Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan infrastruktur jalan tol pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah, namun dalam hal ini pihak swasta dapat membangun proyek infrastruktur tersebut dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta. Kerjasama pemerintah dan swasta muncul karena biaya untuk membangun infrastruktur jalan tol tidak sedikit. Disisi lain, kInvestasi asing dalam pembangunan jalan tol sangat dibutuhkan karena saat ini investasi dalam negeri masih kurang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta secara umum di Indonesia, pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta dalam bidang jalan tol di Indonesia, serta prosedur investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam kerjasama pemerintah dan swasta pada bidang jalan tol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta secara umum.menjelaskan mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta dalam bidang jalan tol, serta menjelaskan mengenai prosedur investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam kerjasama pemerintah dan swasta pada bidang jalan tol di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif. dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa investasi asing dalam konsesi pengusahaan jalan tol dapat dilakukan dengan syarat tertentu.

---

Basically, the development of toll road infrastructure is the government obligation, but in some case the private sector can build the infrastructure in the public private partnership framework. . Public-private partnerships arise because the substantial cost in infrastructure development. Foreign investment toll road is needed because the current domestic investment is still lacking. This paper discusses about the regulation about public private partnership in Indonesia, regulation about public private partnership in toll road sector in Indonesia, and the procedure of foreign investment in toll road sector in Indonesia. The aim of this paper is to explain the regulation about public private partnership in Indonesia, regulation about public private partnership in toll road sector in Indonesia, and the procedure of foreign investment in toll road sector in Indonesia. This research use the normative legal writing method and the qualitative analysis method .The research concludes that foreign "

"Infrastruktur merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan tol yang dapat mendukung dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara, namun dalam hal ini pihak swasta dapat membangun proyek infrastruktur tersebut dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Skema KPS merupakan alternatif sumber pendanaan utama infrastruktur karena terbatasnya anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur. Pendapatan tol sangat dipengaruhi oleh volume lalu lintas kendaraan yang melalui jalan tol. Sehingga, permasalahan volume kendaraan minium merupakan salan satu tantangan terbesar dalam kontrak konsesi jalan tol. Untuk itu, penelitian ini akan membahas mengenai instrumen jaminan volume kendaraan minimum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian risiko yang diatur dalam KPS, mengetahui ketentuan hukum mengenai pembangunan infrastruktur jalan melalui KPS di Indonesia dan mengetahui apakah Indonesia telah menerapkan instrumen jaminan volume kendaraan minimum dalam perjanjian KPS.

---

Infrastructures are the most important factor of the economic growth in a country, one of them is the toll road infrastructure development, which can support and increase the economy of Indonesia. Infrastructure development is the responsibility of Indonesian Government, but in this case the private sector can build the infrastructure projects with Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP scheme is a major source of alternative financing, because the state has a limited budget for infrastructure development. The toll road revenue is influenced by the volume of traffic that pass through the roll road. Thus, the problem of minimum traffic is one of the biggest challenges in toll road concession contract. To that end, this research will discuss the minimum traffic guarantee instrument in Indonesia. The purpose of this research was to determine the risk- sharing which regulated in a PPP scheme, knowing the legal provisions concerning the infrastructure development of toll road through PPP scheme in Indonesia and determine whether Indonesia has implemented the minimum traffic guarantee instrument in PPP agreement."

"Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam pengusahaan jalan tol dalam bentuk Bangun Guna Serah (Bulid Operate Transfer) di Indonesia mulai berkembang sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang kemudian diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Pemisahan antara Regulator dengan Operator Jalan Tol yang diamanatkan dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut dinilai sebagai salah satu langkah maju yang dapat mendorong perkembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam pengusahaan jalan tol dalam bentuk Bangun Guna Serah (Bulid Operate Transfer) di Indonesia. Selain dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut pengaturan mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Swasta sendiri diatur pula dalam peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang bersifat umum untuk mengatur Kerjasama Pemerintah dengan Swasta maupun yang terkait dengan perbendaharaan Negara/pengelolaan barang milik Negara. Di dalam peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut diatur pula mengenai pengalihan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Swasta tersebut di akhir masa konsesi. Penelitian ini akan berusaha menjawab permasalahan yang terkait dengan pengaturanpengaturan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam pengusahaan jalan tol dalam bentuk Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer) di Indonesia yang diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, serta permasalahan terkait dengan pengalihan jalan tol tersebut di akhir masa konsesi. Penelitian dilakukan dengan cara menganalisa peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta tersebut, baik yang bersifat umum, sektoral maupun yang terkait dengan perbendaharaan Negara atau pengelolaan barang milik Negara serta dengan menganalisa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang menjadi landasan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam pengusahaan jalan tol. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa masih terdapat aturan-aturan yang tidak tersinkronisasi dan terintegrasi satu sama lain dan ditemukan pula adanya inkonsistensi dalam pengaturan serta ketidaklengkapan aturan main dalam PPJT khususnya terkait dengan pengalihan jalan tol di akhir masa konsesi.

---

Public Private Partnership in toll road concession in the form of Build Operate Transfer in Indonesia began to grow since the enactment of Law No. 38 of 2004 about Road, which was followed by the establishment of the Government Regulation No. 15 of 2005 about The Toll Road. The separation between the toll road Regulator with the toll road Operator which mandated in the aforementioned legislations is considered as a step forward that can boost the development of the Public Private Partnerships in toll road concession in the form of Build Operate Transfer in Indonesia.

In addition to the aforementioned legislation, the regulation regarding Public Private Partnerships also regulated in other legislation, legislation regarding Public Private Partnerships in general and with regards to the State treasury / management of state property. In those regulations, also regulated the transfer of Public Private Partnership projects at the end of the concession period.

This reaserch will attempt to answer the problems associated with the regulation of Public Private Partnership in toll road concession in the form of Build Operate Transfer in Indonesia which is set in a wide range of legislation, as mentioned above, as well as problems related to transfer of the toll road at the end of the concession period.

The reaserch was conducted by analyzing the rules and regulations related to the Public Private Partnership, both in general, sectoral or in regards to the State treasury / management of state property as well as by analyzing The Toll Road Concession Agreement on which became the basis of Public Private Partnership in toll road concession.

The results of these reaserch found that there are rules that are not synchronized and integrated with one another and also found inconsistencies in the setting and the incompleteness of the rules in The Toll Road Concession Agreement, especially related to the transfer of the toll road at the end of the concession period."

"Infrastruktur Jalan Tol merupakan salah satu pembangunan infrastruktur dibidang jalan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Pembangunan Infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara Negara, namun pembangunan infrastruktur tersebut dapat dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta dan hal tersebut juga berlaku bagi pembangunan infrastruktur jalan tol. Salah satu aspek dalam pembangunan infrastruktur jalan tol adalah bagian pengadaan tanah, yang pembiayaannya dapat dilakukan dengan menggunakan Layananan Dana Bergulir yang merupakan dukungan pemerintah karena dalam proses pengadaan tanah sering terjadi masalah. Untuk itu, penelitian ini akan membahas mengenai program layanan dana bergulir dalam pengadaan tanah jalan tol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai kerjasama pemerintah dan swasta, mengetahui ketentuan hukum mengenai pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia, dan bagaimana penerapan program layanan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol.

---

Toll road infrastructure is one field of road infrastructure development which duty is held by Indonesia Government, because Infrastructures are the most important factor of the economic growth in a country. The infrastructure development is the government obligation as an organizer of the State, but the infrastructure development can be done through the public-private partnership scheme and it also applies to the development of toll road infrastructure. One of the important part of toll road infrastructure development is land acquisition. To acquire a land for toll road, the financing can use land revolving fund, which is government support, because there are so many problems often occur in the process of land acquisition for toll road. Therefore, this research will discuss about land revolving fund service as one of the financing system for land acquisition. The purpose of this research was to determine general arrangements of public-private partnership scheme, knowing the regulation concerning the infrastructure development of toll road through public-private partnership scheme in Indonesia and to explain how land revolving fund works for land acquisition."

"Skripsi ini membahas mengenai perjanjian penjaminan dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha yang terdapat pada proyek pembangunan infrastruktur jalan tol. Perjanjian penjaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.260/PMK.011/2010 dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015. Perjanjian Penjaminan ini memberikan jaminan pemerintah dalam proyek infrastruktur jaminan infrastruktur sebagai dukungan pemerintah dalam memperbanyak ketertarikan dan partisipasi badan usaha, serta melancarkan proses pelaksanaan. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis akan membahas terlebih dahulu skema kerjasama pemerintah badan usaha yang ada. Kemudian struktur dari perjanjian penjaminan didalam skema tersebut. Akhirnya penulis akan membangun konstruksi hukum dari perjanjian penjaminan yang ada pada jalan tol, dan melihat informasinya berdasarkan jalan tol Batang Semarang. Hasilnya penulis simpulkan bahwa perjanjian ini merupakan perkembangan dari perjanjian penjaminan penanggungan borgtocht seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPer. Perjanjian ini lebih dekat pada perjanjian penjaminan dalam penjaminan perusahaan. Perjanjian merupakan tambahan accecoire dari perjanjian pengusahaan jalan tol perjanjian pokok. Pihak dalam perjanjian penjaminan adalah penanggung/penjamin PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, penerima tanggungan/penerima jaminan badan usaha, dan tertanggung/terjamin penanggung jawab perjanjian kerjasama. Perjanjian penjaminan tidak selalu ada dalam proyek infrastruktur jalan tol. Perjanjian ini diberikan pada proyek yang dinilai layak.

---

This thesis discusses the guarantee agreement inside public private partnership project that developed toll road infrastructure. The guarantee agreement is based on the Indonesian, Regulation of the Minister of Finance No.260 PMK.011 2010 and Presidential Regulation No.38 of 2015. This guarantee agreement provides government guarantees on infrastructure projects infrastructure guarantees to help expand the interest and participation of corporation, and help process fluency. This type of research uses qualitative research methods.

The author will discuss in advance the scheme of public private partnership in general. After that, the author explain the structure of the guarantee agreement within the scheme. Finally, the authors will build the legal construction of the existing guarantee agreement on toll roads, along with its practices based on Batang Semarang toll road.

The author conclude that this agreement is an adaptation from borgtocht concept as stipulated in Article 1820 of the Indonesian Civil Code. This agreement is much similar to the corporate guarantee agreement. The guarantee agreement exist as an addition accecoire to the toll road concession agreement the public private partnership agreement. Parties inside the guarantee agreement are the guarantoor Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, the dependent recipient of the guarantee corporation, and the guaranteed responsible party partnership agreement government party. The guarantee agreement does not always exist in all toll road infrastructure projects. This guarantees agreement only exist on projects that are considered feasible."

"Skripsi ini membahas mengenai pembagian resiko antara pemerintah dan swasta dalam suatu pembiayaan pembangunan melalui KPS, pengaturan mengenai pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia, dan pengaturan mengenai pembagian resiko di bidang pengadaan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia. Dalam empat tahun terakhir, pemerintah memprioritaskan reformasi sektoral dan lintas sektoral untuk mendorong peran serta swasta dalam pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan prinsip kerjasama yang adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan saling menguntungkan. Komitmen pemerintah dalam kemitraan ini di antaranya terlihat dari berbagai penyempurnaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan kelembagaan, serta pengaturan tentang dukungan pemerintah dan pengelolaan resiko dalam proyek kerja sama antara pemerintah dan swasta (KPS). Namun kendala-kendala masih ditemukan seperti: kenaikan harga tanah, status tanah yang dimiliki Pemerintah namun dibiayai investor swasta, pengadaan tanah, kelembagaan dan prosedur badan layanan umum untuk pendanaan tanah, kemampuan investor swasta dalam pendanaan pengadaan tanah, dan adanya ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun belum layak secara finansial. Skripsi ini menjelaskan mengenai kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) di bidang infrastruktur jalan tol di Indonesia setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (UU No. 38/2004) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (UU No. 13/1980).

---

This thesis discusses the sharing of risks between the government and the private sector in the financing of development through PPP, the provision of road infrastructure development in Indonesia, and the regulation of risk sharing in the field of land acquisition in road infrastructure development in Indonesia. In the last four years, the government prioritizes sectoral and cross sectoral reforms to encourage private participation in infrastructure development with emphasis on the principles of cooperation that is fair, open, transparent, competitive, and mutual benefit. Government?s commitment to this partnership can be seen from various improve policies, laws, and institutions, as well as regulations on government support and risk management in a cooperative project between the government and the private sector (PPP). However, the obstacles are still found such as: rising land prices, the status of government-owned land but financed by the private investors, land acquisition, institutional and public service agency procedures for financing the land, the ability of private investors in funding for land acquisition, and the existence of viable toll roads economically but not financially feasible. This thesis describes the public-private partnership (PPP) in the field of the highway infrastructure in Indonesia after the issuance of Law No. 38 year 2004 concerning the Road (Law No.38/2004) as new law which replaced the previous law, Law No.13 year 1980 (Law No. 13/1980)."

"[Jalan tol merupakan salah satu infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dalammendorong roda perekonomian. Pembangunan infrastruktur jalan tol merupakankewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara. Pembangunan jalan tolmembutuhkan dana yang besar sehingga pemerintah dapat melibatkan pihak swastamelalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Skema ini merupakanalternatif sumber pendanaan utama infrastruktur karena anggaran negara untukpembangunan infrastruktur sangat terbatas. Tarif tol menjadi salah satu faktor yangmempengaruhi pengembalian biaya investasi yang dikeluarkan oleh badan usahajalan tol dalam melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.Sehingga permasalahan mengenai tarif tol merupakan salah satu faktor yangmempengaruhi minat swasta dalam melakukan investasi di bidang pengusahaanjalan tol. Selain itu, dalam melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaanjalan tol yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, badan usahajalan tol seringkali mengalami kenaikan biaya investasi tambahan. Hal ini akanmempengaruhi pendapatan dari badan usaha jalan tol. Untuk itu penelitian ini akanmembahas mengenai upaya negara dalam pengembalian biaya investasi badanusaha jalan tol. tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui ketentuan hukummengenai upaya negara dalam mengembalikan biaya investasi badan usaha jalantol., Highway is one of the most important infrastructure that has influence for economicgrowth in a country. The development of toll roads is the responsibility ofIndonesian Government, but in this case the private sector can built theinfrastructure with the Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP scheme is amajor source of alternative financing, because the state has a limited budget forinfrastructure development. Highway pricing is the one of most important factorthat influence the revenue of private sector. So it influence the private sector toinvest in highway development in Indonesia. Private sector can face a majorproblem that influence their revenue because of the addition of operation andmaintenance cost that cause additional cost for their investment. To that end, thisresearch will discuss about the state effort to return the private sector investmentcost by highway pricing control. The purpose of this research was to determine theeffort of the state to return the investment cost that invested by the private sector.]"

"mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Walaupun begitu, dana yang dibutuhkan untuk rnembangun jalan tol tidaklah sedikit, sehingga pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengusahaan jalan tol. Kerjasama antara pemerintah dan swasta, atau yang biasa dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), di dalam bidang pembangunan jalan tol menghasilkan suatu Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). PPJT yang terjalin antara pihak pemerintah dan pihak swasta ini dibuat dengan menggunakan sistem Build Operate ana' Transfer (BOD, dengan nama lain Bangun Guna Serah. Setelah ditelaah lebih dalam, terdapat perbedaan status kepemilikan atas Jalan Tol yang terdapat di dalam PPJT dengan yang dianut oleh konsep BOT. Padahal. status kepemilikan sangat menentukan pihak yang bertanggung jawab atas resiko-resiko yang timbul pada saat force majeure.Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan Lmtuk memahami status kepemilikan jalan tol beserta segala aset didalamnya.Skripsi ini juga membahas mengenai pertanggung jawaban atas resiko-resiko yang timbul terkait dengan kepemilikan jalan tol. Skripsi ini menggunakan studi kasus, yang menjelaskan perj anjian antara PT. X, sebagai pihak swasta dan Badan Pengatur Jalan Tol mewakili pihak pemerintah, dimana penjelasannya berdasarkan hukmn perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sebagai hasil dari analisa ini, penulis menemukan bahwa status kepemilikan atas Jalan Tol baru dimiliki oleh pemerintah, pada saat kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan dimulai. Hal ini disebabkan, pada fase tersebut, jalan tol sudah mempunyai fungsi sosial dan menyanglcut kepentingan umum, sehingga sudah selayaknya dimiliki oleh pemerintah. Hal ini didukung oleh peraturan perundang undangan yang berlalcu, yaitu pada UUD 1945. Oleh karena itu, baru pada saat masa pengoperasian dan pemeliharaan, seluruh resiko yang berkaitan dengan jalan tol pada saat force majeure ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

---

The development of tollway is aimed to support national economic growth. However, as the costs in building tollway keeps increasing, Indonesian government starts to build a partnership with private sectors to accomodate its financial needs. The partnership between the government and the private, named Public Private Partnership (PPP), in developing the tollway results in a contract between both parties. The contract is named PPJT (The agreement on financing, planning, building, operating and maintaining tollway). This agreement is based on Building, Operate and Transfer (BOT) concept. After ftuther investigation, it is found that there is a difference in ownership status between PPJ T and BOT. Yet, the ownership status is critical in terms of detennining which party is held liable for the risks occured during force majeure.Therefore, the aim of this thesis is to acquire a thorough understanding about the ownership status of the tollway including its assets.This thesis also discusses about responsibilities on the risks, in relation to the ownership status of the tollway. Furthermore, this thesis is based on a case study that describe an agreement between PT. X, that represent the private party, and BPJT (The Toll Regulatory Body) that represent the govemment, in which the analysis on the case is in accordance with the civil law in Indonesia. In addition, the research in this thesis is using juridical normative approach.As a result of this analysis, it is found that the tollway is owned by the govemment, starting at the operational and maintainance period. This is because on that period, the tollway starts to gain its social ftmction as it involves public interests in its use. Hence, government has to have significant control over it. This is supported by the contitustional law (UUD 1945). Therefore, in the operating and maintaining phase, the risks occured in force majeure that relates to the tollway is borne by government as its owner."

"Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) direncanakan dibangun sepanjang 2.732 kilometer dari Aceh hingga Lampung dan diperkirakan menelan biaya sebesar Rp. 330 triliun. Rekayasa nilai tambah dilakukan pada Proyek JTTS dengan menambahkan enam fungsi, yaitu integrasi jalur sepeda motor, pengembangan rest area, integrasi dry port, integrasi kereta median tol, pengembangan area pariwisata dan penambahan jaringan fiber optik. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan jenis skema pembiayaan dan skema kelembagaan Kerjasama Pemerintah Swasta pada Proyek JTTS. Analisis skema pembiayaan dilakukan melalui pengembangan berbagai skenario terhadap pembagian antara penyediaan dana dari pemerintah dan swasta pada tahap biaya konstruksi (initial cost), biaya pemeliharaan (operation & maintenance cost) dan pembagian pada pemasukan dana dari pengguna (revenue). Dari 36 skenario yang dihasilkan didapatkan skema pembiayaan dengan Initial Cost Sharing pemerintah 60 % dan swasta 40 %, Operation and Maintenance Sharing pemerintah 50 % dan swasta 50 %, dan Revenue Sharing pemerintah sebesar 50 % dan swasta 50 % yang dapat menghasilkan IRR 12,86 %, serta dihasilkan skema kelembagaan dengan membentuk Joint Venture.

---

Trans Sumatera Toll Road Project (JTTS) planned to be built along 2,732 kilometers from Aceh toLampung and is estimated to cost Rp. 330 trillion. Value Engineering is conducted at the project by adding six functions, which are integration of the motor bike paths, rest area development, the integration of the dry port, rail integration highway median, the development of tourism area and the addition of a fiber optic network The study aims to determine the optimal financing scheme and ideal institutions scheme based on Public-Private Partnership of JTTS Project.

Analysis financing scheme involves by dividing the assuming scenario between the provision of funds from the government and private sectors at the stage of initial cost, operation & maintenance cost, and revenue sharing funds from the user. From 36 scenarios, a financing scheme with government Initial Cost Sharing 60% and 40% private, Operation and Maintenance Sharing 50% government and 50% private, and Revenue Sharing governments and the private sector by 50% to 50% with the IRR of 12.86%, and institutional scheme obtained by forming a Joint Venture."

"ABSTRAKDesain Konseptual Jalan Tol Trans Sumatera terdiri dari fungsi fiber optic, dry port,pariwisata, rest area, jalan tol sepeda motor, dan jalan tol utama yang membentangdari Bakaheuni ke Banda Aceh dengan biaya investasi sebesar Rp 333 T. penelitia nini bertujuan menaikkan nilai IRR Proyek. Analisis kelayakan dilakukan denganskema pembiayaan pemerintah swasta yang dilanjutkan dengan analisis skemakelembagaan aliansi strategis kerjasama pemerintah swasta Penelitian inimenghasilkan kenaikan nilai IRR menajdi 12.76%. sehingga dapat disimpulka nbahwa aliansi strategis kerjasama pemerintah swasta dapat meningkatkan nilaikelayakan ekonomi dari Desain Konseptual Jalan Tol Trans Sumatera

---

ABSTRACTConceptual desaign of Trans Sumatera Toll Road consists of multiple additionalfunction such as fiber optic, dry port, recreation area, rest area, motorcycle highwa y,and main toll road that cost Rp 333 Trillion. The research goal is to increase IRRof this project. Feasibility analysis done by financial scheme between public andprivate entities continued by strategic alliance public private partnershiporganizational scheme. This research result increasing IRR to 12.76%. theconclusion is strategic alliance public private partnership increase economicfeasibility of Conceptual Design of Trans Sumatera Toll Road"