Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang Pengalihan Participating Interest dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Setelah Pemberesan Harta dalam Kepailitan, serta membahas Participating Interest merupakan Aset dalam Harta Pailit. Dari hasil Penelitian ini bertujuan menemukan kejelasan atas cara pengalihan Participating Interest dalam kepailitan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang betuknya penelitian preskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengalihan Participating Interest dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi harus melihat ketentuan dari pemegang Participating Interest di SKK Migas.

---

This thesis discusses the transfer of ownership of participating interest in the Upstream Oil and Gas in A company that is experiencing bankruptcy, as well as discuss a Participating Interest in Assets Assets Bankruptcy. From the results of this study aims to find clarity on how the transfer of Participating Interest in bankruptcy. This research is descriptive research betuknya prescriptive. The study states that the transfer of Participating Interest can be done in various ways, but must look at the provisions of the holders of Participating Interest in SKK Migas."

"Skripsi ini membahas tentang Pengalihan Participating Interest dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Setelah Pemberesan Harta dalam Kepailitan, serta membahas Participating Interest merupakan Aset dalam Harta Pailit. Dari hasil Penelitian ini bertujuan menemukan kejelasan atas cara pengalihan Participating Interest dalam kepailitan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang betuknya penelitian preskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengalihan Participating Interest dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi harus melihat ketentuan dari pemegang Participating Interest di SKK Migas.

---

This thesis discusses the transfer of ownership of participating interest in the Upstream Oil and Gas in A company that is experiencing bankruptcy, as well as discuss a Participating Interest in Assets Assets Bankruptcy. From the results of this study aims to find clarity on how the transfer of Participating Interest in bankruptcy. This research is descriptive research betuknya prescriptive. The study states that the transfer of Participating Interest can be done in various ways, but must look at the provisions of the holders of Participating Interest in SKK Migas"

"Tesis ini membahas mengenai pengenaan Branch Profit Tax terhadap transaksi pengalihan participating interest pada industri hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 PP 79/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.03/2011 PMK 257/2011, dan Surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus Nomor S-5996/WPJ.07/2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan pengenaan Branch Profit Tax yang diatur di dalam Surat Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus No. S-5996/WPJ.07/2015 tidak konsisten dengan ketentuan yang diatur di dalam PP 79/2010 dan PMK 257/2011 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan pengenaan Branch Profit Tax sesuai dengan konsep perpajakan sehingga pelaksanaan perpajakan untuk transaksi pengalihan participating interest di masa depan lebih memberikan kepastian hukum, baik bagi DJP sebagai fiskus maupun Kontraktor sebagai Wajib Pajak.

---

This thesis analyzes the imposition of Branch Profit Tax on transfer of participating interest in the upstream oil and gas industry which regulated in Government Regulation Number 79 Year 2010 GR 79 2010 , Minister of Finance Regulation Number 257 PMK.03 2011 MoF 257 2011 , and Jakarta Khusus Regional Tax Office RTO Letter Number S 5996 WPJ.07 2015. This research use a qualitative research approach with descriptive design.

The research concludes that the imposition of Branch Profit Tax as stipulated in Jakarta Khusus RTO Letter Number S 5996 WPJ.07 2015 is inconsistent with regulation stipulated in GR 79 2010 and MoF 257 2011 causing legal uncertainty. Therefore it is necessary to have a view of Branch Profit Tax imposition from tax concept side so that the tax implementation on transfer of participating interest transaction can give legal certainty for all parties both for the Directorate General of Tax as fiscus and for the Contractor as a taxpayer as well in the future."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisa pengenaan pajak penghasilan atas transaksi pengalihan participating interest oleh kontraktor minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 dalam kerangka peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku termasuk di dalamnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjadi bahan masukan bagi pemegang otoritas di pemerintahan dalam usaha pemungutan pajak atas transaksi pengalihan tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak agar iklim usaha di bidang minyak dan gas bumi tetap kondusif untuk investasi.

---

This thesis is aimed to analyse the of the income tax imposition on participating interest transfer by an oil and gas contractor under Government Regulation No. 79 in 2010 within the applicable tax law and regulation framework including the application of tax treaty, as well as the relevant domestic tax regulation. This thesis was also intended to be an input for the Relevant Government Authority for tax collection on the transfer of participating interest in order to provide legal certainty for both parties, therefore the business of oil and gas industry remains conducive to investment."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai prinsip independensi dan non conflict of interest yang wajib ditaati oleh setiap pengurus dan kurator di Indonesia, namun nyatanya pengurus maupun kurator yang melakukan pengurusan harta pailit PT. Dewata Royal Indonesia melanggar prinsip tersebut dalam menjalankan tugasnya. Diketahui bahwa pengurus maupun kurator dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan di bidang kepailitan. Hal ini tentunya menjadi hal yang penting akan harus adanya pencegahan serta sanksi pidana terhadap pengurus maupun kurator yang melanggar ketentuan peraturan di bidang kepailitan maupun kode etik profesi. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan rinci perihal prinsip independensi dan non conflict of interest yang memberikan penafsiran yang jelas serta memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor maupun debitor.Kata kunci: Independensi, benturan kepentingan, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, pertanggungjawaban pidana, pengurus, kurator."

---

""ABSTRACT"The focus of this study discusses the principle of independence and non conflict of interest that must be obeyed by every board and curator in Indonesia, but in fact the board and the curator who handles bankruptcy in PT. Dewata Royal International replaced the principle in performing its duties. It is known that the board and curator in performing their duties are not in accordance with the regulations in the field of bankruptcy. This is an importhant thing will happen also the existence of criminal practices agains administrators and curators who violate the provisions of regulations in the field of bankruptcy of professional code of ethics. Therefore, a clearer and clearer arrangement of the principle of independence and non conflict of interest is required to provive a clear interpretation and provide legal regulation to creditors and debtors.Key words Independence, conflict of interest, bankruptcy and obligations debt payment delay, criminal responsibility, administrator, curator."

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengikatan jaminan atas participating interest dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menurut Sistem Konsesi dengan Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia. Dari hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan sistem Kontrak Migas yang tepat dalam melakukan pengikatan jaminan atas participating interest. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengikatan jaminan atas participating interest lebih ideal dilakukan dalam Sistem Konsesi dan menyarankan bahwa pengikatan penjaminan atas participating interest sebaiknya tidak dilakukan di dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil yang dianut Indonesia.

---

AbstractIn this thesis, I present a theoretical analysis and comparison of pledging participating interest as collateral in concession system and Production Sharing Contract System in Indonesia. The aim of the thesis is therefore finding a system of oil and gas contract which suitable to do a pledging of participating interest as collateral. This thesis use normative research and qualitative methods. The thesis results stated that the implications of pledging participating interest under Concession System is more suitable than in Production Sharing Contract in Indonesia."

"Sektor usaha minyak dan gas bumi selama puluhan tahun sudah terbukti memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Minyak dan gas bumi merupakan publik utilities yang sangat dibutuhkan masyarakat, sementara komoditas substitusi belum banyak diupayakan untuk dimanfaatkan, sehingga diperlukan peran (intervensi) pemerintah. Peran Pemerintah ini diperlukan dalam rangka men-generate revenue, menjamin kelangsungan ketersediaan sumber daya alam yang tidak terbarui bagi generasi mendatang dan menghindari terjadinya kelangkaan pasokan minyak dan gas bumi di dalam negeri atau beberapa daerah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada tanggal 23 November 2001 sebagai pengganti Undangundang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 yang dimaksudkan sebagai "Legal Instrument" guna mewujudkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparant, berdaya saing, efisien dan berwawasan pelestarian lingkungan serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional di kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Secara garis besar faktor yang melatarbelakangi pembaharuan Undang-undang Minyak dan Gas Bumi , antara lain adalah: industrialisasi, globalisasi, krisis ekonomi, privatisasi badan usaha milik negara dan reformasi hukum, yang didorong oleh politik hukum nasional dan dengan adanya UU Migas menegaskan bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Dilain pihak perkembangan yang terjadi dalam tataran filosofis yang berangkat dari pesan yang disampaikan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 ikut mendorong perlunya pemahaman kembali arti penguasaan serta pengaturan Minyak dan Gas Bumi oleh Negara untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat atau hayat hidup orang banyak sesuai dengan semangat dan filosofi bangsa Indonesia. Dalam tataran teoritis dan operasional penetapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 merupakan langkah reformasi dan pembaharuan hukum di bidang industri minyak dan gas bumi, hal mana mengingat esensi pengaturan yang terkandung dalam Undang-undang tersebut merupakan pembaharuan yang sangat mendasar dalam meletakkan dasar-dasar kebijakan penataan sektor usaha minyak dan gas bumi yang modem, efisien dan mampu bersaing. Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Hulu Migas maka secara filosofis dapat disimpulkan bahwa penguasaan memang masih di tangan Negara hal ini terkait dengan filosofi Pasal 33 UUD 45 tapi dalam pengusahaannya dilakukan oleh kontraktor baik itu BU dan atau BUT dengan cara bagi basil dengan Negara."

"Skripsi ini membahas mengenai participating interest dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari otonomi daerah. Participating interest ditinjau dari otonomi daerah dimaksudkan untuk membahas participating interest yang wajib ditawarkan Kontraktor kepada BUMD sehingga daerah dapat turut serta mengelola hulu migas sebagaimana yang diamanatkan otonomi daerah. Participating interest merupakan keikutsertaan badan usaha termasuk BUMD dan bentuk usaha tetap dalam pengelolaan hulu migas melalui pengalihan participating interest. Untuk memperdalam pembahasan, skripsi ini juga akan membahas mengenai keikutsertaan empat BUMD dalam participating interest Blok Cepu. Hasil dari penelitian ini menyarankan untuk adanya pengaturan yang tegas dan jelas mengenai pengertian participating interest, perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai mekanisme pengalihan participating interest khususnya kepada BUMD, dan perlunya suatu kebijakan mengenai fasilitas pembiyaan khusus bagi BUMD yang mengambil participating interest.

---

The focus of this study is Participating Interest (PI) in upstream oil and gas industry from Regional Autonomy. PI from regional autonomy is meant to focus on the participation of BUMD in upstream oil and gas industry by getting PI. Participating Interest is the proportion of exploration and production costs each party will bear and the proportion of production each party will receive, as set out in an operating agreement. This study also analyze about PI implementation in Cepu Block, where Contractors transferred 10% PI to four BUMD. Results from this study suggest that the government shall clarify definition of participating interest, make regulation about the mechanism of participating interest transfer, and make policy for refinancing facilities, especially for BUMD which take participating interest."

"Dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, terdapat kewajiban bagi Kontraktor yang telah menerima persetujuan atas Rencana Pengembangan yang pertama untuk menawarkan 10% (sepuluh persen) dari participating interest yang dimilikinya kepada Badan Usaha Milik Daerah. Namun, dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 yang mengatur kewajiban ini, tidak diatur mengenai penanggungan dan kontribusi masing-masing Kontraktor dalam Wilayah Kerja yang dioperasikan oleh lebih dari satu Kontraktor. Skripsi ini akan membahas mengenai penerapan ketentuan penawaran dan pengalihan 10% participating interest kepada Badan Usaha Milik Daerah berikut penanggungan dari masing-masing Kontraktor yang mengoperasikan Wilayah Kerja bersama di bawah suatu Perjanjian Operasi Bersama dalam penawaran participating interest. Lebih lanjut, penerapan skema kerja sama yang diperkenalkan pertama kali pada ketentuan Peraturan Menteri yang berdampak terhadap penanggungan kewajiban Badan Usaha Milik Daerah oleh masing-masing Kontraktor akan dibahas dengan dikaitkan pada contoh kasus di Wilayah Kerja West Madura Offshore.

---

In the Indonesian upstream oil and gas business, Contractors that has been granted approval for their first Plan of Development shall offer 10% (ten percent) of their participating interest to a Regional Owned Enterprise. However, in the Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 37 Year 2016 which regulates this obligation, the terms on responsibility and contribution of each Contractors in a Working Area operated by multiple Contractors, is not determined. This undergraduate thesis will study the application of regulations regarding the offer and transfer of 10% participating interest to Regional Owned Enterprises along with the responsibilities of each Contractor in a Working Area operated by multiple Contractors under a Joint Operating Agreement on the offer of participating interest. Moreover, the practice of cooperating scheme which was initially introduced in said Ministerial Regulation that impacts each Contractor’s responsibility on the liability of Regional Owned Enterprise after the transfer of participating interest will be analysed with a case study of West Madura Offshore Working Area."

"[ABSTRAKBerdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaanHak Partisipasi/participating interest yang dilakukan oleh Daerah melalui BUMD(Badan Usaha Milik Daerah) terdapat beberapa kelemahan yang akanmempengaruhi posibilitas penerapan Golden Share. Beberapa kelemahan tersebutantara lain tidak adanya pengaturan yang rigid dan jelas mengenai teknispelaksanaan Hak Partisipasi/participating interest, minimnya rasio kecukupanmodal pemerintah daerah dalam kewajiban penyertaan modal sebesar 10%,rendahnya penguasaan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia di sektorpengusahaan hulu Migas. Posibilitas penerapan Golden Share dalam skema HakPartisipasi/participating interest sangat dipengaruhi oleh model pengaturan yangditerbitkan oleh pihak otoritas dan pemenuhannya terhadap prinsip-prinsip nondiskriminasi,non-diskresional dan proporsionalitas yang berkeadilan bagi seluruhpihak terkait dalam industri Migas di negara yang bersangkutan. Golden Sharedalam praktiknya memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia dengan tetapmemperhatikan aspek-aspek kelaziman bisnis agar dalam pelaksanaannya tidakmendistrosi kebijakan operasional perusahaan.

---

ABSTRACTBased on the research that has been done, the result that the implementation of theParticipation Rights/participating interests carried out by the Region through ROE(Regional Enterprise/BUMD) there are some weaknesses that will affect thepossibility application of Golden Share. Some disadvantages include the absenceof rigid and clear arrangements/regulation regarding the technical implementationof the Participation Rights/participating interests, minimum capital adequacy ratioof local governments in liabilities equity participation of 10%, low mastery oftechnology and human resource capacity in the upstream oil and gas exploitationsector. Golden Share for the possibility of the application of the schemeParticipation Rights / participating interest is strongly influenced by the modelregulation issued by the authorities and fulfillment of the principles of nondiscrimination,non-discretional and proportionality equitable for all partiesinvolved in the oil and gas industry in the country concerned. Golden Share inpractice allows to be applied in Indonesia with regard to aspects of normalbusiness practices so as to not distort the implementation of operational policy ofthe company., Based on the research that has been done, the result that the implementation of theParticipation Rights/participating interests carried out by the Region through ROE(Regional Enterprise/BUMD) there are some weaknesses that will affect thepossibility application of Golden Share. Some disadvantages include the absenceof rigid and clear arrangements/regulation regarding the technical implementationof the Participation Rights/participating interests, minimum capital adequacy ratioof local governments in liabilities equity participation of 10%, low mastery oftechnology and human resource capacity in the upstream oil and gas exploitationsector. Golden Share for the possibility of the application of the schemeParticipation Rights / participating interest is strongly influenced by the modelregulation issued by the authorities and fulfillment of the principles of nondiscrimination,non-discretional and proportionality equitable for all partiesinvolved in the oil and gas industry in the country concerned. Golden Share inpractice allows to be applied in Indonesia with regard to aspects of normalbusiness practices so as to not distort the implementation of operational policy ofthe company.]"