Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan adanya klaim kesehatan yang disampaikan oleh produk Kiranti Sehat Datang Bulan, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh health claims terhadap positive behavioral intentions dan apa saja faktor yang mempengaruhi konsumen mempersepsikan health claims tersebut. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh health claims terhadap behavioral intentions pada konsumen yang sering dan jarang mengkonsumsi Kiranti Sehat Datang Bulan. Teknik analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling ( SEM ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa health claims berpengaruh positif terhadap behavioral intention dan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi konsumen dalam mempersepsikan health claims seperti health knowledge yang signifikan berpengaruh terhadap health claims dan source of information and trust yang tidak berpengaruh signifikan terhadap health claims Selain itu, terdapat perbedaan pengaruh health claims terhadap behavioral intentions pada konsumen yang sering dan jarang mengkonsumsi Kiranti Sehat Datang Bulan.

---

The health claims made by Kiranti Sehat Datang Bulan product leads this study to analyze the impact of health claims to positive behavioral intentions and the factors influencing consumers? perception of the health claims. In addition, the study also aimed to compare the behavioral intentions between consumers who are frequently and rarely consume Kiranti Sehat Datang Bulan. The analysis technique used is the Structural Equation Modeling (SEM).

The results indicated that the health claims has a positive impact to the behavioral intention. Other factors also influencing consumers? perception of health claims, such as the health knowledge that has an impact to the health claims and the source of information that has no impact to the health claims. The result also identify differences between the impacts of health claims to the behavioral intentions of consumers who are frequently and rarely consume Kiranti Sehat Datang Bulan."

"Sengketa klaim asuransi merupakan akibat dari perbedaan pendapat atau pengingkaran polis asuransi antara tertanggung dengan perusahaan asuransi. Sengketa klaim asuransi dapat diselesaikan di pengadilan negeri maupun di luar pengadilan. Setiap lembaga penyelesaian sengketa mempunyai kompetensi absolutnya masing-masing. Kompetensi absolut berbicara mengenai badan peradilan mana yang berwenang mengadili suatu sengketa. Dalam praktik, baik perusahaan asuransi maupun tertanggung masih banyak yang menempuh upaya penyelesaian sengketa klaim asuransi ke berbagai lembaga. Sementara upaya hukum yang dilakukan tersebut belum tentu sesuai dengan klausul arbitrase yang disepakati dalam polis asuransi. Skripsi ini mencoba memberikan penjelasan dengan melakukan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan. Fokus permasalahan yang diangkat oleh skripsi ini terdiri atas dua hal, yakni implementasiketentuan kompetensi absolut antar lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi dalam praktik dan ketentuan kompetensi absolut untuk klausul arbitrase yang bersifat kontradiktif. Tujuan umum skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran tentangkompetensi absolut antar lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi di Indonesia. Tujuan khususnya adalah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh skripsi ini. Metode penelitiannya berbentuk yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Alat pengumpulan data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitiannya adalah pada umumnya pengadilan telah mengakui keberadaan lembaga arbitrase. Namun, ada pihak yang kurang cermat karena menyusun materi gugatan campur aduk di luar kewenangan arbitrase, sehingga pengadilan negeri menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara tersebut. Ditemukan pula klausul arbitrase yang bersifat alternatif bahkan kontradiktif. Klausul arbitrase yang demikian mengandung risiko, terutama jika salah satu pihak mempunyai itikad buruk. Simpulannya adalah cermat menyusun gugatan dan pastikan klausul arbitrase yang dibuat bersifat spesifik.

---

Insurance claim dispute is the result of denial of insurance policies between the insured and the insurance company. Insurance claim dispute is resolved in district court or outside court. Each dispute resolution institution has its own absolute competence. Absolute competence talks about which judicial body has the authority in a dispute. In practice, many insurance companies and insureds try to resolve insurance claim disputes through various institutions. Those legal action are not necessarily in accordance with the arbitration clause agreed in the insurance policy. This thesis provide explanation by analyzing several court decisions. The focus of this thesis consists of two things, namely the implementation of the absolute competency provisions between insurance claim dispute resolution institutions in practice and the absolute competence provisions for arbitration clauses which are contradictory. The general objective of this thesis is to provide an overview of the absolute competence of insurance claim dispute resolution

institutions in Indonesia. The specific objective is to answer the problems raised by this thesis. The research method is in the form of normative juridical and descriptive in nature. Data collection tools consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of his research are that in general courts have recognized the existence of arbitral institutions. However, there are parties who are not careful because they compile the mixed claim materials outside the authority of arbitration, so that the district court declares itself authorized to try the case. This thesis also found arbitration clauses that are alternative and even contradictory. Such arbitration clauses carry risks, especially if one of the parties has bad faith. The conclusion is to carefully prepare the lawsuit and make sure the arbitration clause made is specific."

"Prinsip utmost good faith merupakan salah satu prinsip didalam asuransi, yang mengaturTertanggung dan Penanggung harus memberikan informasi yang benar saat membuat perjanjian asuransi. Masalahnya antara lain, Pertama, bagaimana interpretasi hakim terhadap Pasal 251 Kode Komersial. Kedua, aturan hukum apa adalah yang paling tepat untuk digunakan oleh hakim dalam hal terjadi perselisihan penolakan klaim asuransi, apakah itu diatur dalam perjanjian umum atau asuransi pengaturan yang diatur dalam kode komersial. Ketiga, apakah hakim memiliki menerapkan aturan hukum secara tepat dalam kasus antara Ny. Kwee Lanny bersama dengan David Laurence melawan PT. Commonwealth Life. Tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sebagian data skripsi ini didasarkan pada literatur dan wawancara terkait. Dari hasil penelitian, tesis ini menyatakan bahwa (1) The juri menafsirkan artikel 251 dari kode komersial sebagai artikel yang berfokus pada kewajiban kepada Tertanggung, dan melindungi Penanggung. Namun dalam penerapannya Hakim harus memperhatikan nilai keadilan dalam masyarakat, kehidupan dan kearifan lokal, (2) Dalam jika terjadi perselisihan tentang penolakan klaim asuransi, aturan yang seharusnya digunakan adalah pengaturan asuransi diatur dalam kode komersial sebagai khusus pengaturan tetapi harus memperhatikan nilai keadilan di masyarakat. (3) Keputusan Hakim tidak akurat dan tidak ada pertimbangan mengenai pelanggaran prinsip itikad baik sepenuhnya. Saran dari penelitian ini adalah bahwa para pihak harus menerapkan prinsip itikad baik sepenuhnya, terutama Tertanggung dalam mengisi formulir, dan Penanggung wajib menjelaskan risikonya yang dijamin dan dikecualikan, pelatihan khusus perlu diadakan untuk memperdalam pengetahuan tentang prinsip-prinsip dalam asuransi, terutama prinsip itikad baik sepenuhnya untuk para Hakim, dan pelatihan diperlukan untuk Mahkamah Agung menambah pengetahuan hakim tentang keunikan hukum asuransi di Indonesia ranah hukum perdata.

---

The principle of utmost good faith is one of the principles in insurance, which governs the Insured and the Insurer must provide the correct information when making an insurance agreement. The problems include, first, how the judges interpretation of Article 251 of the Commercial Code. Second, what legal rules are the most appropriate for judges to use in the event of a dispute rejection of an insurance claim, whether it is regulated in a general agreement or insurance arrangements stipulated in a commercial code. Third, whether the judge has applied the rule of law appropriately in the case between Mrs. Kwee Lannyalong with David Laurence against PT. Commonwealth Life. This thesis is a normative juridical study, part of this thesis data is based on literature and related interviews. From the research results, this thesis states that (1) The jury interprets article 251 of the commercial code as an article that focuses on obligations to the Insured, and protects the Insurer. But in its application the Judge must pay attention to the value of justice in the community, life and local wisdom, (2) In if there is a dispute about the rejection of an insurance claim, the rule that should be used is that the insurance arrangement is regulated in the commercial code as a special arrangement but must pay attention to the value of justice in the community. (3) Judges decisions are inaccurate and there is no consideration regarding the violation of the principle of good faith completely. Suggestion from this research is that the parties must apply the principle of good faith fully, especially the Insured in filling out the form, and the Insurer must explain the risk guaranteed and excluded, special training needs to be held to deepen knowledge of the principles in insurance, especially the principle of good faith in full for the Judges, and training needed for the Supreme Court to increase the judges knowledge of the uniqueness of insurance law in Indonesia in the area of ​​civil law."

"Manajemen klaim adalah proses penggunaan dan koordinasi sumber daya untuk memajukan klaim dari identifikasi dan analisis melalui persiapan, dan presentasi, sebelum melanjutkan ke negosiasi dan penyelesaian. Kasus klaim di Indonesia masih cukup banyak yang mengalami beberapa kendala dalam proses pengajuan klaim. Persentase nilai klaim yang disetujui atau tingkat keberhasilan klaim masih sangat rendah. Karena banyaknya klaim dalam beberapa proyek, diperlukan strategi untuk memprioritaskan klaim yang akan diajukan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor Manajemen Portofolio Proyek (PPM) yang diterapkan untuk memprioritaskan klaim dalam manajemen klaim multi proyek guna untuk meningkatkan keberhasilan klaim yang diajukan oleh kontraktor. Penelitian ini menggunakan studi literatur dan metode survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden kontraktor spesialis di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor & kriteria Manajemen Portofolio Proyek (PPM) dapat diterapkan dalam memprioritaskan klaim dalam manajemen klaim untuk meningkatkan keberhasilan klaim.

---

Claims management is the process of using and coordinating resources to advance claims from identification and analysis through preparation, and presentation, before proceeding to negotiation and settlement. There are still quite a number of claims cases in Indonesia where there are several obstacles in the claim submission process. The percentage of approved claim value or claim success rate is still very low. Due to the significant number of claims in multiple projects, a strategy is needed to prioritize claims that will be submitted according to the specified criteria. This study aims to determine the factors of Project Portfolio Management (PPM) that are applied to prioritize claims in multi-project claim management in order to increase the success of claims submitted by contractors. This study uses a literature study and survey method conducted by distributing questionnaires to respondents in specialist contractors in Indonesia. The results of this study indicate that the Project Portfolio Management (PPM) factors & criteria can be applied in prioritizing claims in to increase the success of claims."

"Pengajuan klaim yang sulit dan berujung kepada penolakan klaim polis asuransi merupakan salah satu kendala yang sering dialami konsumen. Beberapa konsumen memilih BPSK sebagai Lembaga alternatif Penyelesaian Sengketa dalam menyelesaikan sengketa polis asuransi untuk mendapatkan keadilaan dan kepastian hukum dengan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase, disisi lain terdapat adanya proses keberatan yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dalam menyelesaikan sengketa klaim polis asuransi ke Pengadilan Negeri, dan sampai ke tingkat Kasasi yang ujung-ujungnya Putusan BPSK dianulir oleh Majelis Hakim. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan terhadap putusan majelis hakim yang menguatkan Putusan BPSK dan untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan adanya proses keberatan dan penolakan putusan BPSK. Penelitian ini dilakukan dengan metode non-dokrtinal (Socio Legal Research). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa majelis hakim menilai pokok perkaranya bukan bersumber dari wanprestasi atas hutang piutang (perjanjian pokok) dan faktanya ada kerugian yang diderita oleh konsumen kemudian mengenai efektivitas penyelesaian sengketa pada BPSK, peneliti menemukan data statistik dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari BPSK Prov DKI Jakarta. BPSK masih efektif untuk menyelesaiakan sengketa polis asuransi dengan melaui mediasi atau konsiliasi karena tidak terdapat proses keberatan dari hasil keputusan BPSK tersebut. Namun dalam faktanya terhadap pertimbangan majelis hakim masih Terdapat perbedaan cara pandang antara Majelis Hakim satu dan lainnya di Mahkamah Agung terkait dengan kewenangan BSPK dan apa yang menjadi tolak ukur sengketa konsumen. Kemudian mengenai efektifitas penyelesaian sengketa di BPSK, masih banyak kekurangan mulai dari eksekusi putusan yang masih ambigu, SDM yang kurang memahami sengketa, prasana dan sarana yang sangat terbatas.

---

The submission of difficult claims and the rejection of insurance policy claims is one of the obstacles often experienced by consumers. Some consumers choose BPSK as an alternative Dispute Settlement Institution in resolving insurance policy disputes to obtain justice and legal certainty with mechanisms through conciliation, mediation and arbitration. On the other hand, there is an objection process filed by unsatisfied parties in resolving insurance policy claim disputes to the District Court, and up to the Cassation level, which ultimately results in the BPSK Decision being annulled by the Panel of Judges. This research was conducted to determine the consideration of the decision of the panel of judges that upheld the BPSK Decision and to determine the effectiveness of dispute resolution through BPSK in the presence of the objection process and the rejection of the BPSK decision. This research was conducted using the non-docrtinal method (Socio Legal Research). The results of this study found that the panel of judges assessed that the subject matter of the case did not originate from default on debt and credit (main agreement) and in fact there were losses suffered by consumers then regarding the effectiveness of dispute resolution at BPSK, researchers found statistical data and information obtained from BPSK Prov DKI Jakarta. BPSK is still effective in resolving insurance policy disputes through mediation or conciliation because there is no objection process from the BPSK decision. However, in fact, there are still differences in perspective between the panel of judges in the Supreme Court related to the authority of BSPK and what is the benchmark for consumer disputes. Then regarding the effectiveness of dispute resolution in BPSK, there are still many shortcomings starting from the execution of decisions that are still ambiguous, human resources who do not understand disputes, very limited infrastructure and facilities."

"ABSTRAKPerusahaan asuransi wajib menyiapkan cadangan klaim untuk membayar klaim yang diajukan pemegang polis. Cadangan klaim terdiri dari cadangan untuk klaim-klaim yang sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian reported claims disebut juga cadangan klaim RBNS Reported but Not Settled, dan cadangan untuk klaim-klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan unreported claims disebut juga cadangan klaim IBNR Incurred but Not Reported. Perusahaan asuransi memprediksi cadangan klaim menggunakan data run-off triangle. Terdapat dua jenis data run-off triangle yaitu data besar klaim dan data banyak klaim. Metode Chain Ladder CL merupakan metode yang sering digunakan untuk mengestimasi besarnya cadangan klaim. Pada metode CL, cadangan klaim diestimasi menggunakan run-off triangle data besar klaim dengan cara memprediksi pola pembayaran dari data yang digunakan kemudian menggunakan pola tersebut untuk memprediksi cadangan klaim. Namun cadangan klaim yang dihasilkan metode CL tidak terpisah antara cadangan klaim RBNS dan cadangan klaim IBNR. Oleh karena itu, pada skripsi ini digunakan metode Double Chain Ladder DCL, dimana metode ini berhubungan dengan metode CL. Metode DCL menerapkan metode CL pada dua run-off triangle, masing-masing berisi data besar klaim dan data banyak klaim. Adanya informasi tambahan dari run-off triangle data banyak klaim mengakibatkan cadangan klaim RBNS dan cadangan klaim IBNR dapat diprediksi terpisah.

---

ABSTRACTAn insurance company is required to set up a claims reserve to pay claims reported by the policyholders. There are two types of claims reserve Reported but Not Settled RBNS claims reserve and Incurred but Not Reported IBNR claims reserve. Insurance company predict a claims reserve using run off triangle data. There are two types of data in a run off triangle claims amount and number of claims. The Chain Ladder Method CLM is often used to estimate the claims reserve. In CLM, the estimate of the claims reserve may be determined using the run off triangle claims amount by calculated development pattern from the data and then calculated a predictive value of the claims reserve using that development pattern. But CLM unable to estimate the RBNS and IBNR reserves separately. The method used in this thesis is closely related to CLM and is called a Double Chain Ladder DCL method. The DCL method applies the Chain Ladder algorithm to two run off triangles, the run off triangle of claims amount and number of claims. The additional information from the run off triangle of the number of claims enable the DCL method to estimate the RBNS and IBNR reserves separately."