Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk menganalisis isi kebijakan penempatan PNS pada jabatanstruktural, dan implementasinya di Kabupaten Muna dan Kota Kendari. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif karena dipandang sebagai pendekatan yang tepatuntuk menjawab permasalahan kompleksitas isi kebijakan dan implementasinya diKabupaten Muna dan Kota Kendari. Data dihimpun dari informan terkait melaluiwawancara. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi inkonsistensi isi kebijakan dibeberapa level mulai dari policy level, maupun organizational level sampai padaoperational level, karena ketidaktegasan pembuat kebijakan (aktor kebijakan), danketidakjelasan isi kebijakan. Sistem merit belum dijadikan dasar dalam implementasikebijakan penempatan PNS pada jabatan struktural di lingkup instansi pemerintahKabupaten Muna dan Kota Kendari, karena penentuan penetapan calon pejabatstruktural tidak dilakukan melalui mekanisme, tidak dilakukannya assesment (penilaian)kompetensi yang sebenarnya, penetapan penempatan pejabat struktuaral tidak didasarkanatas sistem merit, serta adanya indikasi spoils system, nepotisme dan patronage padapenentuan penempatan PNS pada jabatan struktural di Kabupaten Muna. Sementara, diKota Kendari, selain spoils system dan nepotisme juga adanya indikasi akomodasiterhadap kepentingan etnisitas dalam penentuan penempatan PNS pada jabatan struktural,adalah beberapa indikator memperkuat bahwa penempatan PNS pada jabatan strukturalmasih jauh dari prinsip-prinsip sistem merit. Praktik penentuan penempatan pejabatstruktural yang terjadi di lingkup instansi pemerintah Kabupaten Muna disampingdidasarkan atas kepentingan partai politik, kekuasaan bupati, juga tidak terlepas darikepentingan keluarga, pertemanan dan kekerabatan. Praktik penentuan penempatan PNSpada jabatan struktural di Kota Kendari disamping lebih banyak didasarkan padakepentingan akomodasi terhadap kepentingan etnisitas, juga tidak terlepas darikepentingan partai politik, keluarga, pertemanan, kekerabatan, dan kekuasaan walikota.Hal ini pulalah yang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh tidak diterapkannyasistem merit dalam penempatan PNS pada jabatan struktural di lingkup instansiPemerintah Kabupaten Muna dan Kota Kendari selama tahun 2008-2011.Implikasi teoritis penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan sistemmerit dalam penempatan PNS pada jabatan struktural akan memperkuat sistempemerintahan daerah itu sendiri tidak bertentangan dengan azas demokrasi malah salingmelengkapi.;

---

ABSTRACTThe purpose of this study was to analyze the contents of the policy on theplacement of civil servants structural position, and its implementation in Muna Districtand Kendari City. This study used a qualitative approach because the wilderness as theright approach to address the complexi ty of the content of the policy and itsimplementation in Muna District and Kendari City. Data were collected throughinterviews of informants related. The results show the contents of the policyinconsistency has occurred at several levels ranging from policy level, and organizationallevel to the operational level, because indecision policy makers (policy actor), and thevagueness of policy content. Merit System has not been used as a basis for policyimplementation civil servant placement on structural positions in the scope of governmentagencies Muna District and Kendari City, because the determination of the structuraldetermination of official candidates was not made by the mechanism, not doing theassessment (assessment) of actual competence, determination of placement is not basedstructural officials on the merit system, as well as indications Spoils system, nepotism andpatronage in determining the placement of civil servants in a structural position in Muna.Meanwhile, in the Kendari City, besides spoils system and nepotism are also indicationsof accommodation of the interests of ethnicity in determining the placement of thestructural position of civil servants, are some indicators that the placement of civilservants reinforce the structural position is far from the principles of the merit system.Practice determining the placement officer's structural scope Muna Regency besidesgovernment agencies based on the interests of a political party, the regent power can notbe separated from the interests of family, friendship and kinship. Civil Servant placementdetermination practices in structural positions in Kendari City besides more based on theinterests of property against the interests of ethnicity, can not be separated from theinterests of a political party, family, friendship and kinship, and the power of the mayor.This is precisely what is one of the factors that influence non-application of the meritsystem in the civil service placement on the scope of the structural positions ingovernment agencies Muna Regency and Kendari City during the years 2008-2011.The theoretical implication of this study indicate that the use of the approach inthe placement of the merit system in the civil servants in the structural position willstrengthen the local governance system itself is not contrary to the principle of democracyinstead, The purpose of this study was to analyze the contents of the policy on theplacement of civil servants structural position, and its implementation in Muna Districtand Kendari City. This study used a qualitative approach because the wilderness as theright approach to address the complexi ty of the content of the policy and itsimplementation in Muna District and Kendari City. Data were collected throughinterviews of informants related. The results show the contents of the policyinconsistency has occurred at several levels ranging from policy level, and organizationallevel to the operational level, because indecision policy makers (policy actor), and thevagueness of policy content. Merit System has not been used as a basis for policyimplementation civil servant placement on structural positions in the scope of governmentagencies Muna District and Kendari City, because the determination of the structuraldetermination of official candidates was not made by the mechanism, not doing theassessment (assessment) of actual competence, determination of placement is not basedstructural officials on the merit system, as well as indications Spoils system, nepotism andpatronage in determining the placement of civil servants in a structural position in Muna.Meanwhile, in the Kendari City, besides spoils system and nepotism are also indicationsof accommodation of the interests of ethnicity in determining the placement of thestructural position of civil servants, are some indicators that the placement of civilservants reinforce the structural position is far from the principles of the merit system.Practice determining the placement officer's structural scope Muna Regency besidesgovernment agencies based on the interests of a political party, the regent power can notbe separated from the interests of family, friendship and kinship. Civil Servant placementdetermination practices in structural positions in Kendari City besides more based on theinterests of property against the interests of ethnicity, can not be separated from theinterests of a political party, family, friendship and kinship, and the power of the mayor.This is precisely what is one of the factors that influence non-application of the meritsystem in the civil service placement on the scope of the structural positions ingovernment agencies Muna Regency and Kendari City during the years 2008-2011.The theoretical implication of this study indicate that the use of the approach inthe placement of the merit system in the civil servants in the structural position willstrengthen the local governance system itself is not contrary to the principle of democracyinstead]"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian generasi muda terhadap sejarah seperti tutuan lisan dalam tradisi perkawinan masyarakat Muna khususnya di Kota Kendari. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana makna aturan tuturan lisan dalam tradisi perkawinan masyarakat Muna di Kota Kendari."

"Penelitian ini mengkaji pengaruh penambahan natrium sulfat dan sulfur terhadap reduksi karbotermik selektif pada ilmenit dan bimomassa. Telah direduksi sebanyak tiga belas sampel dengan variasi persentase penambahan aditif dengan kenaikan 1,5%, jenis ilmenit dan lama waktu milling. Reduktor yang digunakan yaitu bimoassa dari pulverized cangkang kelapa sawit, sedangkan CMC sebagai binder. Sampel direduksi pada temperatur 1200oC pada kondisi inert selama 60 menit. Berdasarkan karakterisasi XRD, diperoleh fasa dominan yaitu besi dan ferros-pseudobrookite. Hasil uji SEM memperlihatkan agregasi dan pertumbuhan partikel besi lebih baik dengan penambahan natrium sulfat daripada sulfur, dan waktu proses mechanochemical yang lama. Berdasarkan analisa Image-J diperoleh nilai tertinggi untuk luas rata-rata yaitu 73,78 mm2 pada penambahan natrium sulfat. Sedangkan nilai tertinggi dengan penambahan sulfur yaitu 36,57 mm2. Selain itu, nilai recovery dan kadar pada Fe dan Ti dibedakan pada fasa metalik dan fasa terak. Untuk nilai recovery dan kadar Ti bukan dalam bentuk logam akan tetapi dalam fasa bentuk fasa TiO2, FeTiO3, FeTi2O5, dan MgTi2O5. Pada fasa metalik, nilai tertinggi recovery (%) Fe dan Ti berturut-turut yaitu 92,82 dan 22,46. Sedangkan untuk nilai kadar (%) Fe dan Ti berturut-turut yaitu 94,20 dan 18,91. Disisi lain, pada fasa terak, nilai tertinggi recovery (%) Fe dan Ti berturut-turut yaitu 42,00 dan 98,51. Sedangkan untuk nilai kadar (%) Fe dan Ti berturut-turut yaitu 17,33 dan 70,45.

---

This study examined the effect of adding sodium sulfate and sulfur to selective carbothermic reduction on ilmenite and biomass. Thirteen samples have been reduced by adding additive doses with an increase of 1.5%, ilmenite type and length of milling time. The reductors used are biomass from pulverized palm oil shell, while CMC is a binder. Samples were reduced at a temperature of 1200oC in an inert condition for 60 minutes. Based on XRD characterization, the dominant phase is iron and ferros-pseudobrookite. The SEM test results show that the aggregation and growth of iron particles is better with the addition of sodium sulfate than sulfur, and the long process time of the mechanochemical process. Based on Image-J analysis, the highest value for the average area was 73.78 mm2 for the addition of sodium sulfate. While the highest value with the addition of sulfur is 36.57 mm2. In addition, the recovery and grade in Fe and Ti are distinguished from the metallic phase and the slag phase. For recovery and grade of Ti not in metal form but in phase form phase TiO2, FeTiO3, FeTi2O5, and MgTi2O5. In the metallic phase, the highest recovery (%) in Fe and Ti were 92.82 and 22.46, respectively. Whereas for the grade (%) in Fe and Ti 94.20 and 18.91, respectively. On the other hand, in the slag phase, the best recovery (%) in Fe and Ti were 42.00 and 98.51, respectively. Whereas for the grade of (%) Fe and Ti 17.33 and 70.45, respectively."

"Tujuan utama penelitian ini adalah: (1) menganalisis keadilan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini (internal dan eksternal); (2) menganalisis kelayakan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini bagi PNS dan keluarganya; (3) menganalisis dampak sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini terhadap produktivitas PNS; dan (4) memfor- mulasikan strategi kompensasi PNS yang mendukung optimalisasi perwujudan reformasi kepegawaian ke depan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kompensasi PNS di Indonesia yang berlaku hingga saat ini masih belum memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan bagi PNS dan keluarganya serta belum mampu memacu PNS dalam berproduktivitas. Penelitian menghasilkan tiga pilihan strategi, yaitu Strategi Pesimistis (Minimal), Strategi Moderat, dan Strategi Optimistis (Maksimal). Strategi Moderat diusulkan untuk diimplementasikan dengan melakukan perubahan secara incremental yang merujuk pada rasio harga pasar di beberapa negara. Pada strategi ini, dalam Jangka Pendek dilakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem dan kebijakan tentang kompensasi PNS, penghentian kebijakan "remunerasi", pelaksanaan evaluasi jabatan PNS dengan Metode FES, dan penetapan rasio gaji pokok dan tunjangan 70% : 30%. Kemudian, dalam Jangka Menengah, mengimplemen- tasikan hasil evaluasi jabatan, penetapan indikator kinerja PNS, menjadikan tingkat pendidikan, kompetensi, masa kerja, dan tingkat jabatan sebagai input penyusunan kompensasi, benchmarking dengan swasta dan negara lain, mengaitkan kompensasi dengan kinerja PNS, menetapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) PNS, rasionalisasi anggaran belanja pegawai, penegakan hukum di kalangan PNS, dan kenaikan kompensasi berkala. Sementara dalam Jangka Panjang adalah melakukan revitalisasi reformasi sistem kepegawaian dan pembiayaan pensiun dengan Metode Sharing APBN. Implementasi atas Strategi Moderat ini jika dapat dijalankan dengan baik akan menjadi landasan yang baik pula menuju penerapan Strategi Optimistis (Maksimal).

---

The main objective of this study were: (1) to analyze the equity (internal and external) of the implementation of the civil service compensation system; (2) to analyze the feasibility of living of the civil service compensation system for civil servant and his/her family; (3) to analyze the impact of the civil service compensation system on his/her productivity; and (4) to formulate a compensation strategy that supports the optimization of of civil service reform realization forward. This study used a qualitative approach with post-positivism paradigm and type of descriptive research. This research results showed that the current compensation system of civil service in Indonesia still don't meet the principles of fairness and feasibility for civil servants and their families and have not been able to drive civil servants productivity. The study produced three options strategies, namely Pessimistic Strategy (Minimal), Moderate Strategy, and Optimistic Strategy (Maximum). Moderate strategy is proposed to be implemented by making incremental changes that refers to the ratio of market prices in some countries. On this strategy, the Short-Term focus include evaluation and improvement of civil service compensation system and policy, the termination of "remuneration" policy, the implementation of job evaluation method of civil with FES, and the determination of the ratio of basic salary and allowances of 70%: 30%. Then, in the Medium Term include, implementation of the job evaluation results, the determination of civil service performance indicators, making the level of education, competence, length or duration of service, and position as inputs for arranging compensation system, benchmarking with the private sector and other countries, merit pay (performance based), set a feasibility of living needs, the expenditure budgets rationalization, law enforcement among the civil servants, and an increase in regular compensation. While in the Long Term is to revitalize the civil service system reform and financing retirement Cost Sharing Method with the state budget. The successfulness of this Moderate Compensation Strategy would be a good foundation towards the implementation of Optimistic (Maximum) Compensation Strategy."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program kesehatan dan olahraga pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kerja Pemerintah Kota Depok tahun 2015 dengan melakukan analisis pada penggunaan input dan proses sehinggadapat mempengaruhi pencapaian target program kesehatan dan olahraga. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif Penelitian dilakukan dengan melihat komponen input (peraturan, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, danfasilitas) dan proses manajerial (perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi) dalam pelaksaan program. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada stakeholder, pelaksana, dan peserta. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui telaah dokumen terhadap dokumen-dokumen program Temuan dari penelitian ini adalah dari sisi input belum ada peraturan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan belum tersedia anggaran untuk media promosi program.

---

This study aims to evaluate health and sports programs for Civil Servants (PNS) in the Depok City Government's work area in 2015 by conducting an analysis of the use of inputs and processes so that they can affect the achievement of health and sports program targets. The design of this study uses qualitative methods The research was conducted by looking at the input components (regulations, human resources, financial resources, and facilities) and managerial processes (planning, organizing implementation, control, and evaluation) in implementing the program. Data is collected through in-depth interviews with stakeholders, implementers, and participants. In addition, data is also collected through document review of program documents. The findings of this study are that from the input side there are no regional regulations that are the basis for implementing the program and there is no available budget for media promotion programs."

"Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan sangat panting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pembinaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan peranannya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, dilanjutkan dengan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sampai dengan saat ini, usaha peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, dirasakan belum dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan masyarakat. Dengan metode penelitian yuridis-normatif dan ditunjang dengan data sekunder dan data primer, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan, peraturan perundang-undangan dalam proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. Dengan mengacu beberapa peraturan yang diatur oleh beberapa instansi, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui peraturan mana yang merupakan ketentuan pelaksanaan sebagai jaminan kepastian hukum dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, dan bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Berdasarkan hash penelitian, diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. Pejabat pembina kepegawaian yang dilaksanakan oleh Menteri, mengakibatkan tidak berfungsinya pelaksanaan pengawasan peraturan perundang-undangan. Sehingga tujuan dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil sulit untuk diwujudkan. Karena tidak efektifnya sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil, penelitian ini juga memberikan arah kebijakan pembinaan, yang dinilai dapat mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional yaitu dengan merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian, khususnya pengaturan Pejabat Pembina Kepegawaian tidak lagi dilaksanakan oleh Menteri tetapi oleh pejabat karier setingkat eselon I yang bertanggung jawab di bidang administrasi kepegawaian, disertai dengan ketegasan aturan kewenangan lembaga pengawas dan tindakan terhadap pelanggaran peraturan kepegawaian diharapkan akan terwujud tertib penyelenggaran pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari tumpang tindihnya beberapa peraturan, segala kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil harus bertitik sentral dari Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian dan lembaga-lembaga pelaksana kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil harus disatukan menjadi sebuah lembaga yang bertanggung jawab secara keseluruhan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil."

"Penelitian ini fokus pada analisis proses formulasi kebijakan Program Persaudaraan Madani (Permadani) dan kepemimpinan Kepala Daerah Kota Kendari dalam proses formulasi kebijakan Program Permadani. Parameter dalam analisis ini adalah kesesuaian proses formulasi kebijakan Program Permadani dengan teori kebijakan publik, serta kesesuaian peran kepemimpinan dalam konteks pcngambilan keputusan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melode wawancara rnendalam.Informan terdiri dari Walikota Kendari, Ketua Tim Sosialisasi dan Bvaluasi Program Permadani, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Kendari dan salah satu anggota Komisi C DPRD Kota Kendari. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada para informan dan berita yang dilansir di media. Analisis dilakukan dengan cara menganalisis data hasil wawancara mendalam berdasarkan parameter yang telah ditentukan.Dari analisis yang yang telah dilakukan, disimpull-can bahwa : (1) Proses fommlasi kebijakan Program Permadani dirumuskan berdasarkan tingginya an gka kemiskinan di Kota Kendari, dengan tahapan ide Kepala Daerah dibahas di tingkat eksekutif, kemudian diimplementasikan di masyarakat dengan landasan operasional Peraturan Walikota No 17 Tentang Persaudaraan Madani. (2) Kepemimpinan Kepala Daerah Kota Kendari dalam formulasi kebijakan Program Pennadani sudah sesuai dengan peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan dalam konteks kebijakan publik.

---

This study focused on the analysis of the policy formulation process and the hcad of district Kendari leadership in the policy formulation process of the Persaudaraan Madani (Permaclani). Parameters in this analysis are the suitability of Persaudaraan Madani Program policy formulation with thw public policy theory, and the suitability of the leadership role in the context of decision making. This research is a qualitative research using depth interviews method.Informants consisted of the Mayor of district Kendari, the Chairman of the Pcrsauclaraan Madani Program Evaluation and Dissemination Team, Head of Kendari Community Empowerment and a member of Commision C Local Parliament (DPRD) district Kendari. Collecting data is done through in-depth interviews of informants. Analysis carried out by analizing the results in-depth interviews data parameters that have been detained.From the analysis that has been conducted, concluded that : (1) The policy formulation process of the Persaudaraan Madani Program is formulated based on the high poverty rate in Kendari, the stage are discussing district head ideas at the executive level and then implemented in the community with operational platform Mayor Regulations No. l7 about Persaudaraan Madani. (2) The Head of district Kendari leadership in the policy formulation process of the Pcrsaudaraan Madani Program is accordance with the leadership roles in decision making in the context of public policy."

"ABSTRAKKeberhasilan pembangunan nasional sangat tergantung pada kualitas kepemimipinan aparatur yang merupakan sebagai perencana dan sekaligus sebagai pelaku pembangunan. Untuk mewujudkan kepemimpinan aparatur yang berkualitas dan bermutu tinggi, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan/menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 dan aturan pelaksanaannya. Departemen Tenaga Kerja, merupakan salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 dalam melakukan pembinaan karier jabatan struktural. Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh data yang akurat dan transparan, penulis melakukan penelitian dengan methoda analisis data sekunder pada Bagian Tata Naskah dan Statistik Kepegawaian Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Tenaga Kerja di Jakarta dan pembuatan kuesioner sebagai pedoman wawancara mendalam dengan para pakar kepegawaian atau pejabat pengambil keputusan dalam proses pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural (data primer). Manfaat yang dapat dipetik dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah agar terdapatnya sinkronisasi, konsistensi, dan obyektivitas dalam pengangkatan pegawai negeri sipil dalam Jabatan struktural. "

"ABSTRAKSkrining Penyakit Tidak Menular PTM dapat menurunkan risiko PTM.Skrining PTM di balaikota Depok merupakan program kegiatan yangdisediakan oleh pemerintah Kota Depok yang ditujukan untuk Pegawai NegeriSipil PNS di lingkungan balaikota Depok tahun 2016, namun cakupan yangbaru mengikuti pelayanan skrining PTM sebesar 46,3 dan 75,6 PNStersebut berisiko terkena PTM. Penelitian ini bertujuan mengetahui peranfaktor kebutuhan dalam pemanfaatan pelayanan skrining PTM pada PNS dibalaikota Depok. Penelitian ini merupakan analisis lanjut dari studisebelumnya yang menggunakan desain cross sectional dengan sampel sebesar350 PNS. Data dianalisis menggunakan uji chi square dan regresi logistikganda. Hasil penelitian menunjukkan faktor kebutuhan berperan dalampemanfaatan pelayanan skrining PTM OR = 2,08; 95 CI: 1,30-3,35 . PNSyang membutuhkan skrining PTM mempunyai kecenderungan untukmemanfaatkan pelayanan skrining PTM sebesar dua kali dibandingkan PNSyang tidak membutuhkan setelah dikontrol oleh dukungan teman. Agarcakupan pemanfaatan skrining PTM meningkat perlu dilakukan sosialisasiskrining PTM dan jenis pengukurannya kepada seluruh PNS baik yang bekerjapada Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan balaikota Depokmaupun di luar lingkungan balaikota Depok.

---

ABSTRACTNCDs screening can reduce the risk of getting NCDs. NCDs screening inBalaikota Depok is the programme which has been provided by the DepokLocal Goverment targeting civil servants of Depok City in the year 2016,however the participation to this program is only 46,3 , and from those whoparticipated in the screening, 75,6 had risk of getting NCDs. This study wasaimed to identify the roles of need factor on utilizing the NCDs screeningprogramme among civil servants in Balaikota Depok. This research is furtheranalysis from the previous study using cross sectional study with total sampleof 350 civil servants. Data were analyzed by using chi square and multiplelogistic regression test. The result shows that the need factor has a role inutilizing the NCDs screening programme OR 2,08 95 CI 1,30 3,35 .Civil servants who has need factor is twice more likely to engage thescreening programme compare to those who do not have the need factor aftercontrolling variable of friend support. To improve the rate of participation ofNCDs screening, it needs to promote and educate the importance of NCDsscreening and its measurement for all civil servants in Balaikota Depok andothers government institutions in Depok City Local government"

"Obesitas sentral merupakan masalah pandemik yang terjadi di berbagai negara dan faktor risiko dari berbagai penyakit degeneratif. Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor dominan obesitas sentral pada pegawai negeri sipil Organisasi Perangkat Daerah di gedung Dibaleka II kota Depok. Desain studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional dengan sampel sebanyak 117 responden dan dilakukan pada bulan April-Mei 2015. Pengumpulan data dilakukan dengan pengukuran lingkar pinggang, pengisian kuesioner mandiri, dan 2x24 hours food recall. Prevalensi obesitas sentral sebesar 53%.Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan mengemil dan durasi tidur dengan kejadian obesitas sentral dan kebiasaan mengemil merupakan faktor dominan obesitas sentral. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar pegawai mengurangi kebiasaan mengemil gorengan serta tidur malam dengan durasi yang cukup.

---

Central obesity is a pandemic problem in many countries and a risk factor for degenerative diseases. This study aimed to find the dominant factor of central obesity among civil servants at regional organizations in Dibaleka II building Depok City. This study used cross-sectional method involving 117 respondents and was held in April-May 2015. Data were collected with measuring waist circumference, self-administered questionnaire, and 2x24-hours food recall. The prevalence of central obesity was fifty three percent.

The result of analyses showed that there?s a significant relationship between snacking habit and sleep duration with central obesity and snacking habit is the dominant factor of central obesity. The results suggests that civil servants reduce consumption of fried foods as snacks and get the adequate amount of sleep at night."