Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja risiko-risiko yang yang terjadi dalam proses penyaluran/pendistribusian bahan bakar bersubsidi yang berpotensi pemerintah menanggung kerugian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penyaluran/pendistribusian bahan bakar bersubsidi yang selama ini berjalan masih terdapat risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi. Risiko-risiko tersebut adalah risiko penyusutan alamiah, risiko penyaluran kepada yang berhak atas bahan bakar bersubsidi, dan risiko penentuan harga bahan bakar yang berdampak pada perhitungan jumlah subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah.

---

ABSTRAK

This research aims to find out risks that may occur in a distribution process of subsidized fuel which, in turn, potentially incur losses to the government.Research results show that in what has hitherto been the running, standard process of subsidized fuel distribution, the risks are still extant.These risks are: risk of natural depreciation (of prices), risk of distribution of subsidized fuel for the entitled party, and risk of fuel pricing which has impact to the calculation of the amount of subsidy that must be borne by the government."

"Salah satu tugas dan fungsi BPH Migas adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT/ BBM bersubsidi) sesuai Perpres 191/2014. Kebijakan subsidi JBT meningkatkan beban APBN karena tingginya konsumsi JBT yang masih banyak tidak tepat sasaran. BPH Migas melakukan pengawasan BUP3JBT melalui berbagai media, salah satunya pemanfaatan digitalisasi nozzle pada penyaluran JBT sektor transportasi. Penelitian bertujuan membuat model pengawasan dengan memanfaatkan digitalisasi nozzle JBT untuk mengetahui volume penyaluran BBM bersubsidi, analisis potential loss atas pembulatan volume, serta standar minimal sampling. Penulis berperan sebagai Wakil Ketua bertugas membantu Ketua Tim dalam melakukan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam surat penugasan. Kegiatan ini menerapkan kaidah Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), misalnya menggunakan APD, mematuhi protokol Covid-19, dan berkontribusi pada lingkungan khususnya pengurangan emisi gas rumah kaca. Penulis senantiasa memperhatikan etika profesi, misalnya sopan santun, menerapkan K3L, bertindak sesuai kompetensi, objektif, jujur, dan menjaga integritas. Metode yang digunakan adalah survei sampling ke penyalur JBT, analisis statistik pengolahan data, analisis SWOT, serta analisis manajemen perubahan berbasis digital. Hasil analisis menyimpulkan bahwa model pengawasan berbasis digitalisasi nozzle untuk JBT dilakukan dengan merubah pola verifikasi JBT menggunakan perangkat lunak pengolah data. Pengolahan data terkait potential loss dari pembulatan volume disarankan agar tidak ada pembulatan. Standar minimal sampling pada masa transisi adalah 10% dari populasi. Dampak pemanfaatan digitalisasi nozzle berdasarkan analisis SWOT dan juga manajemen perubahan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan JBT. Untuk mendapatkan hasil pengawasan berbasis digitalisasi nozzle yang optimal perlu dilakukan evaluasi baik di pihak verifikator BPH Migas maupun BUP3JBT.  

---

One of the duties and functions of BPH Migas is to carry out regulation and supervision provision and distribution of certain types of fuel (subsidized fuel/ JBT) based on Presidential Regulation 191 of 2014. Policy of subsidies on JBT increasing the burden on the APBN due to high consumption of JBT which is still don't use it right on target. BPH supervise of P3JBT Business Entities through various media, one of which is utilization of nozzle digitalization in distributing JBT for the transportation sector. This research aims to create a supervision model with utilizing JBT nozzle digitalization to determine the volume of subsidized fuel distribution, potential loss analysis on volume rounding, as well as the minimum sampling standard. The author serves as the vice chairman that helps the chairman in doing the works stated in the assignment letter. The implementation of this activity applies the principles of Health, Safety and Environment (HSE), for example by using PPE, complying with Covid-19 protocols, and contributing to environment, especially reducing greenhouse gas emissions. The author always pay attention to professional ethics, such as courtesy, implementing HSE, act according to competence, be objective, be honest, and maintain integrity. The method used is by conducted a survey of a sample of JBT distributors, statistical analysis of data processing, SWOT analysis, as well digital-based change management analysis. Results of these analyses is concluded that the monitoring model based on nozzle digitalization for JBT can be used by changing the JBT verification pattern using data processing software. Data processing related to potential loss from rounding volume is recommended that there be no rounding. Minimum sampling standards at the transition period is 10% of population. The impact of using digitalization nozzle based on SWOT analysis and also proven change management increase the effectiveness of JBT supervision. To get optimal monitoring results based on nozzle digitization requires good evaluations on the part of the verifier BPH Migas and P3JBT Business Entities."

"Upaya-upaya menyiasati risiko ekonomi akibat kenaikan harga atau bentuk risiko lainnya bertujuan untuk menjamin kualitas kehidupan ekonomi yaitu kegiatan ekonomi masyarakat luas dalam penyediaan dan pendistribusian BBM. Indikatif ekonomi tersebut seyogyanya dapat diidentifikasi, diukur, dipantau dan dikendalikan secara berlanjut guna mengurangi dampak kerugian yang timbul akibat aktifitas ekonomi global. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu sistem yang berperan aktif dalam mengendalikan risiko ekonomi atau disebut dengan Manajemen Risiko yang ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang berisikan langkah-langkah antisipatif maupun pengendalian berbagai potensi risiko terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM yang dapat mempengaruhi ekonomi regoinal. Rekomendasi regional yang dihasilkan oleh manajemen risiko berupa program kegiatan atau langkah-langkah strategis untuk menciptakan kondisi ekonomi masyarakat kearah kondusif dan konstruktif. Keberadaan Manajemen Risiko disetiap tingkatan provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat sebagai bagian proses edukasi dalam penanganan suatu risiko ekonomi secara regional yang dapat diantisipasi sebelum krisis sesungguhnya terjadi. Ini merupakan bagian penting dari tugas komite BPH Migas untuk menjabarkan dalam konteks membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola kebijakan ekonomi regional di era yang penuh ketidakpastian informasi. Peran manajemen risiko tentunya segera dapat mengantisipasi melalui suatu pendekatan berupa rancangan program-program ekonomi untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kondusif dan konstruktif.

---

The efforts of strategy of economic risk as result of a hike in price or the form of other risk aims to guarantee the quality of the economiy life, that is economic activity of public at large in of Oil fuel supply chain. The indicative Economy should be indentified, measured, monitored and controlled continuously to reduce impact of losses due to the global economy activity. Hence it takes the presence of a system wich played the role oc active in the control of the risk of economic or called Risk Management devoted to any recommendations to the Local Government and other Stakeholders which consist of anticapatory steps or controlling of a variety of the potential risk against of Oil Fuel Supply Chain that affect the regional economy. A recommendation that is produced by Risk Management in the form of a program of activity or steps strategic to create the public economy at conducive and constructive condition. The existence of Risk Management of luminance tiers of provincial and District /City is expected to be as part of a process means of education in handling a risk economic regional that can be anticipated before the crisis actually going on. It constitutes the essential part of the duty of BPH Migas committee to detailing in the context of help Local Government in managing the economic policy of regional in the era full of uncertainty information. The role of risk economic programs to create the socio economic diversities a society that conducive and consturctive."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis atas kebijakan pengenaan pajak atas BBM bersubsidi minyak solar di Indonesia. Saat ini, BBM bersubsidi dikenakan pajak-pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut pemerintah pusat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dipungut pemerintah daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan post-positivist dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian berkesimpulan pengenaan pajak atas BBM bersubsidi minyak solar dikarenakan alasan untuk penerimaan pusat dan daerah. Selain itu, pengenaan pajak juga untuk mengontrol pola konsumsi BBM bersubsidi dimasyarakat. Terkait pengenaan 2 jenis pajak atas produk yang sama, pengenaan PPN dan PBBKB merupakan pajak berganda dan membuat pengenaan pajak tersebut menjadikan tidak netral terhadap perekonomian mengingat BBM bersubsidi merupakan barang kebutuhan vital bagi masyarakat. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait pengenaan pajak atas BBM bersubsidi minyak solar dengan memberikan fasilitas pembebasan PPN agar harga jual eceran BBM bersubsidi minyak solar lebih stabil dan kebijakan tegas terkait upaya membatasi konsumsi BBM bersubsidi khususnya minyak solar hanya oleh mereka yang berhak disubsidi.

---

The purpose of this research is to analyze the tax policy on subsidized fuel of diesel oil in Indonesia. Currently, subsidized fuel in Indonesia are taxed Value Added Tax (VAT) by central government and Vehicle Fuel Tax by local government. This research is using post positivist approach with qualitative method of research. The results of this research conclude tax on subsidized fuel oil are taken by goverment with the purpose of revenue productivity for both central governement and local government. Besides, to control the consumption of subsidized fuel in the public. By taxing 2 kind of taxes on subsidized fuel diesel oil incurring the double taxation and resulting those taxes are not neutral for economic since the subsidized fuel are the vital public needs. Government should evaluate the tax policy on subsidized fuel diesel oil by exempting the VAT on subsidized fuel in order to maintain the economic stability and make a strict policy on controlling the consumption on subsidized fuel diesel oil only for them who reserve to get the subsidy."

"Kenaikan permintaan energi perlu didukung oleh suplai energi yang dapat ememnuhi permintaan. Adanya keterbatasan sumber daya energi dan keterbatasan kemampuan keuangan untuk sektor energi, maka perlu dilakukan perencanaan energi terpadu. Di sektor transportasi, faktor utama yang mempengaruhi permintaan BBM adalah kenaikan jumlah kendaraan dan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, diperkirakan permintaan energi akan terus meningkat. Secara umum metode proyeksi dibagi menjadi dua, proyeksi kualitatif dan proyeksi kuantitatif. Metode kuantitatif, yang menggunakan data historis dapat dikelompokan menjadi dua kategori model, yakni model deret waktu, atau time series dan model proyeksi asosiatif (Associative causal). Dalam skripsi ini dipilih satu metode dari masing-masing model, dan satu metode ekonometri. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jawa Barat yang sedang berkembang, meningkatkan laju perekonomiannya akibat perkembangan kegiatan pariwisata maupun usaha pertanian dan perkebunan, sehingga perlu dilakukan kajian mengenai tata niaga BBM yang terkait dengan moda transportasinya. Elastisitas permintaan premium terhadap pendapatan cukup tinggi di Kabupaten Cianjur, sebesar 5,5 hal ini berarti, dengan kenaikan PDRB berubah sebesar 1% maka kenaikan permintan akan berubah sebesar 5,5%. Untuk solar elastisitas sebesar 3,8. Metode time series yang digunakan adalah metode linear dan eksponensial, diantar kedua metode itu, metode eksponensial yang paling baik. Dengan acuan data BBM nasional, metode regresi jamak dengan menggunakan variabel bebas jumlah kendaraan, PDRB, Panjang jalan, Panjang jalan aspal adalah metode yang paling baik menggambarkan proyeksi permintaan premium dan solar, sehingga untuk kabupaten Cianjur yang merupakan bagian dari BBM nasional metode ini pula yang terbaik, tentunya setelah didukung dengan data-data yang menunjang. Untuk analisis infrastruktur, dilakukan estimasi permintaan dan suplai klaster. Kabupaten Cianjur dibagi menjadi 3 Wilayah Pembangunan, WPU (Wilayah Pembangunan Utara) dibagi menjadi 3 klaster, klaster WPT (Wilayah Pembangunan Tengah) dan WPS (Wilayah Pembangunan Selatan). Penambahan SPBU baru dibutuhkan pada tahun 2017, dengan 1 SPBU di wilayah WPT dan pada tahun 2009, dengan 1 SPBU di WPS.

---

The increase of energy demand should be supported by the energy supply to fulfill the demand. Taken into consideration depletions of energy resources and limitation of financial ability for energy sector an integrated energy planning is needed. In transportation sector main factor that affect demand of fuel are vehicle and income, increasing in these variables, will increase demand of fuel. There are two general approaches to forecasting, quantitative forecasts and qualitative forecasts. Quantitative forecast use mathematical models that rely on historical data (time series model) and/or causal variables to forecast demands.

For this final assignment choosen one method for each time series and causal model, and also one econometric model. Cianjur district, is one of developing district West Java province, increasing rate of economy with support of farm and travel sector, its necessary to make study of fuel distribution relate with transportation sector Elasticity demand of premium is 5,5, it means increasing PDRB for 1% will caused demand increasing about 5,5%. For automotive diesel oil, the elasticity is about 3,8. Time series method, we use linear method and exponential method, between this two methods, exponential is better than linear method.

Based on fuel national data, regression method using four independent variables; total vehicles, PDRB, lenght of road, Lenght of good road, is the best method among all method, we can conclude that for Cianjur consumption which is a part of national consumption, the best method is regression too, of course after supported with appropriated data. For infrastructure analysis, cluster demand and supply estimation. Cianjur district consist of 3 Developing area, WPU (North developing area) divided into 3 cluster, WPT (Middle developing area), WPS (South developing area). New Fuel station, need on 2017, with 1 new fuel station at WPT and on 2009, with 1 new fuel station for WPS."

"ABSTRAKDalam penelitian ini, dikembangkan suatu sistem penyaluran BBM di Kepulauan Selayar. Untuk mendapatkan kebutuhan BBM dengan proyeksi menggunakan regresi liner multivariabel terhadap realisasi penyaluran BBM. Dari hasil proyeksi kebutuhan BBM sampai tahun 2026 dilakukan analisis terhadap kebutuhan penyalur. Untuk mendapatkan kebutuhan sub penyalur digunakan metode AHP Analytical Hierarchy Process dalam penentuan kriteria lokasi sub penyalur sehingga didapatkan pembobotan per kecamatan dan diperoleh kebutuhan BBM per kecamatan. Hasil perhitungan keekonomian sub penyalur dengan IRR Internal Rate of Return sebesar 15 , didapatkan volume minimal sebesar 358 kl/tahun, NPV Net Present Value sebesar Rp.36.247.871,- dan Payback Period selama 6 tahun. Untuk karakteristik daerah kepulauan dengan sebaran penduduk yang tidak merata, sistem penyaluran BBM di Kepulauan Selayar adalah dengan penyaluran BBM melalui 4 APMS penyalur yang sudah ada dan melalui mekanisme sub penyalur sebanyak 29 sub penyalur. Kata kunci : BBM, kepulauan, penyalur, sub penyalur, kepulauan Selayar.

---

ABSTRACTIn this research, we developed a system of distribution oil fuel in selayar island. To obtain the oil fuel necessity projection by using multi variable linear regression toward the realization of oil fuel distribution. From the result of oil fuel necessity projection up to the year of 2026, an analysis is being done toward the retailer necessity. To obtain the sub distributor necessity, AHP Analytical Hierarchy Process is used in weighing criteria for sub retailer location and resulted in weighing per subdistricts and oil fuel necessity per regency. The output of the sub retailer economic calculations with IRR internal rate of return of 15 resulted minimum volume of 358 kl year, NPV Net Present Value is Rp.36,247,871, and payback period of 6 years. For island regions with characteristic of uneven population spread, the oil fuel distribution system in selayar island is by oil fuel distribution via existing 4 APMS retailer and through sub retailer mechanism of 29 sub retailer. keywords fuel, public, island, retailer, sub retailer, selayar island"

"ABSTRAKOptimalisasi Stokastik Tindakan Pencegahan Resiko Rantai Suplai-Sebuah Metodologi untuk Meningkatkan Ketahanan Suplai Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Indonesia. Metode berdasarkan simulasi Monte Carlo untuk opimasi stokastik pada penilaian risiko diperlukan untuk menyelesaikan masalah kompleks di dalam jaminan ketersediaan bahan bakar bersubsidi di Indonesia.Untuk mengatasi kendala distribusi BBM bersubsidi di Indonesia yang memiliki populasi penduduk keempat terpadat di dunia lebih dari 250.000.000 jiwa dengan 66,5 populasi masyarakat produktif, dan memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan populasi penduduk yang terpusat hanya di wilayah ibukota Negara diperlukan system pengawasan dan penanganan risiko yang terukur serta terintegrasi demi jaminan ketersediaan BBM bersubsidi. Dengan mempertimbangkan masalah kompleks tersebut, penelitian ini sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian dan probabilitas.Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode simulasi optimasi stokastik berdasarkan sampling Monte Carlo pada kerangka kerja analisis risiko dengan keterbaruan parameter ldquo;FIRST rdquo;, yang dikombinasi dengan Analisis Sensitifitas untuk menentukan prioritas penanganan mitigasi risiko yang terintegrasi agar implikasi dari rancangan model yang baru dari penelitian ini dapat memberikan waktu mitigasi yang lebih cepat.Hasil dari penelitian ini dapat mengidentifikasi ide-ide inovatif pada audit berdasarkan risiko pada manajemen risiko rantai pasok dan parameter FIRST Fairness, Independence, Reliable, Sustainable, Transparent dalam penilaian risiko. Selain itu, integrasi pada analisis risiko menghasilkan tingkatan prioritas pada analisis sensitivitas dengan temuan yang menunjukkan bahwa waktu mitigasi yang baru lebih cepat sebanyak 60 dari waktu mitigasi risiko dengan metode yang umum.Kata kunci: faktor ldquo;FIRST rdquo;; Sampling Monte Carlo; Simulasi stokastik; ketahanan pasokan, keamanan, tingkat perubahan.

---

ABSTRACTMonte Carlo simulation based methods for stochastic optimization of risk measures is required to solve complex problems in supply security of subsidized fuel oil in Indonesia. In order to overcome constraints in distribution of subsidized fuel in Indonesia, which has the fourth largest population in the world mdash more than 250,000,000 people with 66.5 of productive population, and has more than 17,000 islands with its population centered around the nation 39 s capital only mdash it is necessary to have a measurable and integrated risk analysis with monitoring system for the purpose of supply security of subsidized fuel. In consideration of this complex issue, uncertainty and probability heavily affected this research. Therefore, this research did the Monte Carlo sampling based stochastic simulation optimization with the state of the art FIRST parameter combined with the Sensitivity Analysis to determine the priority of integrated risk mitigation handling so that the implication of the new model design from this research may give faster risk mitigation time. The results of the research identified innovative ideas of risk based audit on supply chain risk management and new FIRST Fairness, Independence, Reliable, Sustainable, Transparent parameters on risk measures. In addition to that, the integration of risk analysis confirmed the innovative level of priority on sensitivity analysis. Moreover, the findings showed that the new risk mitigation time was 60 faster than the original risk mitigation time.Keywords FIRST factor Monte Carlo sampling Stochastic simulation Supply security, rate of change"

"Dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi ini ke seluruh wilayah Indonesia kegiatan Penyediaan merupakan kegiatan yang sangat penting. Penyediaan adalah kegiatan menyediakan BBM, baik dari kilang dalam negeri maupun impor, dan menyalurkannya sampai ketangki-tangki penyimpanan bahan bakar minyak di Terminal Transit/Terminal/Depot menggunakan sarana transportasi seperti jalur pipa, tanker, dan tongkang. Dalam penelitian ini dirancang sebuah simulasi rantai suplai BBM bersubsidi untuk jenis bensin Premium, minyak tanah dan solar. Simulasi rantai suplai ini melibatkan seluruh aspek yang terkait serta mengintegrasikannya mulai dari sumber pasokan dari kilang, alat angkut, dan depot BBM serta jalur penyediaan BBM dari Kilang Plaju ke Depot Tanjung Pandan dan Depot Pangkal Balam di Bangka Belitung. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan didapatkan faktor dominan terlambatnya pasokan BBM bersubsidi dari sumber ke Depot di Bangka Belitung disebabkan kondisi dimana kedalaman air laut yang hanya 6 meter pada kondisi air laut pasang tertinggi, sehingga alat angkut BBM berupa tangker atau tongkang BBM hanya bisa membawa BBM dengan maksimum kapasitas 1500KL di depot Pangkal Balam dan 500KL di Depot Tanjung Pandan. Berdasarkan coverage day hasil simulasi terlihat bahwa kondisi di Bangka Belitung rata-rata masih di bawah coverage day ideal, yaitu di bawah 21 hari. Dimana 14 hari digunakan sebagai cadangan operasional dan 7 hari digunakan sebagai cadangan BBM Nasional. Untuk menanggulangi tidak terganggunya pasokan BBM di daerah Bangka Belitung dapat dilakukan usaha seperti menambah frekwensi pemesanan BBM dari sumber, atau menambah fasilitas penyimpanan BBM di Bangka Belitung agar tercapai coverage day minimum 21 hari. Dengan total waktu pendistribusian melalui jalur sungai (muara) dan jalur laut untuk masing-masing Depot Tanjung Pandan dan Depot Pangkal Balam selama 27 jam dan 13 jam, dapat dijadwalkan pengiriman bahan bakar minyak dilakukan sebelum terjadinya air surut."

"Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah Indonesia sesuai dengan amanah undang-undang harus menjamin penyediaan dan pendistribusian BBM bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menerapkan kebijakan ini dengan tepat maka pemahaman akan pola konsumsi BBM menjadi hal yang sangat fundamental karena setiap daerah memiliki hak yang sama dalam memperoleh sumber energi termasuk BBM. Penelitian ini menggunakan metode clustering untuk mengetahui kategori kabupaten/kota berdasarkan pola konsumsi BBM subsidi. Data yang digunakan adalah data konsumsi BBM subsidi sejak Januari tahun 2016 hingga Juni tahun 2021 dalam bentuk time series. Penelitian ini membandingkan beberapa metode clustering yaitu k-means, Partitioning Around Medoid (PAM) dan Clustering Large Applications (CLARA). Hasil yang diperoleh adalah k-means menjadi metode clustering yang paling optimal untuk analisis konsumsi BBM subsidi setelah dilakukan evaluasi terhadap nilai rata-rata Silhouette, Dunn Index dan Connectivity. Hasil clustering dengan metode k-means mengindikasikan adanya dua cluster kabupaten/kota yang memiliki tingkat kerentanan terhadap konsumsi BBM yang tinggi dan rendah. Pemerintah perlu menetapkan daerah prioritas dalam pengawasan penggunaan BBM subsidi terutama daerah dengan tingkat kerentanan penggunaan BBM subsidi yang tinggi serta untuk daerah yang memiliki tingkat kerentanan rendah pemerintah perlu meninjau kembali kuota BBM subsidi yang ditetapkan

---

Indonesia is one of the countries in the world that still applies subsidies for fuel oil (BBM). The Indonesian government following the mandate of the law must ensure the supply and distribution of fuel for all Indonesian people. Understanding the pattern of fuel consumption is very fundamental because every region has the same rights in obtaining energy sources, including fuel. This study uses the clustering method to determine the category of districts/cities based on the pattern of consumption of subsidized fuel. The data used is data on subsidized fuel consumption from January 2016 to June 2021 in the form of a time series. This study compares several clustering methods, namely k-means, Partitioning Around Medoid (PAM), and Clustering Large Applications (CLARA). The results found that k-means becomes the most optimal clustering method for the analysis of subsidized fuel consumption after evaluating the values of Silhouette, Dunn Index, and Connectivity. The results indicate that two district/city clusters have high and low levels of vulnerability to fuel consumption. The government needs to determine priority areas in supervising the use of subsidized fuel, and for areas that have a low level of vulnerability, the government needs to review the quota for subsidized fuel that has been set."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya dugaan praktek Perjanjian Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi oleh enam pelaku usaha ritel di Indonesia. Ruang lingkup pembahasan terkait bagaimana mekanisme pembuktian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap Kasus Dugaan Price Fixing Agreement, dan apakah penetapan harga BBM yang tidak proporsional dengan pergerakan harga minyak mentah dunia mengindikasikan terjadinya praktik price fixing agreement sesuai Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Dalam analisis, mekanisme pembuktian KPPU mengacu pada ketentuan alat-alat bukti yang sah sesuai Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 dan analisa bukti-bukti tidak langsung (bukti ekonomi dan bukti komunikasi) sebagai bukti petunjuk (dalam perkembangan disesuaikan pada Pasal 57 Perkom No. 1 Tahun 2019). Terkadang bukti-bukti tidak langsung yang disajikan KPPU sebagai bukti petunjuk masih dinilai lemah oleh hakim di lingkup peradilan umum dan belum dapat dijadikan bukti petunjuk yang sah berdasarkan Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999. Untuk itu, guna menghindari perbedaan penafsiran perlu dilakukan penjelasan lebih mendetil dalam Perkom No. 1 Tahun 2019 agar bukti-bukti tidak langsung dapat diterima dan diakui di lingkup peradilan umum. Terkait tidak proporsionalnya pergerakan harga minyak mentah dunia dengan harga jual eceran BBM di Indonesia, mengindikasikan terjadinya praktik perjanjian penetapan harga. Hal ini dianalisis berdasarkan uraian unsurunsur Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 dan fakta-fakta sebagai bukti ekonomi. Namun, perlu dilakukan tinjauan lebih mendalam untuk menemukan bukti-bukti lain yang lebih komprehensif agar indikasi tersebut dapat dibuktikan secara jelas dan terang.

---

This research focuses on the presumption of price fixing agreement practice on Non-Subsidized General Fuel Price among six fuel retail companies in Indonesia. The scope of the discussion includes KPPU mechanism in verifying price fixing agreement cases and whether the fuel price establishment that is not in proportion to the crude oil prices fluctuation indicates price fixing agreement practice which is prohibited under Article 5 Law No. 5 of 1999. This is a juridical-normative research with qualitative data analysis method. This research shows that KPPU refers to admissible types of evidence that is regulated under Article 42 Law No. 5 of 1999 and also indirect evidience (economic and communication evidence) as part of indication evidence (later being adjusted in The Commission Act No. 1 of 2019, Article 57) in verifying price fixing cases. Sometimes the indirect evidence being

served by KPPU is still considered weak and cannot be categorized as part of legitimate indication evidence by the court. Therefore, there is a need for assertion in The 2019 Commission Act regarding the acceptance of economic and communication evidence as part of indication evidence in court. This research also shows that the fuel price establishment that is not in proportion to the crude oil prices fluctuation indicates price fixing agreement practice which is analyzed through the elements of Article 5 Law No. 5 of 1999 and tangible facts as economic evidence. However, it is necessary to conduct in depth observation to support more

comprehensive proofs of the indication."