Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemekaran daerah yang menghasilkan daerah-daerah otonom barumenjadi fenomena yang menarik di Indonesia saat ini. Dalam 10 tahundesentralisasi, yaitu dari tahun 1999 sampai dengan 2009, daerah otonom diIndonesia sudah bertambah mencapai 205, yang terdiri dari 7 provinsi, 164kabupaten, dan 34 kota. Kini, hingga akhir tahun 2013 tercatat jumlah daerahyang ada di Indonesia sebanyak 539 daerah otonom, terdiri dari 34 provinsi, 412kabupaten, dan 93 kota. Demokrasi pasca reformasi memang memberi ruang yangbesar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dari Sabangsampai Merauke melalui munculnya daerah-daerah otonom baru. Tapi di sisi lain,kinerja daerah hasil pemekaran tersebut tidak berjalan secara maksimal. Sejumlahevaluasi yang dilakukan pemerintah maupun lembaga kredibel lainnyamembuktikan bahwa pemerintahan daerah otonom baru tidak berjalan secaraefektif dan efisien. Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi yang mengalamipenambahan daerah otonom baru yang jumlahnya cukup siginifikan juga layakuntuk dievaluasi. Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahdaerah otonom baru menggunakan skala indeks dan ketimpangan denganmenyertakan daerah otonom lama sebagai pembanding. Hasilnya, kinerjapemerintah daerah otonom baru di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2008-2012 masih berada di bawah kinerja pemerintah daerah otonom lama. Namundemikian, pembangunan di daerah otonom baru sudah berjalan cukup baik yangdibuktikan dengan sejumlah indeks kinerja yang selisih angkanya tidak begitujauh berbeda dengan daerah otonom lama.

---

ABSTRACTRapid proliferation of regional administrations has resulted newautonomous regions becomes an interesting phenomena in Indonesia nowadays.In 10 years of decentralization, from 1999 to 2009, the autonomous region inIndonesia has increased to reach 205, which consists of 7 provinces, 164regencies, and 34 cities. Now, until the end of 2013 there are 539 autonomousregions, consists of 34 provinces, 412 regencies, and 93 cities. Democracy in thepost reform does give a large space to improve the welfare of Indonesian peoplefrom Sabang to Merauke through the emergence of new autonomous regions. Buton the other hand, the performances were not running optimally. A number ofevaluations by government or other credible institutions proved that the newautonomous regional governments do not run effectively and efficiently. SouthSumatra province as one of province having new autonomous regions should beevaluated. This study evaluated the government performance of the newautonomous regions using the index scale and imbalance by including oldautonomous regions as a comparison. As a result, the performance of the newautonomous regions in South Sumatra Province in 2008-2012 is still under the oldautonomous regions performance. However, the development of new autonomousregions has been running quite well, as proved by index numbers, is not reallydifferent from the old autonomous regions."

"Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan salah satu instrumen bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Permasalahannya banyak daerah yang tidak merasa puas dengan implementasi kebijakan yang dilaksanakan selama ini. Daerah masih menghadapi realitas pembangunan yang tidak merata, pembangunan ekonomi yang diskriminatif dan praktek korupsi yang merajalela. Ironinya, banyak elit daerah yang melihat jalan keluarnya secara sederhana dengan menuntut kebijakan pembentukan DOB. Tuntutan masyarakat untuk membentuk DOB ini mengalir deras dan sangat sulit dibendung. Diharapkan mendekatkan locus policy formulation di pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat, pelayanan publik menjadi efisien dan efektif untuk percepatan kesejahteraan rakyat dan daya saing. Hasil studi menunjukkan sejumlah DOB mengalami kegagalan, utamanya pada 4 (empat) sektor pembangunan yaitu; kesejahteraan umum, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dari sejumlah 205 DOB (1999-2008),ternyata 70% gagal. (Kemendagri, 15 Desember 2012). Salah satunya disebabkan proses formulasi kebijakan pembentukan DOB belum transparan dan akuntabel. Daerah yang belum memiliki kesiapan dan kemampuan mandiri dibentuk menjadi DOB. Pada proses ini para perumus mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik-menarik di antara berbagai kepentingan sosial, politik dan ekonomi. Pada tahap ini diidentifikasi berbagai problema yang terjadi, ditetapkan riil problem, memilih alternatif bagi kebijakan. Jika proses ini tidak tepat akan membawa dampak pada implementasinya. Rangkaian implikasi negatif yang timbul selama ini, menunjukkan pentingnya penelitian tentang proses formulasi kebijakan pembentukan DOB perspektif democratic governance. Penelitian ini melalui dua tahapan. (1) peneliti mendiskripsikan potret proses formulasi kebijakan DOB selama ini; Institusi dan kualitas proses. Peneliti melakukan participant observation, wawancara dengan anggota Komisi II dan pejabat pemerintahan. Descriptive research dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi pentingnya democratic governance bagi proses kebijakan pembentukan DOB.(2) membangun model proses formulasi kebijakan pembentukan DOB. Peneliti melakukan pengumpulan data primer dengan mewawancara sekitar 40 (empat puluh) orang informan; melakukan Focus Group Discussion dan seminar. Untuk data sekunder dianalisis berbagai jenis referensi sebagai strategi untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang proses formulasi kebijakan pembentukan DOB dalam perspektif democratic governance. Hasil penelitian ini diharapkan obyektif, terstruktur, mendalam, faktual dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Hasil penelitian tahap pertama dan kedua disampaikan sebagai berikut: Secara praktis proses formulasi kebijakan merupakan tahapan penting dan strategis dalam proses kebijakan secara keseluruhan. DPR dan Pemerintah berperan penting dalam proses ini, yang akhirnya menghasilkan kebijakan pembentukan DOB.1) Mengenai Faktor-faktor pendorong usulan pembentukan DOB pada umumnya terkait masalah Administrasi dan Finansial, mengingat luasnya wilayah, penduduk yang menyebar, ketertinggalan pembangunan dan infrastruktur, masalah financial ini merupakan faktor yang cukup signifikan dan menentukan bagi DOB untuk survive. Umumnya daerah mengandalkan transfer dana dari pusat dan daerah merasa memiliki kekayaan alam yang cukup. Political: inisiatif usulan pembentukan DOB tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari elit yang lebih cenderung kepada tujuan bagi kepentingan politik. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan democratic governance adalah: (a) Kepentingan Eksistensi Politik di Daerah; (b) Lemahnya penegakan hukum; (c)Kontrol yang Lemah; (d) Dorongan masyarakat; (e) Peran Kepemimpinan. 3) Faktor-faktor yang mendorong penerapan Democratic Governance adalah: (a) Tujuan yang dirumuskan secara jelas; (b) Pemerintah dalam penerapan unsureunsur Democratic Governance; (c) Akses Informasi bagi Pelayanan Publik; (d) Menyediakan dialog Publik. 4) Faktor-faktor pendorong persutujuan usulan kebijakan pembentukan DOB;(a) Dorongan masyarakat dan tokoh daerah agar usulan mereka membentuk DOB diluluskan; (b) Hasil verifikasi dan klarifikasi data sudah memenuhi persyaratan; (c) Hasil penelitian Tim teknis dan evaluasi tim independen terhadap kelayakan usulan, serta rekomendasi DPOD; (d) Terdapat karakteristik masalah daerah yang harus dibantu. (e) Pada konteks yang berbeda, DPR dan Pemerintah dapat menginisiasi pembentukan DOB untuk kepentingan keamanan negara. Implkasi teoritik, Penelitian dengan tema ini masih sangat sedikit dilakukan di kalangan ilmu administrasi. Dalam konteks proses formulasi kebijakan pembentukan DOB di Indonesia yang bersifat buttom-up, di mana lingkungan kebijakannya (civil society dan market) masih lemah, faktor strong leadership harus berperan aktif membangun masyarakat, agar mampu aktif dalam penerapan democratic governance. Perlu penelitian mengenai pola penghitungan insentif dan dis-insentif bagi daerah dan DOB. Implikasi Praktis, Penelitian ini dimaksudkan agar kedepan, baik DPR maupun Pemerintah mempersiapkan institusi dan sarana publik untuk membangun masyarakat agar memahami kebijakan secara komperhensif dan sekaligus membangun mental dan kultural masyarakat. Rekomendasi penelitian ini meliputi: (a) Konsepsi model proses formulasi kebijakan pembentukan DOB disebut integrated public policy democratic governance and resource-based capacities leadership. Konsep ini mengcover berbagai problema daerah, melibatkan peran dan kontribusi multi organisasi, mengkoordinasikan seluruh sumber daya, mengintegrasikan hasil dan seluruh potensi organisasi untuk satu tujuan; (b) Menggunakan metode kolaboratif dalam prosesnya; (c) Nilai-nilai democratic governance sudah given dalam pola manajemen pemerintahan. Institusi perumus kebijakan menerapkan democratic governance melalui business processnya; (d) Diberikan insentif bagi DOB yang ingin bergabung dan dis-insentif bagi calon DOB yang tidak memenuhi persyaratan;(e) Proses formulasi kebijakan pembentukan DOB dilakukan oleh Panitia khusus DPR dan dibahas satu per-satu (RUU); (f) Sistem pengelolaan PNS terbuka secara nasional, sehingga memungkinkan kebutuhan PNSD dipenuhi dari daerah lain atau dari PNS Pusat. "

"ABSTRAKPenataan Daerah Otonom Baru di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan krusial. Hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini Indonesia masih belum mempunyai arah kebijakan yang berkelanjutan terkait dengan penataan daerah. Terbukanya opsi pemekaran daerah atas dasar usulan dari daerah membuat banyaknya pembentukan Daerah Otonom Baru yang terbentuk dalam kurun waktu 15 tahun. Perubahan konstitusi yang salah satunya mengenai kewenangan legislasi juga memberi pengaruh dalam berkembangnya pemekaran daerah. Di sisi lain, Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengamanatkan dibentukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah DPOD sebagai pemberi pertimbangan kebijakan kepada Presiden tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, termasuk salah satunya mengenai Penataan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu berlakunya 4 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia masih mencari konsep yang tepat dalam penataan daerah. Peran DPOD dalam penataan daerah pun belum maksimal karena tidak semua usulan pembentukan daerah melalui kajian dan rekomendasi dari DPOD. Oleh karena itu perlu adanya penguatan peran DPOD dalam memberikan pertimbangan terkait penataan daerah dan diterbitkannya peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

---

ABSTRACTThe arrangement of new autonomous region in Indonesia is a very important and crucial issue. It is caused by up to the moment Indonesia still does not possess the sustainable policy direction related to the regional arrangement. The chance to do the regional expansion based on the proposal from the region drives to the high number of the New Autonomous Region created within the last fifteen years. The Constitutional change related to legislative authority also affects the development of regional expansion. On the other side, The Law of Local Governance delivers a mandate to form Advisory Council of the Regional Autonomy DPOD as a giver of policy consideration to the President regarding the matters related to the implementation of the regional autonomy, including the Regional Arrangement. The research result shows that within four years implementation of The Law of Local Governance, Indonesia remains seek for the right concept in the regional arrangement. The role of DPOP in the regional arrangement has not been maximized yet due to not all of the regional expansion proposals are going through the review and recommendation from the DPOD itself. "

"Skripsi ini membahas penilaian kapasitas fiskal dalam pembentukan daerah otonom baru berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah pada pembentukan Kabupaten Pangandaran serta kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalamnya. Kelayakan kapasitas fiskal menjadi faktor dominan dalam pembentukan daerah otonom berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 untuk menjamin kelangsungan hidup daerah. Penelitian ini dilakukan menggunakan post positivist melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini diantaranya teori otonomi daerah, pembentukan daerah otonom, dan kapasitas fiskal daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian kapasitas fiskal pembentukan Kabupaten Pangandaran dkategorikan kurang mampu, karena tidak memenuhi syarat minimum penilaian kemampuan keuangan. Namun dari segi kemampuan ekonomi, daerah induk dan calon kabupaten Pangandaran berada pada kategori mampu. Di samping itu, dalam penilaian kemampuan keuangan dan ekonomi pembentukan daerah otonom berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 terdapat beberapa ketentuan yang kurang jelas dan longgar.

---

This thesis is discusses the assessment of fiscal capacity in the establishment a new autonomous regions based on PP No. 78 Tahun 2007 about Procedure of Establishment, Abolition, and Unification Region that is used in the establish of Pangandaran Regency, as well as the weaknesses contained therein. The proper fiscal capacity became a dominant factor in establish a new autonomous region based on PP No. 78 Tahun 2007 to ensure the survival of the region. This research used the post-positivist approach through data collection techniques with in-depth interview and document study. The theory is used to analyze this research include regional autonomy, the establishment autonomous regions, and local fiscal capacity.

The results showed that the assessment of the fiscal capacity of the establishment the Pangandaran Regency categorized less capable, because it does not achieve the minimum level of financial capability assessment. But in terms of the ability of economy, main region and new region are capable. In addition, in the assessment of the financial and economic capability to the establishment autonomous regions based on PP 78 of 2007, there are several provisions that are less obvious and loose."

"Nowadays, there are many robotic applications being developed to do tasks autonomously without any interactions or commands from human. Therefore, developing a system which enables a robot to do surveillance such as detection and tracking of a moving object will lead us to more advanced tasks carried out by robots in the future. AR.Drone is a flying robot platform that is able to take role as UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Usage of computer vision algorithm such as Hough Transform makes it possible for such system to be implemented on AR.Drone. In this research, the developed algorithm is able to detect and track an object with certain shape and color. Then the algorithm is successfully implemented on AR.Drone quadcopter for detection and tracking.Saat ini, ada banyak aplikasi robot yang telah dikembangkan untuk melakukan suatu tugas secara autonomous tanpa interaksi atau menerima perintah dari manusia. Oleh karena itu, mengembangkan sistem yang memungkinkan robot untuk melakukan tugas pengawasan seperti deteksi dan tracking terhadap suatu objek yang bergerak akan memungkinkan kita untuk mengimplementasikan tugas-tugas yang lebih canggih pada robot di masa mendatang. AR.Drone adalah salah satu platform robot terbang yang dapat berperan sebagai UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Penggunaan algoritma com-puter vision seperti Hough Transform memungkinkan sistem semacam itu dapat terimplementasi pada AR.Drone. Pada penelitian ini, algoritma yang diterapkan mampu melakukan deteksi dan tracking ter-hadap suatu objek berdasarkan bentuk dan warna tertentu. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini me-nunjukkan sistem deteksi dan tracking objek secara autonomous dapat diimplementasikan pada quad-copter AR.Drone."

"ABSTRACTSince the development of a Highly Automated Vehicle HAV has been refined rapidly in the last couple years, for which it has shifted today rsquo s automotive paradigm, hence, it is possible to apply HAV for daily commute in the near future. The aim of this research is to understand what infrastructure that is best to improve in Brisbane, so that it is enabled to support the HAV activities. In the first leg of this research, I learnt to understand the implications of HAV performed in the daily commute, in which I need to pay attention to the problem being made that is still occurring with current Semi Automated Vehicle. From there, then I am able to find out which infrastructure that needs to be well improved to support HAV.

---

ABSTRAKDikarenakan perkembangan kendaraan otonom HAV yang semakin meningkat dengan dalam beberapa tahun terakhir, yang juga telah menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir terhadap dunia otomotif, oleh karena itu, sangatlah mungkin untuk mengaplikasikan HAV dalam melakukan perjalanan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami jenis infrastruktur apa yang dapat berkembang di Brisbane, sehingga itu dapat mendukung aktifitas HAV. Pada tahap pertama dalam penelitian ini, saya belajar untuk mengetahui tujuan dari HAV dalam perjalanan sehari-hari, dimana saya perlu memerhatikan permasalahan yang sedang dihadapkan dengan semi kendaraan otomatis saat ini. Dari situ, kemudian saya dapat menemukan jenis infrastruktur apa saja yang harus dikembangkan dengan baik untuk merespon tren perkembangan HAV."

"ABSTRACTThe purpose of this journal report is to understand the current development of the Autonomous Vehicle Technology, Drawback that could disadvantageous to the community and what Solutions that can be beneficial to both parties. This project is taking the Brisbane city condition as the parameter. The project started by reviewing the current stage of the autonomous technology that scientist and engineer has achieve. Analyzing the drawback of the technology and current situation of the commuting system around the city will be the next step before assigning the objectives and goals that create a concept idea by implementing the autonomous technology to the transport system, exclusively in Brisbane City.

---

ABSTRAKTujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengerti tahap dari pengembangan teknology kendaraan otonom, kekurangan yang dapat merugikan masyarakat dan solusi apa yang dapat dihasilkan dengan menguntungkan kedua belah pihak. Parameter kondisi dari proyek in berlokasi di kota Brisbane. Penulisan dimulai dengan meninjau tahap dari teknologi otonom yang telah berhasil di capai oleh peniliti dan insinyur. Kemudian di lanjut dengan menganalisa kekurangan dari teknologi dan cara masyarakat melakukan komuter mereka di kota. Langkah terakhir menetapkan tujuan dan sasaran dari Analisa yang dilakukan untuk membuat sebuah ide konsep yang dimana menerapkan teknologi otonom ke sistem transport khususnya di kota Brisbane."

"[Autonomous robots must carry out useful tasks all by themselves relying entirely on their own perceptions of their environment. The cognitive abilities required for autonomous action are largely independent of robot size, which makes mini robots attractive as artefacts for research, education and entertainment. Autonomous mini robots must be small enough for experimentation on a desktop or a small laboratory. They must be easy to carry and safe for interaction with humans. They must not be expensive. Mini robot designers have to work at the leading edge of technology so that their creations can carry out purposeful autonomic action under these constraints. Since 2001 researchers have met every two years for an international symposium to report on the advances achieved in Autonomous Mini Robots for Research and Edutainment (AMiRE). The AMiRE Symposium is a single track conference that offers ample opportunities for discussion and exchange of ideas. This volume contains the contributed papers of the 2011 AMiRE Symposium held from 23 to 25 May 2011 at Bielefeld University, Germany. The contributions in this volume represent the state-of-the-art of autonomous mini robots; they demonstrate what is currently technically feasible and show some of the applications for autonomous mini robots. , Autonomous robots must carry out useful tasks all by themselves relying entirely on their own perceptions of their environment. The cognitive abilities required for autonomous action are largely independent of robot size, which makes mini robots attractive as artefacts for research, education and entertainment. Autonomous mini robots must be small enough for experimentation on a desktop or a small laboratory. They must be easy to carry and safe for interaction with humans. They must not be expensive. Mini robot designers have to work at the leading edge of technology so that their creations can carry out purposeful autonomic action under these constraints. Since 2001 researchers have met every two years for an international symposium to report on the advances achieved in Autonomous Mini Robots for Research and Edutainment (AMiRE). The AMiRE Symposium is a single track conference that offers ample opportunities for discussion and exchange of ideas. This volume contains the contributed papers of the 2011 AMiRE Symposium held from 23 to 25 May 2011 at Bielefeld University, Germany. The contributions in this volume represent the state-of-the-art of autonomous mini robots; they demonstrate what is currently technically feasible and show some of the applications for autonomous mini robots. ]"