Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang menjadi salah satu masalah pokok yang sering dibahas dewasa ini adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM). Semua orang mengetahui akan pentingnya SDM yang bermutu tinggi, mengingat SDM yang bermutu tinggi. dapat memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi. Masih kurangnya SDM yang bermutu tinggi di Indonesia maka Sumber Daya Manusia yang bermutu tinggi sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).Tenaga kerja terdidik tingkat tinggi merupakan faktor utama untuk mempercepat pembangunan ekonomi suatu negara. Yang perlu diperhatikan dengan -meningkataya jumlah tenaga kerja tersebut adalah Cara penggunaan atau pemanfaatan dalam pasar tenaga kerja. Secara umum dalam ilmu ekonomi dinyatakan bahwa permintaan dan penawaran tenaga kerja akan disesuaikan secara otomatis dengan mekanisme pasar.Tenaga kerja itu sendiri tidak selalu homogen, faktor pendidikanlah yang banyak memberikan variasi sehingga tercipta tenaga kerja terdidik, sehingga terjadi `perubahan kualitatif dalam pasar tenaga kerja. Penyesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja terdidik tingkat tinggi akan menjadi sulit karena adanya interaksi antara peningkatan pendidikan dan perubahan struktural pasar tenaga kerja. Kecenderungan ini akan semakin terlihat jelas dengan adanya kemajuan teknologi dimasa akan datang sehingga penyesuaian atas pennintaan dan penawaran tenaga kerja semakin sulit. Dalam hal ini sering muncul keadaan dimana tingkat penggunaan tenaga."

"Program pemerintah mengenai pengiriman Tenaga Kerja Wanita Indonesia ke Saudi Arabia bukanlah semata-mata persoalan ketenagakerjaan yaitu untuk mengatasi pengangguran, mendatangkan devisa negara, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika program tersebut hanya menyangkut masalah ketenagakerjaan tentu tidak membawa dampak atau pengaruh lain dalam pelaksanaan di lapangan. Dalam kenyataannya, kebijakan pengiriman tenaga kerja wanita ke Saudi Arabia yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru mengorbankan tenaga kerja wanita itu sendiri? Karena itu masalah pengiriman TKW ke Saudi Arabia bukanlah semata-mata masalah tenaga kerja atau ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan politik.Dalam penelitian ini ingin meneliti mengenai kepentingan-kepentingan politik, hubungan kekuasaan dibalik kegiatan ekonomi yaitu pengiriman TKW ke Saudi Arabia. Bagaimana politik birokrasi (hubungan kekuasaan dan kepentingan politik) antara elit strategis, pemerintah kedua negara, militer, korporasi yang kaya, majikan, serta organisasi lainnya dalam hal pengiriman TKW Indonesia ke Saudi Arabia?Korporatisme diartikan sebagai suatu pendekatan yang menekankan hubungan antara negara dan kepentingan kelompok dalam masyarakat, dimana negara mempunyai hak kuasa terhadap masyarakat, seperti dalam bidang bisnis, finansial, organisasi buruh, yang mencakup individu atau kelompok yang dikooptasi atau dikuasai. Korporatisme negara cenderung menekankan pada otoritas rejim, seperti rejim militer. Negara memiliki kekuasaan yang lebih untuk mengontrol kelompok kepentingan yang ada. Negara memberikan monopoli kepada kelompok-kelompok tertentu, yaitu kelompok elit.Jenis penelitian yang dipakai adalah eksplanatif dengan mencari pola-pola fenomena sosial, sikap, perilaku, hubungan sosial, proses sosial dan struktur sosial. Dalam penelitian ini akan digambarkan kebijakan pemerintah, dan dampak yang ditimbulkan dari pengiriman tenaga kerja wanita Indonesia ke Saudi Arabia, dengan unit analisa negara dalam hal ini pemerintahan pada masa Orde Baru. Dengan mengunakan teknik wawancara dan studi dokumen, data kemudian diinterpretasi dan ditarik implikasi teorinya.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemerintah mengenai pengiriman tenaga kerja wanita ke Saudi Arabia mengorbankan tenaga kerja wanita itu sendiri. Pengiriman TKW ke Saudi Arabia bukanlah semata-mata masalah tenaga kerja atau ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan politik, yang didalamnya terdapat kepentingan-kepentingan politik, dan hubungan kekuasaan. Kebijakan politik birokrasi (hubungan kekuasaan dan kepentingan politik) antara elit strategis, pemerintah kedua negara, militer, korporasi yang kaya, majikan, serta organisasi lainnya dalam hal pengiriman TKW Indonesia ke Saudi Arabia tersebut mengesampingkan kepentingan TKW itu sendiri sebagai anggota masyarakat. Negara dalam hal ini pemerintah lebih mementingkan kepentingannya sendiri yang didominasi oleh kepentingan elit yaitu birokrat, militer, dan para pengusaha. Birokrasi dijadikan alat untuk mengkooptasi masyarakat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.Sehingga dapat diambil kesimpulan kebijakan mengenai pengiriman TKW ke Saudi Arabia cenderung negara sentris bukan masyarakat sentris. Ini terbukti dengan munculnya banyak kasus-kasus yang menimpa TKW yang bekerja di Saudi Arabia."

"Sebagai salah satu faktor produksi, keberadaan tenaga kerja sangat penting dalam menentukan besaran output yang dapat di produksi. Walaupun sejalan dengan perkembangan tehnologi yang semakin maju, namun tetap diperlukan adanya tenaga kerja dalam proses produksi untuk menghasilkan beraneka jenis barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Khususnya bila ditinjau secara mikro, komposisi penduduk yang bekerja dalam struktur kependudukan secara umum sangat penting khususnya dalam melihat distribusi output yang tercipta di tingkat nasional. Karena kurang berartilah kiranya apabila output nasional meningkat tetapi di lain pihak juga bertambah banyak jumlah penduduk non produktif yang harus menerima bagian dari total output tersebut. Indonesia termasuk dalam negara yang mempunyai populasi penduduk yang besar. Sejalan dengan hal tersebut, banyak pula penduduk yang terkategori sebagai angkatan kerja. Namur banyak dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan namun tidak terserap dalam lapangan kerja yang tersedia di dalam negeri. Tersedianya kelebihan tenaga kerja ini diantisipasi oleh pemerintah, yang salah satunya adalah dengan mengatur suatu bentuk ekspor jasa tenaga kerja ke luar negeri. Namun tenaga kerja yang lebih banyak berkecimpung dalam program ekspor jasa tenaga kerja ini adalah berasal dari masyarakat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Sehingga pada negara tujuan, mereka lebih banyak mengisi lowongan yang ada pada sektor informal. Yang mana tingkat upah pada sektor tersebut lebih rendah dari yang tersedia pada sektor formal. Padahal peluang kerja baik untuk sektor formal maupun informal keduanya banyak didapati pada pasar kerja internasional. Walaupun demikian upaya penempatan TKI terampil untuk mengisi lapangan kerja formal sesuai dengan pangsa pasar yang ada. Disamping dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah di dalam negeri, dengan keberadaan TKI ini juga memberikan masukan devisa yang bermanfaat dalain ketersediaan mata uang asing di dalam negeri yang akan digunakan sebagai alat transaksi dalam interaksi di tingkat internasional. Penerimaan devisa negara melalui TKI ini tentunya tidak terlepas dari berapa besar jumlah TKI yang beroperasi di luar negeri. Sementara baik penerimaan devisa dari TKI maupun jumlah TKI itu sendiri diperkirakan juga dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan motivasi individu untuk ikut serta dalam program ekspor jasa tenaga kerja ini. Hal-hal tersebut diantaranya adalah rasio gaji antara bekerja di dalam negeri dengan menjadi TKl di luar negeri, alokasi anggaran pemerintah terhadap program ini dan besarnya biaya untuk mulai beroperasi sebagai TKI. Dengan melakukan analisis terhadap variabel-variabel tersebut dengan menggunakan metode regresi dalam ilmu statistik, maka dapat di perkirakan bagaimana kepekaan penerimaan devisa dari TKI dan jumlah TKI terhadap perubahan rasio gaji, alokasi anggaran pemerintah dan biaya akses. Disamping itu bila diperhatikan dari sembilan tahun observasi yang dilakukan, maka baik plot data penerimaan devisa dari TKI maupun plot data jumlah TKI akan membentuk suatu pola tertentu yang dapat diwakili oleh suatu persamaan matematis (juga diperoleh dengan metode regresi). Sehingga dapat diduga kemungkinan besarnya penerimaan devisa dari TKI maupun jumlah TKI pada masa yang akan datang (atau pada suatu waktu tertentu). Sehingga bagi pengambil kebijakan akan mempunyai alternatif pertimbangan yang lebih komfrehensif. "

"Tesis ini bertujuan untuk mengindentifikasi faktor-faktor yang menentukan lamanya seorang tenaga kerja dalam mencari kerja di Kalimantan. Data yang digunakan dalam menganalisis bersumber pada Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 1992. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis adalah search theory,, yang menghipotesakan bahwa semakin tinggi pendidikan tenaga kerja akan semakin tinggi reservation wage-nya, sehingga akan semakin kecil kemungkinannya untuk menemukan tawaran pekerjaan, akibatnya akan semakin lama ia mengalami masa mencari kerja. Tesis ini juga bertujuan untuk mempelajari bagaimana perilaku tenaga kerja di pasar kerja. Artinya pada karakteristik tenaga kerja tertentu akan dilihat berapa besar probabilitasnya untuk : Bekerja sambil mencari kerja, mencari kerja saja, bekerja saja dan bukan angkatan kerja. Kesimpulan dari tesis ini adalah : Hipotesis dalam search theory ditemukan ketika lama mencari kerja diduga dengan sampel hanya mereka yang sedang mencari kerja. Pada saat ini, umur, jenis kelamin, status dalam rumah tangga, variabel kontekstual pendapatan perkapita dan angka pengangguran di tiap kabupaten tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap lama mencari kerja. Sebaliknya hipotesa dalam search theory tidak ditemukan ketika lama mencari kerja diduga dengan memperhatikan semua tenaga kerja, tidak pandang apakah ia sedang mencari kerja atau tidak. Pada saat ini, semua variabel yang diperhatikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap lama mencari kerja. Seperti diduga tenaga kerja yang lebih terdidik mempunyai probabilitas mencari kerja yang lebih besar; tenaga kerja berusia muda mempunyai probabilitas mencari kerja yang lebih besar; tenaga kerja yang bukan kepala rumah tangga mempunyai probabilitas mencari kerja yang lebih besar; dan tenaga kerja yang tinggal di daerah dimana angka pengangguran di atas 3 % mempunyai Akhirnya dengan mengalikan lama mencari kerja dan probabilitas mencari kerja ditemukan bahwa tenaga kerja yang lebih terdidik mempunyai expected value lama mencari kerja yang lebih tinggi dibanding tenaga kerja yang kurang terdidik."

"DKI Jakarta province have the potential of sufficient resources sector secondary and tertiary sector. This resource has a great opportunity to be developed to increase the income of the province DKI Jakarta tertiary sector...."

"Ketimpangan pendapatan telah menjadi perhatian utama dalam ekonomi seiring dengan pertumbuhan ekonomi dalam dinamika perdagangan internasional. Penelitian ini mengkaji bagaimana keterbukaan perdagangan dalam sektor manufaktur memengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pasar tenaga kerja. Dengan kata lain, penelitian ini menyelidiki bagaimana keterbukaan perdagangan manufaktur dapat menggeser permintaan tenaga kerja dan akhirnya mengakibatkan ketimpangan pendapatan di negara- negara ASEAN-4 dari tahun 2000 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan volume perdagangan manufaktur untuk mewakili keterbukaan perdagangan manufaktur dan menggunakan pengangguran dengan pendidikan dasar untuk mewakili pasar tenaga kerja. Dengan menggunakan Metode Generalized Method of Moments (GMM-IV) dan Uji Bootstrap, penelitian ini menemukan bahwa volume perdagangan manufaktur mengurangi pengangguran dengan pendidikan dasar dan menyebabkan penurunan ketimpangan pendapatan di negara-negara ASEAN-4. Hasil ini sejalan dengan teorema Heckscher-Ohlin dan Stolper-Samuelson, yang menyarankan bahwa perdagangan seharusnya menguntungkan tenaga kerja tidak terampil di negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya tenaga kerja melimpah.

---

Income inequality has become a major concern in the economy alongside with the economic growth in the dynamics of international trade. This research examines how trade openness in the manufacturing sector affects income inequality through the labor market. In other words, it investigates how manufacturing trade openness can shift labor demand and ultimately result in income inequality in ASEAN-4 countries from 2000 to 2022. This research use manufacturing trade volume to represents the manufacturing trade openness and use unemployment with basic education to represent the labor market. By using the Generalized Method Of Moments (GMM-IV) and Bootstrap Test Method, this research finds that manufacturing trade volume reduces the unemployment with basic education and leads to a decrease in the income inequality in ASEAN-4 countries. The result is align with Heckscher-Ohlin and Stolper-Samuelson theorems, which suggest that trade should benefit unskilled labor in labor-abundant developing countries."