Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jurnalis dan media organisasinya bekerja untuk kepentingan khalayak. Kode Etik Jurnalistik, pasal 1 menyatakan, Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad butuk. Sedangkan jurnalis dan media kerap beralih fungsi menjadi partisan. Penelitian ini hendak melihat bagaimana pemaknaan reporter Metro TV mengenai profesionalisme jurnalis dan independensi Metro TV, dalam peliputan berita politik tahun 2014. Penelitian kualitatif ini menggunakan Teori Resepsi dari Stuart Hall dan konsep profesionalisme jurnalis. Analisis dilakukan dengan paradigma kritis dengan metode wawancara mendalam terhadap reporter Metro TV. Wawancara dilakukan terhadap empat informan yang dipilih secara acak menggunakan metode snowball. Temuan menunjukkan, tidak semua reporter dapat memaknai arti profesionalisme dan independensi jurnalisme.

---

Journalists and their media organization working for the interest of their audiences. Cannon of Journalism, article one, said, Indonesian journalists have to be independent, producing the news that is accurate, balanced, and did not act in bad faith. This research will see how Metro TV's reporter in understanding about professionalism and independence of journalist, in political news gathering in 2014.

This qualitative research is using the reception theory by Stuart Hall and the concept of professionalism journalist. The researcher uses the critical paradigm. The interview were conducted to four sources person who were selected by snowball method. The results show that not all reporters can interpret the meaning of professionalism and independence of journalism."

"Skripsi ini membahas dinamika makna dari nilai independensi media massa dalam konteks ruang berita konvergensi Tempo. Independensi sebagai cita-cita normatif media massa menggambarkan kapasitas individu atau lembaga untuk membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan logikanya sendiri. Namun, hadirnya teknologi internet atau layanan tertentu seperti media sosial, menciptakan lingkungan media yang sangat berbeda dengan media massa konvensional. Konsep independensi yang menjadi prinsip luhur di dunia pers kini menjadi buram relevansi konsepsinya karena dengan logika viral dan usaha optimalisasi klik, redaksi menjadi semakin sulit untuk membatasi diri dari pengaruh eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor signifikansi praktik media digital terhadap nilai independensi dan dinamika budaya di ruang berita Tempo.

---

This research discussed the dynamics of the meaning of independence value of the mass media in the context of Tempo convergence newsroom. Independence as a normative ideal of mass media describes the capacity of individuals or institutions to make decisions and act according to their own logics. However, the presence of internet technology or certain digital services such as social medias, create an entirely different media environment compared to the conventional mass media. The concept of independence which is a noble principle in the world of the press has now become opaque in its conceptual relevance because with the viral logics and click optimization efforts, editors have difficulty in limiting themselves from external influences. This study aimed to explore the significance of the practice of digital medias towards the independence values and cultural dynamics in Tempo newsroom."

"Independensi bank sentral sebagai bentuk hubungan bank sentral dan negara mengalami tren peningkatan yang signifikan pasca runtuhnya Sistem Bretton Woods. Tulisan ini berupaya untuk menganalisis fenomena peningkatan bank sentral yang independen dari negara melalui kajian terhadap perdebatan konsep independensi bank sentral di antara dua paradigma dominan, yaitu Keynesianisme dan Neoliberalisme. Dalam prosesnya, tulisan ini memanfaatkan metode tipologi dan taksonomi dalam melakukan survei literatur. Argumen utama yang muncul dari analisis tersebut adalah bahwa narasi literatur yang berkembang dan diterima secara masif di tingkat global dalam isu hubungan bank sentral dan negara telah didominansi oleh perspektif paradigma Keynesianisme dan Neoliberalisme. Berdasarkan survei literatur dengan mengandalkan dua metode utama tersebut, tulisan ini juga menemukan kalau narasi independensi bank sentral masih lebih terbatas hanya pada negara maju dan negara Barat yang kemudian menjadi kesenjangan literatur. Oleh karena itu, terdapat tiga poin yang disasar dalam mendalami topik ini, yaitu pemahaman terhadap interpretasi independensi bank sentral, argumentasi kritis sebagai justifikasi independensi bank sentral, dan peranan bank sentral yang independen dalam arsitektur finansial dan moneter global dilihat dari sudut pandang Keynesianisme dan Neoliberalisme.

---

Central bank independence as a form of central bank-state relations experienced a significant increase after the collapse of the Bretton Woods System. This paper seeks to observe the phenomenon of increasing central bank that is independent from the state through deep analyzes to the debate over the concept of central bank independence among two dominant paradigms, Keynesianism and Neoliberalism. Using typology and taxonomy as the main methods, this paper argues that Keynesianism and Neoliberalism have dominated academic narratives in mainstream literatures over this debate. Literature review also found that the concept of central bank independence within these two paradigms is still limited only from developed and Western countries which later became literature gaps. Therefore, there are three main points elaborated in this paper, which are the interpretation of central bank independence, critical arguments as justification for central bank independence, and the role of independent central bank in global financial and monetary architecture from the perspective of Keynesianism and Neoliberalism."

"ABSTRAKPendanaan pembangunan melalui transfer ke daerah merupakan salah satu modaldalam pembangunan daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam eradesentralisasi. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukurkemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahandaerah. Kemandirian keuangan daerah tercermin dalam Derajat DesentralisasiFiskal dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Derajat Desentralisasi Fiskaladalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah(TPD), sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah rasio PendapatanAsli Daerah (PAD) terhadap Total Pengeluaran Daerah (TKD) dalam APBD.Tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi di Indonesia selama periode tahun2003-2010, baik dilihat dari nilai Derajat Desentralisasi Fiskal maupun nilai RasioKemandirian Keuangan Daerah, termasuk dalam kategori sedang karena nilainyamasih berada diantara 30 sampai dengan 40 persen.

---

ABSTRACTDevelopment funding through regional transfer is one of the capital provided bythe Central Government for regional development in this decentralization era.Fiscal independence is the key indicator to measure the local government’s abilityto self-finance their activities. The independence of regional finance is reflected inthe Degree of Fiscal Decentralization and the Ratio of Regional FinanceIndependence. Degree of Fiscal Decentralization is the ratio of Regional Revenue(PAD) to Total Regional Revenue (TPD), while the Ratio of Regional FinanceIndependence is the ratio of Regional Revenue (PAD) to Total of RegionalExpenditure (TKD) in Local Budget (APBD). If it is viewed from the Degree ofFiscal Decentralization value and the Regional Finance Independence Ratio value,the level of Regional Finance Independence in Indonesian provinces over theperiod of 2003-2010 is included in medium category for the value remains in therange of 30 up to 40 percent."

"Penelitian ini mengangkat topik tentang independensi jurnalis dan konstruksi jurnalisme profesional dalam konteks pers industrial di Indonesia pasca-Orde Baru. Keterkaitan antara ketiganya dibingkai melalui fenomena politisasi media pada momen Pemilu 2014 melalui studi kasus Media Indonesia dan Koran Sindo. Penelitian ini difokuskan pada independensi jurnalis sebagai fokus analisis. Berdasarkan temuan penelitian, konstruksi pers industrial membatasi independensi jurnalis. Keterbatasan ini didasari oleh posisi jurnalis sebagai kelas pekerja yang berkonsekuensi pada posisi tawar yang lemah dan dorongan pragmatisme jurnalis. Posisi kelas tersebut terbentuk dengan dilatari oleh adanya perubahan konstruksi jurnalisme di dalam konstruksi pers industrial. Pada akhirnya, independensi jurnalis dibatasi dengan sendirinya oleh konstruksi jurnalisme profesional.

---

This study discussed about journalist independence and journalism professional within industrial press context in post-Orde Baru Indonesia. These three points are framed within the phenomenon of politicized of the media in Indonesia national election 2014 with case study of Media Indonesia and Koran Sindo. Specifically, this study focused on the independence of journalist within the framework of analysis. Based on research findings, it can be explained that within the press industry, the journalist independence are limited, if not possible. This limitations are based on journalist?s positions as working class which have consequences to their weak bargaining positions and structured a pragmatism tendency. The class position are formed by the changing of journalism construction within the industrial press? logic. In the end, journalist?s independence are restricted by itself by the journalism professional construction."

"Jika pada akhirnya seluruh media menerapkan platform UGC atau platform kolaboratif sebagai sarana interaksi antara pembaca dan para jurnalis di media tersebut, peran jurnalis tidak mudah untuk saat ini. Inilah yang kemudian menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini di mana menurut tulisan Bruns (2018) bahwa dengan adanya praktik jurnalisme kolaboratif maka akan ada satu aspek penting yang harus ikut diulas lebih mendalam yakni kurasi berita. Menggunakan paradigma post-positivistik dan pendekatan kualitatif, penelitian ini memiliki kebaharuan dalam fenomena rekonstruksi berita dan proses kurasi yang dilakukan oleh jurnalis sekaligus content writer di sebuah media daring Indonesia. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara hingga studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik coding dan mencocokkan dengan teori dan konsep dari kurasi berita dan jurnalisme kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan media positioning, pengalaman kerja, hingga gaya bahasa menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Selain itu, berdasarkan temuan di lapangan proses kerja kurasi berita dalam platform kolaboratif Urbanasia.com, Urban ID membuat pola kurasi berita konvensional berubah menjadi pola yang lebih kompleks dan interaksi yang lebih intens antara pembaca dan jurnalis profesional.

---

If in the end all media implement the UGC platform or collaborative platform as a means of interaction between readers and journalists in the media, the role of journalists is not easy at this time. This then became the focus of researchers in this study where according to the writing of Bruns (2018) that with the practice of collaborative journalism, there will be one important aspect that must be discussed more deeply, namely news. Using a post-positivistic paradigm and a qualitative approach, this research updates the renewal in the news reconstruction phenomenon and the curation process carried out by journalists as well as content writers in a media that is brave in Indonesia. Researchers used observation, interviews and documentation studies to collect the data. The analysis was carried out using coding techniques and matching the theories and concepts of collaborative news and journalism. The results show that the position of the media, work experience, and language style are important findings in this study. In addition, based on findings in the news curation work process in the collaborative platform Urbanasia.com, Urban ID has made conventional curated news patterns change into more complex patterns and more intense interactions between readers and professional journalists."

"ABSTRAKEtika jurnalistik menjadi salah satu hal vital yang harus diterapkan dalam membuat sebuah karya jurnalistik. Jurnalisme warga sebagai bentuk baru dalam dunia jurnalisme tidak lepas dari peraturan tersebut. Maraknya media televisi menggunakan jurnalisme warga didasari kesadaran bahwa bentuk jurnalistik baru ini dapat meningkatkan kemampuan media dalam hal kecepatan mendapatkan dan menyampaikan informasi pada masyarakat dengan menggunakan video amatir dari warga. Dengan demikian, jurnalisme warga memungkinkan terjadinya sinergi antara jurnalis profesional dengan jurnalis warga, di mana video karya jurnalis warga yang tidak memiliki latar belakang atau pemahaman di bidang jurnalistik, diseleksi dan dikelola oleh mereka yang bekerja di media. Hal ini sesuai dengan teori gatekeeping, di mana produser yang disebut sebagai gatekeeper melakukan seleksi dan pengelolaan video-video kiriman jurnalis warga sehingga video tersebut dapat ditayangkan di televisi dengan layak sesuai dengan kebijakan KPI, kebijakan media, dan Kode Etik Jurnalistik.

---

ABSTRACTJournalistic ethics became one of the vital things that have to be applied for making a work of journalism. Citizen journalism as a new form of journalism is impossible to be separated from the regulation. The rise on television media using citizen journalism based on the awareness that this new form of journalism can improve the ability of the media in terms of the speed of getting and conveying information on the public using amateur video of the citizens. Therefore, citizen journalism allows the collaboration between professional journalists with citizen journalists, where video work of citizen journalists that don rsquo t have the background or understanding in the field of journalism, can be selected and managed by those who work in the media. This is consistent with the theory of gatekeeping, where producers who are referred to as a gatekeeper to conduct the selection and management of video submissions of citizen journalists, so that the video can be seen on television with a decent line of KPI policy, media policy, and the Code of Ethics of Journalism."

"Skripsi ini mengkaji permasalahan hukum dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi di Indonesia, dengan tujuan mengusulkan mekanisme pengisian yang bebas dari intervensi politik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan analitis serta pendekatan perbandingan hukum. Pengisian jabatan hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan hal krusial dalam menentukan independensi kehakiman. Berdasarkan temuan, terdapat intervensi politik yang dilakukan oleh DPR dalam pemilihan hakim agung yang ditunjukkan dalam pengambilan keputusan subjektif dan ketidakpatuhan DPR terhadap aturan dalam pengisian hakim agung. Sedangkan dalam pengisian hakim konstitusi, intervensi politik terjadi karena ketiadaan peraturan baku yang memungkinkan penyelundupan hukum oleh Pemerintah dan DPR. Solusi yang diajukan melibatkan penambahan syarat masa tenggang bagi anggota partai politik yang mendaftar sebagai calon hakim agung, penguatan sistem nonrenewable term dan penambahan syarat masa tenggang bagi calon hakim konstitusi. Pemerintah juga disarankan untuk mengatur penambahan ketentuan dalam UU tentang MK yang memaksa lembaga pengusul membentuk mekanisme baku yang transparan, profesional, dan memprioritaskan independensi kekuasaan kehakiman.

---

This thesis examines legal issues in the appointment of Supreme Court and Constitutional Court judges in Indonesia, aiming to propose a mechanism free from political intervention. The research employs a doctrinal approach with analytical and comparative legal methods. The appointment of judges in the Supreme Court and Constitutional Court is crucial in determining judicial independence. Findings indicate political intervention by the DPR (People's Consultative Assembly) in the selection of Supreme Court judges, evidenced by subjective decision-making and non-compliance with appointment regulations. In the case of Constitutional Court judges, political intervention arises due to the absence of standardized regulations, allowing legal smuggling by the Government and DPR. Proposed solutions involve adding a cooling-off period for political party members applying for the position of Supreme Court judge, strengthening the nonrenewable term system, and introducing a cooling-off period requirement for Constitutional Court candidates. Additionally, it is recommended to amend the Constitutional Court Law to compel proposing institutions to establish standardized mechanisms that are transparent, professional, and prioritize judicial independence."