk diamati ketika media cetak SINDO di bawah kepemilikan Hary Tanoe menjalankan peran politiknya sebagai corong pencitraan tokoh Hary Tanoe, Wiranto dan Partai Hanura. Dengan menggunakan paradigma kritis, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana Hary Tanoe memanfaatkan media cetak SINDO untuk kepentingan politik praktisnya. Fokus penelitian ini mencoba untuk mengetahui komunikasi politik pencitraan apa yang ada dalam teks dan konteks media cetak SINDO, terutama dalam pemberitaan teks politik selama masa kampanye pileg terbuka 2014. Analisis wacana kritis, literasi dokumen dan juga in-depth interview digunakan sebagai metode untuk memperoleh data tentang dominasi kekuasaan di dalam struktur media cetak SINDO dan tentang citra apa yang sedang dibangun oleh Hary Tanoe, Wiranto dan Hanura. Secara metodologis, penelitian ini melakukan multilevel analysis untuk mendapatkan analisi yang komprehensif dan kontekstual. Dalam hal ini peneliti menempatkan diri sebagai partisipan yang dijembatani nilai-nilai tertentu sehingga proses transformasi sosial tercapai. Secara epistemologi, peneliti masih merasa banyak kekurangan, di antaranya tidak mencakup sisi konsumsi teks. Sejatinya konsumsi teks diperoleh melalui in-depth interview dengan khalayak pembaca Koran SINDO terkait berita politik selama periode masa kampanye terbuka pemilihan legislative 2014. Melalui teori critical discourse analysis milik Fairclough, peneliti menemukan bahwa terdapat sejumlah realitas yang tersembunyi atau realitas maya dibalik sebuah teks pemberitaan politik media cetak SINDO selama kampanye terbuka pileg 2014. Tesis ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan media akan sangat mempengaruhi produksi teks media tersebut untuk kepentingan politik praktis. Penelitian ini menyimpulkan eksistensi pemberitaan politik media SINDO selama masa kampanye terbuka pileg 2014 sangat dipengaruhi oleh menghegemoninya kapitalis monolitik Hary Tanoe melalui berbagai penguasaan struktur dan modal dalam industri media. Akibatnya, seluruh ekspresi kebebasan jurnalis media cetak SINDO tidak lagi dapat dilihat sebagai peristiwa yang mengacu atau merepresentasikan realitas sosial.

---

Legislative Elections 2014 is filled with multimedia entrepreneurs who jumped into practical politics. One of them is Hary Tanoe, the owner of MNC Group. It is an interesting thing to see when SINDO print media, under the ownership of Hary Tanoe, run its political role as the "image cover" of Hary Tanoe himself, Wiranto and Hanura Party. By using the critical paradigm, this study intends to determine how far Hary Tanoe used SINDO print media for his own practical political purpose. The focus of this research is trying to figure out what kind of Political Imagery Communication that is used within the text and the context of SINDO, especially in political news during the campaign of Legislative Elections 2014. Critical discourse analysis, document literacy and also in-depth interviews are used as a method to obtain data about the power dominance in the structure of SINDO and what image is being built by Hary Tanoe, Wiranto and Hanura Party.

Methodologically, this study uses multilevel analysis to obtain a comprehensive and contextual analysis. In this study, the researcher put herself as a participant that is bridged by certain values so that the process of social transformation is achieved. Epistemologically, the researcher still has some minuses, some of them is the absent of the text consumption side. It should be obtained through in-depth interviews about the political news with the reader of SINDO during the open campaign period of legislative elections 2014. Through Fairclough’s critical discourse analysis theory, researcher found that there are a number of hidden realities or virtual realities behind a SINDO’s text of political news during the open campaign period of legislative elections 2014. The thesis also shows that media ownership would greatly affect the production of media texts for political interests.

This study concluded that the existence of political news of SINDO during the open campaign period of legislative elections 2014 is strongly influenced by the hegemony of Hary Tanoe’s monolithic capitalist through various dominations of structure and capital in the media industry. As the result, the entire freedom express of SINDO’s journalists is no longer be seen as an event that refers to or represents social reality."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu pragmatisme yang diperbincangkan oleh media massa menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan manifestasi ajaran pragmatisme yang tampil melalui cara perilaku pragmatis ? dalam pesan politik calon legislator pada pemilu 2014. Subjek penelitian ini adalah para calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta 2014 dari gender, partai dan dapil yang berbeda dan media yang digunakan oleh caleg untuk mengirim pesan politik tersebut kepada masyarakat. Subjek penelitian ini diteliti menggunakan konsep komunikasi politik untuk melihat bagaimana komunikator politik mengirimkan pesan politiknya. Penelitian ini juga menggunakan konsep pragmatisme dan komunikator politik pragmatis untuk melihat apakah para informan merupakan seorang komunikator politik yang pragmatis. Selanjutnya pesan politik yang dikirim caleg sebagai komunikator politik diteliti untuk melihat apakah pesan tersebut merupakan pesan politik pragmatis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data diperoleh melalui hasil wawancara dan studi dokumentasi yang diteliti menggunakan Analisis semiotika Barthes. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa komunikator politik pragmatis menghasilkan pesan politik pragmatis dalam perpolitikan yang liberal.

---

This research is motivated by pragmatism issues are discussed by the media ahead of the General Election 2014. This study aims to explain the manifestation of the doctrine of pragmatism that appear through pragmatic behavior ? in the political message legislative candidates in the legislative election 2014.

The subjects of this research are legislative candidates city council 2014 from different gender, political party and different constituencies and media used by candidates to send a political message to the public. The subjects studied using the concept of political communication to see how the political communicator to send political messages. This study also uses the concept of pragmatism and pragmatist political communicators.

This research is qualitative research. Research data was obtained through interviews and documentation studies that examined use Barthes semiotic analysis. The results of this analysis indicate that pragmatic political communicator produce pragmatic political messages in liberal politics."

"Disertasi ini meneliti secara empiris brand politik pemimpin politik (dhi. bakal calon presiden Republik Indonesia 2014) dalam konteks komunikasi politik dan keterkaitannya dengan kepemimpinan yang berbasis pada identitas sosial. Konsep brand merupakan konsep ilmu pemasaran yang diterapkan dalam berbagai ranah, termasuk politik. Oleh karena itu terdapat kebutuhan untuk mendapatkan gambaran mengenai konsep ini dalam konteks komunikasi politik yang semakin mengalami personalisasi dan mediatisasi. Personalisasi dan mediatisasi merupakan realitas komunikasi politik yang mendorong kemunculan pemimpin politik sebagai brand. Penelitian ini menelaah brand pemimpin politik sebagai pesan di media massa, khususnya media massa cetak yang mewakili 5 (lima) kelompok bisnis media besar yang ada di Indonesia. Analisis konten media dilakukan untuk melihat visibilitas dan asosiasi yang melekat pada brand 12 (duabelas) bakal calon presiden RI paling populer di media, yaitu (dalam urutan abjad) Aburizal Bakrie, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Hatta Rajasa, Jokowi, Jusuf Kalla, Mahfud MD, Marzuki Alie, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Pramono Edhie Wibowo dan Wiranto. Brand sebagai pesan di media kemudian menjadi dasar untuk mendapatkan gambaran tentang brand pemimpin politik di benak publik, yaitu pemilih di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa konsep brand pemimpin politik bersifat cair dan rentan terhadap isu maupun persaingan politik. Selain itu, terdapat 2 (dua) dimensi dasar pembentuk ekuitas brand pemimpin politik, yaitu: elektabilitas dan partisipasi. Tingkat pengenalan (awareness) dan prototipikalitas (keterwakilan identitas sosial pemilih dalam sosok pemimpin) menjadi kondisi yang diperlukan (necessary condition untuk pembentukan ekuitas brand pemimpin politik. Sedangkan kepribadian (brand personality) dan asosiasi (brand association) merupakan kondisi yang turut memperkuat meski tidak mutlak (contributory condition) dalam pembentukan ekuitas brand pemimpin politik.

---

This dissertation empirically examines the political brand of political leaders (ie. 12 Indonesia presidential candidates to be) in the context of political communication and in association with social identity. Brand is a marketing concept applied in politics. Therefore it has to be reviewed due to the new context, the new politics and in the midst of mediatization. Personalization and mediatization are the factors that encourages the emergence of political leaders as a brand.

This study examines the political leaders as messages in the mass media, particularly the print media representing five (5) business major media groups in Indonesia. Media content analysis was used to examine the visibility and association of the top 12 Indonesia presidential candidates to be in the media, namely (in alphabetical order) Bakrie, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Hatta Rajasa, Jokowi, Jusuf Kalla, Mahfud MD, Marzuki Alie, Megawati, Prabowo, Pramod Edhie Wibowo and Wiranto. Brands as media messages then become the basis for getting an overview of political leaders brands in the public minds, ie. voters in Jakarta.

This study found that the concept of political brand are fluid and susceptible to political issues and competition. In addition, there are two basic dimensions of brand equity for political leaders, namely: electability and participation. Brand awareness and prototypicality are two necessary conditions for political leaders brand equity while brand personality and brand association are contributory conditions."

"Tesis ini dibuat dengan tujuan untuk meneliti bagaimana bentuk collective audience gatekeeping di media online Tribunnews.com dalam mengemas dan menyajikan berita pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Pemberitaan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pemberitaan tentang Pilkada DKI Jakarta 2017 yang ada di Tribunnews.com pada periode 1-18 April 2017. Era digital telah mengubah banyak teori dalam dunia jurnalistik. Collective audience gatekeeping sendiri adalah bentuk baru dari teori gatekeeping yang dulu digunakan dalam media massa konvensional. Pada saat ini, teori gatekeeping sudah tidak relevan lagi digunakan, mengingat audiens telah memiliki akses dan perangkat untuk bisa langsung berpartisipasi dalam publikasi sebuah informasi atau peristiwa sehingga menjadi berita dan ini menunjukkan dominasi media massa dalam penentuan topik sudah berkurang. Collective audience gatekeeping menjadi bentuk baru teori gatekeeping di mana audiens ikut berpartisipasi dalam proses pencarian topik hingga publikasi suatu berita. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: dokumentasi, wawancara, dan pengamatan langsung. Dari hasil penelitian, didapatkan bentuk format dari collective audience gatekeeping dan bentuk partisipasi audiens dalam proses pemberitaan di media online Tribunnews.com. Tribunnews.com telah mempraktikkan collective audience gatekeeping dengan memberikan ruang yang luas kepada audiens untuk berpartisipasi dalam topik pemberitaan di Tribunnews.com; dan penentuan topik yang dipublikasikan berdasarkan minat audiens - yang diamati dari analytic tools. Artinya, ada pergeseran pola dari praktik jurnalisme klasik, di mana setiap berita yang akan dipublikasikan, diputuskan dalam rapat redaksi terlebih dahulu. Praktik di Tribunnews.com sebagai portal mediaberita, redaksi tidak lagi sepenuhnya mendominasi keputusan penentuan topik berita.

---

This thesis is written to research on the forms of collective audience gatekeeping inpackaging and serving news in the Tribunnews.com during the gubernatorial election period in DKI Jakarta in 2017. The selected news articles in this research are those in the period of 1 18 April 2017. The digital era has changed a lot of theories in journalism. Collective gatekeeping is a new form of gatekeeping theory that has been used in conventional mass media.

Nowadays, gatekeeping theory is no longer relevant since the audience has access and tools to directly participate in publishing information or events as news, and this means that the domination of the mass media in defining topics has been eroded. Collective audience gatekeeping has emerged to become a new form of gatekeeping where the audience participates in the process of searching for topics all the way to publishing them as news. The research utilizes quantitative research approach with case study method. The technique for data collection is documentation, interview, and direct observation.

From the result of the research, the form of collective audience gatekeeping and of the participation of the audience in the process of online media publication in Tribunnews.com is found. Tribunnews.com has practiced collective audience gatekeeping by providing expansive space to the audienceto participate in the news topics in Tribunnews.com and in the decision on the topics tobe published based on the interests of the audience - observed through the analytic tools. This means that there has been a shift in the pattern from classical journalism practice, where each news article to be published was decided in the editorial meeting, the practice in Tribunnews.com as news media portal is that the editors have no domination over the decision on the news topic any longer. "

"Tesis ini membahas adanya kelemahan komunikasi politik dilevel daerah yaitu ditingkat kabupaten Bekasi tahun 2012. Khususnya yang dilakukan dalam proses melakukan kampanye. Beberapa diantaranya adanya gejala less argumentation, lack of credibility dan kurangnya kemampuan berkomunikasi melalui debat. Melihat permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode analisis diskursus. Untuk meninjau permalasahan ini digunakan teori The Fungsional Debate Campaign yang dikemukakan oleh William, L. Benoit. Termasuk penggunaan metode penelitian serta teknik analisis yang dikembangkan oleh Benoit. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa semua kandidat Bupati untuk periode 2012-2017 mengarahkan wacana politiknya kedalam bentuk kebijakan dari pada karakter, namun dalam menyampaikan pesan politiknya masih dinilai kurang baik pada aspek verbal maupun nonverbal. Sedangkan dari strategi fungsional dinilai sudah cukup memadai karena sudah menggunakan beberapa teknik, namun belum merata ditampilkan oleh semua kandidat, kelemahan yang nampak pada semua kandidat dilihat dari strategi berdebat adalah kurang mampu membangun acclaim untuk membangun keterpilihan oleh kandidat dengan berusaha menyerang dan bertahan ketika mendapat serangan. Implikasi penelitian pada tingkat lokal ini, menunjukan penggunaan debat di televisi sebagai forum komunikasi politik daerah sebenarnya masih belum menjadi sarana utama yang ideal untuk para pemilih lokal melihat kredibilitas dan kapabilitas calon pemimpin daerahnya.

---

This thesis discusses the weakness of political communication in district level region in Bekasi2012, Jawa Barat. Especially those committed in the process of campaigning. Several symptoms are observed including the less argumentation, lack of credibility and lack of communication ability through debate program. This research is done to analyze those symptoms using a qualitative approach with discourse analysis methods. Theory of The Functional Debate Campaign by William, L. Benoit is used as the basic theory to investigate the problem; also the methodology and analysis technique developed by Benoit is then used in this research. The result notes that all of the candidates of Bupati in the period of 2012-2017 directing the political discourse more on the policy than on the character, however they are still inadequate in delivering their political message. In term of functional strategy, they are considered to be adequate since they have used some techniques, although still not shown in all candidates. The weakness which is appeared in all candidates in term of debate strategy is the weak ability to build the acclaim which attempt to attack and defense when they are under attack. The implication of this research is to showing the using of debate program in television as a political communication forum is still not suitable as the main ideal media for the local voters to perceive the credibility and capability of their leader candidate."

"Makalah non-seminar yang bertajuk “Analisis Komunikasi Politik (Studi Kasus pada Video Rapat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama / Ahok dengan Jajaran Dinas DKI yang Diunggah di Youtube Melalui Akun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)” mengambil teori lima unsur komunikasi politik yang terdiri atas komunikator politik, pesan, media, komunikan, dan efek.Makalah ini digali melalui berbagai studi literatur dan studi kasus mengenai cara kepemimpinan yang diterapkan para pemimpin Indonesia. Pada 2012 pasangan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok pun mulai mendongkrak kinerja pemerintahan melalui cara memimpinnya yang terstruktur dan terkoneksi oleh media sosial. Setiap rapat birokrasi yang dilakukan Ahok bersama jajaran dinas, disebarluaskan melalui Youtube (media global tanpa batas) agar bisa dilihat oleh tak hanya warga Jakarta dan Indonesia, tetapi juga masyaakat dunia.Kesimpulan dari makalah ini, budaya tranparansi yang diterapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) telah membangun berbagai opini publik dari berbagai kalangan, baik yang mendukung maupun tidak mendukung, baik yang menyukai maupun yang tidak menyukai. Memanfaatkan media baru seperti Youtube, merupakan hal mutakhir yang baru diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam hal ini Youtube menjadi salah satu media kampanye dapat mendongkrak sosok Ahok dalam meraih dukungan atau simpati massa dari berbagai kalangan, usia, kelas sosial, dan lintas batas.

---

This paper that entitled “Political Communication Analysis (case study on the Video meeting of the Vice Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama/Ahok lined with Department of DKI Services which uploaded on Youtube Through Government Accounts DKI Jakarta)” takes the five elements theory political communications unsure consisting of political communicators, message, media, receiver, and effects.

This paper was dug through the various studies of the literature and case studies on how the leadership of Indonesia previously had occurred in Indonesia's leadership crisis. In 2012 the Governor's spouse Joko Widodo and Ahok began to boost the performance of the Government through a structured and directed it connected by social media. Each meeting bureaucracies that led by Ahok, disseminated via Youtube (global media without boundaries) to be seen by not only the citizens of Jakarta and Indonesia, but also the world.

The conclusion of this paper is transparent culture applied to Vice Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama(Ahok) is builds a wide range of public opinion from many quarters, both in favor of and does not endorse, either liked or disliked. By utilizing new media like Youtube, the new cutting-edge applied a system of Government in Indonesia. In this case Youtube became one of the media campaign could boost the figure within the mass Ahok grabbed from various backgrounds, ages, social classes, and cross-border."

"Pemberitaan KLB PDI-Munas PDI dan naiknya Megawati di kursi kepemimpinan PDI, menyita perhatian media massa untuk menggelar peristiwa trsebut. Momen berita KLB PDI menjadi menarik karena hadirnya Megawati, baik sebagai kandidat maupun setelah terpilih menjadi ketua umum PDI. Di mana figur Mega merupakan figur yang dianggap kontraversial dalam percaturan politik nasional.Hal ini terjadi karena, Megawati merupakan simbol perlawanan rakyat yang anti kemapanan dan mendapat dukungan arus bawah. Di samping itu juga ia merupakan tokoh yang kharismatik pada saat pasca-KLB. Hal ini merupakan tahapan yang krusial bagi Mega, terutama setelah menyatakan dirinya terpilih secara De Facto. Pemberitaan media secara kontinyu, menyebabkan media turut andil untuk membentuk opini publik, termasuk mempengaruhi atau berdampak terhadap pengambil keputusan di tingkat hirarki yang lebih tinggi dalam sistem politik Indonesia.Keberhasilan Megawati menduduki pucuk pimpinan PDI tidak terlepas dari peran media massa selama KLB-Munas PDI merupakan fokus penelitian ini, terutana tentang keperkasaan media massa dalam mengakat kasus PDI dan Megawati. Pisau analisis yang digunakan terletak pada pembentukan opini publik dengan konsep keampuhan Media Massa, khususnya dilihat dari kajian komunikasi politik. Analisis juga meminjam kerangka pemikiran dari Walter Lippman, the World Outside and The Picture in Our Heads, dihubungkan dengan media massa sebagai salah satu saluran komunikasi politik. Lebih khusus lagi analisis dipertajam dengan meminjam kerangka pemikiran Klapper (1960) dan Patterson (1980) dengan menperhatikan kepada manfaat media, potensi media, dan eksposure media dalam melihat peristiwa KLB dan Megawati.Metode yang digunakan adalah analisis isi dengan pemilihan populasi berdasarkan purporsive sampling yang meliputi harian Kompas, Republika, dan Suara Harya. Jumlah tiras dipakai sebagai acuan di dalam menentukan sample frame dengan menghasilkan 114 tiras, dan ini di amati dalam kurun waktu satu minggu sebelum KLB-PDI dan satu minggu sesudah Munas PDI.Hasil temuan thesis ini menunjukkan bahwa ada kecendrungan dari ketiga Surat kabar telah memanfaatkan saluran komunikasi politik untuk membentuk opini publik. Dalam kasus PDI dan Megawati surat kabar telah berfungsi ganda yaitu di samping berfungsi sebagai saluran komunikasi politik juga berfungsi sebagai komunikator politik. Ini menunjukkan keperkasaan media telah mampu mempengaruhi pengambil kebijaksanaan politik pemerintah, cendrung "terpaksa" mengakui kehadiran Megawati untuk memimpin PDI.Pemberitaan Megawati di arena KLB dan Munas PDI, telah menjadi berita utama, bahkan ada kecendrungan media berada dibelakang Mega. Ini terlihat dari penempatan berdasarkan letak halaman, analisa isi berita dan opini, maupun dengan memperhatikan kecendrungan berita dan opini yang bernada mendukung.Yang jelas, pemberitaan PDI dan Megawati telah memberikan nuansa baru dalam proses demokratisasi melalui media massa. Pemberitan arus bawah yang berpaham kerakyatan selain mampu membentuk opini, tetapi juga tidak lepas dari political will yang dilakukan pemerintah dalam menangkap proses demokratisasi dan keterbukaan yang telah dicanangkan sebelumnya."