Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini berisi tentang dampak akuntansi dan perpajakan dari penerapan ISAK 29 pada perusahaan pertambangan batu bara (studi kasus: PT TMU). Pada tahap produksi, TMU mengeluarkan biaya atas pengupasan lapisan tanah untuk mendapatkan batu bara yang terdapat di area konsensi. Sebelum ISAK 29 berlaku, TMU mengakui biaya tersebut sebagai aset berdasarkan PSAK 33 Revisi 2011. ISAK 29 mensyaratkan Perusaahaan hanya mengakui biaya atas aktivitas pengupasan lapisan tanah yang memiliki manfaat untuk meningkatkan akses ke cadangan batu bara di masa depan, kemudian biaya yang dikapitalisasi tersebut diamortisasikan dengan metode unit produksi dan disajikan berdasarkan PSAK 19 aset tidak berwujud. Kesimpulannya Perusahaan harus merubah kebijakan akuntansinya untuk memenuhi persyaratan yang ada di ISAK 29 dan segera melakukan penerapan terhadap standar tersebut.

---

The objective of this study to analyze the impact of accounting and taxation aspect of implementation of IFAS 29 in coal mining company (case study: PT TMU). In Production phase, TMU spends stripping costs to get the coal in area of conssesion. Before IFAS 29 is applied, TMU recognize stripping costs as an assets based on PSAK 33 Revised 2011. IFAS 29 require Company to capitalized only cost which has benefits to improve access to ore in the future, then that cost will be amortized with unit production method and present based on PSAK 19 Intangible assets. The analysis of this paper, give conclusion that The company have to change their accounting policy to meet the requirement of IFAS 29 and apply it as soon as possible."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat adanya penerapan klaster perpajakan UU omnibus law bagi tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Beberapa hal yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah kondisi objek penelitian sebelum adanya penerapan klaster perpajakan UU omnibus law, permasalahan yang timbul dari penerapan klaster perpajakan UU omnibus law bagi objek penelitian, dan dampaknya terhadap tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi perusahaan melalui dengan menggunakan pendeketan risk-based capital sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan. Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis dokumen dan informasi serta melakukan wawancara kepada beberapa pihak internal objek penelitian terkait. Hasil penelitian memperlihatkan kondisi kesehatan keuangan objek penelitian diterapkannya omnibus law klaster perpajakan, di mana memperlihatkan kondisi yang baik. Penelitian ini juga menganalisis dampak setelah penerapan omnibus law klaster perpajakan terhadap kesehatan keuangan perusahaan, di mana memperlihatkan bagian-bagian omnibus law yang berdampak pada perusahaan asuransi, yaitu penurunan tarif PPh Badan, peniadaan tarif pajak dividen, serta pengenaan PPh terhadap manfaat yang diterima pemegang polis asuransi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi bagi perusahaan dalam menyikapi dampak penerapan peraturan ini dan merekomendasikan langkah yang efektif untuk memaksimalkan potensi keuntungan dari adanya penerapan omnibus law bagi objek penelitian.

---

This study aims to analyze the impact caused by the implementation of the omnibus law tax cluster law for the financial soundness of insurance companies. Some things that are considered in this research are the research conditions before the implementation of the tax cluster law of the omnibus law, the problems that arise from the application of the tax cluster of the omnibus law law for the object of research, and the level of financial soundness of the insurance company through a capital risk-based approach in accordance with the required provisions. Financial Services Authority. This case study uses an approach approach by analyzing documents and information as well as conducting interviews with several internal parties related to the object of research. The results of the research on the financial health condition of the research object are the implementation of the omnibus law tax cluster, where the conditions are good. This study also analyzes the impact after the application of the omnibus law classification on the company's financial soundness, in which the parts of the omnibus law that have an impact on insurance companies, namely the reduction in the corporate income tax rate, the abolition of the dividend tax rate, and the imposition of income tax on the benefits received by insurance policy holders. This research is expected to provide an evaluation for companies in responding to the impact of implementing this regulation and recommending effective steps to maximize the benefits of implementing the omnibus law for the object of research."

"Skripsi ini membahas mengenai kegiatan impor serta praktik perpajakan atas kegiatan impor yang dilakukan oleh PT Kewalram Indonesia serta menganalisis masalah dan kendala yang dihadapai oleh perusahaan terkait kegiatan impor dan praktik perpajakannya. Dari analisis hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam melaksanakan kegiatan impor dan praktik perpajakan, PT Kewalram Indonesia selain telah mengikuti peraturan mengenai penghitungan PPh 22 impor, PPN dan PPnBM yang berlaku umum, juga telah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.04/2011 dan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. 57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat, terkait status perusahaan sebagai PDKB.

---

The focus on this study is import activity and taxation practice related to import transaction conducted by PT Kewalram Indonesia and also analize the problem and constraints faced by the company. From the research, we conclude that PT Kewalram Indonesia has followed the rules regarding the calculation of income tax 22 import, VAT and VAT on Luxury Goods and also followed regulation of Ministry of Finance No. 147/PMK.04/2011 and Directorate General of Custom and Excise No. 57/BC/2011 about Bonded Zone, related to company?s status as a PDKB."

"Laporan magang ini berisi tentang analisa atas efek transisi penerapan ISAK 29 dari PSAK 33 Revisi 2011 mengenai aktivitas pengupasan tanah pada dua perusahaan pertambangan batu bara, yaitu PT. XYZ dan PT. BAR. Laporan ini memperlihatkan perbandingan antara implementasi PSAK 33 Revisi 2011 dan ISAK 29 di kedua perusahaan tersebut yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, pecatatan, dan pengungkapan dari setiap perusahaan mengenai aktivitas pengupasan tanah. ISAK 29 menetapkan bahwa terdapat tiga syarat yang harus terpenuhi dalam mengakui biaya atas aktivitas pengupasan tanah sebagai aset yang ditangguhkan. Sebelumnya, ketiga syarat tersebut tidak ditentukan pada PSAK 33 Revisi 2011. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya ISAK 29, perusahaan membutuhkan adanya penyesuaian dalam menerapkan standar tersebut.

---

This internship report shows the analysis of the impact on the transition from PSAK 33 Revised 2011 to ISAK 29 regarding the stripping activity specifically in two coal mining companies, namely PT. XYZ and PT. BAR. This report shows the comparison between the implementation of PSAK 33 Revised 2011 and ISAK 29 in both companies that includes the recognition, measurement, presentation, record, and disclosure. ISAK 29 regulates that there are three conditions that must be met to recognize the cost of stripping activities as a deferred asset. Previously, the three conditions are not specified PSAK 33 Revised 2011. Therefore, with the publication of ISAK 29, the company should make an adjustment in implementing these standards. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang beberapa aspek pajak dalam kegiatan bisnis telekomunikasi PT Indosat meliputi sewa satelit, telekomunikasi selular, dan jasa outsourcing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aspek pajak di PT Indosat yang meliputi sewa satelit, selular, dan jasa outsourcing dijabarkan poin-poin dari segi pajaknya, baik berupa Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Beberapa saran yang disampaikan antara lain adalah menyesuaikan aspek pajak tersebut dari segi pajaknya dengan regulasi perpajakan terkait, dan melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang muncul dari kegiatan bisnis PT Indosat yang berpotensi menjadi aspek pajak lainnya agar lebih lengkap.

---

ABSTRACTThe objective of this study is to discover some tax aspects of business activities at PT Indosat, such as satellite rental, cellular communication, and outsourcing services. The result shows that the tax aspects of each business activities described by their regulations that related to the tax aspects of PT Indosat’s business activities. Several inputs from the writer to company are to adjust the tax aspects with the related regulations of tax, and explore the possibilities of another aspects that related with the business activities of PT Indosat to complete the research."

"Kegiatan usaha jasa teknik dan manajemen harus dipisahkan dari kegiatan usaha jasa lainnya. Prosesperh-itungan dan analisa berbagai biaya serta dampak perpajakan sesuai dengan Undang-undang perpajakandan peraturan-peraturan perpajakan lainnya.Menggunakan penelitian kepustakaan gunà melengkapi latar belakang teori serta penelitian lapangan untuk studi kasus jasa teknik pada PT1E.Tarip PPh jasa teknik dikenakan Pasal 23 semula sebesar 15% x Penghasilan bruto diubah menjadi 15% x perkiraan penghasilan netto (60%x penghasilan bruto) sejak 1 Januari 1992. Studi kasus jasa teknik pada PT1E mi untuk tahun buku 1991 sedangkan untuk thn1992 dan seterusnya diberikan illustrasi. Untuk thn 1991 P1IE lebih bayar PPh dan minta restitusiakibatnya Wajib Pajak tersebut diperiksa. Pada saat pemeriksaan, kelemahan dokumen pembuktian kepada fiskus menempatkan Wajib Pajak pada posisi yang lemah sehingga terdapat banyak koreksi fiskal positif akibatnya untuk tahun 1991 PT"IE" bukan memperoleh kembali restitus.i tetapi masih kurang bayar dan ditagih dengan SKP. Dokumen pembuktian harus dapat diandalkan dan lengkap. Diharapkan adanya kesamaan persepsi antaraWajib Pajak dengan Fiskus didalam menafsirkan ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan harus terus menerus direvisi dalam menyesuaikan din dengan perkembangan dunia usaha dewasa ini."

"Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang saat terutangnya pada saat pembelian memiliki permasalahan dalam membayar PPh Pasal 22 jika saat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Berita Acara Pembelian ditandatangani, kas yang digunakan untuk membayar pajak tidak tersedia. Permasalahan juga muncul saat pembelian secara kredit karena pemotong PPh Pasal 22 diharuskan membayar pajak terlebih dahulu walaupun kas yang digunakan untuk membayar barang dan pajak belum tersedia. Sebagai akibat dari permasalahan tersebut, maka PT PLN Batu Bara (PLNBB) akan menunda pembayaran maupun pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 yang akan mengakibatkan timbulnya sanksi administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi PLNBB dengan cara mengidentifikasi masalah yang timbul karena penerapan saat terutang PPh Pasal 22 pada saat pembelian. Setelah masalah dapat diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah mencari sumber permasalahan untuk selanjutnya dibuat desain manajemen pajak yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan tiga orang responden dari BKF, DJP dan PLNNBB. Data sekunder berupa laporan keuangan, annual report, kontrak pembelian batubara, dokumen terkait pembelian batubara dan SPT Masa PPh Pasal 22. Setelah data diperoleh selanjutnya akan dihubungkan melalui suatu analisis melalui interpretasi yang argumentatif serta analisis general yang dapat menghubungkan masalah yang didapat dengan output yang akan dihasilkan. Hasil dari penelitian ini adalah mendesain manajemen pajak yang tepat bagi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutangnya pada saat pembelian. Manajemen pajak dilakukan dengan melakukan perencanaan kas untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 22 selama satu tahun, menambah utang untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tetap memperhatikan peraturan dan kondisi perusahaan dan memilih jenis kontrak FOB. Metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini, sehingga keterbatasan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk instansi/badan usaha dengan karakteristik yang berbeda. Kontribusi penelitian ini adalah mendesain secara spesifik manajemen pajak yang tepat bagi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang saat terutangnya pada saat pembelian. Pada penelitian lain belum ada yang secara khusus membahas mengenai manajemen Pajak bagi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang saat terutangnya pada saat pembelian.

---

Article 22 Income Tax Withholders who are payable at the time of purchase have problems paying Article 22 Income Tax if on the 10th of the following month after the Minutes of Purchase is signed, and the cash used to pay taxes is not available. Problems also arise when purchasing on credit because the withholding of Article 22 Income Tax is required to pay taxes first even though the cash used to pay for goods and taxes is not available. As a result of these problems, PT PLN Batu Bara (PLNBB) will delay the payment and reporting of the Income Tax Return (SPT) Article 22, which will result in tax administration sanctions. This study aims to help solve the problems faced by PLNBB by identifying issues that arise due to the application of Article 22 income tax payable at the time of purchase. After The Writer can locate the problem, the next step is to find the source of the problem for proper tax management designs that can overcome these problems. The research method used in this study is a qualitative method with a case study approach. The data used are primary in interviews with three respondents from BKF, DGT, and PLNNBB. Secondary data in financial reports, annual reports, coal purchase contracts, documents related to the purchase of coal, and SPT Period PPh Article 22. After the data is obtained, it will then be connected through analysis through argumentative interpretation and general deconstruction that can relate the problems brought with the output to be generated. This research aims to design the proper tax management for withholding Income Tax Article 22, which is due at the time of purchase. Tax management is carried out by planning cash to pay Income Tax Article 22 for one year, adding debt to pay Income Tax Article 22 while considering the company's rules and conditions, and choosing the type of FOB contract. This research uses the case study method, so the limitation of this research is that the research results cannot be generalized to agencies/business entities with different characteristics. The contribution of this research is to specifically design appropriate tax management for withholding Income Tax Article 22, which is due at the time of purchase. In other studies, no one has specifically discussed tax management for withholding Income Tax Article 22, which is due at the time of purchase."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tata cara pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dengan disertai penjelasan mengenai peraturan yang mengatur tata cara pemeriksaan pajak beserta prosedur pengujian yang dilaksanakan. Studi kasus digunakan untuk memberi gambaran pelaksanaan pemeriksaan pajak secara nyata di Kantor Pelayanan Pajak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dapat muncul sebagai akibat instruksi Kantor Pusat maupun usulan dari Kantor Pelayanan Pajak yang salah satu penyebab usulan itu adalah SPT Lebih Bayar yang disampaikan Wajib Pajak. Saran yang diajukan penulis adalah supaya pemeriksa pajak lebih memperhatikan manajemen waktu penyelesaian pemeriksaan sehingga pemeriksaan pajak dapat dilakukan secara efektif.

---

The focus of this study is to describe procedure of tax audit to assess tax compliance of tax payer completed by regulation of tax audit. Case study used to describe how tax officer perform tax audit in practice. Result of this study conclude that tax audit may happened by order from DJP or By suggestion from KPP. KPP may suggest an audit because of tax overpayment. This study suggest tax auditor to give more concern about time management of tax audit."