Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah telah mencanangkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan program KUR, pemerintah telah bekerja sama dengan perbankan dalam program penyaluran KUR untuk mempermudah akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) kepada layanan kredit dari perbankan dengan adanya skema dana penjaminan yang disediakan oleh pemerintah melalui perusahaan penjamin.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak program Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan usaha mikro dan kecil di kabupaten Pati, dan untuk mengkaji dampak program Kredit Usaha Rakyat terhadap kesempatan kerja pada usaha mikro dan kecil di kabupaten Pati.Untuk mengetahui dampak dari program KUR dilakukan perhitungan dampak dengan membandingkan antara kelompok aksi dengan kelompok kontrol dan juga dengan uji statistik Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon, yang selanjutnya dijelaskan atau dideskripsikan keberhasilan program KUR tersebut. Sedangkan untuk mengukur kepuasan responden dengan menggunakan model logit, sehingga akan diperoleh gambaran dan informasi penting serta umpan balik terhadap kebijakan dan implementasi program KUR tersebut.Hasil penelitian menyarankan bahwa Program KUR layak dipertahankan karena keberadaan program bantuan permodalan berupa program KUR tersebut memberikan dampak positif dan masyarakat merasakan manfaatnya dalam membantu masalah permodalan dan meningkatkan pendapatan serta kesempatan kerja., akan tetapi perlu dilakukan evaluasi program dengan beberapa perbaikan sehingga dapat memberikan tambahan modal untuk usaha produktif sebagaimana tujuan diluncurkannya program KUR.

---

The Government has launched KUR (Credit for Businesses) program to stimulate economic growth. In this program, the Government has been working closely with banks to facilitate micro, small and medium enterprises (SME) to access credit from banks with the guarantee fund schemes provided by the government through a guarantor company.

The aim of this study is to examine the impact of the KUR program to micro and small enterprises income and to assess the impact of KUR program to micro and small enterprises employment opportunities in Pati region.

To determine the impact of KUR be calculated by comparing the impact of the action group and the control group with statistical test Wilcoxon signed-rank test, which is further illustrated or described the success of the KUR program. Meanwhile, to measure the respondents' satisfaction with using the logit model, so that would be obtained overview and important information and feedback on the policy and implementation of the KUR program.

The results of the study suggest that the KUR program is worth kept because KUR as capital fund program had a positive impact and the people feel the benefits of this program by helping capital problem and increased income and employment opportunities. However, this program must be evaluated with some improvements so as the objectives of KUR program, it can provide additional capital for productive business."

"Tesis ini membahas tentang penjaminan kredit UMKM melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Penjaminan kredit ini diberikan kepada UMKM yang layak secara usaha (feasible), tetapi tidak memenuhi syarat untuk mengakses kredit/atau pembiayaan ke bank (nonbankable). Pelaksanaan program KUR ini melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, perusahaan penjamin, dan perbankan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan program KUR dalam konteks hukum perjanjian? Kedua, apakah kebijakan penjaminan kredit UMKM melalui program KUR sudah mencerminkan tanggung jawab negara? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif evaluatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya serta untuk menilai programprogram yang dijalankan.Hasil penelitian ini adalah bahwa kedudukan pemerintah selaku wakil negara dalam konteks kontrak bisnis termasuk dalam tindakan hukum publik. Di sisi lain, tindakan pemerintah tersebut termasuk dalam konteks hukum perdata. Dalam kedudukan pemerintah selaku subjek hukum perdata maka statusnya sama dengan subjek hukum perdata lainnya, dia bisa kehilangan imunitas publiknya sehingga dalam berperkara dia dapat digugat dan menggugat di hadapan pengadilan sebagaimana halnya dengan anggota masyarakat biasa. Selanjutnya, pengeluaran negara yang dibebankan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) dan imbal jasa penjaminan (IJP) tersebut telah menimbulkan transformasi hukum secara yuridis dari keuangan negara sebagai keuangan publik menjadi keuangan badan hukum lain yang berstatus yuridis badan hukum privat. Risiko fiskal akan terjadi apabila kebutuhan dana IJP meningkat dan penambahan PMN pada badan usaha milik negara (BUMN) penjamin tidak mencukupi sehingga mengakibatkan adanya penambahan alokasi dana yang lebih besar dari APBN. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat, status risiko fiskal merupakan konsekuensi hukum yang mempunyai nilai tanggung jawab negara, mengingat bobot risiko fiskal yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

---

This thesis discusses MSMEs credit guarantee through the micro credit program (KUR). This loan guarantee is awarded to viable MSMEs businesses (feasible) but they are not qualified to access credit/financing from banks (nonbankable). The implementation of the micro credit program involves three parties, namely the government, corporate underwriters, and banking. Based on this background, the formulation of the problem in this study are as follows (i) how is the KUR program implementation in the context of contract law? (ii) is the MSMEs credit guarantee policy already reflected the state's responsibility? To answer these problems the author uses normative legal research methods and this research is descriptive and evaluative, which is a study that is intended to provide data about human as precisely as possible, circumstances, and other symptoms and to assess the implemented programs.

Results of this study is that the position of the government as the representative of the state in the context of business contracts included in the public legal action. On the other hand, the government's actions, including in the context of civil law. The status of government's position as the subject of civil law is equal with other subjects, it could lose immunity in litigating public so that it can be sued in a court as well as common people. Furthermore, public expenditure charged to the budget of income and expenditure (budget) in the form of state capital participation (PMN) and underwriting compensation (IJP) cause the transformation of the juridical laws from the state finances as public finance to privat finance of other legal entity. Fiscal risk would occur if the IJP increased funding requirements and the addition of PMN in guarantor state-owned enterprises (SOEs) are not sufficient so that resulting in the addition of a greater allocation of funds from the state budget. Under the provisions of the legislation of social welfare, fiscal risk status is a consequence of the law of state responsibility which has value, given the weighting of fiscal risk that promotes the interests and welfare of the community."

"Penelitian ini mengevaluasi dampak program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kinerja Industri Mikro dan Kecil (IMK) selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Program KUR dirancang untuk memberikan akses permodalan dengan suku bunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah, guna mendukung pertumbuhan sektor IMK yang mengalami kendala permodalan selama pandemi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) tahun 2020 dan 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan membandingkan kinerja IMK yang mengakses dan tidak mengakses KUR. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pooled OLS regression. Variabel independen utama adalah akses terhadap KUR, sementara variabel dependen adalah profit IMK. Variabel kontrol yang dimasukkan dalam analisis termasuk jumlah tenaga kerja, usia pengusaha, tingkat pendidikan pengusaha, lama usaha, rata-rata jam kerja, kemitraan, koperasi, dan pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2021, pengusaha IMK yang mengakses KUR memiliki rata-rata keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan IMK yang tidak mengakses KUR. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa seluruh variabel kontrol yang digunakan berperan dalam peningkatan rata-rata laba yang didapatkan IMK, kecuali variabel usia pengusaha dan lama usaha. Lalu, di masa pandemi Covid-19, ditemukan bahwa peran penggunaan KUR terhadap rata-rata keuntungan yang didapatkan IMK menurun dibandingkan periode sebelum Covid-19, meskipun tetap positif. Jumlah pengakses KUR di di masa pandemi Covid-19 juga mengalami penurunan sebanyak 51,01%. Hal ini menandakan distrbusi KUR yang masih kurang efektif, di tengah krisis ekonomi.Kemudian, penelitian ini juga menyajikan bukti empiris tentang sektor usaha mana yang terpengaruh positif dan signifikan oleh program KUR. Hal ini dapat membantu pemangku kebijakan untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi ekonomi pasca-pandemi, serta meningkatkan akses permodalan bagi pelaku IMK.

---

This study evaluates the impact of the People's Business Credit (KUR) program on the performance of Micro and Small Enterprises (MSEs) during the Covid-19 pandemic in Indonesia. The KUR program is designed to provide capital access with low-interest rates and easier requirements to support the growth of the MSE sector that experienced capital constraints during the pandemic. The data used in this study comes from the 2020 and 2021 Micro and Small Industry Survey (VIMK) conducted by the Central Bureau of Statistics (BPS), comparing the performance of MSEs that accessed KUR and those that did not. The research method used in this study is Pooled OLS regression. The main independent variable is access to KUR, while the dependent variable is MSE profit. Control variables included in the analysis are the number of workers, entrepreneur age, entrepreneur education level, business duration, average working hours, partnerships, cooperatives, and training. The study results indicate that from 2018 to 2021, MSE entrepreneurs who accessed KUR had higher average profits compared to MSEs that did not access KUR. Additionally, the study found that all control variables used played a role in increasing the average profits obtained by MSEs, except for entrepreneur age and business duration variables. During the Covid-19 pandemic, the role of KUR usage on the average profits obtained by MSEs decreased compared to the pre-Covid-19 period, although it remained positive. The number of KUR users during the Covid-19 pandemic also decreased by 51.01%. This indicates that the distribution of KUR is still ineffective amidst the economic crisis. Furthermore, this study provides empirical evidence on which business sectors are positively and significantly affected by the KUR program. This can help policymakers design more inclusive and responsive policies to the post-pandemic economic conditions and improve capital access for MSE actors."

"Tesis ini membahas dampak program Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan dan konsumsi rumah tangga tahun 2008-2011. Data FSAM 2005 digunakan penulis dengan tujuan untuk menangkap dampak kesejahteraan untuk rumah tangga serta siapa yang paling diuntungkan oleh program tersebut. Untuk menjelaskan dampak tersebut, penelitian menggunakan analisis multiplier serta dekomposisi pengganda guna mengetahui sektor yang memberikan dampak terbesar.Hasilnya, sektor utama yang memiliki income multiplier terbesar untuk empat tipe rumah tangga cenderung seragam meski memiliki urutan yang berbeda yaitu sektor pertanian formal dan informal, pertambangan informal, sektor jasa formal dan perdagangan, hotel dan restoran formal. Sedangkan polapola pengeluaran rumah tangga untuk komoditas bisa dikelompokkan dalam empat besar yakni pertanian, manufacturing, keuangan dan jasa. Rumah Tangga Miskin terbesar mengeluarkan pendapatannya untuk komoditas manufacturing, pertanian, jasa dan keuangan.Penelitian ini juga melakukan simulasi kebijakan untuk menjelaskan dampak total pasca shock KUR sebesar Rp 62,9 triliun kucuran dana KUR selama empat tahun. Hasilnya, semua tipe rumah tangga mendapatkan keuntungan dari KUR. Tetapi rumah tangga desa tidak miskinlah yang mendapatkan penerimaan terbesar yakni 10,43 kali lipat pendapatannya dibanding rumah tangga desa miskin 9,37.

---

The focus of this study is to measure the impact Kredit Usaha Rakyat (KUR) on household incomes and consumption in 2008-2011. FSAM 2005 data was used to capture the impact of welfare for the household and which household gain the most benefit from the program. Multiplier and decomposition multiplier analysis were used to determine sector impact for four type of household.

Major finding are KUR will rising income and consumption for all type household. If KUR channeled to sector with big income multiplier may result more impact for targeted household. Those sector are agriculture (formal and informal sector), mining (informal), trade, hotel and restaurant (formal).

Result after simulation shows that after injection KUR Rp 12 trillion (2008) will rising income for rural unpoor household 10,39 times from initial. But rural poor household only rise their income by 9,34 times."

"Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan pelaku ekonomi yang mendominasi di Provinsi DKI Jakarta. Namun, UMK masih menemukan kendala terkait permodalan. Kredit Usaha Rakyat hadir sebagai solusi atas kendala permodalan serta memberdayakan pelaku UMK. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan KUR dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) di Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Integrated Implementation Model yang dikemukakan oleh Winter. Teori tersebut bersifat hybrid sehingga analisis dilakukan secara top-down dan bottom-up. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist. Data yang diperoleh berasal dari data primer berupa wawancara mendalam bersama beberapa narasumber dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KUR dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan belum berjalan secara optimal. Implementasi KUR sudah mencakup koordinasi dan komitmen dalam perilaku organisasi dan antarorganisasi yang terlibat; bentuk manajemen berupa sosialisasi serta pelatihan kompetensi serta pola kerja penyalur KUR; serta birokrat level bawah sudah berkompetensi. Kelompok target kebijakan, yaitu pelaku UMK, menunjukkan respon positif dan negatif yang dilandasi oleh faktor internal pelaku UMK serta faktor eksternal yaitu kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun, implementasi KUR masih belum bersinergi terkait data dengan bantuan permodalan lain serta penggunaan KUR yang belum sepenuhnya tepat guna

---

The Micro and Small Enterprises (MSEs) are the dominant economic actors in DKI Jakarta Province. However, The MSEs still encounter obstacles related to capital. Micro Business Credit (Kredit Usaha Rakyat) came as a solution to capital constraints and empowers MSEs. This study aims to fing out how is the implementation of Micro Business Credit Policy in the framework for empowering The Micro and Small Enterprises (UMK) in Setiabudi District, South Jakarta. This study uses the theory of The Integrated Implementation Model that proposed by Winter. The theory is a hybrid and make its analysis done with top-down and bottom-up perspective. This study uses post-positivist approach. The data used in this study comes from deep interview with several interviewees as primary data and library research as secondary data. The result of the study says that the implementation of The Micro Business Credit (KUR) policy in the context of empowering MSEs in Setiabudi District, South Jakarta City has not run optimally. The implementation already includes with coordination and commitment in organizational behaviour and among the organizations involved; form of management such as socialization and competency training as well as the work pattern of KUR distributors; and the lower-level bureaucrats are already competent. The target group of policy, the MSEs, showed positive and negative responses based on the internal factors of the MSEs and external factors such as the situation of COVID-19 pandemic in Indonesia. However, the implementation of The Micro Business Credit (KUR) has not been synergized related to data with another capital assistance and The Micro Business Credit (KUR) is not yet fully appropriate with its purpose."

"Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar yang penting dalam mendukung perekonomian nasional, namun UMKM masih dihadapi pada sulitnya mengakses pembiayaan. Sebagai upaya meningkatkan akses pembiayaan UMKM, Bank Indonesia mengeluarkan revisi peraturan kewajiban minimal penyaluran kredit UMKM bagi bank umum pada tahun 2015, tahun yang sama dengan perubahan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari imbal jasa penjaminan menjadi subsidi bunga. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kinerja bank dan suku bunga KUR terhadap penyaluran kredit UMKM. Dengan menggunakan data empat kelompok bank di Indonesia periode 2015-2019, penelitian ini menemukan adanya hubungan positif antara suku bunga KUR dan porsi penyaluran kredit UMKM. Faktor kinerja perbankan, yaitu ROA, NPL, Spread, DPK, dan BI Rate juga secara signifikan berpengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM.

---

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in Indonesia`s economic development, however most MSMEs still face significant challenges in accessing financing. In order to facilitate access to finance for MSMEs, Bank Indonesia revised the regulation about minimum amount of credit provided by the banks for MSMEs in 2015, the same year as modificaion of Kredit Usaha Rakyat (KUR) program from partial credit guarantee program to interest rate subsidy program. This study aims to examine the impact of bank performace and KUR interest rate on bank credit allocation for MSMEs. Utilizing data from four bank categories in Indonesia from 2015-2019, this study found a positive relationship between KUR interest rate and bank credit allocation for MSMEs. ROA, NPL, Spread, DPK, and BI Rate also significantly affect credit allocation for MSMEs."

"Al Qardh Al Hasan merupakan skema pinjaman lunak dalam Islam, memiliki tujuan sosial dan tidak bersifat komersil. Pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara memiliki program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil (PUMK) yang merupakan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Al-Qardh dan program PUMK bertujuan untuk menolong pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan, namun demikian diperlukan penelitian yang komprehensif terkait kesesuaian dan terpenuhinya kaidah Hukum Islam dalam program PUMK. Penelitian ini membandingkan antara Al Qardh Al Hasan dengan Program PUMK dan selanjutnya meneliti bagaimana perspektif hukum Islam atas Program PUMK. Metode penelitianyang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan atau hukum positif tertulis, dengan melakukan pengumpulan data studi pustaka dan wawancara dengan pakar dan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program PUMK yang pelaksanaannya berada dalam lingkup Corporate Social Responsibility, tidak memenuhi kaedah utang piutang dalam hukum Islam. Prinsip pinjaman dalam kaedah hukum Islam melarang adanya imbalan atau tambahan di awal, sedangkan program PUMK secara jelas mempersyaratkan tambahan dalam bentuk jasa administrasi. Simpulannya bahwa karakterisitik Al Qardh terdapat dalam Program PUMK, namun dikarenakan terdapat kaidah syara’ yang diselisihi perihal piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba, sehingga program PUMK ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam

---

Al Qardh Al Hasan is a soft and benevolent loan scheme in Islam, has a social purpose and is not commercial in nature. The Government of Indonesia through State-Owned Corporate has a micro and small business funding program (PUMK) which is the implementation of a social and environmental responsibility program (TJSL) mandated in the Limited Liability Company Law. Al-Qardh and the PUMK program aim to help those in need without expecting profit, however, comprehensive research is needed regarding the suitability and fulfillment of the rules of Islamic Law in the PUMK program. This study compares Al Qardh Al Hasan with the PUMK Program and further examines how the Islamic law perspective on the PUMK Program. The research method used is the normative juridical method, by conducting research on written positive regulations or laws. Literature study data collection is supported by interviews with experts and related parties. The results of this study show that the PUMK program, which is social in nature and in practice within the scope of Corporate Social Responsibilityy, does not meet the receivables debt method in Islamic law. Loans in Al Qardh Al Hasan as well as other types of loans based on Islamic law are not allowed to promise additional at the beginning, while the PUMK program clearly requires the existence of benefits. The conclusion is that the characterization of Al Qardh-Al Hasan is actually contained in the PUMK Program, but because there is a rule of syara' which is disputed in the form of imposition of benefits,meanwhile the fiqh method states that every receivable that brings benefits is usury, so this PUMK program is not in accordance with the provisions of Islamic law"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan (financial literacy) dan self control serta pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan kredit pada pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di DKI Jakarta. Financial literacy pada penelitian ini diukur melalui kemampuan berhitung dan pengetahuan keuangan responden, sedangkan self control diukur melalui perilaku keuangan responden. Sampel penelitian ini terdiri dari 202 responden yang memenuhi kriteria sebagai usaha menengah berdasarkan omset/pendapatan atau kekayaan usahanya, pernah melakukan kredit dan berdomisili di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan diolah dengan metode analisis regresi probit ordinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan pada pengusaha UMKM golongan menengah tergolong sedang dan tingkat literasi keuangan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kredit bagi pengusaha UMKM walaupun bukan merupakan penentu utama untuk mengambil keputusan kredit. Pengambilan keputusan kredit pengusaha dapat dipengaruhi oleh beragai faktor seperti pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang kredit, kondisi keuangan perusahaan, dan faktor-faktor lainnya. Sedangkan self control pada kredit produktif tidak memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan kredit

---

This study aims to determine the effect of financial literacy and self control on credit decision making made by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) owners in DKI Jakarta. Financial literacy in this study is measured through the cognitive ability of respondents to count and the financial knowledge of respondents and self control measured through the financial attitude respondents. The sample of this study consists of 202 middle class entrepreneurs in DKI Jakarta. This research uses quantitative methods and is processed with ordered probit regression analysis methods. The results show that the level of financial literacy among middle class entrepreneurs in MSMEs varies from low, medium and high. The level of financial literacy affects frequency of credit decision making for MSMEs entrepreneurs. Therefore, it is not the main determinant of entrepreneurs to take credit. The credit decision making can be influenced by various factors such as education, lack of knowledge about credit, the company's financial condition, and other factors. Whereas self control on productive credit has no influence on credit decision making."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak terlepas dari pengenaan pajak penghasilan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM), dari 1% menjadi 0,5% dan berlaku sejak 1 Juli 2018. Pelaku UKM yang bisa memanfaatkan PPh final dengan tarif khusus ini adalah yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun. Masalah yang akan dijadikan fokus penelitian antara lain Bagaimana Perbandingan Definisi UMKM yang dikenakan PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Definisi UMKM dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, dan Apakah pengenaan pajak penghasilan final telah berdasarkan azas keadilan hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha UMKM setelah terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2018. Metode Penelitian dilakukan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.Dari hasil penelitian ditemukan ditinjau dari segi keadilan dan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perpajakan (equity principle), pengenaan pada PPh Final tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan  karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Bahkan di dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

---

Micro, Small and Medium Enterprises can’t be excluded from income tax imposition. The Government Regulation (PP) Number 23 year 2018 issued by the government which relaxed income tax rate for small and medium enterprises (SME) taxpayers from 1% to 0.5% was valid from 1 July 2018. SMEs that can utilize the special rate final income tax rate are ones that has a maximum turnover of 4.8 billion rupiah per year. The main focus on this research includes Definition Difference between MSMEs subjected to the Final income tax rate of Government Regulation Number 23 Year 2018 and MSMEs subjected to the constitutional law Number 20 year 2008, also whether the imposition of final income tax has been based on the principle of legal justice and protection of MSME business after Government Regulation Number 23 of 2018 was issued. The method of research is normative juridical using secondary data from primary and secondary legal materials.

Research results shows that in terms of justice and legal protection of the MSMEs related to taxation (equity principle), the imposition of Final income tax rate is not in accordance with the principles of justice and protection because it doesn’t reflect ability to pay. Fair taxation is that the greater the income, the greater the tax obligation. This is defined as vertical equity. The income referred is net income. Final income tax rate is calculated directly from gross circulation, which is why the taxation is not in accordance with the concept of justice in taxation. Even in a state of loss, with the imposition of Final Income Tax each person and business entity must pay taxes."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak kebijakan makroprudensial terkait rasio pembiayaan sektor UMKM terhadap pertumbuhan kredit dan NPL UMKM pada setiap bank. Penelitian ini menggunakan analisis panel data dengan model generalized least square kepada data keuangan 40 bank konvensional terbuka sebagai observasi selama periode 2012 hingga 2021 dengan pertumbuhan kredit dan NPL UMKM adalah sebagai variabel dependen serta kebijakan, karakteristik bank dan faktor-faktor makroekonomi adalah sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan berdampak positif kepada pertumbuhan kredit dan NPL UMKM. Temuan-temuan dalam penelitian ini menyarankan kepada OJK dan BI untuk melakukan evaluasi kembali syarat target pemenuhan rasio pembiayaan UMKM.

---

The aim of this research is to identify the impact of macroprudential policy related to the financing ratio for MSME to each bank’s MSME credit growth and NPL. This research used a panel data analysis using the generalized least square model conducted on the financial data of 40 public conventional banks for the observation during the period from 2012 to 2021 with MSME’s credit growth and NPL as the dependent variables and the policy, bank’s characteristics, and macroeconomic factors as independent variables. The results reveals that the policy positively affects MSME’s credit growth and NPL. The findings of this research inquire regulator to re-evaluate the requirement target to achieve minimum financing MSME ratio."