Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Puskesmas memerlukan SDM kesehatan sebagai motor penggerak. Salah satu SDM kesehatan adalah dokter umum. Ketersediaan dokter umum dalam segi jumlah harus memadai dan terdistribusi secara merata. Kebijakan pendayagunaan dokter umum puskesmas yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta memberikan keluluasaan bagi puskesmas kecamatan selaku instansi pelaksana dalam melakukan manajemen SDM. Salah satu variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan adalah kapabilitas instansi pelaksana. Kapabilitas ini ditunjukkan dengan kemampuan manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pendayagunaan dokter umum puskesmas di Puskesmas Kecamatan Kemayoran. Penelitian menggunakan mixed method yang menggabungkan hasil kualitatif dengan hasil kuantitatif. Gambaran implementasi kebijakan adalah masih terjadi ketidakseimbangan beban kerja dokter umum antara puskesmas kelurahan dan puskesmas kecamatan. Hal ini disebabkan karena tidak ada aturan yang baku mengenai penempatan dokter umum sampai dengan tingkat puskesmas kelurahan dan kemampuan manajemen puskesmas kecamatan masih kurang. Salah satu rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah perbaikan manajemen dengan menggunakan model simulasi distribusi dokter umum berdasarkan penyeimbangan forecasting beban kerja dokter umum di puskesmas wilayah Kemayoran.

---

Public health centre needs health human resources as a driving force. One of the health workforce is general practitioner. The availibity of general practitioners in terms of the amount should be adequate and evenly distributed. The policy of physician utilization at public health centre in the province of DKI Jakarta, gives authority for district public health centre as the implementing agency in managing human resources. One of the variables that influence the process of policy implementation is the capability of implementing agencies. This capability is indicated by the ability of management. The purpose of the study is to describe policy implementation of physician utilization at public health centre in Kemayoran. Research using a mixed methods that combines qualitative and quantitative results. As an overview of policy implementation, there is an imbalance of physician workload between district and sub district public health centre in Kemayoran. This is because there are no standard rules regarding the placement of a physician up to sub district level and lack of management skills at district public health centre. One of the proposed policy recommendation is improved management using simulation models of physician distribution which is based on physician workload balancing in Kemayoran public health centre."

"Untuk mewujudkan seluruh program prioritas yang menjadi tanggung jawabnya, Puskesmas melakukan kolaborasi dengan jejaring Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lain di wilayah kerjanya melalui integrasi pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan FKTP lain dalam pelaksanaan Program Prioritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan FKTP Lain di Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Penelitian merupakan analisis kebijakan, menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang dikombinasikan dengan kerangka kerja dari WHO dan segitiga analisis kebijakan dari Walt & Gilson untuk memetakan variabel-variabelnya. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen yang dilaksanakan pada bulan April-Mei 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sudah mulai berjalan akan tetapi belum semua kebijakan terlaksana. Sikap pelaksana sudah baik tetapi belum didukung pemahaman kebijakan yang utuh. Dukungan sumber daya belum optimal dalam hal anggaran dan  pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan. Komunikasi belum efektif dalam kejelasan kebijakan. Struktur birokrasi di tingkat FKTP masih kurang, pemahaman pedoman kurang sehingga peran dan pembagian wewenang di FKTP belum berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal, serta keterlibatan swasta perlu didorong dalam integrasi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, upaya-upaya peningkatan efektivitas implementasi memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan komunikasi, penatalaksanaan sumber daya, serta  monitoring dan evaluasi.

---

To implement all priority programs for which they are responsible, Puskesmas collaborates with other First Level Health Facility networks in their working areas through health service integration. The Ministry of Health has issued Guidelines for the Implementation of Health Service Integration at Puskesmas with other primary health care facilities in the implementation of Priority Programs. This study aims to analyze the implementation of the Health Service Integration policy at Puskesmas with other FKTPs in Kendal District, Central Java. The research is a policy analysis using a qualitative approach with a research design using the Edward III policy implementation model combined with the WHO framework and the policy analysis triangle from Walt & Gilson to map the variables. Data collection was carried out through in-depth interviews and document reviews conducted in April-May 2024. The results showed that the policy has started to run but not all policies have been implemented. The attitude of the implementers is good but has not been supported by a complete understanding of the policy. Resource support has not been optimal in terms of budget and utilization of digital technology in reporting. Communication has not been effective in policy clarity. Bureaucratic structure at the FKTP level is still lacking, and understanding of the guidelines is lacking so the role and division of authority at FKTP has not gone well. Monitoring and evaluation have not run optimally, and the involvement of the private sector needs to be encouraged in the integration of health services. Therefore, efforts to improve implementation effectiveness require strengthening policies, improving communication, managing resources, as well as monitoring and evaluation."

"Dalam era otonomi daerah, disadari adanya perubahan-perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama berkenaan dengan pengelolaan sumber ekonomi daerah yang harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah.Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan dasar masyarakat antara lain pembangunan kesehatan. Paradigma yang dijadikan dasar untuk mengatur mengatur dan mengendalikan kesehatan adalah health for all , atau kesehatan untuk semua, artinya adalah pelayanan kesehatan sebagai jasa publik harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan pada akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan bahwa pelayanan kesehatan telah menjadi barang mewah bagi lapisan bawah masyarakat. Untuk itu penulis melakukan Analisis Kebijakan Pengembangan Puskesmas Swadana Menuju Desentralisasi Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Puskesmas Kramatjati).Desentralisasi pelayanan kesehatan kepada puskesmas yang diikuti dengan adanya pergeseran sumberdaya aparatur dan pembiayaan diharapkan memberikan peningkatan pelayanan masyarakat. Desentralisasi dalam bidang kesehatan mempunyai berbagai potensi yang menguntungkan antara lain memusatkan perhatian kepada masyarakat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, dapat meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, dapat memperbaiki motivasi staf daerah dan dapat meningkatkan kerjasama intersektoral.Berdasarkan hasil penelitian penulis untuk penguatan puskesmas diperlukan partisipasi Pemerintah Daerah dalam penambahan sarana dan prasarana, subsidi obat yang sangat diperlukan dan menyentuh masyarakat dimana pemberiannya dengan mempertimbangkan jumlah penduduk miskin, jumlah pasien, kondisi ekonomi dan sosial wilayah setempat."

"Keberlangsungan pelayanan dokter di puskesmas kawasan sangat terpencil merupakan hal yang harus diupayakan dengan optimal dengan meningkatkan retensi dokter karena sulitnya melakukan rekrutmen dokter baru. Puskesmas kawasan sangat terpencil merupakan puskesmas tanpa dokter dengan proporsi terbesar karena tidak diminati. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan provinsi kelima tertinggi puskesmas tanpa dokter di Indonesia pada tahun 2022 padahal terdapat fakultas kedokteran di provinsi tersebut. Berdasarkan data SISDMK tahun 2020 hingga 2022 dokter tidak retensi berada di puskesmas kawasan sangat terpencil Kabupaten Konawe Utara padahal kabupaten ini memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi, memberikan insentif dokter puskesmas dan memberikan bantuan biaya pendidikan termasuk ke fakultas kedokteran. Seluruh puskesmas kawasan sangat terpencil selanjutnya memiliki dokter tahun 2023 hingga 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis retensi dokter di puskesmas kawasan sangat terpencil di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi dokter retensi di puskesmas kawasan sangat terpencil Kabupaten Konawe Utara adalah fakor individu (karakter petualang, dapat membawa anak yang belum berusia sekolah ke tempat penugasan, dapat berkomunikasi dengan keluarga melalui telepon seluler dan bisa mengakses kota sebulan sekali); faktor pekerjaan (hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan, memiliki tim, insentif finansial yang sangat memadai); faktor lingkungan tempat tinggal (kondisi geografis yang bisa diadaptasi, respon yang baik dari masyarakat, dan kondisi keamanan yang kondusif); dan faktor sistem kesehatan (distribusi dokter terkait Program Penugasan Khusus). Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan retensi dokter di puskesmas kawasan sangat terpencil di Kabupaten Konawe Utara dengan menyediakan tempat tinggal yang memadai, koordinasi untuk peningkatan sumber daya listrik, mengusulkan melalui Dana Desa untuk ketersediaan air bersih dan pembangunan kondisi jalan, memberikan peluang pekerjaan pasangan dokter, merekrut dokter di awal karir, mendukung pendidikan berkelanjutan, optimalisasi transportasi merujuk pasien, dukungan telehealth dan telemedicine, kebijakan afirmasi pemerintah kabupaten/ kota dengan kapasitas fiskal rendah atau sangat rendah dalam pemberian insentif dokter, kebijakan disinsentif pemerintah kabupaten yang tidak memenuhi kebutuhan dokter puskesmas, membangun puskesmas kawasan sangat terpencil sepaket dengan rumah dinas, melakukan wajib pengabdian program beasiswa pendidikan dokter dan mengembangkan sistem informasi kehadiran dokter.

---

The continuity of doctor services in very remote public health centers must be optimally pursued by increasing doctor retention due to the difficulty of recruiting new doctors. Very remote public health centers have the largest proportion of public health centers without doctors because they are not in demand. Sulawesi Selatan Province has the fifth highest number of public health centers without doctors in Indonesia in 2022, even though there is a medical faculty in the province. Based on SISDMK data from 2020 to 2022, doctors are not retained in very remote public health centers in Konawe Utara Regency even though this district has a very high fiscal capacity, provides incentives for public health center doctors, and provides tuition assistance to medical faculties. All very remote public health centers then have doctors from 2023 to 2024. This study aims to analyze doctor retention in very remote public health centers in Konawe Utara District, Sulawesi Selatan Province in 2024. This research is a non-experimental study with a qualitative approach. Data collection was conducted by in-depth interviews and document review. The results showed that the factors affecting the retention of doctors in very remote health public centers in Konawe Utara Regency are individual factors (adventurous character, can bring children who are not yet school age to the place of assignment, can communicate with family via cellular phone and can access the city once a month); work factors (good relationships with colleagues and had of the public health center, having a team, adequate financial incentives); environmental factors (adaptable geographical conditions, good response from the community, and conducive security conditions); and health system factors (distribution of doctors related to the Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Program). Strategies to improve the retention of doctors in very remote area health centers in Konawe Utara Regency by providing adequate housing, coordinating the improvement of electricity resources, proposing through the Dana Desa for the availability of clean water and the construction of road conditions, providing job opportunities for doctors' spouses, recruiting doctors early in their careers, supporting continuing education, optimizing transportation to refer patients, supporting telehealth and telemedicine, affirmative policies for district governments with low or very low fiscal capacity in providing doctor incentives, disincentive policies for district governments that do not meet the needs of community health center doctors, building very remote area public health centers in combination with official houses, conducting compulsory dedication of doctor education scholarship programs and developing doctor attendance information systems."

"Pemberian ASI yang tidak optimal memberi andil terhadap terjadinya 45% kematian akibat infeksi neonatal, 30% kematian akibat diare dan 18% akibat infeksi saluran napas pada balita. Di negara berkembang, sekitar seperempat sampai setengah dari kematian di tahun pertama kehidupan terjadi dalam minggu pertama kelahiran. Banyak intervensi yang dapat meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup bayi baru lahir dengan biaya yang relatif rendah dan layak untuk diimplementasikan, salah satunya adalah pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif pada minggu pertama kelahiran. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Pemberian ASI Eksklusif pada tujuh hari pertama kelahiran di wilayah Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara. Desain penelitian adalah cross sectional dengan sampel penelitian 79 responden. Populasi pada penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi usia tujuh hari di wilayah Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada satu pun hubungan yang bermakna antara pemberian ASI Eksklusif pada tujuh hari pertama kelahiran dengan umur, pendidikan, pekerjaan, paritas, pengetahuan, IMD, dukungan suami dan dukungan petugas kesehatan.

---

An Unoptimized ways of breastfeeding have played the role in 45% baby mortality of neonatal infection, 30% mortality of diarrhea and 18% mortality of respiratory tract infection. In developing countries, more than 25% mortality within one year lifespan occur in the first week of birth. There are so many ways of intervention that could increase the health and surviving chance of the newbornn with relatively inexpexsive method, which are also very much worth to be implemented. Early Initiation of Breastfeeding and Exclusive breastfeed within first week of birth are those methods mentioned above.

The objective of this research is understanding the factors of giving exclusive breastfeed within first seven days of birth in North Jakarta Kecamatan Tanjung Priok Public Health Center area. Design of this research is cross sectional with 79 respondents research sample. The population is mothers with seven days old baby within the said hospital area.

The result of the research conclude that there are not even one significant relation between giving exclusive breastfeed within first seven days of birth with age, education, occupation, parity, knowledge, Early Initiate Of Breastfeeding, spouse's support and medical attendant’s support."

"Keuntungan Perawatan Metode Kanguru (PMK) adalah menurunkan kejadian hipotermia dan mempersingkat masa rawat di Rumah Sakit. Pelatihan menurut Kirkpatrick adalah upaya meningkatkan pengetahuan, mengubah perilaku dan mengembangkan keterampilan.Tujuan: Menilai evaluasi 1 tahun pasca pelatihan PMK pada peserta petugas kesehatan terlatih RSUD Pasar Rebo di wilayah Jakarta Timur pada tahun 2018.Metode: Mixed Method,Penelitian Kualitatif di dukung oleh penelitian kuantitatif pada 12 informan petugas kesehatan di Ruang Nicu, Perina, Delima yang sudah pernah mengikuti pelatihan PMK pada satu tahun yang lalu. Wawancara Mendalam, diskusi kelompok untuk mengetahui keterampilan petugas dan pengetahuan PMK setelah dilakukan pelatihan didukung oleh observasi keterampilan secara cek list dan pengisian kuesioner yang sama pada saat satu yang lalu.Hasil penelitian: dari hasil wawancara dan diskusi kelompok petugas melakukan keterampilan PMK langsung menggunakan bayi ke ibunya, tidak didukung oleh sarana dan prasana PMK ini didukung oleh data kuantitatif tidak ada perbedaan yang bermakna keterampilan PMK p =0,504 petugas kesehatan setelah satu tahun pasca mendapat pelatihan PMK. Pada saat observasi sebelum dilakukan test ada 4 petugas yang buku dan pernyataannya tidak pernah membaca lagi setelah pelatihan, hasil pengetahuan petugas mengalami penurunan hanya satu petugas yang tetap dari nilai post test satu tahun yang lalu dan dilakukan kembali dengan soal yang sama.Kesimpulan: penelitian ini menilai evaluasi pelatihan PMK yang diselenggarakan satu tahun yang lalu dan yang menjadi keterbatasan dengan responden yang sedikit kemungkinan hasilnya tidak relevan.

---

Advantages of kangaroo mother care (KMC) is to reduce the incidence of hipotermia and shorten hospital stay. Training according to Kirkpatrick is an effort to improve knowledge, change behavior and develop skills.Aim: Assess the evaluation of 1 year post-KMC training on trained health care personnel in Pasar Rebo General Hospital in East Jakarta in 2018.Method: Mixed Method Qualitative research was supported by quantitative research on 12 health worker informants in Nicu, Perinatologi, Delima Room who had attended KMC training one year ago. In-depth interviews, group discussions to find out the skill of FMU officers and knowledge after training were supported by skill observation on check list and filling out the same questionnaire on the previous one.Results: the results of interviews and discussions of groups of officers performing KMC skills directly using infants to their mothers, not supported by facilities and infrastructure KMC is supported by quantitative data there is no significant difference in KMC skills p = 0,504 health workers after one year after receiving KMC training . At the time of observation prior to the test there were 4 officers whose books and statements never read again after the training, the officer's knowledge result decreased only one officer who remained from the post test score one year ago and re-done with the same problem.Conclusions: This study evaluates the evaluation of KMC training held a year ago and which is limited to the few respondents likely to be irrelevant."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Sehat denganpendekatan keluarga PIS-PK di Kabupaten Bandung tahun 2017. Proses implementasikebijakan dilihat dari unsur proses kebijakan, komunikasi, ketersediaan sumberdayatenaga, biaya, fasilitas yang dibutuhkan, proses disposisi, dan struktur birokrasi ditingkat dinas kesehatan dan di puskesmas. Selain itu peneliti juga menganalisa faktorkondisi sosial, ekonomi dan politik terkait peran dan dukunganstakeholder terhadapimplementasi program keluarga sehat ini. Desain penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan di dinas kesehatan dan 12 puskesmas percontohan di wilayah Kabupaten Bandung. Metode pengambilan data menggunakan metode wawancara mendalam dan focus group discussion FGD kepada beberapa informan yang dipilih purposif sampling, informan dari dinas kesehatan dan puskesmas serta melakukan trianggulasi data dengan telaahdokumen. Hasil penelitian didapatkan bahwa disposisi dan persepsi yang kurang dari pengambil keputusan key decision maker di dinas kesehatan mengakibatkan kurangnya dukungan dan komitmen sehingga memberikan dampak kurangnya komunikasi, tidak berjalannya koordinasi, dan tidak jelasnya struktur birokrasi. Kurangnya komunikasi di dinas kesehatan mempengaruhi proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi. Komunikasi yang kurang efektif mempegaruhi keterlibatan lintas sektoral di tingkat Kabupaten Bandung. Implementasi program keluarga sehat di puskesmas tidak berjalan optimal. Hambatan utama implementasi di puskesmas karena keterbatasan tenaga dan anggaran. Meskipun sebagian besar puskesmas percontohan sudah melaksanakan beberapa tahapan pelaksanaan program, dari target pendataan keluarga yang ditetapkan sebesar 30 ditahun 2017, hasil cakupan sementara hanya mampu mencapai kurang dari 5. Disposisi dan komunikasi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi implementasi program di tingkat dinas kesehatan. Sedangkan faktor ketenagaan dan pembiayaan merupakan faktor penghambat utama implementasi program ditingkat puskesmas. Persepsi dan sikap dari organisasi profesi PPNI dan IBI dan institusi pendidikan terkait program ini cukup baik dan mendukung. Studi ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan kepada dinas kesehatan untuk meningkatkan manajemen program terutama dalam proses komunikasi, koordinasi, perencanaan dan pembiayaan dan distribusi tenaga kesehatan dalam implementasi program.

---

Aim. This thesis aims to analyze the policy implementation of the Indonesian HealthProgram with Family Approach PIS PK in Bandung Regency in 2017. The process of policy implementation is seen from the elements of policy process, communication, availability of resource,manpower, cost, facilities needed, disposition process and bureaucracy structure at the the Health Center Office and the community health center. This study is also to analyze social, economic, and political factors related to the role and support of stakeholders towards the implementation of the program. Methods. This study was a qualitative research with descriptive design. This research was conducted in the the Health Center Office and twelve community health centers in Bandung Regency area. Data were collected using in depth interview and Focus Group Discussion FGD with informants from those institutions selected using purposive sampling. Data triangulation with document review was performed to ensure the trustworthiness.

Results. The result of the research showed that lack of disposition and perception of key decision makers inthe Health Center Office levelresulted in the lack of support and commitment, which caused of lack of communication, coordination and clarity of bureaucratic structure. The lack of communication at the level of the Health Center Office affected the process of planning, financing, implementation and evaluation as well as influenced cross sectoral engagement at Bandung district level. The implementation of health family program at the community health center was not optimal. The main obstacles to the implementation were limited manpower and budget. Although most community health centers had implemented several stages of program implementation, however, from 30 of the target of the program in 2017, the coverage only reached less than 5.

Conclusion. Disposition and communication were the main factors affecting the implementation of programs at the Health Center Office level. While manpower and financing were the main factors inhibiting the implementation of the program at the community health center level. However, perceptions and attitudes of professional organizations Indonesian National Nurses Association and Indonesian Midwifery Association and the educational institutions related to this program were quite good and supportive.This study recomend to health center office to improving of communication and coordination in Bandung District level and re organizing and distributing of manpower such as nurse, midwifery, public health, sanitarian, and nutritionist to support this program."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas penerapan sanksi pidana administrasi terhadap pelanggaran pengelolaan limbah medis yang tidak sesuai dengan standar atau peraturan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif, yakni penelitian yang berdasarkan pada hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan berlaku, teori hukum konsep hukum, doktrin atau pendapat ahli dan literatur. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit terbagi menjadi limbah non medis dan limbah medis. Sebanyak 70-90% rumah sakit menghasilkan limbah non medis yang bersifat seperti limbah domestik atau rumah tangga. Sedangkan sekitar hampir 30% rumah sakit menghasilkan limbah medis yang termasuk dalam limbah bahan berbahaya dan beracun bahkan jenis tertentu termasuk dalam limbah sangat berbahaya. Meskipun prosentasenya tidak sebesar limbah non medis namun dampak yang dihasilkan sangat besar untuk lingkungan hidup seperti pencemaran. Pengelolaan limbah medis rumah sakit sudah dapat dilakukan dengan berbagai teknologi dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga, namun berbagai alasan sering kali rumah sakit tidak melakukan pengelolaan limbah medis rumah sakit. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sering kali berawal dari tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan limbah. Oleh sebab itu, perlu penerapan sanksi dengan melakukan pendekatan Command And Control (CAC). CAC merupakan campur tangan pemerintah untuk mengatur masyarakatnya mulai dari penerapan standar hingga memberikan izin. Pendekatan CAC dalam penerapan sanksi disesuaikan dengan regulatory chain, dimana siklus dalam penegakan hukum lingkungan berawal dari perundang-undangan; penentuan standar; pemberian izin; kemudian penerapan; dan penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini ialah penerapan sanksi terhadap bentuk pelanggaran perundang-undangan, standar dan/atau izin yang diberikan.

---

ABSTRACT The research discusses the implementation of criminal administrative sanctions against the offense medical waste management which are not in accordance with standard of the laws and rule conducted by the hospital. The research method used is normative juridical, i.e research based on written laws and regulations applied, legal theory of legal concepts, doctrine or expert opinion and related literatures. The research results concluded that waste generated by the hospital is divided into non-medical waste and medical waste. Approximately 70-90% the hospitals produce non-medical waste that is like domestic or household waste. Whereas, about nearly 30%, the hospitals produce medical waste that is included in hazardous and toxic waste materials, even certain types are included in the highly hazardous waste. Although the percentage is not as big as non-medical waste, but the resulting impact is enormous for the environment such as pollution. Medical waste management can be done with various technologies and / or cooperate with third parties, but for various reasons, often the hospitals do not conduct medical waste management. Such violations often stem from not having permission to undertake waste management. Therefore, it is necessary to apply sanctions by approaching Command And Control (CAC). CAC is a government intervention to organize its people from standard implementation to granting permission. The CAC approach in the implementation of sanctions is adjusted to the regulatory chain, where the cycles in enforcement of environmental law started from legislation; standard setting; licensing; then application; and law enforcement. Law enforcement which is referred in this study is the application of sanctions against forms of violation of legislation, standards and / or permits granted."