Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Anak naniain secara harfiah berarti “anak angkat”. Anak angkat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah istri non-Batak Toba yang diangkat sebagai anak oleh orangtua Batak Toba sehubungan dengan perkawinannya dengan suaminya yang bersuku Batak Toba. Ia diberikan marga yang sama dengan marga orangtua angkatnya. Penelitian bersifat deskriptif. Penulis berusaha menelusuri latar belakang perlunya anak nanian diangkat, hubungan dengan orangtua angkat serta orangtua biologis, serta hak mewaris dari orangtua angkat. Hasil penelitian adalah bahwa kedudukan anak naniain adalah sah menjadi warga masyarakat adat Batak Toba. Sebagai anggota masyarakat, ia merupakan pengemban hak dan kewajiban adat Batak Toba.

---

Anak naniain in literal meaning is "adoptive child". Adoptive child hereinafter in this thesis will be referred to a non-Batak Toba wife adopted by one of Batak Toba parents due to her marriage with her Batak Toba spouse. She is given the same surname as her adoptive parents. Author explores the necessary anak naniain has to be adopted, her relationship with her adoptive parents and biological parents, and her right to inherit from her adoptive parents. Result is that status of anak naniain legally recognized as a member of Batak Toba society, obtaining rights and obligations in Batak Toba customary law."

"Skripsi ini membahas tentang konsep sinamot (uang jujur) sebagai tuhor ni boru ("alat beli" anak perempuan) dalam perkawinan adat Batak Toba yang merupakan bentuk perkawinan jujur. Sejak zaman Si Jolo-jolo Tubu (nenek moyang) hingga masa kini, sinamot masih bersifat kontroversial. Bentuk sinamot yang dahulu merupakan benda yang magis dan bersifat kekal, kemudian seiring berjalannya waktu berubah menjadi bentuk binatang yang bernyawa, dan kini semua orang memaknai sinamot dengan sejumlah uang demi "membeli" seorang perempuan Batak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sinamot sebaiknya dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan (dan parboru/keluarga perempuan) yang akan menjadi milik paranak/keluarga laki-laki.

---

This thesis discusses the concept of sinamot (bride-price) as tuhor ni boru (a symbolic act of “purchasing away” a Bataknese woman from her family) in Toba-Bataknese marriage custom which is a form of bride-price marriage. Sinamot has been a controversial issue since the time of Si Jolo-jolo Tubu (ancestors). In ancient times, sinamot took the form of a magical and eternal item; over time, it has also been interpreted into the form of animals and in modern times as a sum of money to symbolically “purchase” a Bataknese woman away from her family. This study uses a juridical-empirical approach with qualitative-descriptive data analysis method. The results of the study suggest that sinamot should be considered as a form to honor a woman (and parboru/woman family) that will be “owned” by paranak/man family."

"Skripsi ini membahas mengenai alasan perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris dalam masyarakat adat Batak Toba serta hak perempuan terhadap harta kekayaan ayahnya. Pembahasan dilakukan melalui studi literatur, pengamatan di lapangan, serta wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan normatif, meliputi penelitian terhadap pengertian dan ketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, serta pendekatan empiris untuk memperoleh fakta mengenai perilaku subyek hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris karena pada dasarnya, kehidupan perempuan merupakan tanggung jawab dari laki-laki baik ayah maupun saudara laki-lakinya , perempuan juga sudah tidak akan menjadi anggota kerabat dari klan ayahnya ketika ia menikah sehingga tidak ada hubungan hukum, dan masyarakat adat Batak Toba menghindari adanya tindakan pengalihan harta apabila terjadi pemberian warisan kepada perempuan. Perempuan juga memiliki hak untuk menikmati kekayaan ayahnya, yang dapat diperoleh dengan melalui pemberian dari pewaris ataupun pemberian dari saudara laki-lakinya. Walaupun Negara, melalui putusan Mahkamah Agung tahun 1961, telah memutuskan bahwa perempuan adalah ahli waris yang sama kedudukannya dengan laki-laki, tidak semua masyarakat Batak Toba mengakui kedudukan perempuan sebagai ahli waris, terutama bagi keluarga Batak Toba yang masih bertempat tinggal di Desa Sibuntuon, dan tidak ada keseragaman pemahaman akan hak perempuan terhadap harta kekayaan orangtuanya yang diakibatkan tidak tertulisnya hukum waris adat Batak Toba. Dalam hal ini para tokoh Adat yang menekuni hukum adat Batak Toba dapat turut andil dalam memberikan pengertian terkait dengan proses waris-mewaris dalam masyarakat Batak Toba.

---

This thesis talks about the reasons why Batak women are not regarded as a legal heir in Batak Toba's custom and also their rights on their father's properties. The discussion is held through thorough literature study, field observatory and interviews. The research in this discussion is done through a normative approach, including research through legal understanding and provisions, whether it is written or not, as well as an empirical approach to obtaining facts about the behavior of legal subjects related to the issues discussed. The research has come to a conclusion that woman in Batak Toba's custom is not considered as a legal heir because they are considered as a responsibility of men whether it is their father or their relatives and women in Batak Toba's customs are no longer considered as a true relatives of their father's family clan as soon as they are married, which leave them with no legal relationship with their father. Although they are not considered as a legal heir, Batak Toba women also have the rights to enjoy their father's riches, which they can gained from the heir or gifts from their brothers. Although Indonesia's Law through the Supreme Court's decision of 1961 has ruled out that women are in the same position of heirs to men, not all Batak Toba community especially those in Sibuntuon Village consider women as heirs. There is also no uniform understanding of women's rights to their parents' property due to the unwritten law of the inheritance of Batak Toba. In this case, those who are considered as indigenous leaders in the community who pursue the customary law of Batak Toba can contribute in providing understanding about the inheritance process of Batak Toba community."

"Penelitian hukum ini menganalisis masalah terkait Keterangan Hak Mewaris yaitu implementasinya menggunakan Hukum Adat Batak Toba, yang mana berbeda dari ketetapan yang tertulis di dalamnya. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan metode penelitian doktrinal. Keterangan Hak Mewaris merupakan suatu alat bukti tulisan yang menjelaskan mengenai ahli waris yang sah dari seorang pewaris, serta besaran harta warisan yang berhak diterima para ahli waris. Salah satu pihak berwenang untuk membuat Keterangan Hak Mewaris adalah Notaris. Sebagai pejabat umum, Notaris menyusun Keterangan Hak Mewaris atas permintaan dari para ahli waris yang datang menghadap. Hukum yang diterapkan dalam pembuatan Keterangan Hak Mewaris oleh Notaris haruslah hukum yang berlaku bagi si Pewaris. Namun akibat adanya pluralisme dalam sistem hukum dalam bidang Hukum Waris di Indonesia, beberapa ahli waris memanfaatkan pluralisme sistem hukum untuk mencari celah demi kepentingan pribadi, yakni hukum mana yang paling menguntungkan bagi ahli waris tersebut dalam hal pembagian harta warisan. Para ahli waris, dalam penelitian ini adalah keturunan Suku Batak Toba, datang kepada Notaris untuk meminta dibuatkan Keterangan Hak Mewaris. Namun saat hendak mengeksekusi harta warisan, beberapa ahli waris kerap menyimpang dari isi Keterangan Hak Mewaris dan memaksa menggunakan ketentuan Hukum Adat Batak Toba karena dinilai lebih menguntungkan, tanpa kesepakatan bersama dari seluruh ahli.

---

This legal research analyzes the problems related to the Statement of Inheritance Rights, namely its implementation using Batak Toba Customary Law, which is different from the provisions written in it. This research was conducted by utilizing doctrinal research methods. Statement of Inheritance Rights is a written evidence that explains the legal heirs of a testator, as well as the amount of inheritance that the heirs are entitled to receive. One of the parties authorized to make a Statement of Inheritance Rights is a Notary. As a public official, a Notary prepares a Statement of Inheritance Rights upon the request of the heirs who come before him. The law applied in the making of the Statement of Inheritance Rights by the Notary must be the law applicable to the Heir. However, due to the pluralism in the legal system in the field of Inheritance Law in Indonesia, some heirs utilize the pluralism of the legal system to find loopholes for personal interests, namely which law is most beneficial for the heirs in terms of the distribution of inheritance property. The heirs, in this research are descendants of the Batak Toba Tribe, came to the Notary to request a Statement of Inheritance. However, when they want to execute the inheritance, some heirs often deviate from the contents of the Statement of Inheritance Rights and insist on using the provisions of Batak Toba Customary Law because they are considered more profitable, without mutual agreement from all experts."

"Dalam setiap perkawinan pada masyarakat, tak jarang pasangan suami istri tidak dapat memperoleh keturunan. Maka dari itu, mereka melakukan pengangkatan anak. Namun, hingga saat ini belum terdapat unifikasi peraturan terutama dalam bidang waris sebagai akibat hukumnya. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam aturan dari Hukum waris perdata barat dan hukum waris adat yang dimana kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum positif waris yang sama – sama mengikat dan berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kedudukan dan hak anak angkat mengenai hal mewaris serta hak yang diperoleh anak angkat dalam pembagian waris keluarga ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum adat, khususnya adat batak toba dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan terhadap kedua aturan hukum waris yang berbeda ini menimbulkan masalah dalam pengangkatan anak di Indonesia, khususnya mengenai dampak terhadap hak waris anak angkat tersebut.

---

In every marriage in society, it is not uncommon for a married couple to be unable to obtain offspring. Therefore, they adopt a child. However, until now there has been no unification of regulations, especially in the field of inheritance as a legal consequence. There are similarities and differences in the rules of Western civil inheritance law and customary inheritance law, which are both part of positive inheritance law that are equally binding and applicable in Indonesia. This research aims to discuss the position and rights of adopted children regarding inheritance and the rights obtained by adopted children in the distribution of family inheritance from the perspective of civil law and customary law, especially Batak toba custom with normative juridical research methods. The results of this study conclude that these two different inheritance law rules cause problems in the appointment of children in Indonesia, especially regarding the impact on the inheritance rights of the adopted child."

"ABSTRAKbahwa kedudukan wanita Batak Toba dalam perkawinan belum sesuai dengan jiwa dan ketentuan dari Undang Undang Perkawinan nomor 1/74. dianggap perlu untuk mengetengahkan perbandingan mongenai kedudukan wanita ditinjau dari sudut hukum Adat Batak Toba dan Undang Undang Perkawinan nonor 1/74. Sehingga melalui perbandingon ini akan diperoleh input yang positip bagi torlaksananya kedudukan yang seimbang antara isteri dan suami didalam perkawinan dalam masyarakat Batak Toba, Sebagaimana yang dikehendaki Undang Undang Perkawinan No. 1/74."

"Norma mengenai pengangkatan anak yang diatur baik dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 yang memuat bahwa proses pengangkatan anak harus melalui proses penetapan pengadilan, maupun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1413K/Pdt/1988 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa untuk menentukan status anak angkat bukan dilihat hanya dari formalitas pengangkatan anak, tetapi juga dilihat dari bagaimana realita pemeliharaan anak angkat tersebut oleh orang tua angkatnya, tampak saling bertentangan dan tidak sejalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan yurisprudensi dalam konteks Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, yaitu setelah dilakukan pengumpulan data sekunder. Selanjutnya penelitian ini ditulis dalam bentuk deskriptif analitis. SEMA memiliki daya ikat yang berlaku hanya kepada institusi internal sebagai pedoman dalam memutus perkara. Sedangkan yurisprudensi apabila diterapkan dalam putusan hakim dalam kasus yang serupa, menjadi suatu hukum yang harus dipatuhi dan memiliki daya ikat dan memaksa untuk dilaksanakan bagi masyarakat, kekuatan mengikat yurisprudensi lebih kuat apabila dibandingkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan JP sebagai anak angkat jika berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 adalah tidak sah sedangkan jika berdasarkan yurisprudensi Nomor 1413K/Pdt/1988 adalah sah. Sedangkan kekuatan hukum Surat Pernyataan Penyerahan dan Pengakuan Anak hanya dapat dimaknai sebagai alat bukti yang masuk ke dalam Akta Autentik yang terdapat dalam Buku Ke 4 KUHPerdata.

---

The norms concerning adoption process are regulated both in the Supreme Court Letter (SEMA) No.6 of 1983, which states the adoption process must go through a court decision process, and in the Supreme Court Jurisprudence No. 1413K/Pdt/1988 which states that to determine the status of an adopted child is not seen only from the formalities of adoption of the child, but also from the reality how the adopted parents take care of the child, appears to be contradictory and inconsistent. The research will analyze the position of the jurisprudence in the context of the High Court of the Field Decision Number 324/Pdt/2020/PT MDN 2020. This research was carried out using doctrinal law research methods. The data analysis method used in this research is qualitative and uses secondary data collection. Furthermore, this research is written in a descriptive form. SEMA has a binding power that only applies to internal institutions as a guideline in settling matters. Whereas jurisprudence, when applied in judgments for similar cases, becomes a law to be obeyed and has binding power and force to be enforced for the public, the binding force of jurisdiction is stronger when compared to SEMA. In this research it can be concluded that the position of JP as an adopted child if based on SEMA No. 6 of 1983 is invalid while based on jurisprudence Number 1413K/Pdt/1988 is valid. Whereas the legal force of the Declaration of Surrender and Confession of Child can only be interpreted as evidence which is included in the authentic deed based on the Fourth Book of the Indonesian Civil Code. "

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan anak (perempuan) dalam hukum waris adat, khususnya daerah Batak. Di Batak kedudukan anatar anak laki-laki dengan anak perempuan tidaklah sama. Anak laki-laki kedudukannya lebih istimewa di bandingkan dengan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan penerus keturunan dan selalu seclan dengan ayah dan keluarga ayah. Sedangkan anak perempuan tidak selamanya seclan dengan ayah dan keluarga ayah. Anak perempuan setelah dikawin jujur, hak dan kewaj iban pindah ke keluarga suami, sehingga anak perempuan bukan ahli waris ayahnya. Di Batak tidak mengenal anak perempuan sebagai ahli waris tetapi di sana dikenal adanya lembaga "Holong Ate". Lembaga "Holong Ate" ini dapat memperluas hukum waris adat setempat. Anak perempuan dapat meminta bagian dari ayah sebagai pemberian atau hibah sebelum dia rnanikah. Pemberian harta peninggalan ini dapat dilakukan sebelum atau sesudah ayahnya meninggal, ini merupakan wujud dari kasih sayang ayah kepada anak perempuan. Akan tetapi pemberian harta peninggalan ini tidak berlaku pada harta pusaka (leluhur). Dengan adanya lembaga "Holong Ate" ini kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki akan menjadi sarna dalam hal mewaris. Akan tetapi masyarakat Batak tidak semuanya mempergunakan lembaga "Holong Ate" dalam kewarisan."