Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris merupakan Pejabat Negara yang memiliki kewenangan membuat akta otentik sebagaimana di tentukan oleh Undang-Undang. Dalam kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik tersebut, Notaris memiliki kewajiban untuk kemudian menyimpan akta yang dibuatnya kedalam protokol Notaris karena dalam hal kemudian Notaris tersebut pensiun atau meninggal dunia, maka Notaris yang menggantikan dan menerima protokolnya dapat mengetahui apa saja akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 293/Pdt/2010/PT.BDG. Pencatatan dalam protokol merupakan suatu kewajiban bagi Notaris, namun kewajiban tersebut t idak memiliki implikasi hukum terhadap produk yang dibuat oleh Notaris yaitu akta.

---

Notary are state officials who have the authority to make an authentic deed as specified by Law. In Notary's authority to make such an authentic deed, notary has a duty to save the deed that his or her made into a protocol as in the case of Notary retired or die, the Notary which replaces and receive protocol can figure out what the deed has been made by the Notary. The method used in this research is normative juridical research method is to examine the Bandung High Court Decision No. 293 / Pdt / 2010 / PT.BDG. Recording of the protocol is an obligation for the Notary, but this obligation does not have the legal implications of the products made by the Notary which is the deed."

"Artikel ini membahas mengenai permasalahan implikasi hukum terhadap perjanjian, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. Tahun 2018). Pokok permasalahan tesis ini adalah akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian, dimana salah satu pihak memberikan cap jempol di surat-surat yang tidak dibacakan dan dijelaskan isinya oleh Notaris dan/atau PPAT, kemudian terbit perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli. Jenis penelitian yang Penulis lakukan adalah yuridis normatif, sifat penelitiannya deskriptif analitis, teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan dokumen, teknik analisis datanya secara kualitatif, serta cara pengambilan kesimpulannya dengan silogisme melalui logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa akibat hukum atas perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris dan/atau PPAT yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli, dari segi hukum perdata, Notaris dan/atau PPAT dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng, dan dalam kedudukannya sebagai Notaris dan/atau PPAT tersebut dapat dikenakan sanksi administratif.

---

This article discusses the legal implications of the agreement, the power of attorney to sell and the deed of sale made by a Notary / PPAT (Case Study: Decision of the Denpasar District Court Number 57 / Pdt.G / 2018 / PN.Dps. 2018). The main problem of this thesis is the legal consequences and the responsibility of the Notary Public as the PPAT in making the agreement, where one party gives a thumbprint on the letters which are not read and the contents are explained by the Notary and / or PPAT, then a sale and purchase agreement is issued, the power of attorney to sell and deed of sale and purchase. The type of research that the author does is normative juridical, descriptive analytical nature of the research, data collection techniques through literature and document studies, qualitative data analysis techniques, and how to draw conclusions with syllogism through deductive logic. The results showed that the legal consequences of the sale and purchase agreement, the deed of sale authorization and the deed of sale and purchase made by a Notary and / or PPAT who were proven to have committed an illegal act, were declared invalid and null and void by law. Regarding the responsibilities of the Notary Public as a PPAT in making a sale and purchase agreement, the deed of power of attorney to sell and the sale and purchase certificate, in terms of civil law, the Notary and / or PPAT are punished to pay all case costs incurred jointly and in their position as a Notary and / or The PPAT may be subject to administrative sanctions."

"Perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris berlaku sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Seorang Notaris dalam pembuatan aktanya harus mengikuti proses yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelalaian yang dapat terjadi pada proses pembuatan akta autentik dapat menyebabkan kekuatan pembuktian akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan ataupun batal demi hukum. kemudian, terhadap Notaris yang melakukan kesalahan pada pembuatan aktanya dapat dinyatakan sebagai pelaku atas Perbuatan Melawan Hukum. Dampak atas kelalaian yang dilakukan Notaris ini terkadang tidak hanya terhadap penghadap tetapi juga pada pihak ketiga diluar akta. Permasalahan yang dibahas dalam thesis ini adalah substansi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Notaris serta Para Pihak dan perlindungan hukum bagi pihak diluar akta yang menjadi korban atas dibuatnya akta Perjanjian Sewa Menyewa serta tanggung jawab Notaris atas kesalahan yang dibuatnya. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Adapun terhadap kelalaian yang dibuat Notaris menyebabkan akta nya cacat dan batal demi hukum. Terhadap perbuatannya, Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kesalahan yang dibuatnya serta bagi pihak ketiga diluar akta yang menjadi korban terdapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

---

A lease agreement made by and before a Notary applies as an authentic deed of absolute proof. When making a deed, a Notary must follow the proper procedure in accordance with the rules of the law. Any negligence that may occur in the process of making an authentic deed, may result in degradation of the proving power of the authentic deed into a private deed, or even make the authentic deed void by law. Subsequently, the Notary who committed an error in the making of the deed may be declared as a perpetrator of an Unlawful Act. The impact of the negligence conducted by the Notary can sometimes not only on affect the party engaged in the deed, but also third parties outside the deed. The issues discussed in this thesis are the substance of the Unlawful acts committed by Notaries and Parties in the deed, the legal protection of the parties outside the deed who are impacted as victims of the Tenancy Agreement, and the Notary's responsibility for the offenses committed. The research method used in this thesis is normative juridical method with a descriptive analytical research type. The types of data used in this study are secondary data with a qualitative approach. As for the Notary's negligence, this caused his deed to be defective and void by law. For his actions, the Notary may be held responsible for any wrongdoing that he may have committed, and for any third party outside the deed who is impacted as a victim, they are eligible legally protected in accordance with the applicable rules and regulations."

"Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab dan sanksi hukum terhadap notaris dengan studi pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/Pdt.G/2016/PN.Sby. Dalam putusan tersebut, notaris dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena akta yang dibuat di hadapan notaris memuat keterangan palsu. Dalam hal ini, notaris telah melanggar kewajiban hukumnya sebagai seorang pejabat umum. Untuk itu, permasalahan yang diangkat adalah mengenai tanggung jawab keperdataaan notaris, yang telah membuat dan menerbitkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah dan sanksi hukum terhadap notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan bahan hukum yang diperoleh melalui studi dokumen, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis yang diperoleh adalah notaris bertanggung jawab bahwa perbuatan notaris dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan membatalkan akta yang telah dibuat dan diterbitkan notaris, disertai sanksi hukum untuk mengganti kerugian denda sejumlah uang, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Kemudian, sanksi hukum terhadap notaris, selain sanksi perdata, notaris memenuhi kriteria untuk dijatuhi sanksi administrasi peringatan tertulis yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016. Sanksi pidana, berupa sanksi penjara paling lama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) jo. 56 ayat (1) jo. 57 ayat (1) KUH Pidana, akibat membantu menyediakan sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan membuat dan menerbitkan akta yang memuat keterangan palsu.

---

This research focuses on legal responsibilities and sanctions against notaries with a study on the decision of the District Court Surabaya Number 963/Pdt.G/2016/PN. Sby. In the ruling, the notary is declared to have committed an act against the law, because the deed made before the notary contains false information In this case, the notary has violated his legal obligations as a public official. Therefore, the issue raised is about the civil responsibility of the notary, who has made and issued a Deed Commitment of Sale and Purchase Agreement and Selling Authorization without the knowledge of the landowner and legal sanctions against notaries. To answer the problem is used normative juridical legal research methods, with legal material obtained through the study of documents, which are then analyzed qualitatively. The result of the analysis obtained is that the notary is responsible that the notary act is declared as an act against the law and cancel the deed that has been made and issued by the notary, accompanied by legal sanctions to compensate for the loss of a fine of some money, based on Article 1365 of the Civil Code. Then, legal sanctions against notaries, in addition to civil sanctions, notaries meet the criteria to be sentenced to administrative sanctions written warning given by the Regional Supervisory Assembly, based on Article 5 paragraph (1) letter b of Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 61 of 2016. Criminal sanctions, in the form of prison sentences maximum 4 (four) years 8 (eight) months, based on Article 266 paragraph (1) jo. 56 paragraph (1) jo. 57 paragraph (1) Criminal Code, as a result of helping provide means to commit a criminal act, by making and issuing a deed containing false information"

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disingkat dengan UUJN. Kewenangan atributif tersebut antara lain adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dibidang keperdataan terkait hukum kewarisan yaitu pembuatan sebuah akta wasiat. Tesis ini menganalisis mengenai bagaimana peranan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Wasiat dan akibat hukum dari akta wasiat yang dibuat tidak sesuai dengan undang-undang berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 84/Pdt.G/2019/PTA JKT. Peran notaris dalam pembuatan akta wasiat, sebagai seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik dan kewenang lainnya dalam pasal 15 ayat 1 (a) yaitu surat wasiat. Dalam proses pembuatan akta wasiat ini Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib melakukan kewajibannya sesuai pasal 16 ayat (1) huruf a untuk bertindak dengan amanah, jujur dan saksama, mandiri dan tidak berpihak dalam menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, terkait pembuatan akta wasiat. Pembatalan suatu akta wasiat melalui putusan hakim dalam kasus ini mengakibatkan dicabutnya Akta wasiat No.2 tanggal 3 Februari 2015. sehingga tidak dapat dilaksanakannya wasiat dan keinginan terakhir dari seorang pewaris menjadi tidak terlaksana.

---

A notary is a public official authorized to make an authentic deed and have the authority as referred to in Law Number 2 of 2014 on the amendment of Law Number 30 Of 2004 concerning Notary Position, which is abbreviated with the UUJN. The authority of the attributive, among others, is to provide legal services to the community in the field of civil related to the law of inheritance, namely the making of a deed of probate. This thesis analyze about how the role and responsibilities of a Notary in the making of the Deed of Probate and legal effect of the deed of bequest which was made not in accordance with the legislation based on the Decision of the High Court Religious No. 84/Pdt.G/2019/PTA JKT. The role of the notary in the making of the deed of will, as of a public official who has the authority to make authentic deed and authority as mentioned in article 15, paragraph 1 (a), namely wills. In the process of making the deed the will was Notarized in the running of the term of office shall perform its obligations in accordance with article 16 paragraph (1) letter a to act in a trustworthy, honest and careful, independent and impartial in keeping the interests of the parties involved in the legal acts, related to the manufacture of the deed of probate. Cancellation of a deed of probate, through the decision of the judge in this case resulted in the revocation of the Deed of probate No.2 February 3, 2015. so it can't be the implementation of a will and last wishes of a testator unable to be implemented."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta relaas yang cacat hukum, serta akibat hukum terhadap akta relaas yang cacat hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan data sekunder yang menggunakan pendekatan kualitatif. Notaris dituntut untuk bertindak secara amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait perbuatan hokum. Prakteknya sering dijumpai akta-akta Notaris yang seharusnya bersifat otentik dan dijadikan alat bukti yang sempurna, ternyata menjadi masalah di kehidupan masyarakat. Banyak pula dijumpai Notaris selaku pejabat umum tempat masyarakat mencari kepastian ternyata dalam menjalankan jabatannya tidak sesuai peraturan perundang-undangan hukum dan mencederai sumpah jabatannya. Penulis memiliki 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu pertama tentang bagaimana akibat hukum atas akta relaas yang dibuat oleh Notaris tidak disetujui beberapa pemegang saham dan bagaimana tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta relaas yang dibuatnya tidak disetujui beberapa pemegang saham. Hasil penelitian penulis atas akibat hukum terhadap Akta Notaris yang tidak memenuhi syarat dan prosedur pembuatan akta autentik sesuai UUJN dan UUPT dapat dibatalkan oleh para pihak dan terdegradasi kekuatan hukum pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Notaris yang lalai maupun yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi-sanksi terkait atas perbuatannya. Notaris dalam pembuatan akta relaas memiliki 3 (tiga) tanggung jawab, yaitu tanggung jawab secara perdata, secara pidana maupun secara administratif.

---

This thesis is about responsibility of notary towards deeds of relaas which found to be flawed, and how the legal consequences towards them. The method used in this study is juridical normative research that used secondary data and qualitative approach. The Notaries are required to act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial and take care of all interests parties related to legal actions. In practice, the Notary deeds that should be authentic and used as perfect evidence, often found to become a problem in the society. In addition, the notary as a public official where the people seeks legal certainty, was often found in carrying out their position not according to regulations and injured his oath of office. The author has two problems that will be discussed in this research. First about how the legal consequences of the voluntary deed made by a Notary are not approved by some shareholders and second, how the legal responsibility of the Notary on the relaas deed made is not approved by some shareholders. The results of the authors research on the legal consequences of the Notary Deed that violates the terms and the procedures according the regulations , can be canceled by the parties and degraded the legal force of proof to be under the hand. Notaries who are negligent or who intentionally commit acts against the law can be subject to sanctions related to their actions. A notary who makes a relaas deed having three responsibilities, namely civil, criminal and administrative responsibilities."

"Notaris sebagai pejabat kepercayaan negara diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk selalu bertindak jujur, seksama dan tidak memihak. Tindakan tersebut merupakan etika dasar notaris untuk menjamin akta yang dibuatnya adalah akta yang autentik. Lahirnya autentisitas suatu akta dapat dilihat dari proses pengesahannya yakni harus memenuhi syarat verlijden yang mana harus disusun, dibacakan dan ditandatangani. Keduanya kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan sebab akibat, karena tindakan tidak jujur, tidak seksama dan memihak kepada salah satu penghadap adalah sikap yang dapat menjadi pemicu tidak terpenuhinya salah satu dari ketiga syarat verlijden tersebut. Salah satu contoh kasus yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, di mana notaris membuat akta namun tidak secara jujur serta adanya keberpihakan kepada salah satu penghadapnya. Kasus bermula dengan adanya akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan notaris, akan tetapi pembuatannya tidak memenuhi syarat verlijden akta serta adanya perubahan akta tanpa diketahui oleh calon penjual yang menyebabkan kerugian kepadanya. Oleh karena itu akan diangkat permasalahan mengenai keabsahan akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan Notaris yang tidak memenuhi syarat verlijden dan bentuk tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pengikatan jual beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat verlijden. Penelitian hukum ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu dengan menganalisis secara sistematis bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen guna menjawab permasalahan yang diangkat berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pengikatan jual beli dapat menjadi batal demi hukum, apabila tidak memenuhi syarat verlijden dan syarat sah perjanjian dalam hal ini adalah syarat objektif. Notaris dianggap telah memihak kepada salah satu penghadap sehingga merugikan pihak lainnya yaitu penjual Atas kesalahannya, maka seharusnya notaris tersebut diberikan sanksi secara administratif dengan sanksi pemberhentian pemberhentian tidak hormat atau sekurang-kurangnya pemberhentian sementara dan ganti kerugian sebagai pertanggungjawaban secara perdata. Mengingat beratnya pelanggaran jabatan yang dilakukan, notaris tersebut juga dapat di pidana atas tindakan pemalsuan akta autentik dalam Pasal 264 KUHP. Melalui kasus ini dapat disimpulkan bahwa sangat penting bagi notaris untuk memiliki nilai moral dan etika yang baik dalam menjalankan jabatannya.

---

Notaries as state trust officials are mandated by the Notary Law to always act honestly, carefully and impartially. These actions are the basic ethics of notaries to ensure that the deeds they make are authentic deeds. The authenticity of a deed can be seen from the validation process, which must meet the verlijden requirements, which must be compiled, read out and signed. Both of these obligations are a unity that has a causal relationship, because actions that are not, honest, not careful and favor one of the faces, can trigger the non-fulfillment of one of the three verlijden requirements. One example of a case that is the subject matter of this research, where a notary makes a deed but is not honest and there is favoritism to one of the confrontants. The case began with a deed of sale and purchase made before a notary, but the making of the deed did not meet the verlijden requirements of the deed and there were changes to the deed without the knowledge of the prospective seller which caused him harm. Therefore, the problem will be raised regarding the validity of the deed of binding of sale and purchase made before a Notary that does not meet the verlijden requirements and the form of legal responsibility of the notary in making the deed of binding of sale and purchase which is declared null and void by the court because it does not meet the verlijden requirements. This legal research is prepared using doctrinal research methods, namely by systematically analyzing primary and secondary legal materials obtained through document studies to answer the problems raised related to the issues in this study. The research results show that the deed of binding of sale and purchase can be null and void if it does not fulfil the verlijden requirement, and the legal requirement of the agreement, in this case, is the objective requirement. For his mistake, the notary should be given administrative sanctions with temporary dismissal and compensation as civil liability. Given the severity of the offence committed, the notary can also be criminalized for forgery of authentic deeds in Article 264 of the Criminal Code. Through this case, it can be concluded that it is essential for notaries to have good moral and ethical values in carrying out their positions."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pendirian yayasan sebagai sarana untuk memperoleh danahibah/bantuan yang berujung kepada tindak pidana korupsi. Pembuatan akta pendiriansuatu yayasan haruslah dibuat sesuai dengan waktu pada saat seorang pihak menghadapkepada seorang notaris, dan data-data serta dokumen yang diserahkan harus merupakandata-data dan dokumen yang asli adanya. Permasalahan dalam tesis ini yaitupertanggungjawaban seorang notaris terhadap akta pendirian yayasan yang dimundurkanwaktu pembuatannya dan akibat hukum dari akta pendirian tersebut. Metode penelitianyang digunakan adalah penilitian yuridis normatif dengan tipe penilitian deskriptifanalitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alatpengumpulan data primer yaitu berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengannotaris, yayasan dan tindak pidana korupsi, serta data sekunder melalui studi dokumendan dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu seorang notaris bisabertanggungjawab dari segi administratif apabila sudah ditetapkan oleh MajelisPengawas Notaris dan dapat juga dari segi pidana apabila terbukti bersalah, serta akibathukum dari suatu akta pendirian yayasan yang dimundurkan tanggal pembuatannyamenjadi batal demi hukum karena terdapat cacat formil dan cacat materiil.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the founding of the Foundation as a means of obtaininggrants/assistance funds that lead to corruption crimes.The creation of a foundationdeed must be made in accordance with the time when a party faces a notary, and thedata and documents submitted must be the original data and documents.The problemin this thesis is the accountability of a notary to the deed of incorporation of thefoundation which is the time of creation and the legal consequences of the deed ofestablishment.The research methods used are normative juridical studies withanalytical descriptive research types.The types of data used in this study aresecondary data with primary data collection tools, which are based on laws relatingto notary public, foundations and corruption crimes, and secondary data throughdocument studies and then Through a qualitative approach.The result of this study isthat a notary can be responsible in an administrative terms if it has been establishedby the notary public and can also be in criminal terms when proven guilty, as well asthe legal consequences of a foundation deed The date of manufacture becomes nulland void due to formyl defects and material defects."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini harus diperhatian setiap Notaris agar tidak timbul permasalahan yang dapat merugikan para pihak maupun Notaris yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akibat hukum dari pembuatan akta hibah wasiat dalam kasus putusan pengadilan tinggi Bandung (no. 116/pdt/2016/ptbdg). Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana penulis membandingkan antara fakta di lapangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku.Hasil dari penelitian ini adalah dalam pembuatan akta hibah wasiat dalam bentuk wasiat umum, Notaris wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama akta ini harus memenuhi Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (UUJN-P) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu syarat-syarat suatu akta otentik apabila tidak terpenuhinya ketentuan ini maka akta ini menjadi non exsistent dikarenakan perbuatan dalam akta ini merupakan tindakan sepihak dan Notaris tersebut dikenai sanksi Pasal 16 ayat 11 dan 12 UUJN-P.

---

Notaries in performing their obligations shall act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner, and safeguard the interests of the parties concerned in a legal act. It should be the concern of every Notary in order to avoid the problems which can be detrimental to the parties or Notary concerned.In this study the author discusses the responsibility of Notary to the legal effect of the making of deed of grant of wills in case of decision of high court of Bandung (No. 116 / pdt / 2016 / ptbdg).The author uses normative juridical research methods in which the authors compare between facts in the field with applicable legislation.The result of this research is the making of deed of donation grant in the form of general testament (openbaar statement), Notary must pay attention to the applicable provisions especially this deed must fulfill Article 1868 Book of Civil Law (UUJN-P) and Article 38 Law Number 2 Year 2014 on the Notary's Office is the requirement of an authentic deed if it is not fulfilled this provision then this deed becomes non exsistent because deed in this deed is a unilateral action and the Notary is subject to sanction of Article 16 paragraph 11 and 12 UUJN-P."

"Proses Hibah orang tua terhadap anak seharusnya dilakukan secara itikad baik agar menghindari konsekuensi peluang penarikan hibah. Adanya peluang penarikan kembali hibah membuat tidak adanya kepastian hukum terhadap penerima hibah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai analisis pertimbangan hakim dalam permohonan pembatalan akta pengikatan hibah orang tua terhadap anak berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 25/Pdt.G/2019/PTA.Bn dan perlindungan bagi penerima hibah akibat kelalaian notaris dalam akta pengikatan hibah orang tua terhadap anak. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan Tipologi penelitian berupa penelitian eksplanatoris. Hasil analisis adalah Majelis hakim tingkat banding untuk tidak membatalkan seluruhnya putusan hakim tingkat Pertama dan cukup memperbaiki putusan yang kurang tepat dengan memberikan 1/3 harta kepada penerima hibah dan sisanya dikembalikan kepada pemberi hibah sesuai dengan Pasal 210 KHI. Perlindungan hukum penerima hibah dalam perjanjian pengikatan hibah orang tua terhadap anak dengan membuat akta hibah oleh pejabat yang berwenang dengan besarannya sesuai dengan Pasal 210 KHI. Apabila penerima hibah merupakan anak di bawah umur maka pengurusannya dapat dilakukan melalui perwakilan orang tua atau perwalian. Selain itu, penerima hibah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas dibatalkannya akta hibah. Adapun saran yang dapat diberikan bahwa Hibah tidak mengenal adanya pengikatan, penulis menyarankan kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada para pihak segera membuat Akta Hibah. Orang tua yang ingin melakukan hibah kepada anaknya sebaiknya memahami tujuan dari hibah agar tidak terjadi penarikan hibah. Notaris dalam membuat akta hendaknya mengikuti ketentuan yang berlaku karena akta autentik yang dibuat sangat berpengaruh kepada berbagai pihak.

---

The process of parental grants to children should be carried out with good intention in order to avoid the possible consequences of withdrawing the grant. The existence of the opportunity to withdraw the grant creates no legal certainty for the recipient of the grant. The problem in this research is concerning the analysis of the judge's consideration in the cancellation application of the parental grant binding deed to the child based on the Bengkulu Religious High Court Decision Number 25/Pdt.G/2019/PTA.Bn and the legal protection for the grant recipient due to the notary’s negligence in the parental grant binding deed to the children. To answer the problems, normative legal research method is used with explanatory typology. The analysis result is that the panel of appellate degree judges does not completely cancel the decision of the first-degree judge and simply corrects the inaccurate decision by giving 1/3 of the assets to the grant recipient and returned the rest to the grantor in accordance with Clause 210 of the KHI. Legal protection of grant recipients in the agreement to bind parental grants towards the children by making a grant deed by an authorized official with the determined amount according to Clause 210 of the KHI. If the grant recipient is a minor, the arrangement can be done through parent's representative or guardian. In addition, the grant recipient could file a lawsuit to the court for the cancellation of the grant deed. As for the suggestions that can be given are that the Grant is not bindable, the author suggests to the panel of judges to order the parties to immediately make a Grant Deed. Parents who want to make grants to their children should understand the purpose of a grant so that there won’t be a withdrawal of the grant. The notary, in making a deed, should follow the applicable regulations because the making of an authentic deed is very influential to various parties."