Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan konsep persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek dan teoriteori yang ada. Selain itu skripsi ini membahas pula mengenai penilaian persamaan pada pokoknya pada kasus-kasus pembatalan dan pelanggaran merek di Indonesia dan di Amerika. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam berbagai penilaian unsur persamaan pada pokoknya yang ada dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek penilaian ini kurang mencakup faktor lain yang dapat mempengaruhi persamaan pada pokoknya seperti yang diterapkan dalam kasus-kasus di Amerika. Hal ini dikarenakan setiap kasus yang ada memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam unsur persamaan pada pokoknya.

---

This thesis Focuses on how the regulation of Persamaan Pada Pokoknya concept in Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Furthermore, this thesis also focuses on the application of the Persamaan Pada Pokoknya in the cancellation of trademark registration and trademark infringement case in Indonesia and America. This research is juridical normative. The Result of the research shows valuation in all factor Persamaan Pada Pokoknya in Undang-Undang No 15 Tahun 2001 cannot reach all another factor that can influence Persamaan Pada Pokoknya. Because every case have a diffrent characteristic from other in factor Persamaan Pada Pokoknya that can make a likelihood of confusion condition."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai bagaimana penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Lokasi penelitian di perpustakaan dengan melakukan studi kepustakaan. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu teknik Penelitian Kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan studi kasus Putusan Perkara Nomor : 87 K/PDT.SUS/2012. Hasil penelitian menyarankan Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial menurut UU No. 2 Tahun 2004 lebih mengakomodasi dan mengikuti perkembangan jaman dibandingkan dengan penyelesaian perselisihan pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) menurut UU No. 22 Tahun 1957. Mekanisme penyelesaian perselisihannya menganut asas cepat, tepat, adil, dan murah, serta sifat putusannya yang memberikan kepastian hukum. UU No. 2 Tahun 2004 mencoba menjawab segala kekurangan dan kelebihan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1957, namun, undang-undang ini pun memiliki kekurangan-kekurangan dan perlu dilakukan amandemen.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about how the dispute settlement Termination of Employment and connected by Act No.2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement. This research is a descriptive study and when seen from the research objectives include normative legal or doctrinal research. Research location conducted in the library based on the library research. Using secondary data as th type of data. Data collection techniques used are engineering library research. Analyzed using a qualitative case study Decision on Case No. : 87K/PDT.SUS/2012. Based on the research results of this study suggests that the results obtained in the settlement of industrial disputes under the Industrial Relation Court of Law Number 2 In 2004 more accommodating and follow the development of time compared to the settlement of disputes in Labour Disputes Resolution Comittee according to Law. 2 In 2004 more accommodating and follow the development of time compared to the settlement of disputes in Labour Disputes Resolution Committee according to Law no. 22 of 1957. Adheres to the principles of mechanism rapid resolution accurate, fair, and inexpensive, as well as the nature of the decision which provides legal certainty Law Number 2 of 2004 trying to answer all the deficiencies and advantages contained in the Law Number 22 In 1957, however, this Law also has deficiencies and needs amendment."

"Salah satu asas jaminan fidusia adalah asas publisitas yang tersirat dengan adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia untuk menjamin kepastian hukum kreditur. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi fidusia ganda/fidusia ulang. Kasus ini menarik karena terdapat dua kreditur yang memegang sertifikat jaminan fidusia atas obyek yang sama. Penelitian ini menelaah tentang adanya kemungkinan fidusia ganda dalam peraturan perundang-undangan serta mengetahui mengenai eksekusi obyek jaminan apabila sudah terjadi fidusia ganda yang dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia. Penjelasan mengenai eksekusi obyek jaminan fidusia ganda juga dianalisa dari ketepatan suatu putusan dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menangani kasus fidusia ganda.

---

One of the fiduciary principle is the principle of publicity that is implied by the registration of fiduciary obligation to ensure legal certainty creditors. This is done to avoid double fiduciary / re-fiduciary. This case is interesting because there are two creditors who hold certificates fiduciary on the same object. This study examined about the possibility of a double fiduciary in legislation as well as knowing about the execution object when it happens fiduciary assurance double evidenced by the certificate fiduciary. A description of the execution of multiple objects fiduciary also analyzed the accuracy of the decision and judgment of the Supreme Court judges in handling cases of double fiduciary."

"Skripsi ini menganalisis Putusan Nomor 07/RV/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 847K/Pdt.Sus/2012, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Putusan ini mengenai tumpang tindih jaminan fidusia atas 2 (dua) buah mesin yaitu mesin DMF Sus Tank tahun 2003 dan Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997, yang dimiliki oleh PT. Samwoo Indonesia sebagai debitor pailit. Tumpang tindih diketahui oleh kurator pada saat proses verifikasi aset. Masing-masing mesin memiliki alur cerita yang berbeda. Pada Mesin DMF Sus Tank tahun 2003, terjadi pembebanan fidusia ulang terhadap mesin tersebut. Oleh sebab itu, maka timbul permasalahan mengenai status kepemilikan objek jaminan fidusia, siapa pihak yang berwenang untuk mengeksekusi 2 (dua) buah mesin di atas, dan siapa pihak yang berhak didahulukan. Untuk menentukan hal tersebut, dapat merujuk kepada Pasal 17 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia. Namun, ternyata 2 (dua) pasal ini saling bertentangan dalam menentukan boleh tidaknya fidusia ulang. Sedangkan pada Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997, terjadi pengalihan objek jaminan fidusia ke kreditor baru tanpa dilakukan pendaftaran. Sebagaimana diketahui bahwa pendaftaran fidusia menjadi salah satu faktor penentu status hak kepemilikan, kewenangan eksekusi, dan hak didahulukan.

---

This thesis is analyzing judicial decision number 07/RV/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 847 K/Pdt.Sus/2012, by using normative judicial research and qualitative analysis. In this judicial decision, the curator found double fiduciary on 2 (two) machine owned by PT. Samwoo Indonesia as a bankrupt debtor. An overlap is known by the curator at the verification asset process. The machines DMF Sus Tank year 2003 and Dry Process Synthetic year 1997. Each machine has a different storyline. First, there is a double fiduciary on DMF Sus Tank year 2003. Therefore, it has raised the question of the ownership status, also who has the rights to execute the machine, and who has the preference rights. To determine that, we can refer to Article 17 and Article 28 of Law No. 42 of 1999 Fiduciary. However, it turns out that 2 (two) of this article may contradict each other. Further more, Dry Process Synthetic year 1997 is transferred to a new creditor without any registration. As we know, fiduciary recipient who have registered will acquire benefits such as the executorial power if the debtor is default and will also make them as preferred creditors, while fiduciary recipient who have not registered serve as concurrent creditors"

"ABSTRAKTesis ini berfokus pada penelitian terhadap perlindungan hukum yang diatur olehUndang-Undang Nomor tl Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek kepadapihak pemilik merek terdaftar apabila mereknya tersebut didaftarkan scbagainama domain oleh pihak lain secara tanpa hak. Penelitian ini bersifat yuridisnormatif dan data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Hasil penelitianmenyarankan bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek harusdiamandemen agar dapat menjangkau perbuatan-perbuatan hukum berkenaandengan nama domain dan diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik diantara departemen-departemen pemerintah yang terkait dan perlindungan merekdalam rangka meminimalisir resiko terjadinya perselisihan nama domaindikarenakan tidak sinkronnya antara suatu pendaftaran merek, pendaftaran namadomain, dan pendaftaran nama badan hukum.

---

AbstractThe focus of this thesis is upon the legal protection as regulated by Law of TheRepublic of Indonesia Number ll Year 2008 Regarding Information andElectronic Transaction and Law of The Republic of Indonesia Number 15 Year2001 Regarding Trademark to a registered-mark owner when his/her mark isregistered as a domain name by other party who has no right for it. This researchis normatif juridical. The data were collected by means of library research. Theresearcher suggests that Law of The Republic of Indonesia Number I5 Year 2001Regarding Trademark has to be amended in order to reach the legal actsconcerning domain name disputes and the necessity of coordination and goodcooperation between government departments related to trademark protection inorder to minimize the risk of domain name disputes arising out of sync between atrademark registration, domain name registration, and registration of a legal entity."

"Skripsi ini membahas tentang ketentuan persamaan pada pokoknya dalam sebuah merek berdasarkan pada doktrin-doktrin merek yang dianut dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Doktrin-doktrin merek tersebut menjadi dasar pengujian dalam penolakan pendaftaran merek, oposisi, pembatalan , dan juga salah satu dasar gugatan dalam sebuah pelanggaran merek. Sebagai pembanding tentang ketentuan tersebut digunakan ketentuan yang dianut sistem Amerika Serikat dan Masyarakat Uni Eropa ( European Economic Community). Untuk memahami konsistensi penerapan ketentuan tersebut dalam kasus digunakan dua buah kasus yaitu kasus sengketa merek antara Extra Joss melawan Enerjos dan Kasus IKEA dengan IKEMA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat inkonsistensi dalam penerapannya doktrindoktrin merek, sehingga diperlukan beberapa revisi terhadap undang-undang yang berlaku saat ini.

---

This thesis investigated the use of likelihood of confusion clause from its doctrine point of view as stated in Indonesia’s Mark Law No. 15 Year 2001.The doctrines serve as grounds for refusing registration, opposing application, canceling registration, and for claiming infringment of mark. The U.S System and Europan Economic Community (EEC) sytems are used as comparison to the Indonesian law. To understand the application of the doctrines in cases, two cases were selected, which are Extra Joss versus Enerjos and IKEA versus IKEMA. This thesis used doctrinal method as a research method with prescriptif design. The study found that there are inconsistencies in the application of the mark doctrines therefore some revisions to the law should be made accordingly."

"Pengertian utang yang ada di dalam KUHP Perdata merupakan rujukan yang diimplementasikan kedalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Terkait utang yang sangat sederhana pembuktiannya yang diatur dalam UU Kepailitan tersebut, berimbas pada mudahnya suatu entitas hukum dapat dimohonkan pailit di pengadilan niaga. Bahkan atas suatu penerbitan Purchasing Order oleh distributor, yang tidak mendapatkan approval, hal tersebut dapat dikatakan sebagai utang dalam UU Kepailitan, karena tidak adanya batas yang disebut dengan “pembuktian utang sederhana”. Sedangkan, didalam KUHPerdata pada pasal 1457 dan 1458, suatu jual beli dianggap telah terjadi ketika adanya kesepakatan mengenai barang dan harga yang telah diperjanjikan sebelumnya, dimana antara pemenuhan hak dan kewajiban berimbang. Penelitian ini membahas mengenai dua purchasing order yang diterbitkan oleh PT Prima Jaya Informatika, selaku distributor produk kartu prima yang dikeluarkan oleh PT Telkomsel, yang tidak mendapatkan approval dari PT Telkomsel, dimana akhirnya PT Prima Jaya Informatika menganggap hal tersebut sebagai utang. Atas dasar utang tersebutlah, dengan disertai kreditur lain, PT Prima Jaya Informatika mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga Jakarta pusat, dimana pada tahap ini PT Telkomsel diputus pailit, namun PT Telkomsel mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung, yang dalam keputusannya mencabut keadaan pailit PT Telkomsel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui utang yang seperti apakah yang dapat diajukan permohonan pailit menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

---

Understanding of existing debt in the Civil Code is a reference implemented into the Act 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. Debt related to a very simple proof set forth in the bankruptcy laws, impact on the ease of an entity may be filed bankruptcy laws in the commercial court. In fact, on a purchasing order issuance by the distributor, who did not get approval, it can be considered as debt in the bankruptcy laws, the absence of limits called "proof of debt is simple". Whereas, in the Civil Code Articles 1457 and 1458 at a purchase is deemed to have occurred when the agreement on the goods and the price has been agreed previously, where the fulfillment of balanced rights and obligations.

This study discusses the two purchasing order issued by PT Prima Jaya Informatika, as the distributor of "prima" card products issued by PT Telkomsel, which did not get approval from PT Telkomsel, which ultimately PT Prima Jaya Informatics regarded it as a debt. On the basis of that debt, along with other creditors, PT Prima Jaya Informatika filed a bankruptcy petition to the central Jakarta commercial court, which at this stage PT Telkomsel disconnected bankruptcy, but PT Telkomsel filed an appeal in the Supreme Court, in a decision to revoke the bankrupt state of PT Telkomsel. The purpose of this study was to determine whether the debt as a bankruptcy petition may be filed in accordance with regulatory requirements."

"Dalam proses penanganan perkara kepailitan di Indonesia dewasa ini perkara kepailitan PT Telkomsel, sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut karena Telkomsel merupakan perusahan besar yang ada di Indonesia yang juga dimiliki oleh Pemerintah. Hanya saja patut disayangkan, bahwa Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai bentuk perbuatan hukum yang dapat dibuktikan secara sederhana. Sehingga dalam hal ini muncul permasalahan apa saja bentuk perbuatan hukum yang dapat dibuktikan secara sederhana dalam kepailitan. Untuk memberikan jawaban masalah tersebut maka penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitan deskriftif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa adanya inkonsistensi putusan majelis hakim Pengadilan Niaga dan majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan pailit, terutama dalam mengartikan terbukti secara sederhana (sumir) tersebut.

---

In the process of handling bankruptcy cases in Indonesia today bankruptcy case PT Telkomsel, is very interesting to study further because Telkomsel is a big company in Indonesia which is also owned by the Government. It's just unfortunate, that the Act on Bankruptcy and Suspension of Payment does not provide a detailed explanation as to form a legal action can be proved simple. So in this case any problems arise form of legal action can be proved simply in bankruptcy.

To provide answers to these problems the research conducted using the normative method of descriptive research type. From the research that has been done, the result that there was an inconsistency decision of the judges of the Commercial Court and the panel of judges of the Supreme Court in checking for bankruptcy, especially in deciphering proven simpler (vague) is."

"Di antara berbagai Hak atas Kekayaan Intelektual, merek dagang merupakan salah satu hak yang sangat terkait dengan perlindungan konsumen, pelanggaran hak merek akan berdampak secara luas terhadap konsumen, karena merek meliputi segala kebutuhan konsumen. Hal tersebut disebabkan karena konsumen merupakan penggunan suatu produk, dimana suatu produk sangat erat kaitannya dengan merek. Sehingga konsumen yang biasanya sudah terikat menggunakan produk dengan merek tertentu, di mana dalam prakteknya sering terjadi pemalsuan dan menimpa konsumen maka sudah pasti konsumen mengalami kerugian karena mengkonsumsi secara keliru produk tertentu yang kualitasnya berbeda dengan produk yang biasa ia konsumsi. Sehinga di dalam penulisan tesis ini permasalahan yang akan diangkat adalah bagaimana Undang-Undang Merek memberikan perlindungan terhadap konsumen, upaya dan langkah hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila kepentingannya dirugikan serta bagaimana putusan pengadilan niaga dalam hal perlindungan terhadap konsumen.Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen maka di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dirumuskan mengenai tanggung jawab produk yang menyatakan bahwa "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan".Sedangkan apabila dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sanksi bagi pelanggar tindak pidana di bidang merek yang tentunya pasti akan merugikan pihak konsumen sebagai pengguna ataupun pemakai suatu produk atau barang, dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana tercatat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang tercantum dalam Pasal 90, 91, 92 ayat (1), 92 ayat (2), 92 ayat (3), 93, 94 ayat (I), 94 ayat (2), dan Pasal 95.Sebagai akibat penegakan hukum yang lemah maka hasil dari kebijakan hukum merek untuk menanggulangi pelanggaran merek yang merugikan konsumen juga tidak akan mencapai hasil yang memadai. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan penegakan hukum yang kuat atas merek untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang merek yang akan merugikan konsumen dan juga dibutuhkan tanggung jawab yang kuat dari kalangan pelaku usaha dalam memproduksi suatu barang."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi ketentuan persaingan curang menurut Konvensi Paris dalam hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun dalam penerapan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder dan dilakukan melalui analisis kualitatif untuk menghasilkan data komparatif analisis. Hasil penelitian memberi sebuah pemahaman bahwa Indonesia dalam mengimplementasikan ketentuan persaingan curang menurut Konvensi Paris dalam hukum nasionalnya, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun dalam penerapan hukumnya ternyata masih banyak terdapat banyak kekurangan.

---

This focus of this study is about the implementation of unfair competition provision pursuant to Paris Convention into the Indonesian law, which is Law Number 15 Year 2001 About Mark and its application in practice. This study is using the secondary date and done by qualitative analysis that resulted comparative analysis date. The result of this study is giving an understanding that Indonesia is still lack in implementing unfair competition provision pursuant to Paris Convention into national law, which is Law Number 15 Year 2001 About Mark and its application in practice."