Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akta notaris dapat dibuat dalam bentuk minuta akta dan akta in originali, yang dibuat oleh notaris (akta relass) atau yang dibuat dihadapan notaris (akta partij). Minuta akta adalah asli akta yang ditandatangani oleh para penghadap, saksi akta dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris, dan dari minuta akta ini, notaris berwenang untuk mengeluarkan salinan akta, grosse akta atau kutipan akta. Akta in originali adalah asli akta yang diberikan kepada para penghadap dan tidak ada dalam simpanan protokol notaris, sehingga notaris tidak berwenang mengeluarkan salinan akta, groose akta atau kutipan akta dari akta yang diberikan dalam bentuk in originali. Renvoi adalah perubahan terhadap isi akta sebelum akta ditandatangani oleh para penghadap, saksi akta dan notaris, dan perubahan terhadap isi akta dilakukan dengan cara diganti, ditambah, dicoret di bagian sisi kiri akta atau pada bagian akhir akta sebelum penutup akta atau disisipkan pada lembar tambahan, dengan diberi paraf atau tanda pengesahan oleh para penghadap, saksi akta dan notaris. Renvoi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, terkena sanksi degradasi kekuatan bukti sebagai akta dibawah tangan. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur bagaimana akibat hukum renvoi yang tidak sesuai aturan terhadap isi renvoi itu sendiri dan terhadap perbuatan hukum yang dituangkan dalam isi akta. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan melalui pendekatan deduktif untuk mencari kebenaran kohern terhadap akibat hukum dari renvoi yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris, akan diperoleh suatu gambaran tentang Cacat yuridis renvoi dan implikasi hukumnya dalam studi kasus.

---

Notarial deed can be made in the form of minutes of the deed and the deed in originali, which is made by a notary (deed relass) or made before a notary (deed Partij). Minuta original deed deed is signed by the party, witnesses and a notary deed that is stored as part of the protocol notary, and of the minutes of this deed, the notary is authorized to issue a copy of the deed, grosse deed or deed quote. Deed in originali original deed is given to the party and nothing in savings notary protocol, so that the notary is not authorized to make copies of the deed, deed or quote groose deed of certificates issued in the form in originali. Renvoi is a change to the contents of the deed before the deed was signed by the party, witnesses and a notary deed, and changes to the contents of the deed is done in a way to be replaced, added, dropped on the left side at the end of the deed or deed before closing deed or pasted on an additional sheet, with given initial or sign endorsement by the party, witnesses and a notary deed. Renvoi who do not comply with that stipulated in the Law Notary, degradation sanctioned strength of the evidence as a deed under the hand. Notary Act does not regulate how renvoi legal consequences that do not conform to the rules of the content of renvoi itself and against legal actions as outlined in the contents of the deed. By using normative research methods and through deductive approach to the search for truth kohern against the legal consequences of renvoi in violation of the Law Notary, will obtain an overview of the Disability renvoi juridical and legal implications in the case study."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat perlindungan hukum terhadap siswa penyandang disabilitas yang mengalami perundungan di lingkungan sekolah. Lingkungan yang kurang akomodatif menyebabkan siswa penyandang disabilitas kerap menemui hambatan dalam beraktivitas dan kurang optimal berperforma di sekolahnya. Hal ini membuat siswa penyandang disabilitas lebih rentan mengalami perundungan di sekolah. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai peraturan perundang-undangan yang melindungi siswa penyandang disabilitas terhadap perundungan. Lebih lanjut akan dilihat pelaksanaan peraturan oleh sekolah dan pengalaman siswa dalam memperoleh perlindungan dari tindakan perundungan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan empat guru, orang tua, dan siswa penyandang disabilitas dari SMPN 259 Jakarta dan SMPN 226 Jakarta. Hasil penelitian memberikan simpulan bahwa baik sekolah maupun pemerintah belum dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap siswa penyandang disabilitas dari tindak perundungan di sekolah. Hal ini dilihat dari kurangnya pengetahuan hukum, tidak tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK), serta masih terdapat normalisasi tindak perundungan.

---

This study aims to know the legal protection of students with disabilities who experience bullying in the school. A school environment that does not accommodate the needs of children with disabilities causes obstacles for their activities and makes them perform less optimally in their school. This makes students with disabilities more vulnerable to be bullied at school. This study will discuss the regulation that protects students with disabilities against bullying. Furthermore, this study aims to look at the regulation implementation by the school and students’ experiences in obtaining protection from acts of bullying. Data were obtained from interviews with four teachers, parents, and students with disabilities from 259 and 226 DKI Jakarta Junior High School. The results of the study concluded that both schools and the government had not been able to provide maximum protection for students with disabilities from bullying in schools. This can be seen from the lack of legal knowledge, the unavailability of a Special Needs Teacher, and the normalization of acts of bullying."

"ABSTRACTPenumpang penyandang disabilitas selayaknya mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya dalam penyelenggaraan angkutan udara, namun seorang penumpang penyandang disabilitas bernama Dwi Ariyani diturunkan dari maskapai Etihad Airways akibat tidak bersama pendamping selama penerbangan. Permasalahan yang timbul adalah apakah ada peraturan terkait kewajiban pendampng bagi penumpang disabilitas pada penyelenggaraan angkutan udara baik nasional maupun Internasional, bagaimana perbandingan pada 4 maskapai penerbangan terkait syarat pengangkutan keajiban pendamping bagi penumpang disabilitas, dan apakah putusan Nomor 846/Pdt.G/2016/Jkt.Sel sudah tepat. Hasil penelitian saya adalah peraturan yang mengatur kewajiban pendamping bagi penumpang penyandang disabilitas terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 61 Tahun 2015, sedangkan standar acuan internanasional terdapat dalam dokumen 9984 yang dikeluarkan International Civil Aviation Organization dan dalam resolusi 700 yang dikeluarkan International Air Transport Association. Pada perbandingan syarat pengangkutan 4 maskapai penerbangan menyatakan bahwa maskapai Etihad Airways tidak menyebutkan ketentuan kewajiban pendamping bagi penumpang penyandang disabilitas. Perihal putusan pengadilan, penulis sependapat dengan Majelis Hakim, namun Majelis Hakim tidak lengkap dalam pertimbangannya yang mana Majelis Hakim tidak mempertibangkan tandar acuan pada IATA dan Majelis Hakim tdiak mempertimbangkan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

---

ABSTRACTPassengers with disabilities should get the rights as they should in the operation of air transportation, but a passenger with a disability named Dwi Ariyani was dropped from Etihad Airways as a result of not being with a companion during the flight. The problem that arises is whether there are regulations related to the obligation of supporting disability passengers on the implementation of air transport both nationally and internationally, how is the comparison of the 4 airlines related to the terms of transportation of the companion obligation for disability passengers, and whether the decision Number 846/Pdt.G/2016/Jkt.Sel is right. The results of my research are that regulations governing companion obligations for persons with disabilities are included in Minister of Transportation Regulation PM 61 of 2015, while international reference standards are contained in document 9984 issued by the International Civil Aviation Organization and in resolution 700 issued by the International Air Transport Association. On the comparison of the terms of transport, 4 airlines stated that Etihad Airways did not mention the conditions for companion obligations for passengers with disabilities. Regarding the court's decision, the author agrees with the Panel of Judges, but the Panel of Judges is incomplete in its consideration where the Panel of Judges does not consider the reference standard on IATA and the Panel of Judges does not consider consumer rights stipulated in the Consumer Protection Act."

"ABSTRAKHukum Perdata mengenal adanya Perjanjian Pokok dan Perjanjian Bantuan. Perjanjian Pokok merupakan perjanjian yang mempunyai alasan yang mandiri untuk dibuatnya perjanjian tersebut sedangkan Perjanjian Bantuan merupakan perjanjian yang bersifat accesoir atau alasan untuk dibuatnya perjanjian tersebut tergantung dari Perjanjian lain. Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian bantuan yang berfungsi untuk mempersiapkan para pihak membuat perjanjian pokok berupa jual beli.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal 3 (tiga) macam Kausa yaitu Perjanjian tanpa kausa, yaitu perjanjian tanpa tujuan atau sebab dan perjanjian tanpa kausa bukan termasuk kausa yang terlarang maupun kausa yang palsu, perjanjian dengan kausa yang palsu yaitu suatu perjanjian memang mengandung kausa tetapi bukan kausa yang sebenarnya dan dan Perjanjian dengan Kausa yang terlarang yaitu perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan. Dalam berbagai kasus dimana dalam Perjanjian pengikatan Jual Beli atas objek bidang tanah mengandung Kausa yang palsu bukan kausa yang sebenarnya atau merupakan suatu perjanjian simulasi atau perjanjian pura pura.

---

ABSTRACT

Civil Law recognizes the existence of Principle Agreement and Assistance Agreement. Principal Agreement is an agreement having independent reason for the making of said agreement, while Assistance Agreement is an agreement of accessory nature or the reason of making such agreement depends on another agreement. Sale Purchase Binding Agreement is an assistance agreement having function of preparing parties in making principle agreement in the form of sale purchase.

The Civil Codes recognizes three (3) kinds of Causals, i.e. agreement without causal, namely agreement without purpose or cause, and agreement without causal is not included as prohibited causal or false causal, agreement with false causal is an agreement containing causal but not the actual one, and agreement with prohibited causal is an agreement against the Laws, Public Order and Decency. In many cases, Sale Purchase Binding Agreement on the object of land may contain false causal not the actual one or constitutes a simulation agreement or quasi agreement."

"Dewasa ini sering ditemukan kasus-kasus yang juga menjerat Notaris ke Majelis Pengawas maupun ke Pengadilan, mulai dari kasus perdata maupun kasus pidana yang kebanyakan disebabkan karena adanya kerancuan dalam hak dan kewenangan notaris disaat dia menjalankan kewenangan pejabat lain yang melekat kepadanya seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun Pejabat Lelang, yang mana hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk tesis, khususnya terkait dengan pengurusan penerbitan sertipikat pengganti yang dilakukan oleh seorang Notaris. Pendekatan yang dipergunakan dalam tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (The Case Approach). Jenis data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis data sekunder yang merupakan studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan dalam tesis ini, maka penulis kemudian mengambil suatu kesimpulan bahwa proses yang dijalankan oleh Notaris hanya terbatas sebagai penerima kuasa dan dan apabila dikemudian hari Notaris mendapatkan perlawanan, Notaris wajib memberikan keterangan mengenai apa yang dilakukannya beserta proses dan dasar hukum.

---

Nowdays are often found cases also ensnare the Notary to Supervisory Council of Notaries or to the Court, ranging from cases of civil and criminal cases are mostly due to the ambiguity in the rights and authority of a notary when they exercised authority other officials attached to them like Land Deed Officer Officials or auction, which it encourages the writer to do research as well as pouring in the form of a thesis, particularly related to the issuance of replacement the land certificate maintenance performed by a Notary. The approach used in this thesis is the approach of legislation (statute approach) and approaches the case (The Case Approach). The type of data that will be used in conducting this research is secondary data which is the study of documents or library materials. Based on the results of the discussion conducted in this thesis, the authors then take a conclusion that the process undertaken by the Notary is limited as a receiver from the power of attorney, and if later get resistance, the Notary shall provide a description of what it does as well as the process and legal basis."

"Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah ditingkat Kota atau Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah ditingkat Propinsi dan Majelis Pengawas Pusat ditingkat Ibu Kota Negara, mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan atau Pelaksanaan Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia secara substantif memuat norma etik (moral), norma disiplin dan yang berkaitan dengan norma hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris secara substantif memuat norma moral (etik), norma disiplin dan berkaitan dengan norma hukum pidana dan hukum perdata. Dewan Kehormatan Notaris yang dibentuk oleh Perkumpulan Ikatan Notaris mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan sidang dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris, begitu pula Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Notaris bersifat organisatoris sedangkan sanksi yang dijajtuhkan Majelis Pengawas Notaris merupakan sanksi hukum (tindakan disipliner). Ada terjadi tumpang tindi (overlapping) dan penggabungan jenis norma, jenis sanksi dan penggabungan kewenangan badan yang melakukan penegakan terhadap norma tersebut. Perlu dilakukan reposisi terhadap jenis norma yang diatur dalam Kode Etik Notaris maupun yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta pengaturan kembali kewenangan Majelis Pengawas Notaris dengan meniadakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam menegakkan norma etik (moral).

---

Notary in stages Supervisory Council composed of the Supervisory Council, the City or Regional District, Regional Supervisory Council and the Provincial Assembly of the Supervisory Capital Center State level, has the duty and authority hold hearings and impose sanctions for alleged violations of the Code or a Notary Public and Notary Implementation. Notary Code of Ethics established by the Indonesian Notaries Association substantively contains the norms of ethics (moral) norms relating to discipline and legal norms. Notary Act contains substantive moral norms (ethics), the norm of discipline and norms relating to criminal law and civil law.

Honor Council established by the Society of Notaries Notary Association has the duty and authority to make meetings and impose sanctions against the notary who violates the Code and the Notary Law Notary, Notary Supervisory Council as well as set up by the Minister has the duty and authority held hearings and sanctions against notaries who violate the Code of Ethics and Law Notary Notary. Honor Council sanctions Notary is organizationally while sanctions Notary Supervisory Council is a legal sanction (disciplinary action).

There happens to overlap Tindi (overlapping) and the incorporation of the norm type, the type of sanction and authority of the person making the incorporation of enforcement against the norm. Necessary to reposition the kind of norms that are set out in the Code of Conduct as well as those set in the Notary Law Notary and setting back the authority to abolish the Supervisory Council Notary Notary Supervisory Council the authority to uphold ethical norms (moral)."

"Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap notaris dan pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk pendelegasian yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris kepada Menteri untuk mengangkat Majelis Pengawas Notaris. Fungsi-fungsi pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang independen bukan oleh Menteri. Majelis Pengawas Notaris diangkat oleh Menteri yang secara berjenjang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah di Kota atau Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah di Propinsi dan Majelis Pengawas Pusat di Ibu Kota Negara,yang masing-masing terdiri dari 9 (sembilan) orang yaitu 3 (tiga) orang mewakili unusr Organsasi Profsei Notaris, 3 (tiga) orang mewakili unsur Pemerintah dan 3 (tiga) orang mewakili unsur akademisi. Notaris selaku Pejabat Umum diangkat oleh Menteri tapi Menteri tidak dapat memberhentikan Notaris kecuali dengan usulan dari Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dan atau Kode Etik Notaris. Undang Undang Jabatan Notaris tidak memberikan otonomi kepada Majelis Pengawas Notaris untuk penjatuhan sanksi pemberhentian atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris dari jabatannya tapi sifat sanksinya hanya pengusulan kepada Menteri berupa pemberhentian dan atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris dari jabatannya. Dalam hal ini Menteri secara tidak langsung melakukan pengawasan terhadap notaris, yang akan mempengaruhi independensi Majelis Pengawas Notaris mauprm Notaris selaku Pejabat Umum.

---

Notary Act authorizes attribution to the Minister to oversee the supervision of a notary public and be in the form of delegation given by the Notary Act to the Minister to appoint a Notary Supervisory Council. The functions performed by the supervision of a notary public Notary Supervisory Council as an independent institution not by the Minister.

Notary Supervisory Council appointed by the Minister in stages consisting of a Supervisory Council in the City or Regional District, Regional Supervisor at Provincial Assembly and Assembly Center Supervisor at the State Capital, each of which consists of 9 (nine) is 3 (three) unusr represent the organization with Profsei Notary, 3 (three) persons representing the elements of the government and 3 (three) persons representing academicians. Acting as a Notary Public appointed by the Minister, but the Minister can not dismiss Notary except with the proposal of the Supervisory Council of the Notary.

Notary Supervisory Council is authorized to hold hearings and sanctions against the Notary who proved to have violated the Act and the Notary or Notary Code. Notary Act does not give autonomy to the Supervisory Council sanctions Notary for dismissal or dismissal with respect to the notary from office but the nature of the sanction is only a proposal to the Minister and the dismissal or dismissal with respect to the notary from office. In this case the Minister is not directly supervise the notary, which would affect the independence of the Supervisory Council as a Notary and Notary Public Offrcials."

"Skripsi ini adalah sebuah telaah filosofis mengenai diskursus tubuh difabel dalam kerangka pikir Maurice Merleau-Ponty. Persepsi dan ketubuhan menjadi pisau analisis yang tajam dalam mengkaji problem kemampuan dalam tubuh difabel. Label ketidakmampuan yang dimiliki oleh difabel merupakan bentuk marginalisasi tubuh minoritas. Dengan kerangka pikir milik Merleau-Ponty, tubuh mayoritas dengan kemampuan rata-rata akan ditolak sebagai tubuh yang paling sempurna dalam tindak mempersepsi dunia. Problem ketidakmampuan yang disandang oleh difabel beralih menjadi bentuk penerimaan terhadap keberagaman mempersepsi.

---

This thesis is an analysis of the philosophical discourse of the body with disabilities within the framework of Maurice Merleau-Ponty's thought. Perception and body in Merleau-Ponty's framework have become a sharp analysis to review the ability problems within disability people. Term 'dis-ability' in disability people often lead them to minority groups and rising discrimination. According to Merleau-Ponty's framework, a body with a major ability will be rejected as the most perfect body in the act of perceiving the world. Whereas the problem carried by disabled people's inability transform into having themselves perceiving the form of the diversity of acceptance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alienasi atau keterasingan terhadap penyandang disabilitas yang digambarkan dalam manga Hidamari ga Kikoeru. Penulis mengggabungkan teori komponen alienasi atau keterasingan oleh Seeman (1975) dengan dua metode, yaitu analisis teks oleh Thwaites, et al. (2002) dan analisis film oleh Petrie dan Boggs (2012) dengan pendekatan sosiologi sastra oleh Endraswara (2004) untuk menganalisis komponen keterasingan yang muncul dalam manga Hidamari ga Kikoeru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manga Hidamari ga Kikoeru menggambarkan alienasi atau keterasingan dengan menonjolkan dua komponen yaitu isolasi sosial dan ketidakberdayaan.

---

This research aims to analyze how alienation towards disability person depicted in Hidamari ga Kikoeru manga. The author combines the theory of alienation by Seeman (1975) with two methods which are text analysis method by Thwaites, et al. (2002) and film analysis method by Petrie and Boggs (2012) with sociological approach of literature by Endraswara (2004) to analyze the components of alienation that appear in Hidamari ga Kikoeru manga. The results showed that there are two components that appeared in Hidamari ga Kikoeru manga: social isolation and powerlessness."

"ABSTRAKPenulisan tesis ini membahas mengenai peran putusan perdamaian dalam penyelesaiansuatu gugatan di Pengadilan dan dampaknya terhadap putusan yang diputus MajelisPengawas Pusat Notaris. Dalam kaitannya, adanya tuntutan hukum ke pengadilan olehnotaris kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dikarenakan MPDN dalam melakukan tugas dan wewenangnya tidak bersikap profesional atau tidak bersikap objektif sehingga menimbulkan kerugian bagi notaris tersebut disaat bersamaan notaris yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran jabatan notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder serta, wawancara sebagai sarana pelengkap. Penulisan ini menyimpulkan peran Putusan Perdamaian dalam penyelesaian suatu gugatan di Pengadilan untuk mengakhiri sengketa menjadi solusi terbaik agar permasalahan yang timbul tidak melebar jauh dan tidak merugikan para pihak, tentunya putusan perdamaian ini harus sesuai dengan aturanaturan hukum yang berlaku dan dampaknya terhadap suatu putusan yang diputus Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) pada prakteknya ternyata sangat berpengaruh. Hal ini didasarkan dalam memutus suatu putusan, MPPN harus melihat fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang terus berkembang selama proses banding. Hasil penelitian menyarankan perlu diciptakan payung hukum mengenai tata cara perdamaian yang lebih merinci dan detail sesuai dengan perkembangan zaman tanpa, menghilangkan esensi tujuan dari perdamaian itu sendiri dan perlu aturan mengenai sanksi bagi Majelis Pengawas yang tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibanya dengan baik.

---

ABSTRACT

This thesis writing discusses the role of settlement decision in resolving a lawsuit in a Court and its impact on the decision adopted by the Central Notary Supervisory Board. With regards to that, the existence of a lawsuit to the court by the notary against the Regional Notary Supervisory Board (MPDN) due to the failure of MPDN in carrying out its duty and authority with professional or objective manner, which causes harm to such notary, while in the meantime such notary allegedly committed violation of the notary profession. This study uses a normative juridical research method using secondary data as well as interview as complementary means. This writing concludes that the role of Settlement Decision in resolving a lawsuit in a court in order to end the dispute is the best solution so that such problem arise does not widen far and does not harm the parties, still such settlement agreement shall be in accordance with the prevailing laws and the impact towards the decision adopted by the Central Notary Supervisory Board (MPPN) is turned out to be very influential. This is based on resolving a decision, MPPN has to see the facts and events which continuously develop during the appeal process. The result of study suggests that it is necessary to create legal standard/law protection regarding the procedures of settlement which shall be more elaborated and detailed according to the current development without eliminating the essence of the purpose of such settlement itself, and it is necessary to have regulation concerning the sanction for the Supervisory Board that does not exercise its authority and obligation in a well manner.

"