Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Air adalah salah satu kebutuhan dasar kehidupan dan merupakan sumber daya yang perlu dipertahankan kelestariannya secara kuantitas maupun kualitas untuk kepentingan manusia dan lingkungan. Pada saat ini, belum ada pelibatan partisipasi masyarakat pada konservasi DAS hulu berbasis bioindikator sebagai upaya pengelolaan sungai secara berkelanjutan. Selain itu, belum ada model pelibatan masyarakat yang dapat dijadikan acuan dalam kegiatan konservasi sungai berbasis bioindikator. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menyusun model konservasi DAS Brantas hulu berbasis bioindikator vegetasi Riparian, Makroinvertebrata dan Odonata dengan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan sungai sehingga terwujud pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Hasil penelitian memperlihatkan vegetasi Riparian pada daerah penelitian diketemukan 61 Ordo tumbuhan, 71 familia dan 188 species. Makroinvertebrata diketemukan 11 Ordo, 15 familia, 31 genus, dan 36 species; Odonata 2 sub Ordo, 3 familia, 11 genus, dan 15 species. Ketiga bioindikator dapat dijadikan penunjuk kondisi lingkungan yang baik pada daerah penelitian. Status kesehatan sungai berdasarkan kondisi substrat dasar berstatus baik dan dapat mendukung kehidupan organisme in stream perairan. Hasil analisis The Rapid Appraisal of River Conservation (RapRiCons) pada dimensi Ekologi, Sosial, Ekonomi, Teknologi dan Etika memperlihatkan kondisi daerah penelitian yang cukup baik dan berkelanjutan. Peningkatan pengetahuan bioindikator dapat dijadikan model partisipasi masyarakat pada konservasi DAS hulu berbasis bioindikator sebagai upaya pengelolaan sungai berkelanjutan.

---

Water is one of the basic needs of life and is a resource that needs to be preserved both quantity and quality for the benefit of humans and the environment. At this time there is no involvement of community participation in the conservation of the upstream watershed based on bioindicators as a basis of sustainable river management. In addition, there is no models of community participation that can be used as a reference in the river conservation based on bioindicators. The general objective of this research is to devise pattern of conservation based on bioindicators at the Brantas upstream watershed based on Riparian vegetation, Macroinvertebrates and Odonata with community participation in managing sustainable river management. The results showed Riparian vegetation in the study area were found 61 Ordo of plants, 71 species and 188 familia. Macroinvertebrates found 11 Ordo, 15 familia, 31 genera, and 36 species; Odonata 2 sub Ordo, 3 familia, 11 genera and 15 species. These three bioindicators can be used as a guide mark environmental conditions at research area. Health river status based on sediment at streambed condition, has a good result and can support life in stream organism. The results of the analysis of environmental sustainability, The Rapid Appraisal of River Conservation (RapRiCons) depicted in five dimensions (Ecology, Social, Economy, Technology, and Ethics) showed good results and sustainable. Understanding bioindicators knowledge can be used as model of community participation in watershed conservation based on bioindicator as a sustainable river management plan."

"ABSTRAKKebakaran lahan gambut 2015 merusak 2,6 juta ha lahan gambut Indonesia, dengan wilayah kerusakan terluas di Provinsi Kalimantan Tengah. Intervensi infrastruktur pembasahan perlu didukung dengan upaya partisipasi masyarakat dalam keberlanjutan restorasi lahan gambut. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model kualitatif partisipasi masyarakat dalam restorasi lahan gambut menggunakananalisis jejaring. Pendekatan partisipasi yang diteliti di 7 desa dalam penelitian ini berfokus pada kajian partisipasi pada faktor pemahaman, peran, dan kedudukan masyarakat dalam rewetting. Partisipasi masyarakat mencapai tingkat yang paling tinggi ditemukan pada desa yang memiliki kepercayaan bahwa lahan gambut yang dikelola adalah aset untuk masa depan. Kepercayaan masyarakat terhadap nilai ataslahan gambut adalah komponen utama dalam partisipasi masyarakat danmenjadikan restorasi lahan gambut berpotensi untuk berkelanjutan. Model kualitatif yang dibuat menunjukkan bahwa interaksi langsung antara masyarakat dengan restorasi lahan gambut dimana partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor kunci dalam keberlanjutan restorasi lahan gambut.

---

ABSTRACTPeatland fires in 2015 damaged 2.6 million ha of Indonesia's peatlands, with the largest area of damaged peat in Kalimantan Tengah Province. The hydroulic infrastructure intervention requires support from community participation in order to reach the sustainability of peatland restoration. This study aims to create a qualitative model of community participation in peatland restoration using network analysis method. In this research, community participations are focused on the community understanding, the role and position of the community in rewettingintervention as part of the peat restoration program which is studied in 7 villages in Kabupaten Pulang Pisau. Community participation is achieving the highest level is found in villages that have a local believe of peatland as an asset for the future. Community faith in the value of land is the most important component in community participation and acquires land restoration is potentially sustainable. A qualitative model in this research depicts the direct interaction between communities and peat restoration where community participation is one of the key factors in the sustainability of peatland restoration."

"Luas daratan Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan permukaan bumi, akan tetapi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya sangat tinggi, meliputi 1I% spesies tumbuhan dunia, 10% spesies mamalia dan 16% spesies burung.Sekitar 17.000 pulau di Indonesia terbentang antara kawasan Indomalaya dan Australia. Kepulauan Indonesia memiliki tujuh kawasan biogeografi utama dengan tingginya tingkat keanekaragaman tipe-tipe habitat yang ada. Banyak pulau yang terisolasi selama ribuan tahun, sehingga memiliki tingkat endemik yang tinggi (FWI/GFW, 2001).Untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada, diperlukan upaya konservasi yang merupakan salah satu bagian penting pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati, dinyatakan bahwa pengelolaan kawasan konservasi dilaksanakan oleh Pemerintah. Pengelolaan kawasan konservasi ini dirasakan tidak efektif mengingat belum ada kawasan konservasi yang berhasil menggabungkan prinsip konservasi dan ekonomi yang bukan saja menjaga keanekaragaman hayati tapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan dan memberikan pemasukan bagi negara. Kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya SDM, minimnya dana dan teknologi.Pada tahun 1995, Pemerintah RI memberikan hak pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) kepada Yayasan Leuser Internasional (YLI) dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No.227/Kpts-II/1995. Pelimpahan pengelolaan meliputi kawasan seluas 1.790.000 hektar yang terdiri dari Taman Nasional Gunung Leuser (905.000 ha), Hutan Lindung (505.000 ha) dan Hutan Produksi (380.000 ha), yang keseluruhannya di DI. Aceh (80%), (sekarang Nanggroe Aceh Darusalam) dan 20% di Propinsi Sumatera Utara. Surat Keputusan ini kemudian dicabut dengan ditetapkannya Keppres No. 33 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Dalam pengelolaan KEL ini, pemerintah menjalin kerjasama pengelolaan dengan Yayasan Leuser Internasional (YLI) selama 30 tahun. Pemerintah juga bekerjasama dengan Uni Eropa dalam pendanaan dan pengelolaan dengan membentuk Unit Managemen Leuser (UML) sebagai lembaga operasional pengelolaan kawasan untuk mernpersiapkan saran dan prasarana menuju pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.Keberadaan UML sebagaimana diatur dalam financial Memorandum (FM) antara Indonesia dan Uni Eropa yaitu sebagai penerima mandat operasional pengelolaan KEL. Tim operasional pengelolaan tersebut terdiri dari ahli-ahli konservasi dan kehutanan Uni Eropa dan Indonesia yang mempunyai masa kerja selama tujuh tahun pada tahap I, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan serta menjalankan Program Pengelolaan Leuser (PPL) yang teiah ditetapkan oleh Leuser Steering Committe (LSC). Kerjasama ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan konservasi di wilayah ekosistem Leuser dan merupakan transfer ilmu dan teknologi bagi pengelola kawasan tersebut di masa yang akan datang.Penetapan KEL ini merupakan paradigma baru dalam pemberian ataupun menjalin kerjasama pengelolaan pada sebuah yayasan. Selama ini hak konsesi hanya diberikan berupa HPH yang mengekploitasi hasil hutan bukan untuk keperluan konservasi. Manajemen pengelolaan kawasan yang tercantum dalam FM antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa tersebut menggabungkan antara kepentingan konservasi sumberdaya alam hayati dengan peningkatan nilai ekonomi kawasan yang berpegang pada prinsip penyerapan aspirasi masyarakat (bottom up) (Masterplan, I995). Melalui prinsip pengelolaan dirnaksud diharapkan konservasi dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan pemerintah baik dari segi ekonomi maupun kelestarian kawasan.Kawasan ekosistem Leuser juga terdiri dari beberapa kawasan pelestarian alam yang ditetapkan sebelumnya seperti Taman Nasional Gunung Leaser (TNGL), Suaka Margasatwa, Cagar Alam dan Hutan Produksi dan sesuai dengan namanya, kawasan ini merupakan gabungan dari sistem alami satu sama lain yang merupakan keterkaitan erat yang membentuk bentang alam yang sangat luas serta sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kawasan ini mencakup berbagai tipe ekosistem, mulai dari ekosistem pantai, rawa, danau, dataran rendah dan dataran tinggi hingga pegunungan dengan ketinggian 3.500 m dari permukaan laut.Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat kebijakan dan peraturan pemerintah dalam pengelolaan dan bentuk kerjasama pengelolaan kawasan konservasi di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) serta pengaruh pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan KEL tersebut.Penelitian ini diharapkan akan sangat membantu dalam upaya pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di masa akan datang, khususnya dalam upaya pengelolaan kawasan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Di samping itu, melalui penelitian ini nantinya diharapkan menjadi masukan bagi pengelolaan kawasan konservasi lainnya sehingga dapat menjamin pelestarian sumberdaya alam yang ada dengan tanpa mengenyampingkan aspek pemanfaatan sumberdaya alam yang dengan sendirinya akan dapat memberdayakan masyarakat sekitar kawasan konservasi pada khususnya, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.Kebijakan dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan KEL masih belum mendukung ke arah pengelolaan kawasan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat sebab Keppres No. 33 Tahun 1998 tentang Kawasan Ekosistem Leuser belum mengakomodir kepentingan para pihak yang terkait dalam pengelolaan kawasan terutama hak-hak masyarakat adat dan lokal yang bergantung pada hutan dan peraturan ini masih bemuansa sentralistik dalam menetapkan kerja sama pengelolaan. Dengan menggunakan analisis SWOT untuk mengkaji fait-or-War internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja UML dalam menjaiankan PPL maka ditetapkan beberapa skala prioritas yaitu mengupayakan perbaikan sikap mental masyarakat yang tidak mendukung pengelolaan dan mewujudkan penegakan hukum yang tegas dan menjamin kepastian hukum serta mewujudkan struktur organisasi yang kuat dengan peningkatan kerja sama para pihak terkait dan meningkatkan kemampuan SDM untuk merebut pasar global di bidang ekowisata. Sehingga bentuk kerjasama pengelolaan kawasan konservasi di KEL yang mendukung ke arah tujuan peruntukan kawasan adalah Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat.Konsep pengelolaan ini menerapkan mekanisme yang transparansi, partispasi dan akuntabilitas publik sebagai langkah membangun "good governance" dan pelaksanan "rule of law", yang memperkuat dan mengakui hak kelola masyarakat adat, pendanaan jangka panjang, serta memperkuat desentralisasi fiskal daerah dalam pengelolaan Leuser. Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberikan peluang bagi penyerapan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di wilayahnya, sesuai dengan kebutuhannya dengan penetapan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Walaupun dalam UUPD ini pengelolaan kawasan konservasi masih berada di bawah pengelolaan Pemerintah Pusat, dalam haI ini Dirjen PHKA-Depatemen Kehutanan, tetapi diharapkan dengan manajemen pengelolaan bersama KEL ini kepentingan pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat maupun Daerah, serta pihak swasta, LSM dan masyarakat adat disekitar kawasan akan terwakili.Daftar Kepustakaan : 37 buku (tahun 1986-2001)

---

Indonesia's land surface is only 1.3% of the total earth's Land surface, but it has a vast diversity of nature. In this land surface alone, there are 11% of the world's total plants species, 10% of the total mammal's species and 16% of the total bird's species. There are around 17,000 islands in the Indonesian archipelago stretching from the Indomalayan to the Austrasia. The archipelago has seven main biogeography areas; with each one of them has a highly varied types of habitat. Many of these islands have been isolated for thousands of years; thus they have a high endemic level. Three main locations that have always been known to have a vast variety of species are the Papua, with its high level of species variety and they are highly endemic. There's also Kalimantan, which also has a high level of species variety but they are moderately endemic, and Sulawesi, that has moderate Ievel of species variety but highly endemic (FWI/GFW, 2001).

To sustain the variety of species, a conservation act has to be done. This act is also an important part of the sustainable development. According to the UU No.5, which is issued in the year 1990, about nature's conservation and diversity of nature, it is stated that the government should manage the conservation areas. So far, the management of these conservation areas is considered ineffective, considering that there's still no conservation area, which is successfully combined the principal of conservation and economics. The idea is not only keeping the species variety alive but also enhancing the welfare of the people that live in the surrounding area and also contributing to the country's income. This flaw is due to the lack of human resources, funding and technology.

In the year 1995, the Indonesian government gave the right to manage the Leuser Ecosystem Area (KEL) to The Leuser International Foundation (YLI) by issuing a mandatory letter by the minister of forestry, No.227/Kpts-II/1995. The right covering the area of 1,790,000 hectares, which consists of The Leuser National Park (905,000 hectares), conservatory forest (505,000 hectares) and productive forest (380,000 hectares). Most of the area, 80%, is located in The Province of Nangroe Aceh Darusalam and 20 % of it, is located in The Province of North Sumatra. This mandatory letter is then withdrawn and replaced by Keppres No.33 tahun 1999, about The Leuser Ecosystem Area (KEL) management. Through this management system the government is working together with The Leuser International Foundation in managing the area for 30 years. The government is also cooperating with The European Union in the matter of funding and forming The Leuser Management Unit (UML). This unit will act as the operating area manager and has to prepare all that is needed towards a sustainable and people-based management.

The unit as stated in The Financial Memorandum (FM) between Indonesia and The European Union, will receive the mandate to manage The KEL. This operational management team consists of experts in conservation and forestry from Indonesia and The European Union. They will have a seven-year working period for the first phase, and can be extended to cater to the need of keeping The Leuser Management Program running. This program is made by The Leuser Steering Committee (LSC). This cooperation is hoped to be able to solve problems found in conserving The Leuser ecosystem and also provides the transfer of knowledge and technology to the next management team.

The management of KEL is a new paradigm in giving the right or cooperating to manage a conservation area to/with a foundation. In the past, the concession right has always been given in the form of HPH, which in the end is only giving them the right to exploit and not conserving the forest. The area management as stated in The FM, which is mentioned earlier, is combining the need to conserve the natural resources with the need to raise the economic value of the area, which is based on the bottom up principal. This way of managing the area is expected to be useful to the people who live in the surrounding area and also the government in both the economic aspect as well as in the conservation aspects. The Leuser Ecosystem Area is consists of several natural reservation area that has already been setup. These areas are The Mountain Leuser National Park (TNGL), zoological reservation area, botanical reservation area and productive forest. The areas are naturally intertwined, where each component is closely connected to form a vast natural community, which is very important for the life of human beings and other living creatures. This area has various types of ecosystem, varying from shore, swamp, lake, lower plain, highland and also mountain that can reach up to 3,500 m from the sea surface.

This research is done to review decisions and Laws that the government has made in managing and cooperating in the act of conserving the KEL, also to see the impact in implementing the UU No.22 Tahun 1999, about the role of the Local government in managing the KEL. This research is expected to be helpful in the act of conserving the Leuser Ecosystem Area, especially in trying to implement a sustainable and people-based conservation. This research is also expected to be able to provide inputs for other conservation areas. In the end, the conservation of natural resources can be done without setting aside the usage of those natural resources that can be useful for the people that live in the surrounding area and the people of Indonesia as a whole.

Decisions and laws that have been made in managing KEL so far have not been supporting the sustainable and people-based conservation, which is the ultimate goal of the conservation act. This is due to the fact that Keppres No.33 Tahun 1998, about The Lauser Ecosystem Area, has not been able to accommodate the interest of related parties, especially the right of the local people, which are very dependent to the forest. The Laws is also very centralistic in making decisions in making the cooperation agreement. Using the SWOT analysis enable us to evaluate both internal and external factors that are affecting the work of UML in implementing the PPL. Priorities then can be set, first of all is to change the mental attitude that is shown by the people that is against the management of the reservation area. Next is to ensure the implementation of a stern law. Setting a strong organizational structure is also important; this can be done by making necessary cooperation with related parties, enhancing the quality of the human resources in order to dwell in the global market of Eco-tourism. Thus the kind of management cooperation necessary in order to reach that goal is through the sustainable and people-based Management of the Leuser Ecosystem Area.

This concept is using the mechanism that is transparent, involving the public to participate and to be accountable for the implementation of good governance. Implementing the rule of law is also needed to strengthen and to admit the right of the local people to participate in the managing activities, long-range funding and also empower the decentralization of the state fiscal in managing the Leuser. The UU No.22 Tahun 1999 about the local government has given the chance to absorb the people aspiration in the matter of managing their own environment in a way that suited their need best, by using the sustainable development. Although in this UUPD the management of the reservation area is still done by the central government, in this case by The Ditjend PHKA, Department of forestry, but through IKEL the interests of the central government, local government, private sector, NGOs and the local people can be catered.

References : 37 books (1986-2001)"

"Recognizing the importance of clean river water, the Indonesian government began to implement a national clean water program in 1989. It was commonly known as the Prokasih and concentrated on segments of rivers throughout Indonesia. Prokasih has been considered successful because the pollutant concentrations in these segments have decreased. This study examines the Prokasih from the perspective of ordinary people. The study evaluates their perception of the easily observable characteristics of specific segments of three rivers participating. Two important findings emerge from this study. First, people residing close to the three rivers believe that with regard to physical characteristics such as odor, color, mud, turbidity, suds, trash, and flow, the rivers’ condition have worsened even after the implementation of the program. Secondly, the majority of people familiar with Prokasih believe that the Prokasih has not played any positive role in preserving the rivers quality."

"Sungai beserta daerah aliran sungainya merupakan salah satu sumber daya air yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air demi melangsungkan hidup. Hal ini terlihat dalam kehidupan masyarakat Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor yang hingga saat ini masih memanfaatkan DAS Ciratim untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Dalam memanfaatkan DAS Ciratim masyarakat Desa Cipayung tetap berusaha menjaga keberlanjutan DAS Ciratim melalui upaya konservasi DAS Ciratim dengan mengandalkan modal sosial. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya konservasi DAS Ciratim dengan mengandalkan modal sosial masyarakat Desa Cipayung serta peran dari modal sosial tersebut dalam konservasi DAS Ciratim. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya upaya konservasi DAS Ciratim di Desa Cipayung dengan mengandalkan kepercayaan, norma dan jaringan sebagai modal sosial masyarakat Desa Cipayung. Keberadaan modal sosial tersebut telah beperan penting dalam mewujudkan tindakan kolektif masyarakat Desa Cipayung untuk melakukan upaya konservasi DAS Ciratim.

---

The rivers along with its watershed is one of the water resources utilized by the community to meet the needs of water for the sake of life. This can be seen in the life of society in Cipayung Village, Megamendung District, Bogor Regency which is still uses Ciratim river basin to fulfill daily water needs. In utilizing the Ciratim watershed, Cipayung Village community keep trying to maintain the sustainability of Ciratim watershed through the conservation of the Ciratim watershed by relying on social capital. This thesis aims to describe the efforts of Ciratim watershed conservation by relying on the social capital and the role of social capital for Cipayung Village community. This research uses qualitative descriptive technique with data collection techniques such as indepth interview, and literature study. The result of the research indicate the existence of conservation effort of Ciratim watershed in Cipayung Village by relying on trust, norms and networks as the capital of Cipayung Village community. The existence of social capital has become very important in realization the Cipayung Village community to make efforts to conserve the Ciratim watershed."

"Besarnya erosi yang terjadi pada daerah aliran sungai bagian hulu akan menyebabkan infiltrasi terbatas, terjadi degradasi lahan serta pendangkalan sungai pada badan dan muara sungai. Salah satu DAS yang telah mengalami degradasi akibat perubahan penggunaan lahan adalah DA Ci Liwung Hulu. Tingginya degradasi yang terjadi di DA Ci Liwung Hulu diindikasikan oleh semakin tingginya tingkat erosi pada wilayah tersebut terutama pada wilayah budidaya pertanian. Dalam hal ini budidaya pertanian yang dimaksud adalah lahan pertanian yang sudah diterapkan teknik konservasi. Penelitian ini dilakukakn untuk mengetahui besaran laju erosi dengan mengkaji Hidrologic Response Unit (HRU) pada lahan budidaya pertanian yang terdapat di DA Ci Liwung Hulu dengan menggunakan Soil and Water Assessment Tool (SWAT). Teknik konservasi yang diterapkan di DA Ci Liwung Hulu antara lain terassering, agroforestry dan teras gulud. Didapatkan kesimpulan bahwa teknik konservasi agroforestry menunjukkan nilai erosi paling baik (paling rendah) dibandingkan teknik konservasi lainnya dengan kontribusi erosi sebesar 25,22 ton/ha/tahun. Hasil kalibrasi antara debit model dengan debit observasi yaitu R² = 0,9014 dan NS = 0,79 menunjukan bahwa model ini dapat diterima dan layak diaplikasikan pada DA Ci Liwung Hulu.

---

The level of erosion that occurs in the upsteam watersheed will lead to limited infiltrattion, land degradation and river trivialisation and estuaries in the body. One of the watesheed that has been degraded caused by using land is the DA Ci Liwung Upstream. The high degradation that occurs in the DA Ci Liwung upstream is indicated by the hugher rate of erosion on the region, especially in the area of agriculture. In this case, agriculture cultivation intent to the agricultural land that has been applied conservation techniques. This study is applied to determine the quantity of erosion by reviewing Hidrologic Response Unit (HRU) in agricuktural cultivation land which is contained in DA Ci Liwung upstream by using the Soil and Water Assessmen Tool (SWAT). Conservation techniques applied are terracing, agroforestry and gulud terrace. It was concluded that agroforestry conservation techniques show the best value of erosion (lowest) compared with other conservation techniques with the contribution of erosion of 25.22 tonnes / ha / year. The results of the calibration between the discharge flow models with the observation that R² = 0.9014 and NS = 0.79 indicates that this model is acceptable and feasible applied to the Ci Liwung Hulu watershed."

"Skripsi ini membahas upaya PKBM Kampung Cerdas Indonesia selaku pelaku perubahan meningkatkan partisipasi dalam program pengembangan masyarakat Kelurahan Curug, Cimanggis, Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. PKBM Kampung Cerdas Indonesia merupakan sebuah komunitas sosial yang bergerak di bidang pendampingan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan akses kepada anak-anak di kampung terhadap fasilitas pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk memunculkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya-upaya terencanadan sistematis.

---

The focus of this study is the effort of PKBM Kampung Cerdas Indonesia in order to increasing participation of Kelurahan Curug rsquo s community within community development program. This research is qualitative descriptive interpretive and the data were collected by means of depth interview. PKBM Kampung Cerdas Indonesia is a social community which concern in children education. The purpose of this community is to give accesses to the children in the village toward education facilities. The result of this research shows that systematic and planned efforts are needed to bring up community participation."

"Peraturan Perundang-undangan adalah dasar hukum tertulis, landasan hukum atau dasar hukum adalah landasan hukum atau legal basis. Indonesia sebagai Negara hukum tentu memiliki norma yang mengatur terkait dengan Proses pembentukannya dari tingkat pusat sampai daerah. Kemudian salah satu proses formil pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu adanya Partisipasi Masyarakat. Partisipasi Masyarakat didalam Proses Pembentukan peraturan daerah adalah salah satunya syarat terwujudnya peraturan daerah yang ideal. Partisipasi Masyarakat didalam Pembentukan peraturan daerah berkaitan dengan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan sampai saat pada disahkannya menjadi sebuah Peraturan Daerah, serta disebarluaskannya peraturan daerah tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, seperti Peraturan Perundang- undangan, Buku, jurnal, majalah ilmiah, kamus, dan surat kabar. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat di provinsi Banten dalam proses pembentukan Perda, belum maksimal terlaksana, selain terkendala didalam hal sosialisasi terkait dengan pembentukan perda, lembaga pembentuk dalam hal ini DPRD bersama Gubernur, terlihat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, karena masyarakat yang dilibatkan, bukan masyarakt atau kelompok yang terdampak dan terkait dengan perda yang akan dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda di Provinsi Banten, hal ini dapat dilihat dari dokumen risalah siding paripurna, dimana didalam risalah tersebut absensi dari mastyarakat yang hadir cenderung bukan merupakan masyarakat yang terdapak langsung dari subtansi perda yang akan dibuat. Konsep ideal dalam hal ini seharusnya pemerintah dan DPRD menyerap aspirasi tersebut melalui Musrenbang, dengan demikian aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan perda dapat di inventarisir permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

---

Legislation is the written legal basis, the legal basis or legal basis is the legal basis or legal basis. Indonesia as a rule of law country certainly has norms that regulate the process of its formation from the central to the regional level. Then one of the formal processes of forming laws and regulations is Community Participation. Community Participation in the Formation Process of regional regulations is one of the requirements for the realization of ideal regional regulations. Community Participation in the Formation of regional regulations is related to the procedures regulated by the Law and its implementing regulations. Starting from planning, drafting, discussing until the moment when it becomes a regional regulation, as well as the dissemination of the regional regulation. By using the normative juridical research method, the normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials, such as laws and regulations, books, journals, scientific magazines, dictionaries, and newspapers. The results of the study show that community participation in the province of Banten in the process of forming regional regulations has not been maximally implemented, apart from being constrained in terms of socialization related to the formation of regional regulations, the forming institutions in this case the DPRD and the Governor, are seen as merely aborting obligations, because the community is involved, not the community. or groups that are affected and related to regional regulations that will be formed by the DPRD together with the Governor. The results of the study show that there is still a lack of community participation in the process of forming regional regulations in Banten Province, this can be seen from the minutes of the plenary session, where in the minutes the absences of the people present tend not to be people who are directly affected by the substance of the regional regulations that will be made. The ideal concept in this case should be that the government and DPRD absorb these aspirations through the Musrenbang, so that people's aspirations in the process of forming local regulations can take an inventory of people's problems and needs."