Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper examines the ecological cognition of Sama-Bajau fishermen by analyzing the naming of fish, fishing grounds, and landmarks used by those who engage mainly in open-sea fishing in the Banggai Islands, Central Sulawesi, Indonesia. The field survey assumed that reef rocks and celestial bodies are landmarks used only by Sama-Bajau fishermen because their Sama-Bajau names have been shared among the fishermen until the present day along with their detailed origins. Compared to these landmarks, capes and bays are spread over relatively long distances, so minute differences are difficult to discern. Sama-Bajau fishermen have an equal interest in the names of capes, bays, and reef rocks. The study also clarifies that the background to the naming and folk taxonomy of landmarks is related to differences in the appearance of landmarks and living spaces used by Sama-Bajau and non-Sama-Bajau groups. Therefore, folk taxonomies attract greater and lesser interest or an intermediate level of interest. The study clarifies that Sama-Bajau folk taxonomies have similar features to landscape recognition from a fisherman’s perspective. This is the first attempt to comprehensively classify fish, fishing grounds, and targets based on indigenous knowledge of the sea."

"Perkebunan sawit merupakan sektor dengan jumlah konflik agraria tertinggi di Indonesia. Konflik yang terjadi pada sektor perkebunan sawit kerap memunculkan aktivitas yang didalamnya melibatkan penggunaan kekerasan. Tugas Karya Akhir ini bertujuan untuk menganalisis konflik kebun sawit di Desa Bangkal dan mengidentifikasi kekerasan yang muncul sebagai bagian dari proses eskalasi konflik. Dalam tulisan ini, data terkait kasus konflik kebun sawit PT. HMBP 1 dan Masyarakat Desa Bangkal dikumpulkan melalui kajian kepustakaan dan dianalisis dengan menggunakan Teori Segitiga Konflik. Hasil analisis menemukan bahwa kedua aktor yang berkonflik mengembangkan sikap negatif terhadap satu sama lain akibat adanya pertentangan terkait pengelolaan tanah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perilaku, baik koersif maupun non koersif. Konflik ini bereskalasi melalui lima tahapan, yaitu mobilisasi, perluasan, polarisasi, disosiasi, dan jebakan. Dari lima tahap tersebut, empat diantaranya melibatkan dua jenis kekerasan, yakni kekerasan struktural dan kekerasan langsung, seperti ancaman kekerasan, penembakan gas air mata, dan penembakan menggunakan senjata api.

---

Oil palm plantations are the sector with the highest number of agrarian conflicts in Indonesia. Conflicts in the oil palm sector often involve activities that include the use of violence. This Final Project aims to analyze the oil palm plantation conflict in Bangkal Village and identify the violence that emerged as part of the conflict escalation process. In this paper, data related to the palm oil plantation conflict between PT. HMBP 1 and The Bangkal Village Community were collected through literature review and analyzed using the Conflict Triangle Theory. The analysis found that both conflicting parties developed negative attitudes towards each other due to disagreements over land management, manifested in various forms of behavior, both coercive and non-coercive. This conflict escalated through five stages, namely mobilization, enlargement, polarization, dissociation and entrapment. Among this five stages, four of them involve two types of violence, structural violence and direct violence, such as threats of violence, tear gas and firearms shootings."

"Konflik manusia-satwa liar merupakan salah satu tantangan terbesar dalam upaya konservasi. Konflik manusia-biawak komodo telah dilaporkan, tetapi belum terdapat data ilmiah yang komprehensif mengenai konflik yang terjadi. Penelitian dilakukan di Desa Komodo, Taman Nasional Komodo, pada bulan Maret 2014 untuk melihat distribusi konflik manusia-biawak komodo di berbagai tipe habitat (hutan, kebun, desa, dan savana). Sebanyak 150 responden telah diwawancarai dan lokasi konflik manusia-biawak komodo yang telah dilaporkan dicatat titik koordinatnya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 405 serangan terhadap hewan ternak, 6 serangan terhadap manusia, dan 154 kejadian pengusiran terhadap biawak komodo berdasarkan pengalaman responden. Konflik manusia biawak komodo terjadi di empat tipe habitat dengan jumlah konflik terbesar terjadi di tipe habitat desa dan savana. Konflik terdistribusi di sepanjang perbatasan tipe habitat desa dan savana. Pola distribusi didukung oleh nilai rerata jarak antara lokasi konflik dan perbatasan habitat (serangan terhadap hewan ternak dan pengusiran) di desa dan savanna yang lebih kecil dibandingkan di hutan dan kebun (Uji Kruskal-Wallis, p-value < 2,2 x 10-16, α = 0,05). Terdapat korelasi positif di antara jumlah keberadaan biawak komodo dengan jumlah kejadian pengusiran biawak komodo (Uji korelasi Pearson, p-value < 2,2 x 10-16, α = 0,05). Empat area pusat konflik telah berhasil diidentifikasi melalui penggabungan peta distribusi konflik. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan konflik untuk mengurangi konflik manusia-biawak komodo ke depannya.

---

Human-wildlife conflict has become one of the biggest challenges in conservation. Human-komodo dragon conflict has been reported, but no scientific publication has yet available. A research on the distribution and spatial pattern of humankomodo dragon conflict were conducted in Komodo village of Komodo National Park, Southeastern of Indonesia. Interview to 150 respondents were conducted and the coordinate of human-komodo dragon conflict locations were recorded. Based on the interview, 150 respondents reported that 405 livestock predations, 6 komodo attacks on human, and 154 Komodo expulsions by human occurred in the village. Human-komodo dragon conflicts were distributed across four habitat types,where most of the conflicts occured along the boundary between village and savannah. The mean distance between conflicts (livestock predation and komodo dragon expulsion) and habitat boundary were significantly lower in village and savannah compared to forest and plantation (Kruskal-Wallis rank sum test, pcalue < p-value < 2,2 x 10-16, α = 0,05). There was a significant correlation between the intensity of komodo dragon occurence and komodo dragon expulsion conflict (Pearson correlation test, p-value < 2,2 x 10-16, α = 0,05). Four conflict hotpots were identified by overlapping conflict distribution maps. The study recommended conflict mitigation and management program to reduce humankomodo dragon conflicts in the future."

"Klithih merujuk pada aksi kekerasan di jalanan Yogyakarta pada malam hari. Fenomena ini tidak terbatas pada perilaku iseng remaja, namun telah berubah menjadi subkultur yang kompleks di Yogyakarta. Tugas karya akhir ini membahas bagaimana klithih dilihat masyarakat sebagai perilaku yang bersifat kriminogenik sedangkan klithih dikontestasikan sebagai kegiatan kultural oleh pelaku klithih itu sendiri. Adanya perbedaan pandangan tersebut tidak lepas dari eksistensi konflik budaya. Pengumpulan data diperoleh melalui studi literatur. Pembahasan tulisan ini dibantu dengan perspektif kriminologi budaya dan teori subkultur delinkuen milik Albert Cohen, serta konsep kebudayaan, konfllik budaya dan subkultur. Hasilnya, konflik budaya antara pelaku klithih dengan masyarakat Yogyakarta terjadi karena adanya perbedaan interpretasi terhadap nilai dan norma yang ada. Konflik budaya menjadi akar dari pembentukan wacana yang cenderung negatif terhadap klithih sebagai reactive subculture di masyarakat.

---

Klithih refers to violent acts on the streets of Yogyakarta at night. This phenomenon is not limited to juvenile fad behavior, but has turned into a complex subculture in Yogyakarta. This final project discusses how klithih is seen by the community as criminogenic behavior while klithih is contested as a cultural activity by the klithih actors themselves. The existence of these different views cannot be separated from the existence of cultural conflicts. Data collection was obtained through literature study. The discussion of this paper is assisted by the perspective of cultural criminology and delinquent subculture theory by Albert Cohen, also the concept of culture, cultural conflict and subculture. As a result, cultural conflicts between klithih actors and the people of Yogyakarta occur because of different interpretations of existing values and norms. Cultural conflict is the root of the formation of discourse that tends to be negative towards klithih as a reactive subculture in society."

"Dua studi kuantitatif dilakukan dalam konteks konflik yang terjadi selama proses Pemilihan Gubernur 2017 di Jakarta. Data studi 1 dikumpulkan dari 442 sampel dan data studi 2 dikumpulkan dari 421 sampel, yang dipilih dengan menggunakan teknik accidental sampling. Sampel dipilih dari warga Jakarta yang menggunakan hak pilih mereka dan mengidentifikasi bahwa mereka sebagai anggota kelompok yang terlibat dalam konflik yang terjadi selama pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Studi 1 dilakukan untuk menjelaskan bagaimana emosi berbasis kelompok seperti harapan, rasa benci, rasa bersalah, rasa malu, dan rasa marah dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi dalam konflik antarkelompok. Studi 2 dilakukan untuk membuktikan bahwa emosi berbasis kelompok seperti harapan, rasa benci, rasa bersalah, rasa malu, dan rasa marah dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi lebih baik daripada variabel bukan emosi seperti trust, identifikasi kelompok, dan out-group blame. Data dianalisis dengan menggunakan teknik Structural Equation Modeling untuk membangun teori model terintegrasi dan menguji hipotesis penelitian. Hasil studi 1 menunjukkan bahwa harapan, rasa benci, rasa marah, dan rasa bersalah dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi, sementara hasil studi 2 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara harapan, rasa benci, rasa bersalah terhadap kesiapsediaan untuk berekonsiliasi Temuan dalam penelitian ini mendukung asumsi bahwa harapan, rasa bersalah dan trust memiliki pengaruh poositif terhadap kesiapsediaan untuk berekonsiliasi, sementara rasa benci dan out-group blame mengakibatkan berkurangnya tingkat kesiapsediaan untuk berekonsiliasi dengan kelompok lawan. Di antara semua variabel yang diuji, studi-studi ini memberikan bukti rasa bersalah terhadap out-group merupakan prediktor terkuat pada kesiapsediaan untuk berekonsiliasi antar-kelompok yang terlibat konflik PILKADA Jakarta 2017. Hasil penelitian ini juga memberikan bukti bahwa emosi berbasis kelompok dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi lebih baik dibandingkan variabel bukan emosi seperti out-group blame dan group identification.

---

Two quantitative studies were conducted within the context of conflict which occurred during Jakarta's 2017 Governor Election process. The first study aimed to gain explanation whether group-based emotion including hope, anger, hatred, shame and guilt could predicts willingness to reconcile. The second study was conducted to answer wheter group-based emotions could predicts more significantly than non-emotional variables such as trust, group identification, and out-group blame. In the first study, the data were collected using accidental sampling from 442 Jakarta residents, who use their voting rights and identified that they were part of the groups that involved in conflicts that occurred during Jakarta's 2017 Governor elections. The data for second study were collected from 421 sample within the same manner  The data were analyzed using Structural Equation Modeling techniques to build the integrated model theory and test the research hypothesis.

The result from first study revealed that hope, hatred, anger and guilt could predicts willingness to reconcile, while in the second study shows hope, hatred, guilt, trust and out-group blame could predicts willingness to reconcile. The findings support the notion that hope, trust, and guilt have a positive impact to the willingness to reconcile, while hatred, anger and out-group blame resulting in participants reducing the willingness to reconcile with opposing candidate's supporting group. These studies also gave evidence that guilt was the strongest predictor of willingness to reconcile in the inter-group conflict in the Jakarta 2017 regional elections. The results of the latest study provide evidence that group-based emotions could predict participant's willingness to engage in post-conflict reconciliation better than non-emotional variables such as trust and out-group blame."

"Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi dampak pembangunan infrastruktur pelabuhan terhadap anggota kelompok nelayan terutama dari segi sumber daya, strategi, kondisi mata pencahariannya di Desa Patimban, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan keberlanjutan mata pencaharian (Sustainable Livelihood Approach) dengan metode kualitatif. Penelitian ini berargumen bahwa pembangunan PSN berdampak pada sumber daya mata pencaharian nelayan sehingga menentukan pada strategi yang diambilnya. Penelitian ini menemukan dampak negatif yang dominan dari pembangunan pelabuhan terhadap sumber daya nelayan berupa rusaknya alat tangkap, berkurangnya daerah tangkap dan hasil tangkapan serta naiknya biaya operasional. Penguasaan sumber daya terbatas nelayan cenderung bertahan dengan strategi taktis dengan menahan keluarnya modal. Sementara penguasaan sumber daya yang cukup cenderung memaksimalkan strategi investasi dan diversifikasi pada mata pencaharian sehingga modal dapat terakumulasi. Penelitian ini merekomendasikan strategi penanganan dampak dan program pemulihan mata pencaharian berupa skema peralihan ataupun restorasi mata pencaharian.

---

This study aims to explore the impact of port infrastructure development on fishermen group members, especially in terms of resources, strategies, and livelihood conditions in Patimban Village, Subang Regency, West Java Province. This research uses a sustainable livelihood approach with qualitative methods. This research argues that the development of national strategic projects impacts fishermen's livelihood resources, which determines the strategies they take. The research found that the dominant negative impacts of port development on fishermen's resources are in the form of damaged fishing gear, reduced fishing grounds and catches, and increased operational costs. With limited resources, fishermen tend to survive with tactical strategies by holding back the release of capital. Meanwhile, those with sufficient resources tend to maximize investment strategies and diversify their livelihoods so that capital can be accumulated. This study recommends impact management strategies and livelihood recovery programs in the form of livelihood transition or restoration schemes."