Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Small-scale trade and smuggling are part of everyday life at many borders. These trading activities often compensate for economic shortage that many households are suffering from in consequence of e.g. political transformation processes. Despite of the diversity of transborder small-scale trade and smuggling and their wide dispersion, not only in Europe, their reception within social sciences is relatively low. The contributions shed therefore light on research in geography and neighboured disciplines. On the basis of empirical research findings from borders all over the world, the authors thrive to analyse mechanisms and conditions of the informal activities and to detect parallels and differences of informal economic structures from different perspectives."

"Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Walaupun Indonesia sudah meratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species 1973 (CITES), tetapi Indonesia belum mengimplementasikan aturan-aturan CITES secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penyelundupan satwa di Indonesia, salah satunya adalah kasus dengan Putusan Nomor: 496 /Pid.Sus/2014/PN.Dps. yang akan dibahas dalam tesis ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan sering terjadinya kasus penyelundupan satwa di Indonesia, mengkaji langkah-langkah yang sebaiknya diambil Indonesia dalam mencegah terjadinya kembali kasus penyelundupan satwa yang dilindungi oleh CITES, dan menganalisis tindakan suatu negara ketika satwa hasil penyelundupan masuk ke negaranya. Faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan satwa secara besar dikarenakan oleh faktor ekonomi dan ketidaktahuan masyarakat mengenai satwa yang dilindungi. Salah satu langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya penyelundupan satwa adalah mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan satwa yang ada di Indonesia serta dampak yang ditimbulkan.

---

Indonesia is known as one of many countries which has the highest biodiversity in the world. Although Indonesia has ratified the Convention on International Trade in Endangered Species in 1973 (CITES), but Indonesia does not implement CITES rules optimally. This is evidenced by wildlife smuggling in Indonesia, one of many cases is the case with Decision No. 496 /Pid.Sus/2014/PN.Dps. which will be discussed in this thesis. The aims of this study are to analyze the factors that cause frequent occurrence of smuggling cases of wildlife in Indonesia, review the steps that should be taken by Indonesia to prevent the recurrence of smuggling cases of protected species by CITES, and analyze the actions of countries when those animals entry to country. Factors that cause wildlife smuggling is an economic factor and the ignorance of the public regarding the protected animals. One of the appropriate measures to prevent the wildlife smuggling is the socialization and education to the public about the importance of wildlife protection in Indonesia and its impact."

"Sebagai “teras depan” suatu negara, wilayah perbatasan Indonesia khususnya di pulau Kalimantan menyimpan beberapa masalah kompleks baik dari aspek keamanan maupun aspek sosio-ekonomi, yang dapat mengancam kedaulatan Negara Indonesia. Untuk mengatasi ancaman di wilayah perbatasan khususnya di wilayah kalimantan, pemerintah sudah membuat kebijakan pengamanan perbatasan yang dilaksanakan oleh TNI yang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan pengamanan perbatasan tersebut dapat dilaksanakan secara efisien jika didukung akses langsung menuju perbatasan. Untuk membantu akses tersebut, Kemhan merencanakan pembangunan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) yang direncanakan menyusuri pilar perbatasan baik di wilayah perbatasan Kalimantan Barat maupun Kalimantan Utara. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin menganalisis sejauh mana proses implementasi kebijakan Permenhan Nomor 7 tahun 2018 di lingkungan Kementerian Pertahanan RI selaku pembuat kebijakan dan TNI/Kementerian terkait selaku pelaksana kebijakan ini. Pengamatan ini dilakukan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah melalui pendekatan kualitatif-deskriptif untuk mendalami implementasi kebijakan Permenhan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) di wilayah perbatasan darat RI-Malaysia. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dan observasi, sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan penelaahan terhadap naskah-naskah dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan adanya berbagai faktor hambatan dalam proses implementasi permenhan di lingkungan pelaksana kebijakan, salah satunya yaitu belum mendapatkan sosialisasi secara langsung berupa penjelasan mengenai pokok-pokok kebijakan Permenhan Nomor 7 tahun 2018. Bentuk koordinasi antara Kemhan RI, TNI, dengan kementerian atau lembaga lain dalam pengelolaan JIPP belum ditetapkan dalam suatu Struktur yang jelas, karena masih ada hambatan dalam hal komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi lintas sektor. Dan diperlukan evaluasi terkait pemeliharaan pada pengelolaan JIPP yang tertuang dalam kebijakan ini, karena JIPP merupakan fasilitas yang membutuhkan pemeliharaan secara intensif untuk dapat digunakan secara berkelanjutan.

---

As a "front porch" of a country, the Indonesian border region, especially on the island of Borneo, holds several complex problems both from the aspect of security and socio- economic aspects, which can threaten the sovereignty of the State of Indonesia. To overcome the threat in the border region, especially in the Kalimantan region, the government has made border security policies carried out by the TNI in coordination with relevant ministries and agencies. The border security activities can be carried out efficiently if supported by direct access to the border. To assist with this access, the Ministry of Defense plans to develop a Border Inspection and Border Patrol Line (JIPP) which is planned to follow the border pillars both in the border areas of West Kalimantan and North Kalimantan.

Based on the description, the researcher wants to analyze the extent to which the implementation process of Permenhan Number 7 of 2018 in the Indonesian Ministry of Defense as a policy initiator and the TNI / Ministry is related as the pelaksana of this policy. This observation is done by looking at the factors that influence the implementation process, namely communication, resources, disposition, bureaucratic structure, and social, economic, and political environment.

The method used in this study is through a qualitative-descriptive approach to explore the implementation of the Regulation of Minister of Defense No. 7 of 2018 concerning the Management of Inspection and Border Patrol Line (JIPP) in the RI-Malaysia land border region. Primary data is obtained through in-depth interview and observation techniques, while to obtain secondary data a review of documents related to the object of research is conducted.

Based on the results of the study, it was found that there were various obstacles in the implementation process of policy implementers, one of which was not getting direct socialization in the form of an explanation of the policies of Permenhan Number 7 of 2018. Form of coordination between the Indonesian Ministry of Defense, the TNI and the ministry or Other institutions in the management of JIPP have not yet been defined in a clear structure, because there are still obstacles in terms of communication, coordination and cross-sector synchronization. And an evaluation related to maintenance is needed in the management of JIPP as stated in this policy, because JIPP is a facility that requires intensive maintenance to be used sustainably."

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai “penjaga” gerbang perbatasan memiliki tantangan yang besar dalam upaya melakukan pengawasan penyelundupan narkotika internasional ke Indonesia. Di DJBC belum lama ini dibuat satu direktorat khusus yang menangani aktivitas peredaran narkotika, yaitu Direktorat Interdiksi Narkotika. Penelitian ini membahas ancaman dan risiko peredaran Narkotika dalam konteks kepabeanan dan cukai di Indonesia yang membuat DJBC membutuhkan direktorat khusus narkotika. Strategi Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC dalam upaya mencegah penyelundupan narkotika internasional ke Indonesia, dan sinergitas antara Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC dengan Unit Intelijen DJBC dan komunitas intelijen lainnya di Indonesia dalam pengawasan dan upaya pemberantasan penyelundupan Narkotika.Penelitian dalam tesis ini menggunakan Pendekatan Kualitatif. Teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam pada narasumber internal dan eksternal DJBC, observasi, dan tinjauan pustaka. Peneliti menggunakan sejumlah teori dan konsep dalam penelitian ini, yaitu ketahanan nasional, penyelundupan, bea dan cukai, intelijen, intelijen strategis dan komunitas intelijen, dan tata kelola organisasi.Hasil penelitian ini menunjukan ancaman yang tinggi dan mengkhawatirkan pada penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Ancaman ini membuat DJBC membutuhkan direktorat khusus yang fokus menangani penyeulundupan narkotika ini. Direktorat khusus ini juga memudahkan sinergi DJBC dengan lembaga lainnya dan sinergi antar direktorat dalam mengawasi ancaman narkotika.

---

The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) as the "guard" of the border gate has big challenges in its efforts to supervise international narcotics smuggling into Indonesia. Recently, at DJBC, a special directorate was created to handle narcotics trafficking activities, namely the Narcotics Interdictation Directorate. This study discusses the threats and risks of narcotics trafficking in the context of customs and excise in Indonesia, which makes DJBC need a special directorate of narcotics. The strategy of the Directorate of Narcotics Interdiction of DJBC in an effort to prevent international narcotics smuggling into Indonesia, and the synergy between the Directorate of Narcotics Interdiction of DJBC and the Intelligence Unit of DJBC and other intelligence communities in Indonesia in monitoring and eradicating narcotics smuggling.

The research in this thesis uses a qualitative approach. Data collection techniques are through in-depth interviews with internal and external sources of DJBC, observation, and literature review. The researcher uses a number of theories and concepts in this research, namely national security, smuggling, customs and excise, intelligence, strategic intelligence and the intelligence community, and organizational governance.

The results of this study indicate a high and worrying threat to narcotics abuse in Indonesia. This threat makes DJBC need a special directorate that focuses on dealing with narcotics smuggling. This special directorate also facilitates the synergy between DGCE and other institutions and between directorates in overseeing the threat of narcotics."

"ABSTRAKTerbentuknya perjanjian ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara lain merupakan upaya strategis dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan. Dengan terbentuknya perjanjian ekstradisi tersebut maka para pelaku tindak pidana yang sedang dicari dan melarikan diri keluar negeri tidak dapat lolos dengan mudah dari tuntutan hukum. Walaupun masalah ekstradisi pada dasarnya dipandang sebagai bagian dari hukum internasional, tetapi pembahasannya tidak mungkin hanya ditekankan pada segi hukum internasional saja. Banyak hal yang tidak diatur lebih jauh dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi, terutama jika masalahnya merupakan masalah dalam negeri dari masing-masing negara. Tesis ini membahas mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam praktik pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia lintas negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Penelitian ini juga menjelaskan secara rinci kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut.

---

ABSTRACT

The establishment of extradition agreements and mutual assistance in criminal matters between the Government of the Republic of Indonesia and other countries is a strategic effort in the framework of increasing cooperation in the field of law enforcement and the implementation of justice. With the formation of extradition agreements and mutual assistance in criminal matters, the perpetrators of crimes that are being sought and fleeing abroad cannot escape easily from lawsuits. Although the problem of extradition is basically seen as part of international law, the discussion cannot be emphasized only in terms of international law. Many things are not further regulated in extradition agreements and mutual assistance, especially if the problem is a domestic problem from each country. This thesis discusses Law Enforcement Against Actors of Transnational People Smuggling through Extradition Agreements and Mutual Assistance in Criminal Matters. This research is normative juridical. The results of the study concluded that there were several obstacles in the practice of law enforcement against perpetrators of transnational people trafficking crimes based on Law No. 1 of 1979 and Law No. 1 of 2006. The study also explained in detail what obstacles were faced and how to overcome these obstacles.

 

 

"

"Penelitian ini membahas tentang peran aparatur intelijen keimigrasian dalam penanggulangan kejahatan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 2023. Penelitian ini menjelaskan ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang dihadapi oleh oleh aparatur intelijen keimigrasian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan studi kasus, aktor tindak pidana penyelundupan manusia berada di Indonesia untuk memastikan bahwa’korban‘ dapat memasuki wilayah Indonesia dan keluar menuju negara tujuan secara ilegal atau melanggar peraturan perundang-undangan. Indonesia menjadi tempat transit bagi Orang Asing yang akan diselundupkan ke luar negeri karena lokasinya yang strategis dan minimnya deteksi penggunaan Paspor Palsu. Dari hasil penelitian, perlu adanya pelatihan dan pendidikan secara lebih spesifik untuk aparatur intelijen keimigrasian guna penanggulangan penyelundupan manusia, melalui deteksi dan cegah dini penggunaan Paspor Palsu sebagai salah satu kejahatan lintas negara yang terorganisir.

---

The purpose of this study is to determine the role of immigration intelligence in tackling people smuggling crimes at Soekarno-Hatta International Airport in 2023. This study used qualitative research methods in this study. This Study uses this method to explain and describe the analysis related to the role and function of the immigration intelligence apparatus in tackling people smuggling crimes. Based on the case study that occurred, human smuggling actors are in Indonesia to ensure that 'victims' can enter Indonesian territory and successfully exit Indonesian territory. The Indonesian state is a transit location for foreigners to be smuggled because of its strategic location and is considered to have no advanced technology in detecting fake passports. Based on the results of this study, it is necessary to apply further studies related to training and education on intelligence specifically related to immigration for Immigration apparatus assigned to the Field of Intelligence and Immigration Enforcement. "

"ABSTRAKNama : Gusti Digja RamadhanNPM : 1206333212Program Studi : Pascasarjana Ilmu EkonomiJudul Tesis : Analisis Penyelundupan Impor pada Periode Sebelum dan Setelah Penerapan ASEAN-China Free Trade Agreement ACFTA di Indonesia 2000-2014 .Penyelundupan yang terjadi antara Indonesia dan negara anggota ACFTA dapat dilihat dari gap perdagangan ekspor-impor.Penyelundupan terjadi karena upaya menghindari tarif bea masuk, sehingga terjadi manipulasi dokumen masuk, baik dalam hal kuantitas dan harga barang impor. Perubahan kebijakan tarif bea masuk pada kerjasama ACFTA dan peningkatan sanksi denda diduga mempengaruhi penyelundupan. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel fixed effect untuk menganalisis perubahan kebijakan tersebut. Hasil yang diperoleh antara lain : 1. Terjadi penurunan penyelundupan setelah penerapan kebijakan penurunan tarif bea masuk pada kerjasama ACFTA, dan 2. Terjadi penurunan penyelundupan setelah penerapan kebijakan peningkatan sanksi denda maksimal.Klasifikasi JEL : F13, H26, K20 Kata Kunci : Penyelundupan, Tarif Bea Masuk dan Sanksi Denda

---

ABSTRACTName Gusti Digja RamadhanStudy Program EconomicsThesis Title The Analysis of Import Smuggling in The Period Before and After Implementation of ASEAN China Free Trade Agreement ACFTA in Indonesia 2000 2014 Smuggling that occurred between Indonesia and the ACFTA member countries can be seen from the import export trade gap. Smuggling occurs because the attempt to avoid tariffs, resulting in the manipulation of incoming documents, both in terms of quantity and price of imported goods. The policy change tariff rates on ACFTA cooperation and increase financial penalties affecting allegedly smuggling. This study uses a fixed effect panel data regression to analyze the policy change. The results obtained are 1. The reduction of smuggling after the application of policy to reduce tariff rates on ACFTA cooperation, and 2. A decrease in smuggling after the implementation of the policy of increasing the maximum financial penalties .JEL Code F14, H26, K42 Keyword Smuggling, Tariff Rates, Financial Pinalties."

"

Tugas karya akhir ini melihat bahwa penyelundupan kendaraan mewah di Indonesia memiliki dampak terhadap perekonomian negara, sebab pajak merupakan pendapatan utama suatu negara. Dengan memilih kasus penyelundupan kendaraan mewah yang dilakukan oleh IGNAD dengan memanfaatkan jabatannya sebagai direktur industri jasa penerbangan pada saat itu, maka, penulis ingin menganalisis permasalahan ini sebagai bentuk kejahatan okupasional. Tugas karya akhir ini dalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan menggunakan data sekunder dari berita (Tempo, Kompas, dan Kumparan). Tulisan ini menemukan bahwa bentuk penyelundupan ini dapat dikatakan sebagai kejahatan okupasional, sebab, dalam proses penyelundupan ini IGNAD memanfaatkan jabatannya dalam upaya memperlancar proses penyelundupan. Kemudian, sebagai salah satu teori yang dapat menjelaskan kejahatan okupasional, yakni fraud diamond theory dapat diaplikasikan, namun, teori ini mengharuskan penggunaan metode dengan mengumpulkan data primer.

---

This thesis sees that smuggling of luxury vehicles in Indonesia has an impact on the country's economy, because taxes are a country's main income. By choosing a case of smuggling of luxury vehicles carried out by IGNAD by utilizing his position as director of the aviation services industry at the time, the author wants to analyze this problem as a form of occupational crime. This thesis as a based for the analysis using secondary data from the news (Tempo, Kompas, and Kumparan). This thesis finds that this form of smuggling can be said to be an occupational crime, because, in this smuggling process IGNAD makes use of its position in an effort to expedite the smuggling process. Then, as one of the theories that can explain occupational crime, which fraud diamond theory can be applied, however, this theory requires the use of methods by collecting primary data.

 

"

"Tugas karya akhir ini membahas bagaimana proses penyelundupan manusia yang dilakukan oleh sindikat internasional, terutama yang terjadi di kota Jakarta. Pelaku penyelundupan yang berada di Indonesia sebagai negara transit berkomunikasi dan berkoordinasi dengan otak penyelundupan di negara asal. Penulis menjelaskan modus operandi pelaku penyelundupan manusia yang berinisial JS, HF, dan SH. Korban penyelundupan bekerja sama dengan pelaku penyelundupan agar dapat diselundupkan ke negara tujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Cara penyelundupan dapat melalui jalur udara, darat, dan air, namun menempuh resiko yang berbeda pula.

---

This final assignment discusses the process of people smuggling committed by an international syndicate in Indonesia, particularly in Jakarta. The smuggling agents who are posted in Indonesia as the transit country maintain an intensive communication and close coordination with the syndicate leader from the origin country. The author describes the modus operandi of particular smuggling agents who go by initials JS; HF; and SH respectively. The smuggled participants actively participate in the process to reach the destination country in the hope to gain a better life there. The smuggling is carried out by air, land and sea in which each option has its own risk."