Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 58980 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yasmin Anggun Lestari
"Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang dijamin oleh Bank terkait perjanjian pokoknya dengan sebuah perusahaan listrik negara (PLN), dalam klausulanya, diperintahkan bahwa Bank harus segera mencairkan Bank Garansi. Tesis ini menganalisa mengenai kedudukan hukum PLN sebagai Penerima Bank Garansi pada saat terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Kontraktor sebagai Pihak yang dijamin oleh Bank penerbit Bank Garansi, terhadap isi Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Sipil Proyek PLTU 2 Sumatera Utara (2x200 MW) nomor: 242PJ/041/DIR/2007. Metode penelitian yang dipakai adalah metode yuridis normatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara dengan praktisi perbankan guna mendapatkan pandangannya terkait penelitian. Hasil penelitian yaitu, berdasarkan pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata PLN berhak atas pencairan Bank Garansi No. 773/J.Pel/10/Jkt/2008 dan No. 774/J.Pel/10/Jkt/2008 karena Kontraktor telah melalaikan kewajibannya, dan Bank penerbit Bank Garansi harus menyegerakan proses pencairan Bank Garansi tersebut setelah menerima bukti terjadinya wanprestasi berupa berita acara dan asli warkat. guna melindungi kepentingan PLN, maka PLN harus dengan teliti menginventarisir segala risiko perselisihan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang, kemudian menyiapkan mitigasi/upaya antisipasi dari risiko-risiko yang telah diinventarisir tersebut ke dalam bentuk klausula-klausula di dalam kontrak.

A bank guarantee is a promise from a bank or other lending institution that if a particular borrower defaults on a loan, the bank will cover the loss. In this specific case, a borrower defaulted a loan and thus violating the agreement between the borrower and a government-owned corporation, PLN, resulting the Bank have to release the guarantee immediately. As the Contract Agreement Project PLTU 2 North Sumatera (2x200 MW) No 242 PJ/041/DIR/2007 obliged. The research done by juridical normative method. The data collected from reference study and interviews with practitioners to obtain their specific knowledge about the case in order to complete the research. The research has found that referring to Article Number 1338 and Article Number 1339 Indonesian Civil Code Law, PLN reserves the right to obtain the Bank Guarantee Letter Number 773/J.Pel/10/Jkt/2008 and Number 774/J.Pel/10/Jkt/2008 as an obligation concerning the default of the borrower. The bank have to release the bank guarantee letter to PLN immediately as the default proved by authentic letter. To prevent future risks and to create a good agreement, PLN should be careful when drafting an agreement. Good clauses will protect not just one party, but all, to whom it bonds."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43021
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aripin
"Kontrak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap oleh PT PLN Persero mempunyai tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang tepat kualitas, kuantitas, waktu, tempat, tujuan sosial ekonomi, dan tepat harga, untuk menghindari risiko tidak tercapainya tujuan kontrak sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan adanya jaminan yang diberikan oleh penerima kerja kepada pemberi kerja. PT PLN Persero dalam pedoman pengadaan barang dan jasa menggunakan instrumen jaminan pelaksanaan berupa bank garansi, namun dalam prakteknya bank garansi sering mengalami permasalahan dalam klaim pencairannya.
Tesis ini membahas mengenai aspek hukum bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan dalam kontrak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di PT PLN Persero. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada ketentuan penjaminan kontrak pekerjaan konstruksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk Bank Garansi yang digunakan oleh PT PLN Persero, dan perlindungan hukum pencairan klaim terhadap Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk bank garansi dalam kontrak pembangunan PLTU di PT PLN Persero.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kontrak-kontrak pengadaan utamanya pekerjaan konstruksi di Indonesia mensyaratkan adanya jaminan pelaksanaan dalam bentuk bank garansi, begitu juga berlaku dalam pedoman pengadaan barang/ jasa di PT PLN Persero, namun meskipun bank garansi mencantumkan klausula pencairan tanpa syarat, namun karena sifat dasar bank garansi sebagai perjanjian accessoir yang melekat pada perjanjian pokoknya, maka ada celah hukum yang dapat dijadikan alasan tidak dicairkannya bank garansi sebelum ada pembuktian wanprestasi. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan terhadap pemberi kerja selaku pemilik investasi, Standby Letter of Credit dapat dijadikan alternatif penjaminan karena mempunyai sifat yang independen dan tidak diperlukan pembuktian wanprestasi untuk pencairan jaminan dalam hal kontraktor wanprestasi.

Contract of construction service, especially for coal fire Steam Power Plant Construction, has the objective to meet the requirements of quality, quantity, time, place, socio economic objectives, and the right price in accordance with the expectation contained in the agreement. To avoid the risk of failing to achieve those objectives as mentioned above, in term of developing, bank guarantee should be provided by the contractor. PT PLN Persero, in the rule of procurement using the Bank Guarantee as a Performance Bond, however, Bank Guarantees has many problems in the liquefaction process.
This thesis discusses the legal aspect of the bank guarantee as a Performance Bond in the Coal Fire Steam Power Plant Construction Contract at PT PLN Persero. This Research is descriptive by using Normative Juridical Method.
The Result of the research shows that although bank guarantee includes unconditional demand clause, but due to the nature of the bank guarantee as accessory agreement inherent underlying agreement, then there is a legal loophole which can be used as an excuse not to be realized before there is actual default. Therefore to provide protection to the owner of the investment, standby Letter of Credit can be used as an alternative guarantee because it has an independent and does not need proof of actual default for Demand in case of the contractor default.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T49514
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wibisana Bagus Santosa
"Penelitian ini mengambil topik mengenai analisis pendanaan proyek PT. PLN (Persero) dengan studi kasus PLTU Indramayu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan makro ekonomi terhadap proyeksi arus kas pada saat studi kelayakan awal pada proyek, mengetahui alternatif pendanaan yang tepat untuk menutupi sisa pendanaan proyek, dan membuat program mitigasi risiko untuk meminimalisasikan risiko proyek. Pendanaan proyek sebesar ¥ 184,125.42 juta atau setara dengan 85,51% dari total biaya proyek menggunakan pendanaan yang bersumber dari pinjaman JICA. Hasil analisis pendanaan proyek mendapatkan proporsi sisa pendanaan proyek yaitu sebesar 14,49% atau setara dengan ¥ 31,211.63 juta didapatkan melalui pinjaman komersial perbankan. Berdasarkan komposisi pendanaan tersebut, WACC yang digunakan pada perhitungan project financing adalah sebesar 1,86%. Hasil perhitungan pre-appraisal PT. PLN (Persero) menunjukkan IRR dan NPV yang overvalued karena hasil perhitungan project financing pada proyek PLTU Indamayu menunjukkan IRR sebesar 5,25% dan NPV sebesar ¥ 99,616 juta. Sementara itu, hasil analisis program mitigasi risiko proyek PLTU Indramayu mendapatkan bahwa program mitigasi risiko keterlambatan proyek merupakan program mitigasi risiko proyek terpenting yang harus dijalankan untuk meminimalisasikan resiko keterlambatan pembangunan dan pengoperasian proyek PLTU Indramayu.

This study takes the topic of project funding analysis of PT. PLN (Persero) with Indramayu power plant case study. This study aims to analyze the impact of macroeconomic changes on cash flow projections at the time of the initial feasibility study on the project, find the right financing alternatives to cover the remaining project funding, and create risk mitigation program to minimize project risk. Project funding of ¥ 184,125.42 million, equivalent to 85.51% of total project costs using funding sourced from JICA loan. The results of the analysis of project funding to get the proportion of the remaining project funding that is equal to 14.49%, equivalent to ¥ 31,211.63 million loan obtained through commercial banks. Based on the composition of funding, the WACC used in the calculation of project financing amounted to 1.86%. The results of the calculations pre-appraisal of PT. PLN (Persero) shows the IRR and NPV calculations are overvalued as a result of project financing in the power plant project Indamayu shows an IRR of 5.25% and NPV of ¥ 99.616 million. Meanwhile, the results of analysis of risk mitigation programs Indramayu power plant projects found that project delays risk mitigation program is an important project risk mitigation program must run to minimize the risk of delays in the construction and operation of power plant projects Indramayu."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T30310
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Idwenda Dachyar
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disertai dengan pertumbuhan penduduk tentunya harus ditunjang dengan peningkatan infrastruktur. PT PLN (Persero) menyadari akan adanya peningkatan kebutuhan listrik di masa mendatang, terutama untuk Pulau Jawa dan Bali. Melalui Program Percepatan Listrik II, PT.PLN merencanakan untuk membangun sejumlah pembangkit listrik yang diharapkan akan mencapai 10,000MW. Salah satunya adalah pembangunan PLTU Indramayu yang berkapasitas 1,000MW.
Penelitian ini menganalisis kelayakan investasi dan risiko dari aspek keuangan dengan mempertimbangkan bunga pinjaman dalam mata uang Jepang. Pehitungan capital budgeting yang dilakukan menghasilkan nilai NPV sebesar Rp. 36 triliun dan IRR sebesar 9.03%. Selain itu juga dilakukan simulasi monte carlo yang menghasilkan rata-rata NPV adalah Rp.29 triliun dengan probabilitas menghasilkan NPV bernilai minus sebesar 26.62%.

Economic growth of Indonesia that followed by increasing number of population surely need to be supported by better infrastructure. PT PLN (Persero) realized that will be an increasing electricity demand in the future, especially in Java and Bali. Through Crash Program II, PT PLN (Persero) has planned to build some power plants those estimated to achieve 10,000MW. One of the plans is coal fired power plant in Indramayu with capacity 1,000MW.
This research analyze the feasibility of investment and risk from financial aspect with consideration interest rate in Japan?s currency. Capital budgeting result in NPV Rp.36 trillion and IRR 9.03%. Besides that monte carlo simulation also done with average NPV is Rp.29 trillion and the probability of negative NPV is 26.62%.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T30088
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Heru Mahaputra
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S24694
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Laksono
"Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi keputusan investasi yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) pada proyek PLTU 1 Jawa Timur dan mengidentifikasi potensi risiko bisnis yang muncul serta cara memitigasi risiko dimaksud. Analisis yang digunakan adalah analisis finansial yaitu capital budgeting dengan menggunakan asumsi berupa harga jual yang dihitung menggunakan transfer pricing maupun Tarif Dasar Listrik (TDL). Namun demikian, faktor non finansial sebagai bagian dari analisis non finansial akan diperhitungkan untuk melengkapi analisis finansial.
Hasil analisis kelayakan atas investasi proyek tersebut menunjukkan layak apabila menggunakan asumsi harga jual transfer pricing dan tidak layak apabila menggunakan asumsi harga jual TDL. Proyek tersebut pada akhirnya tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor non finansial yang antara lain faktor re rendahnya rasio elektrifikasi, tingginya demand dan tuntutan masyarakat, serta subsidi.

The purpose of this thesis is to evaluate the investment decision of PT. PLN (Persero) potential business risk that probably happened during investment and how to mitigate the business risk. The feasibility analysis is conduct by financial analysis which is capital budgeting and using selling price that counted by transfer pricing and using Tarif Dasar Listrik (TDL) as an assumption. However, non financial factors as a part of non financial analysis should be considered to complete those analysis before.
The result shown that the project is feasible if analyze by transfer pricing assumption but not feasible if using TDL assumption. At the end, PT. PLN (Persero) decided to run this project because non financial factor which is regulation factor and government supports, economic growth, electrification ratio, height of market demand, and subsidies.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27297
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Cynthia Roosaly Maryana
"Sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, PT PLN (Persero) wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, dan pemerataan industri. Untuk itu, Pemerintah Indonesia memberi tugas kepada PT PLN (Persero) untuk menjalankan program pembangunan infrakstruktur dalam pencapaian rasio elektrifikasi nasional dalam bentuk proyek percepatan infrastruktur kelistrikan 10.000 MW dan dilanjutkan dengan 35.000 MW atau Mega Proyek. Pada dasarnya, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor keuangan yang relevan selama proyek percepatan infrastruktur untuk menilai tingkat Kesehatan perusahaan dalam meneruskan Mega Proyek yang termasuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Menggunakan mixed-method, kinerja keuangan perusahaan dianalisis menggunakan indikator tingkat kesehatan Keputusan Menteri No.100 tahun 2002. Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan keuangan perusahaan antara lain pendapatan usaha, porsi utang, kenaikan aset dan pengelolaan biaya adalah penting sebagai dasar formulasi perencanaan keuangan melalui laporan keuangan proforma.

PT PLN (Persero), as the only state-owned enterprise that holds the electricity supply business license in Indonesia, is required to implement government programs in achieving the national electrification ratio in the form of electricity infrastructure acceleration project which consist of 10.000 MW and followed by 35.000 MW or known as Mega Project in encouraging economic growth, investment and industrial equity. In substance, this study identifies relevant financial factors during the infrastructure acceleration project period to measure the company’s financial health in continuing the mega project which is included in Electricity Supply Business Plan issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources. Using mixed-method, we analyze the company’s financial health based on financial aspect health indicators issued by the Ministry of State-Owned Enterprises. Factors like sales growth, debt ratio, fixed asset ratio and cost management are evidently crucial to formulate strategic planning through pro forma financial statements in this case study."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gati Rahmanah
"Skripsi ini membahas tentang jaminan yang diberikan Pemerintah RI berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 jo. PMK No. 173/PMK.011/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha (JKU) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Program Percepatan Pembangungan Tahap II. Penelitian ini membahas mengenai konsep JKU, hubungan hukum antara Pemerintah dengan PT PLN, dan cara eksekusi JKU ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara jo. PMK No. 173/PMK.011/2014. Menurut surat JKU No. S-XYZ/MK/011/2013, JKU menganut konsep Pejanjian Garansi, padahal dalam prakteknya lebih tepat untuk menggunakan konsep Perjanjian Penanggungan. Adapun hubungan hukum antara Pemerintah dan PT PLN didasarkan atas kewajiban pelayanan publik. Sementara itu, eksekusi JKU dapat dilakukan jika PT PLN melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Pengembang Listrik Swasta (PLS), dengan cara PLS mengajukan tagihan kemudian Pemerintah akan menganggarkan dana dalam APBN tahun selanjutnya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

This thesis focuses on guarantees given by The Government of The Republic of Indonesia (Government) according to Presidential Decree No. 4 Year 2010 jo. Finance Ministry Decree No. 173/PMK.011/2014 concerning Procedure of Giving The Business Viability Guarantee (BVG) for PT PLN (Persero) in the matter of Fast Track Program II. This research analyzes the general concept of BVG, legal relation between Government and PT PLN (Persero), execution of BVG based on the Indonesian Civil Code jo. Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprise jo. Finance Ministry Decree No. 173/PMK.011/2014. Based on BVG Letter No. S-XYZ/MK/011/2013, BVG adopted Guarantee Contract concept, despite the facts prove that BVG is more suitable using Warranty Contract concept. The legal relationship between the Government and the PT PLN (Persero) is based on the public service obligation. Whereas the BVG execution can be done if PT PLN (Persero) committed a breach of Power Purchase Agreement with the Private Electric Company, where the Private Electric Company can submit a bill proportional to the damage experienced which will be restituted by the Government by allocating it in the State Fund. This research uses a normative juridical study."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S58571
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Zakir Machmaud
"Manajemen Proyek konstruksi yang dilaksanakan oleh Divisi Konstruksi meliputi pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Gardu Induk. Pada Divisi Konstruksi Jawa Bagian Timur, Madura dan Bali bidang konstruksi jaringan memelakukan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian kontrak konstruksi transmisi dan gardu induk. Industri konstruksi di Indonesia tidak luput dari dampak pandemi Covid-19 di Indonesia termasuk proyek jaringan ketenagalistrikan PT PLN (Persero). Pandemi Covid-19 menyebabkan timbulnya kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan walikota untuk mencegah penyebaran covid-19 melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meskipun sektor konstruksi merupakan tempat kerja/kantor yang masuk dalam kategori yang dikecualikan namun PSBB memberikan dampak terhadap pembatasan interaksi kegiatan kerja pada proyek konstruksi di PT PLN (Persero). Hal tersebut akan menyebabkan terganggunya waktu penyelesaian pekerjaan karena sumber daya proyek (man, material, machines) yang dibatasi. Pemberlakuan PSBB sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 menyebabkan terganggunya penyelesaian pekerjaan Konstruksi Proyek Jaringan Ketenagalistrikan PT PLN (Persero) dan menyimpan potensi permasalahan dari sisi kontrak konstruksi yaitu berupa pengajuan klaim dari penyedia jasa berupa delay waktu pekerjaan, dan tambahan biaya. Mekanisme penanganan kontrak akibat dampak pandemi Covid-19 merujuk kepada ketentuan kontrak dan peraturan pengadaan barang dan jasa PT PLN (Persero). Penyelesaian klaim atas perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan dengan melihat penyebab keterlambatan yaitu keterlambatan yang disebabkan oleh penyedia jasa dan keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak (keadaan kahar). Keterlambatan dari sisi pengguna jasa jika adanya larang perjalanan/pembatasan supervisi konstruksi sehubungan dengan peraturan internal PT PLN (Persero) dan Keterlambatan disebabkan keadaan kahar diberlakukan pada kondisi PSBB sebagai akibat dampak pandemi Covid-19. Pengajuan klaim tambahan biaya sehubungan dampak pandemi Covid-19 menurut pengadaan barang dan jasa PT PLN (Persero) diselesikan secara ketentuan kontrak melalui negosiasi musyawarah mufakat, namun jika mempertimbangkan ketentuan FIDIC atas dampak Covid-19 sebagai keadaan kahar maka hanya dapat diberikan kompensasi perpanjangan waktu tanpa kompensasi. Potensi sengketa kontrak dapat muncul apabila kedua bela pihak tidak sepakat terhadap tambahan biaya yang ditimbulkan sehingga sesuai kontrak diselesaikan melalui jalur arbitrase.
Construction Project Management carried out by the Construction Division includes the construction of Power Plants, Transmission and Substation. In the East Java, Madura and Bali Construction Division, the network construction sector carries out the functions of guidance, supervision and control of transmission and substation construction contracts. The construction industry in Indonesia has not escaped the impact of the Covid-19 pandemic in Indonesia, including the Electrical Power Transmission Line Project of PT PLN (Persero). The Covid-19 pandemic led to the emergence of policies from the government in this case the Governor, Regent and mayor to prevent the spread of Covid-19 through Large-Scale Social Restrictions (PSBB). Although the construction sector is a workplace / office that is included in the exempt category, PSBB has an impact on limiting the interaction of work activities on construction projects at PT PLN (Persero). This will disrupt the completion time of work because of limited project resources (man, material, machines). The implementation of the PSBB as a result of the impact of the Covid-19 pandemic caused disruption in the completion the Electrical Power Transmission Line Project of PT PLN (Persero) and saved potential problems from the construction contract side, namely in the form of submitting claims from service providers in the form of work time delays and additional costs. The contract handling mechanism due to the impact of the Covid-19 pandemic refers to the contract provisions and regulations for the procurement of goods and services of PT PLN (Persero). Settlement of claims for changes to the schedule of work implementation can be given an extension of the implementation time by looking at the causes of delays, namely delays caused by service providers and conditions that occur outside the will of the parties (force majeure). Delays from the service user side if there is a travel ban / construction supervision restrictions in connection with the internal regulations of PT PLN (Persero) and the delay is due to force majeure imposed on PSBB conditions as a result of the impact of the Covid-19 pandemic. Submission of additional cost claims in connection with the impact of the Covid-19 pandemic according to the procurement of goods and services of PT PLN (Persero) is completed under contract terms through negotiation of consensus, but if you consider the FIDIC provisions for the impact of Covid-19 as a force majeure, compensation for extended time can only be given compensation. The potential for contract disputes can arise if the two parties do not agree on the additional costs incurred so that according to the contract it is resolved through arbitration."
Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021
PR-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Yunita Sofiah Rachman
Universitas Indonesia, 2008
T24278
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>