Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJaring insang (gill net) dengan 3 ukuran mata jaring merupakan alat tangkap utama untuk menangkap ikan bawal hitam (Parastromateus niger) di Perairan Sambas, Kalimantan Barat. Sampai saat ini belum diketahui ukuran mata jaring mana yang paling ramah lingkungan untuk memanfaatkan sumberdaya ikan demersal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis komposisi jenis, aspek biologi, ikan dominan dan ukuran mata jaring insang yang ramah lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan komposisi jenis hasil tangkapan jaring insang terdiri dari 35 jenis dimana yang mendominasi adalah ikan bawal hitam (24,57 %). Kondisi biodiversitas berada dalam kategori sedang dan komunitas berada dalam keseimbangan. Pertumbuhan ikan bawal hitam bersifat allometrik dengan kebiasaan makan bersifat herbivore yang cenderung omnivore. Ukuran ikan bawal hitam yang tertangkap dipengaruhi oleh ukuran mata jaring, semakin besar ukuran mata jaring maka semakin besar ikan yang tertangkap. Ukuran mata jaring insang yang paling ramah lingkungan adalah ukuran 8 inchi karena hasil tangkapannya lebih besar dan bermutu lebih baik. Untuk mendukung perikanan jaring insang yang melestarikan sumberdaya bawal hitam sebaiknya digunakan satu ukuran mata jaring saja yaitu jaring insang yang berukuran mata jaring 8 inchi.

---

ABSTRACTGill nets with 3 mesh size is the main fishing gear to catch black pomfret (Parastromateus niger) in the waters of Sambas, West Kalimantan. Until now unknown mesh sizes which are the most environmentally friendly to use resources demersal fish. The purpose of this study was to determine and analyze the composition of types, biological aspects, the dominant fish gill and mesh sizes that are environmentally friendly. The results showed the species composition of the catch gill net consists of 35 species which is dominated by black pomfret fish (24.57%). Conditions of biodiversity are in the medium category and communities are in balance. Black pomfret fish growth is allometric with eating habits that tend to be herbivore omnivore. Size black pomfret fish caught influenced by mesh size, the larger the mesh size, the greater the fish are caught. Mesh size gill most environmentally friendly is a size 8 inches because catch bigger and better quality. To support the gill net fishery that conserve resources should be used black pomfret the mesh size, ie gill net mesh size 8 inches."

"Penelitian ini bertujuan memformulasikan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan perikanan di Kota Pekalongan dengan mennentukan hasil tangkapan dan upaya pada tingkat tangkapan maksimum lestari MSY , Maximum Economic Yield MEY dan Open Access Equilibrium OAE dari ikan demersal yang didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan TPI Pekalongan. Alat analisis yang digunakan adalah model bioekonomi Gordon-Schaefer.Analisis menunjukkan perikanan Pekalongan sudah terjadi overfishing sejak tahun 2006 dengan tingkat pemanfaatan sebesar 125. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil tangkapan dan upaya pada tingkat Maximum Sustainable Yield MSY sebesar 225.713 kg/tahun dan 108 trip/tahun. Sementara estimasi nilai Maximum Economic Yield MEY dan Open Access Equilibrium OAE pada tingkat 220.232 kg/tahun dan 91 trip/tahun dan 118.768 kg/tahun pada 182 trip/tahun.Sejumlah opsi pengelolaan perikanan yang diajukan dalam penelitian ini di antaranya adalah: pembatasan kuota penangkapan ikan pada tingkat MSY sebesar 108 Kg/Trip dan MEY 91 Kg/Trip, kebijakan pengaturan lebar mata jaring, kontrol terhadap ukuran mesin kapal, pembatasan penerbitan izin penangkapan bagi kapal baru dan upaya konservasi dan budidaya terhadap ikan demersal ekonomi penting.

---

This study aims to formulate appropriate policies for fisheries management in Pekalongan through estimating catches and efforts on Maximum Sustainable Yields MSY , Maximum Economic Yield MEY and Open Access Equilibrium OAE of demersal fish landed in Pekalongan Fish Market. The analysis tool that used in this research is Gordon Schaefer Bioeconomic Model.Analysis shows that Pekalongan fisheries is in overfishing 2006 with utilization rate 125.

The result shows that catches and efforts at Maximum Sustainable Yield MSY is 225.713 kg year on 108 trips year meanwhile estimation of Maximum Economic Yield MEY and Open Access OA is 220.232 kg year on 91 trips year and 118.768 kg year on 182 trips year.

Some options of proposed fisheries management are fishing restrictions, revising policy exists of mesh size, tight control over ship engine size, restrictions on issuance of fishing vessel license, and demersal fish conservation and cultivation."

"Ikan kuro (Eleutheronema tetradactylum) merupakan ikan target tangkapan jaring insang milenium. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi deskriptif jaring insang milenium, komposisi hasil tangkapan, aspek biologi ikan kuro, dan faktor lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil tangkapan jaring insang milenium berdasarkan bobot didapat 78,53 % sebagai Hasil Tangkapan Utama (HTU) dan sisanya 21,47 % sebagai Hasil Tangkapan Sampingan (HTS). Sedangkan berdasarkan individu 63,33 % sebagai HTU dan sisanya 36,67 % sebagai HTS. Dari hasil pengukuran ikan kuro sebanyak 31 ekor didapat ukuran panjang total berkisar antara 26,5 - 68,0 cm dengan berat berkisar antara 0,230 - 2,742 kg dan diduga ikan ini berumur lebih dari 8 tahun dengan pertumbuhan bersifat isometrik, serta nilai Lc (Length at first capture) 49,2 cm. Jumlah telur ikan kuro berkisar antara 511.835 - 2.341.660 butir dan makanannya terdiri dari udang, kepiting, ikan teri dan ikan sebelah. Musim pemijahan ikan kuro diduga pada bulan Juni. Fitoplankton teridentifikasi terdiri Diatomae sebayak 16 jenis, Dinoflagellata sebanyak 7 jenis, dan zooplankton sebanyak 24 jenis dengan kepadatan cukup tinggi sebagai makanan ikan. Kondisi kualitas air (suhu, pH, salinitas, dan oksigen terlarut) sesuai untuk kehidupan biota air. Sedimen dasar perairan didominasi oleh lumpur berkisar antara 95,06 % - 96,30 %.

---

Giant threadfin (Eleutheronema tetradactylum) is a target fish of gill net millennium catches. The objective of this study is to obtain a descriptive information of gill net millennium, the composition of the catch, biological aspects of giant threadfin, and environmental factors. This thesis use an observation and an interview as the research methods. The result of catches of gill net millenium based on weight is 78,53 % of target species and the rest is 21,47 % by-catch, while based on the individual is 63.33 % of target species and the remaining 36.67 % is by-catch. The measurement results of 31 giant threadfin obtained a total length ranged from 26.5 to 68.0 cm with a weight range between 0.230 to 2.742 kg of suspected fish older than 8 years with the growth is isometric. Lc (Length at first capture) of the size at the first captured length is 49.2 cm. The number of giant threadfin eggs ranged 511835 - 2341660 grain and food consists of shrimps, crabs, fishes and crustaceas. Giant threadfin suspected spawning season in June. Phytoplankton consists Diatomae identified 16 species, as many as 7 types are dinoflagellates and zooplankton as many as 24 species with sufficiently high density of fish as food. The condition of water qualities (temperature, pH, salinity and dissolved oxygen) are suitable for the life of water biotas. Where the bottom sediments are dominated by mud ranged with between 95.06 % - 96.30 %."

"ABSTRAKMetode kontrasepsi jangka panjang diharapkan dapat menurunkan fertilitas diIndonesia serta menurunkan angka kematian ibu yang masih cukup tinggi. Oleh karenaitu, pemerintah membuat Renstra 2015-2019 dan menargetkan capaian persentasepeserta KB aktif MKJP tahun 2017 menurut yaitu 21,7%. (BKKBN,2015). Pemakaiankontrasepsi di Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Kalimantan Barat tahun 2017masih didominasi oleh pengguna non MKJP yaitu sebesar 94,46 sementara penggunaMKJP hanya 5,44%. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis hambatan keikutsertaanMetode Kontrasepsi Jangka Panjang di Kecamatan Semparuk Kabupaten SambasKalimantan Barat Tahun 2019. Penelitian kuantitatif dengan desain potong lintangmerupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menerangkanumur dan dukungan suami tidak ada hubungan dengan keikutsertaaan menggunakanMetode kontrasepsi jangka panjang sedangkan pendidikan (p-value=0,039, POR=6,234,CI=1,279-30,396), pengetahuan (p-value=0,002, POR=6,682, CI=2,186-20,426),jumlah anak (p-value=0,024, POR=0,270, CI=0,092-0,792), keterpaparan informasi (pvalue=0,028, POR=3,593, CI=1,226-10,533, dan ketersediaan alat kontrasepsi (pvalue=0,049, POR=3,916, CI=1,090-14,067 mempengaruhi keikutsertaan menggunakanMKJP. Saran penelitian yaitu untuk BKKBN dapat melakukan pengadaan PLKB yangsebagai perpanjangan tangan dari BKKBN untuk menyampaikan informasi tentangkontrasepsi dimasyarakat. Untuk PLKB memberikan informasi kepada pasangan usiasubur tentang efek samping alat kontrasepsi, cara mengatasi efek samping, waktu danjadwal KB, dan Cara menggunakan/pemasangan alat/cara KB. Untuk PenelitianSelanjutnya melakukan penelitian secara kualitatif tentang keikutsertaan MKJP agarbisa mengetahui lebih mendalam tentang alasan ketidakikutsertaan MKJP. Variabelnyadapat ditambah dengan efek samping kontrasepsi yang digunakan, jumlah anak yangdiinginkan, kompetensi bidan dalam pemasangan MKJP dan lain sebagainya.

---

ABSTRACTLong-acting reversible contraceptive methods are expected to reduce fertility inIndonesia and reduce maternal mortality rates which are still quite high. Therefore, thegovernment made the 2015-2019 Strategic Plan and targeted the achievement of thepercentage of active LARC family planning participants in 2017 according to 21.7%.(BKKBN, 2015). The use of contraception in the District of Semparuk, SambasRegency, West Kalimantan in 2017 is still dominated by non-LARC users, whichamounted to 94.46 while LARC users were only 5.44%. The aims of this study is toanalyze the barriers to the participation of the Long-Term Contraception Method inSemparuk Subdistrict, Sambas District, West Kalimantan in 2019. Quantitative researchwith the cross-sectional design is the method used in this study. The results of the studyexplained the age and support of the husband there was no relationship withparticipation using long-term contraceptive methods while Education (p-value = 0.039,CI = 1.2799-30396, POR = 6.234), knowledge (p-value=0,002, CI=2,186-20,426,POR=6,682), number of children (p-value=0,024, CI=0,092-0,792, POR=0,270,),Information exposure (p-value = 0,028, CI = 1,226-10,533, POR = 3,593), andAvailability of contraception (p-value = 0,049, CI = 1.090-14.067, POR = 3.916) affectsparticipation using LARC. Suggestions for research are that the BKKBN can carry outPLKB procurement which is an extension of the BKKBN for convey information aboutcontraception in the community. For the PLKB provide information to couples ofchildbearing age about the side effects of contraceptives, how to deal with side effects,time and schedule of family planning, and how to use/install a family planning device.For Research Next, conduct research qualitatively about LARC participation so thatthey can discuss further about the reasons for LARC's participation. The variables canbe added to the side effects used, the number of children desired, the competence ofmidwives in the installation of LARC and so on."

"Penelitian ini mengenai bagaimana dampak kebijakan tataniaga jeruk di Sambas, Kalimantan Barat pada pertanian daerah, beserta respon para petani terhadap kebijakan itu. Kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Keputusan Gubernur nomor 88 tahun 1988, dengan tujuan untuk membantu para petani jeruk, namun karena beberapa kendala, harga jeruk mengalami penurunan, sehingga membuat para petani jeruk melancarkan berbagai protes. Munculnya kebijakan tataniaga jeruk dikarenakan pemerintahan provinsi melihat peluang, sehingga mereka berniat menyejahterakan petani dan meningkatkan penerimaan daerah. Alasan pemilihan judul tersebut adalah karena menggambarkan konsep dari tema artikel, tentang akibat yang ditimbulkan pembatasan perdagangan dalam pelaksanaan kebijakan tataniaga jeruk. Penelitian sebelumnya tentang tataniaga jeruk di Sambas yang ditemukan penulis berupa laporan daerah oleh tim persepsi daerah SMERU dan penelitian mahasiswa pascasarjana UGM. Tujuan penelitian artikel ini adalah untuk mengkaji permasalahan tataniaga jeruk beserta dampaknya terhadap pihak yang terlibat. Penulis menggunakan surat kabar sejaman dan beberapa laporan daerah sebagai sumber primer. Metode yang digunakan ialah metode sejarah, melalui pengumpulan sumber yang diverifikasi, interpretasi, dan historiografi. Temuan penelitian adalah kebijakan tersebut ditangani secara salah sehingga menyimpang dari tujuan awalnya, menimbulkan protes dari petani, namun kurang berdampak karena sentralisasi pemerintahan.

---

This research explores the impacts of Citrus Commerce Policy in Sambas, West Kalimantan and the way citrus farmers in Sambas responded to it. The policy was brought out through the Surat Keputusan Gubernur number 88/1988, for the local welfare, but due to false interferences, the citrus's marketprice slightly deteriorated. The policy was issued because the provincial government saw citrus as an opportunity, so they decided to partake in helping the farmers and increases regional incomes. The title was picked because of the concept of “impact of the trade limitation”. The previous researches on citrus commerce in Sambas the writer could find are the regional report by the SMERU Region Perception Team and a thesis by postgraduate students from UGM. This article's purpose is to study the issue of the citrus commerce and its effect on the involved parties. As primary sources, the writer used the same-time newspaper and regional report. This research was made using historical method, through heuristic, verification, interpretation, and historiography. Writer's finding is that the citrus commerce was initially made for the welfare, however, the wrong handling of the policy by monopsony spawned the protest, yet had less effect since the centralistic system used by central government."

"Penelitian ini mengenai bagaimana dampak kebijakan tataniaga jeruk di Sambas, Kalimantan Barat pada pertanian daerah, beserta respon para petani terhadap kebijakan itu. Kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Keputusan Gubernur nomor 88 tahun 1988, dengan tujuan untuk membantu para petani jeruk, namun karena beberapa kendala, harga jeruk mengalami penurunan, sehingga membuat para petani jeruk melancarkan berbagai protes. Munculnya kebijakan tataniaga jeruk dikarenakan pemerintahan provinsi melihat peluang, sehingga mereka berniat menyejahterakan petani dan meningkatkan penerimaan daerah. Alasan pemilihan judul tersebut adalah karena menggambarkan konsep dari tema artikel, tentang akibat yang ditimbulkan pembatasan perdagangan dalam pelaksanaan kebijakan tataniaga jeruk. Penelitian sebelumnya tentang tataniaga jeruk di Sambas yang ditemukan penulis berupa laporan daerah oleh tim persepsi daerah SMERU dan penelitian mahasiswa pascasarjana UGM. Tujuan penelitian artikel ini adalah untuk mengkaji permasalahan tataniaga jeruk beserta dampaknya terhadap pihak yang terlibat. Penulis menggunakan surat kabar sejaman dan beberapa laporan daerah sebagai sumber primer. Metode yang digunakan ialah metode sejarah, melalui pengumpulan sumber yang diverifikasi, interpretasi, dan historiografi. Temuan penelitian adalah kebijakan tersebut ditangani secara salah sehingga menyimpang dari tujuan awalnya, menimbulkan protes dari petani, namun kurang berdampak karena sentralisasi pemerintahan.

---

This research explores the impacts of Citrus Commerce Policy in Sambas, West Kalimantan and the way citrus farmers in Sambas responded to it. The policy was brought out through the Surat Keputusan Gubernur number 88/1988, for the local welfare, but due to false interferences, the citrus's marketprice slightly deteriorated. The policy was issued because the provincial government saw citrus as an opportunity, so they decided to partake in helping the farmers and increases regional incomes. The title was picked because of the concept of “impact of the trade limitation”. The previous researches on citrus commerce in Sambas the writer could find are the regional report by the SMERU Region Perception Team and a thesis by postgraduate students from UGM. This article's purpose is to study the issue of the citrus commerce and its effect on the involved parties. As primary sources, the writer used the same-time newspaper and regional report. This research was made using historical method, through heuristic, verification, interpretation, and historiography. Writer's finding is that the citrus commerce was initially made for the welfare, however, the wrong handling of the policy by monopsony spawned the protest, yet had less effect since the centralistic system used by central government."

"ABSTRAKSetelah dalam bab-bab terdahulu dilakukan pembahasan secara panjang lebar, maka pada bahagian ini dibuat suatu kesimpulan umum dari studi ini. Berhubung Kesultanan Sambas bukanlah suatu kesul¬tanan agraris, maka pemasukan penguasa dari berbagai pajak sebagaimana lazimnya pada kerajaan-kerajaan agraris tidak mungkin terlaksana di kesultanan ini. Sesuai dengan sifat kesultanan ini yang merupakan Ke¬sultanan muara swngai yang dibangun oleh para panda-tang yang berasal dari luar pulau ini, maka pemasukan untuk penguasa didasarkan kepada penguasaan perdagang¬an antara daerah pesisir dengan daerah pedalaman. Daerah pedalaman yang luas di hulu-hulu sungai yang didiami oleh penduduk Dayak yang bercocok tanam di ladang-ladang dan mencari hasil hutan, serta penduduk Gina yang bekerja pada tambang-tambang emas, merupakan daerah yang menghasilkan berbagai barang yang sangat laku untuk diexport ke luar negeri. Daerah pedalaman itu juga merupakan pasar yang paling baik untuk menjual..."

"Disertasi ini mengkaji secara sosiologis proses perubahan desa dan pemerintahan desa di Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat yang terjadi akibat diberlakukannya UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Upaya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru, yang bersifat sentralistis dan top down oriented, memerlukan tatanan birokrasi dan kelembagaan sampai tingkat paling bawah yaitu desa. Dengan tatanan birokrasi dan kelembagaan sampai di tingkat desa maka pembangunan dapat direncanakan dikendalikan secara nasional. Untuk keperluan itu maka selama kurun waktu 25 tahun, yaitu kurun waktu Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama, di seluruh desa di Indonesia telah dibentuk dan dikembangkan sejumlah lembaga dan organisasi baru yang diharapkan mampu menjadi agent of development bagi masyarakat desa. Di samping pembentukan dan pengembangan berbagai lembaga baru yang berkaitan dengan pembangunan sektoral, Pemerintah Orde Baru berpendapat bahwa desa dan pemerintahan desa sebagai lembaga utama (basic institution) di pedesaan perlu diganti dengan bentuk dan sistem baru yang seragam untuk seluruh Indonesia. sistem Pemerintahan baru yang akan menggantikan sistem pemerintahan desa lama dituangkan dalam UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa yang berlaku pada tanggal 1 Desember 1979. Kalau berlakunya suatu undang-undang sebagai bagian dari hukum cukup melalui pemuatan dalam Lembaran Negara dan pengumuman melalui media masa, maka substansi sebuah undang-undang, sebagai institusi sosial atau lembaga sosial keberlakuannya memerlukan proses yang panjang yaitu proses pelembagaan. Proses inilah yang menjadi masalah pokok dalam disertasi ini, yaitu bagaimana pemerintah desa sebagai lembaga sosial (social institution) modern dan kompleks ditanamkan pada sistem sosial desa yang tradisional dan sederhana. Dari segi pemerintah bagaimana melembagakan pemerintahan desa dan dari segi masyarakat bagaimana desa mengadopsi lembaga baru tersebut menjadi bagian dari sistem sosialnya. Puluhan ribu jumlah desa di Indonesia dengan keanekaragaman struktur wilayah serta sistem pemerintahannya menyebabkan proses pelembagaan pemerintah desa tidak sama. Bagi pemerintahan desa di Pulau Jawa dan Madura, yang sistemnya tidak berbeda prinsip dengan sistem yang terdapat dalam UU No. 5/1979, proses pelembagaan desa baru dan pemerintahannya tidak banyak menghadapi kesulitan. Di samping itu, tersedianya sumber daya manusia yang memadai sebagai pendukungnya, turut memberi saham dalam percepatan proses pelembagaan. Di luar pulau Jawa dan Madura, di mana sistem pemeritahan desa berdasarkan UU No. 5/1979 merupakan sistem yang berbeda dengan sistem pemerintahan desa lama, berbagai hambatan dan kendala muncul dalam proses pelembagaannya. Studi ini mengkaji pelembagaan pemerintahan desa berdasarkan data empirik Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat. Data dikumpulkan melalui serangkaian wawancara yang tidak terstruktur, baik secara pribadi maupun kelompok terhadap sejumlah informan. Informan terdiri dari pejabat pemerintah, baik pusat maupun daerah, mantan kepala kampung, kepala desa dan perangkatnya, tokoh masyarakat dan warga masyarakat biasa. Di samping data primer digunakan pula data sekunder yang berupa dokumen-dokumen dan laporan penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan makna berbagai phenomena yang terjadi di desa Kabupaten Sambas. Perubahan pemerintahan desa akan dilihat dalam keutuhan sistem sosial melalui penelusuran gejala-gejala empirik yang dianalisis dan dijelaskan dalam kaitan dengan berbagai kegiatan dan penomena pembangunan. Dari penelitian di desa di Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat ditemukan bahwa : - Tingkat keterbukaan masyarakat terhadap pengaruh luar berpengaruh terhadap tingkat terlembaganya pemerintahan desa. Desa pantai yang lebih terbuka terhadap pengaruh luar lebih cepat mengadopsi pemerintahan desa baru dibadingkan dengan desa lainnya. - Derajat hubungan antara lembaga adat dan lembaga pemerintahan yang terdapat dalam sistem desa lama atau sistem pemerintahan kampung merupakan pula faktor yang berpengaruh terhadap proses pelembagaan pemerintahan desa. Pada desa di mana lembaga adat menyatu dengan lembaga pemerintahan desa, maka pelembagaan lebih sulit terjadi. Desa masyarakat Dayak, di mana hampir tidak ada pemisahan antara lembaga adat dan pemerintahan, pelembagaannya mengalami hambatan. - Desa di dekat kota atau desa yang terjangkau oleh lembaga pendidikan lebih mudah mengadopsi pemerintahan desa baru. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga modern memerlukan basis sosial masyarakat dengan tingkat pendidikan atau tingkat pengetahuan tertentu. - Keberadaan pemerintahan desa baru kurang mendapat dukungan atau legitimasi dari masyarakat karena pemerintah desa dan perangkat desa yang menjadi bagian dari birokrasi nasional maka cenderung berorientasi pada pemerintah atasan. - Beban tugas dan tanggung jawab pemerintah desa yang melebihi kemampuannya, baik kemampuan sumber daya mausia maupun kemampuan dana, menyebabkan pemerintahan desa sulit menjalankan fungsinya. Pada saat ini desa di Kalimantan Barat pada umumnya telah kehilangan sumber penghasilannya yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan desa dan pemerintahan-nya. Berbagai undang-undang dan peraturan telah meniadakan hak ulayat yang menjadi sumber hak desa dalam memperoleh berbagai penghasilan yang memungkinkan pemerintahan desa menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. - Pelembagaan pemerintahan desa di Kabupaten Sambas Baru pada tingkat dikenal dan diakui keberadaannya, dan sedang dalam proses untuk menjadi bagian dari sistem sosialnya. Namun untuk sebagian terbesar desa-desa, terutama di daerah pedalaman, pemerintahan desa masih berada pada tahap awal pelembagaan, yaitu baru dalam proses dikenalkan. - Hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang diberikan oleh UU No. 5/1979 kepada desa sulit dapat diwujudkan karena kurangnya sumber daya yang dimiliki desa dan banyaknya campur tangan instansi pemerintahan atasan terhadap desa."

"Kegiatan perkebunan kelapa sawit banyak memberikan keuntungan ekonomi, tetapi memunculkan kerugian lingkungan. Masalah dalam penelitian ini yaitu adanya kerusakan lingkungan akibat perkebunan merugikan masyarakat dan memicu konflik sosial. Tujuan penelitian adalah menyusun strategi penyelesaian konflik sosial akibat kerusakan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah gabungan kuantitatif untuk analisis statistik dan analisis deskriptif kualitatif menggunakan kuesioner skala Likert terhadap 101 responden dan wawancara kepada 7 narasumber. Hasil penelitian menunjukan penyelesaian konflik sosial akibat kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan menurunkan nilai konflik sosial sebesar 67,7%, serta meningkatkan kerusakan lingkungan sebesar 33,2%, partisipasi masyarakat sebesar 33,7%, kemampuan masyarakat sebesar 11,3%, dan pengelolaan lingkungan sebesar 63,6% agar terjadi 1 peningkatan pada upaya penyelesaian konflik sosial, disertai dengan pemanfaatan pendekatan sosial oleh perusahaan dan bantuan dari pihak pemerintah. Kesimpulan penelitian ini yaitu peningkatan masing-masing nilai variabel yang signifikan dan bantuan pihak ketiga sebagai strategi penyelesaian konflik sosial akibat kerusakan lingkungan.

---

Oil palm plantation activities provide many economic benefits, but cause environmental losses. The problem in this study is that environmental damage caused by plantations harms the community and triggers social conflicts. The research objective is to develop a strategy for resolving social conflicts due to environmental damage based on community participation. The method used is a combination of quantitative for statistical analysis and qualitative descriptive analysis using a Likert scale questionnaire to 101 respondents and interviews with 7 resource persons. The results showed that solving social conflicts due to environmental damage can be done by reducing the value of social conflict by 67.7%, as well as increasing environmental damage by 33.2%, community participation by 33.7%, community capacity by 11.3%, and environmental management by 63.6% so that there is an increase in efforts to resolve social conflicts, accompanied by the use of social approaches by companies and assistance from the government. The conclusion of this study is a significant increase in each variable value and third-party assistance as a strategy for resolving social conflicts due to environmental damage."