Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia kembali menempati posisi tiga teratas dalam daftar negara yang rentan terhadap dampak climate shocks. Intensitas resiko atas fenomena ini diperkirakan akan terus meningkat jika tidak diikuti dengan perubahan perilaku dari masyarakat. Merujuk pada Undang-Undang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup, salah satu langkah yang dapat diambil untuk mengatur perilaku tersebut ialah dengan instrumen ekonomi, seperti green tax. Namun, efektivitas green tax akan menjadi sulit dicapai ketika hal ini tidak didukung oleh kerangka pengaturan yang selaras dan kemauan politik dari para stakeholders. Penelitian ini mencoba untuk mengungkap indikasi ketidakselarasan pengaturan green tax di tingkat daerah serta kesenjangan dalam praktiknya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan berupa wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan green tax pada Pajak Kendaraan Bermotor maupun Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara garis besar sudah selaras. Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa perolehan dasar pengenaan atas kedua pajak tersebut belum mencerminkan keseluruhan eksternalitas negatif. Temuan lain dari penelitian ini juga memperlihatkan terdapat gap pada penerapan PKB dan PBBKB dengan konsep green tax, diantaranya yaitu pengenaan tarif yang belum optimal, praktik earmarking yang kurang jelas, serta minimnya kesadaran pemerintah daerah dalam memanfaatkan green tax ini. Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa pemerintah perlu segera mengoptimalkan penggunaan jenis pajak daerah dengan esensi green tax yang sudah ada, merestrukturisasi jenis green tax yang belum memasukan biaya lingkungan, serta memastikan belanja daerah yang berasal dari green tax telah dialokasikan untuk perbaikan lingkungan.

---

Indonesia once again ranks among the top three countries most vulnerable to the impacts of climate shocks. The intensity of these risks is expected to escalate unless accompanied by behavioral changes from the society. According to the Environmental Protection and Management Law, one of the measures that can be taken to regulate such behavior is through economic instruments, such as green tax.. However, the effectiveness of green taxes can be challenging to achieve without the support of a coherent regulatory framework and the political will from stakeholders. This study aims to reveal indications of regulatory misalignment of green tax at the local government level and the gaps in its practices in Indonesia. The study employs a qualitative approach with data collection techniques including field studies through in-depth interviews. The findings indicate that the regulation of green tax on Vehicle Tax and Fuel Tax is broadly aligned. However, it should be emphasized that the basis for determining these two taxes does not fully reflect the overall negative externalities. Furthermore, the research identifies gaps in the implementation of vehicle tax and fuel tax with the green tax concept, such as suboptimal tariff imposition, unclear earmarking practices, and a lack of awareness among local governments in utilizing green taxes effectively. This research recommends that the government optimize the use of existing local taxes with green tax essence, restructure types of green tax that have not yet incorporated environmental costs, and ensure that regional expenditures derived from green taxes are earmarked for environmental improvement."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang analiasa terhadap proses penetapan pajak lingkungan dalam Undang ndash; Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mendeskripsikan proses perumusan dan penetapan pajak lingkungan dalam undang ndash; undang nomor 32 tahun 2009, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan serta pandangan pemangku kepentingan terhadap isu pajak lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Analysis. Data didapatkan melalui wawancara mendalam terhadap pembuat kebijakan Pemerintah dan DPR serta stake holder KADIN dan KEHATI serta dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan proses pembuatan Undang ndash; Undang nomor 32 tahun 2009. Dengan metode ini diharapkan informasi yang didapatkan untuk menggambarkan bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses perumusan pajak lingkungan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa proses pembentukan UU nomor 32/2007 yang mengacu kepada UU nomor 10 tahun 2004 dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga tidak melibatkan stakeholder dalam setiap tahapan proses pembentukan undang ndash; undang yang pada akhirnya ditemukan ketidakserasian pandangan pemerintah dengan pemangku kepentingan terhadap pajak lingkungan sebagaimana yang dimuat dalam UU 32/2009. Disamping itu tidak analisa manfaat dan biaya yang dilakukan dalam proses perumusan undang - undang tersebut. Tesis ini membahas tentang analiasa terhadap proses penetapan pajak lingkungan dalam Undang ndash; Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mendeskripsikan proses perumusan dan penetapan pajak lingkungan dalam undang ndash; undang nomor 32 tahun 2009, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan serta pandangan pemangku kepentingan terhadap isu pajak lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Analysis. Data didapatkan melalui wawancara mendalam terhadap pembuat kebijakan Pemerintah dan DPR serta stake holder KADIN dan KEHATI serta dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan proses pembuatan Undang ndash; Undang nomor 32 tahun 2009. Dengan metode ini diharapkan informasi yang didapatkan untuk menggambarkan bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses perumusan pajak lingkungan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa proses pembentukan UU nomor 32/2007 yang mengacu kepada UU nomor 10 tahun 2004 dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga tidak melibatkan stakeholder dalam setiap tahapan proses pembentukan undang ndash; undang yang pada akhirnya ditemukan ketidakserasian pandangan pemerintah dengan pemangku kepentingan terhadap pajak lingkungan sebagaimana yang dimuat dalam UU 32/2009. Disamping itu tidak analisa manfaat dan biaya yang dilakukan dalam proses perumusan undang - undang tersebut.

---

ABSTRACTThis study focused on analyzing the process of assessment process of environmental tax in the Act of number 32 of 2009 on Protection and Environmental Management. The purpose of this research is to describe the process of formulation and assessment process of environmental tax in the Act of number 32 of 2009, and the stakeholders rsquo involvement in the formulation process also their point of view about environmental tax issue. The methodology used Regulatory Impact Analysis. Data were obtained through in depth interviews with Policy Maker Government and DPR and Stakeholders KADIN and KEHATI and data also equipped with documents which are related to the process of making Act number 32 of 2009. Through this methodology, the writer expected any information gained were able to describe how far the Stakeholders rsquo involvement in every stages of formulation environmental tax process. Based on the result of this research I conclude that the process of Law ndash Making number 32 2007 which refer to Act number 10 in 2004 had been done in very short time so that there were no Stakeholders were involved in its process. Finally, in this research found discrepancies point of view between government and environmental tax rsquo s Stakeholder as contained in constitution number 32 2009. In addition to, there were no cost and benefit analysis in that process. "

"Keandalan dan efisiensi adalah komitmen pembangkit listrik kepada pemerintah untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman krisis energi dan dampak lingkungan akibat konsumsi energi. Tuntutan pembangkit listrik untuk beroperasi secara efisien memicu persaingan diantara industri pembangkit listrik. Sistem Manajemen Energi merupakan salah satu scenario untuk mengevaluasi konsumsi energi baik primer maupun sekunder dalam operasi pembangkit listrik. Tesis ini akan memaparkan mekanisme pengujian sistem manajemen energi primer dan sekunder pada sistem pembangkit listrik tenaga gas uap. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa sistem manajemen energi primer mampu menghemat konsumsi bahan bakar HSD sebanyak 3,795 KL untuk setiap proses turbin uap dan penghematan energi sekunder sebesar 932,4 kWh. Sistem manajemen energi juga mampu menurunkan heat rate rata-rata sebesar 0,22 kcal/kWh dalam satu tahun pembangkit beroperasi. Selain itu, sistem manajemen energi juga memberikan keuntungan secara ekonomis dan menurunkan aspek risiko kerugian finansial pembangkit.

---

Reliability and efficiency are the power plant’s commitment to the government to anticipate and overcome the threat of the energy crisis and environmental impact of energy consumption. The demand for a highly-efficient operation has sparked competition among power generation industries. The Energy Management System was adopted to evaluate energy consumption, both primary and secondary, in power plant operations. This thesis will describe the mechanism for primary and secondary energy management systems in the combined cycle power plant. This study proposed a mathematical opportunity of saving 3,795 KL of diesel fuel consumption and 932,4 kWh of in-house usage. The energy management system is also lowering the average heat rate by 0.22 kcal / kWh in one year. The energy management system also provides economic benefits and reduces the financial loss risk for power plants."

"Konsep Nearly Zero Energy Building merupakan salah satu aspek kunci dalam menghadapi tantangan lingkungan global saat ini. Gedung X yang berlokasi di Jakarta Selatan selama tahun 2022 konsumsi energinya termasuk dalam kategori agak boros sehingga masih perlu dilakukan implementasi Nearly Zero Energy Building. Pengambilan data dilakukan dengan pengukuran langsung konsumsi energi untuk tiap klasifikasi peralatan listrik, kemudian dipilih alteranif investasi untuk pengemahatan konsumsi energinya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh potensi penghematan dan produksi energi pada Gedung X yang dapat diterapkan. Terdapat empat alternatif strategi yaitu Penggantian Cooling Tower dan Pompa CWP, instalasi BAS, Penggantian LED Dim Light, Instalasi Panel Surya, semuanya mengahasilkan NPV yang positif kecuali Instalasi Panel Surya. Alternatif instalasi panel surya memakan biaya investasi yang paling mahal dan menghasilkan NPV yang negatif, seluruh kombinasi investasi yang melibatkan instalasi panel surya akan menghasilkan NPV yang negatif, sehinga penerapan NZEB dengan investasi panel surya disimpulkan tidak layak di Gedung X. Selanjutnya Kombinasi penggantian cooling tower & pompa CWP, Instlasi BAS, dan Penggantian LED Dim Light menghasilkan nilai paling baguns dibanding skenario lain yaitu pengembalian NPV Rp 437,853,822, penurunan IKE sebesar 11.76 menjadi “efisien’ dan penurunan emisi karbon sebesar 1,172,648 (kg CO2/kWh).

---

The Nearly Zero Energy Building concept is one of the key aspects in facing current global environmental challenges. Building Data collection is carried out by directly measuring energy consumption for each classification of electrical equipment, then investment alternatives are selected to reduce energy consumption. This research aims to obtain the potential for energy savings and production in Building X that can be implemented. There are four alternative strategies, namely Cooling Tower and CWP Pump Replacement, BAS installation, LED Dim Light Replacement, Solar Panel Installation, all of which produce a positive NPV except Solar Panel Installation. The alternative of installing solar panels requires the most expensive investment costs and produces a negative NPV, all investment combinations involving solar panel installation will produce a negative NPV, so that the implementation of NZEB with solar panel investment is concluded to be unfeasible in Building X. Furthermore, the combination of replacing the cooling tower & CWP pump, BAS installation, and LED dim light replacement produced the best value compared to other scenarios, namely NPV return of IDR 437,853,822, IKE reduction of 11.76 to "efficient" and reduction of carbon emissions of 1,172,648 (kg CO2/kWh)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah efisiensi energi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Isu energi sangat penting karena hubungannya dengan aktivitas manusia dan merupakan cara untuk mewujudkan SDG yang ketujuh. Naiknya harga energi dan semakin menurunnya cadangan energi tidak terbarukan telah mendorong perusahaan untuk mengadopsi strategi ini. Di sisi lain, penelitian ini juga menguji pengaruh moderasi dari modal intelektual terhadap hubungan antara efisiensi energi dengan nilai perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina dengan periode 2018-2020. Diperoleh sampel akhir sebanyak 618 perusahaan dan akan diuji dengan regresi data panel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa efisiensi energi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dapat diartikan bahwa efisiensi energi telah menjadi bagian penting bagi investor dalam keputusan investasinya. Selanjutnya, modal intelektual selaku sumber daya yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif, membuat implementasi efisiensi energi menjadi berbeda sehingga mampu memperkuat pengaruh positif efisiensi energi terhadap nilai perusahaan. Apabila dilihat dari perspektif pasar, mengintegrasikan aspek keberlanjutan seperti kebijakan energi dapat menciptakan nilai tambah di dalam penilaian investor. Kebijakan fisiensi energi juga dapat meningkatkan produktivitas industri dan akan mengarah pada penciptaan keunggulan kompetitif. Sehingga, temuan ini diharapkan dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengevaluasi kembali strategi keberlanjutan mereka yang berfokus pada energi untuk meningkatkan daya saing mereka.

---

This study aims to examine whether energy efficiency has an impact on firm value. The issue of energy is very important because of its relationship with human activities and is a way to realize the seventh SDG. Rising energy prices and decreasing non-renewable energy reserves have prompted companies to adopt this strategy. On the other hand, this study also examines the moderating effect of intellectual capital on the relationship between energy efficiency and firm value. The samples used in this study were all companies listed on the Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, and Philippines Stock Exchanges for the 2018-2020 period. The final samples were obtained with the amount of 618 companies and will be tested with panel data regression.The test results show that energy efficiency has a positive effect on firm value. It can be interpreted that energy efficiency has become an important part for investors in their investment decisions. Furthermore, intellectual capital as a resource capable of creating competitive advantage creates the implementation of energy efficiency varied so as to strengthen the positive influence of energy efficiency on company value. When viewed from a market perspective, integrating sustainability aspects such as energy policy can create added value in investor assessments. Energy efficiency policies can also increase industrial productivity and will lead to the creation of competitive advantages. Thus, this finding is expected to provide incentives for companies to re-evaluate their energy-focused sustainability strategies to increase their competitiveness.

 

"

"Penelitian ini menguji hubungan antara emisi karbon dioksida dari penggunaan energi (CO2), efisiensi energi, dan konsumsi energi terbarukan di ASEAN periode 2000-2011. Dengan menggunakan model STIRPAT dan estimasi data panel random-effects, efisiensi energi dan konsumsi energi terbarukan berhubungan negatif dan signifikan dengan emisi CO2. Peningkatan efisiensi energi sebesar 1% akan menurunkan emisi karbon dioksida sebesar 0,59% secara signifikan, sedangkan peningkatan 1 percentage point proporsi konsumsi energi terbarukan akan menurunkan emisi CO2 sebesar 1,46% secara signifikan, ceteris paribus. Energi terbarukan memberikan efek lebih besar kepada penurunan emisi CO2, sehingga pemerintah dapat lebih fokus kepada pengembangan konsumsi energi terbarukan.

---

This study examines the relationship between energy-related carbon (CO2) emission, energy efficiency, and renewable-energy consumption in ASEAN during 2000-2011. By using STIRPAT model and panel data estimation random-effects, energy efficiency and renewable-energy consumption have negative impact to CO2 emission significantly. The increase of 1% energy efficiency will reduce CO2 emission by 0,59%, whereas the increase of 1 percentage point of proportion of renewable-energy consumption will reduce CO2 emission by 1,46%. Therefore, government should focus on renewable-energy, since it has greater impact to CO2 emission."

"Emisi karbon dioksida merupakan permasalahan pemanasan global saat ini, peningkatan emisi karbon dioksida (CO2) pada negara berkembang setiap tahunnya harus menjadi perhatian yang serius. Disatu sisi negara di benua Eropa telah berhasil dalam menurunkan emisi CO2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi baik peningkatan maupun penurunan emisi CO2. Studi ini menganalisis pengaruh efisiensi energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan terhadap emisi CO2 negara G20. Metode estimasi yang digunakan untuk analisis adalah Least Square dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Tipe data panel periode 2000-2013 dan unit cross section negara G20. Pengujian model dan metode menggunakan uji-uji statistik yang relevan dengan bantuan tools Eviews 8. Hasil studi menunjukkan efisiensi energi dan energi baru terbarukan berpengaruh negatif terhadap emisi CO2. Jumlah populasi penduduk dan PDB per kapita berpengaruh positif terhadap emisi CO2. Efisiensi energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan secara umum berpengaruh dalam mengurangi emisi CO2.

---

Carbon dioxide emissions is the problem of global warming, an increase in emissions of carbon dioxide (CO2) in developing countries every year should be a serious concern. On one side of the country in the continent of Europe has succeeded in reducing CO2 emissions. There are several factors that affect both the increase and decrease in CO2 emissions.

This study analyzes the effects of energy efficiency and use of renewable energy to CO2 emissions of the G20 countries. The estimation method used for the analysis is the Least Square to approach Fixed Effect Model (FEM). 2000-2013 period panel data type and unit cross section of the G20 countries. Testing models and methods of using tests relevant statistics with the help of tools Eviews 8.

The study shows the energy efficiency and renewable energy negative effect on CO2 emissions. Total population and GDP per capita positive effect on CO2 emissions. Energy efficiency and utilization of renewable energy generally, effect in reducing CO2 emissions."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk menganalisis perkembangan konsumsi energi terbarukan (RE) di Asia Pasifik sesuai dengan komitmen program Lingkungan PBB, yaitu ketahanan energi dan perannya sebagai pengganti energi fosil dalam 20 tahun ke depan. Data tahunan dari RE, GDP, konsumsi listrik berbasis fosil (FBEC), government index(GI), kepadatan penduduk (PD), pangsa industri (IVA), pendidikan tersier (TE) dan tingkat energy depletion(ED) pada 17 negara dari tahun 1990-2014 digunakan sebagai data penelitian ini. Analisis pertama dilakukan dengan kausalitas granger, di mana digunakan untuk mengamati hubungan kausalitas antara RE dan PDB. Selanjutnya, analisis data panel terhadap tiga model persamaan dihitung dan dimodifikasi untuk menentukan model terbaik. Secara statistik, hubungan kausal terdeteksi pada RE dan GDP. Hubungan kausal dua arah ditemukan pada Australia, Bangladesh, Cina, Indonesia, Kazakhstan, Selandia Baru dan Uzbekistan. Sementara hubungan satu arah GDP-RE ditemukan pada Filipina dan Thailand, sementara RE-GDP hanya ditemukan pada India. Analisis lebih lanjut, enam variabel kontrol dilibatkan untuk menganalisis pengaruh perkembangan RE. Sebagai hasilnya, di mana sejalan dengan konsep transisi RE, yaitu perlambatan GDP, pengurangan FBEC, perbaikan GI, PD yang sporadis, peningkatan IVA, peningkatan quantitas dan qualitas TE dan penipisan tingkat ED akan memacu peningkatan RE.

---

ABSTRACTThis research objective is to analyze the development of renewable energy consumption (RE) in Asia Pacific in accordance with a commitment of UN Environment's program i.e. energy security and the role of fossil energy will be supplanted by RE in the next 20 years. Using annual data from RE, GDP, fossil-based electricity consumption (FBEC), government index (GI), population density (PD), Industry Share (IVA), Tertiary Education (TE) and Level of Energy Depletion (ED) for 17 countries from 1990 to 2014. In the beginning, granger causality was used to observe the causality between RE and GDP. Furthermore, analysis panel data on three equation models has been calculated and modified to determine the best model. Statistically, causal granger indicated the relationship between RE to GDP. Two-way relationship was found in Australia, Bangladesh, China, Indonesia, Kazakhstan, New Zealand and Uzbekistan. While one-way relations of GDP-RE was found in the Philippines and Thailand, whilst RE-GDP was found only in India. Further analysis, six control variables are stated to predispose the growth of RE. As result, it is in line with the concept of RE transition, where sluggish GDP, decrementing FBEC, improvement of GI, discourage PD, board up IVA, improving TE and increased of DE will encourage the escalation of RE."