Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat Jawa merupakan penganut bentuk dasar sistem terminologi bilateral dan generasional yang menyamaratakan kedudukan ayah dan ibu. Namun, pada kenyataannya tetap saja ada perbedaan mengenai pola persaudaraan ini yaitu pembedaan dalam senioritas dan jenis kelamin. Dalam budaya Jawa pun dikenal istilah Kanca Wingking bagi perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat kedudukan perempuan Jawa dalam keluarga yang tergambar novel Hati Sinden karya Dwi Rahyuningsih dilihat dari perspektif gender. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa diskriminasi gender seperti marginalisasi, stereotipe, dan subordinasi melahirkan berbagai kekerasan ekonomi, fisik, psikis, dan seksual.

---

The Javanese follow the basic rules of bilateral and genarational terminology system which balance the position of men and women in society. However, there is still differentiation found in this type of family pattern, which is the differentiation in seniority and gender. There is also "Kanca Wingking" terminology for women raised in Javanese culture. Therefore, this research analyzes the position of women in Javanese families based on gender perspective illustrated in Hati Sinden, a novel written by Dwi Rahyuningsih. This research, using analytical descriptive method, finds out that the gender discrimination such as marginalization, stereotyping, and subordination often result in economic, physic, psychological, and sexual violence."

"ABSTRAKStudi ini berangkat dari anggapan bahwa jika partisipasi ekonomi perempuan dipandang sebagai hak dasar (basic right), maka persoalan demokrasi ekonomi dalam konteks Otoda menjadi pertanyaan yang relevan dan signifikan dengan isu keadilan gender. Artinya, kebijakan desentralisasi diharapkan mampu mendorong demokratisasi ekonomi yang berkeadilan gender sekaligus memberdayakan perempuan sebagai subyek/aktor pembangunan.Permasalahannya, setelah kebijakan desentralisasi berjalan lebih dari 5 (lima) tahun, apakah gagasan normatif diatas terealisasi dalam tataran empiris?. Secara sosiologis, studi ini menggambarkan dinamika lokal dalam mengagendakan perempuan dalam pembangunan, juga menunjukkan bagaimana perempuan berpartisipasi di dalamnya. Studi dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan di kabupaten Lombok Timur dan kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang kemudian dilakukan analisis komparatif pada kedua kasus. Analisis bersumber pada data kualitatif maupun kuantitatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam, wawancara kelompok terfokus (FGD), pengamatan, serta data sekunder. Adapun data kuantitatif dikumpulkan dengan metode survey melalui wawancara berstruktur terhadap perempuan pelaku usaha.Berdasar hasil kajian di kabupaten Lotim dan Bima, NTB, terindikasi masih terbatasnya respon lokal karena tidak banyak inisatif lokal dalam merancang kebijakan atau program yang bertujuan memberdayakan perempuan sebagai pelaku ekonomi. Kebijakan/program yang ada masih cenderung mereplikasi upaya penguatan kapasitas usaha dan pelaku usaha, namun belum membangun kesadaran kritis dan keberdayaan/kemampuan perempuan untuk bersuara dan melakukan pilihan tindakan dalam tatanan ekonomi yang tidak berkeadilan. Artinya, merujuk pada terminologi Chafetz (1988), belum terjadi pemberdayaan sebagai upaya transformasi struktural, yang mana transformasi ini hanya dimungkinkan apabila kebijakan ekonomi lokal tanggap terhadap perempuan dengan hak ekonominya serta kemarginalannya, baik secara individu maupun sebagai kelompok sosial.Salah satu akar persoalannya adalah desentralisasi ternyata belum menumbuhkan komitmen pemerintah lokal dalam membuka ruang partisipasi masyarakat. Dalam konteks ekonomi lokal, partisipasi perempuan masih bersifat instrumental bahkan nominal, belum mengarah pada partisipasi yang transformatif. Fasilitasi pemerintah masih sangat terbatas, khususnya pada upaya peningkatan potensi dan partisipasi ekonomi perempuan. Pengorganisasian perempuan masih terbatas, tercermin dari lemahnya aksi kolektif perempuan. Keterbatasan fasilitasi ini merefleksikan bagaimana relasi negara dan perempuan. (Moore, 1988). Untuk itu, perlu pemaknaan ulang atas asumsi-asumsi dasar yang menjadi sumber kebijakan dan parameter ekonomi yang merugikan perempuan. Selain itu, diperlukan upaya pengembangan strategi pengorganisasian perempuan.

---

ABSTRACTThis study have started from an assumption if women economic participation perceived as basic right, then economic democracy in relation to gender equity in the context of regional autonomy raised relevant and significant questions. It means decentralization is expected to push gender equity in economic democratization and empowering women as development actor at once. After 5 years of Otoda implementation, whether this normative notion can be realized in the empirical level? Sociologically, this study describes the local dynamics in putting women in the development agenda, and how women participate on its. Using qualitative approach, the study carried out in West Lombok and Bima districts. This studi tried to do a comparative analytical on both cases which relies on quanitative as well as qualitative data. Indepth interview, FGD, observation and secondary data were carried out to collect qualitative data. Quantitative data were collected through survey to women entrepreneurs. Data were managed and analysed intercases by looking at similarities and differences among them.This study revealed that local response to design policy or program to empower women as economic actor still weak. The program focuses more on empowering business capacity and actor, but not increasing critical consciousness and women?s capacity to voice and to choice action in the economic inequity context. Referring to Chafetz (1988), empowerment as structural transformation effort -- which only possible if local economy policy responsive to women?s economic right and its marginality, individually or socially -- is not take place yet.One of the root problems is local government commitment in opening community participation is still weak. In the context of local economy, women?s participation remains instrumental for it is not lead to transformative participation yet. Limited facilitating from government particularly in the effort to enhance women?s economic potency and participation. Another research finding reveals constraint in organizing women and commitment to do collective action. It reflects how relation between state and women (Moore 1988). It needs reinterpretation over policies basic assumptions which become various economic blinkers that disadvantaging women. Moreover, it?s needed developing a strategy for women?s organizing to enhance their roles."

"ABSTRAKPada tahun-tahun terakhir ini, angka partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat. Peningkatan partisipasi perempuan tersebut menunjukkan kecenderungan peningkatan peran perempuan dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan. Peran perempuan dalam bidang ketenagakerjaan telah ditetapkan pila dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1998.Seiring dengan meningkatnya angkatan kerja perempuan, ada hal penting yang memerlukan perhatian, yaitu masalah perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan, terutama buruh perempuan pabrik. Perlindungan terhadap pekerja perempuan tidak hanya menyangkut perlindungan fisik (penciptaan kondisi kerja yang baik, lingkungan, jaminan kesehatan), tetapi juga termasuk perlindungan atas hak-hak perempuan untuk memperoleh perlakuan yang lama dengan pekerja laki-laki seperti kesempatan kerja, memilih profesi, pemberian gaji, dan tunjangan. Perlindungan tersebut diarahkan kepada peningkatan harkat dan martabat pekerja. Perlindungan terhadap pekerja dirasakan masih kurang, hal tersebut terlihat dari banyaknya aksi mogok para pekerja dan pelanggaran hak-hak dasar perempuan serta lemahnya pengawasan terhadap perusahaan. Perlindungan terhadap buruh perempuan bukan persoalan jenis kelamin, tetapi menyangkut hak asasi, maka hak dasar perempuan harus dilindungi. Akan tetapi, kenyataannya peraturan yang seharusnya menjadi pelindung bagi hak-hak perempuan justru memberi peluang bagi terjadinya pelanggaran hak. Pengingkaran dan pelanggaran perlindungan terhadap hak-hak buruh perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, perlindungan kepada buruh perempuan belum sesuai dengan hak asasi manusia. Sehubungan dengan hal itu terlihat bahwa pelaksanaan peraturan-peraturan pun belum terlaksana dengan baik karena peraturan yang ada belum dapat dilaksanakan secara efektif bagi perlindungan terhadap buruh perempuan."

"Perkembangan pesat industri Amerika pada akhir abad ke-19 diikuti oleh perkembangan kota-kota industri seperti Chicago, Denver, Kansas City, Omaha (Grant, 1976 84). Selain itu, sarana transportasi juga mengalami kemajuan, sehingga orang-orang Amerika mudah bepergian dengan harga murah dari desa ke kota-kota industri dengan kereta api. Kehidupan kota-kota" industri yang gemerlapan menjadi faktor penarik para wanita desa untuk bekerja baik menjadi buruh pabrik atau penatu atau pramuwisma, walaupuh kondisi kerja dan upah yang tidak memadai.Wanita-wanita muda ini oleh Mary P. Ryan dalam bukunya Womanhood in America dijuluki "The Breadgiver", karena mereka bekerja mencari nafkah di luar rumah "not only to win their fortunes but to feed their families" (bukan hanya untuk keberuntungan dirinya saja, tetapi untuk memberikan makan keluarganya) (Ryan, 1979 : 119). Kemiskinan telah memaksa wanita-wanita lajang ini untuk mencari nafkah. Walaupun mereka dihargai sebagai penolong oleh keluarganya, masyarakat tidak menghargai mereka bekerja.Wanita tidak bertugas sebagai pencari nafkah. Hal ini sesuai dengan ideologi pengultusan terhadap nilai-nilai wanita sejati yang mendominasi wanita Amerika pada akhir abad ke 19 (Eisenstein, 1983 : 55).Menurut ideologi ini, wanita sejati adalah wanita yang saleh, suci, penurut dan domestik. Wanita harus mentaati ajaran agama, menjaga kesucian dirinya, menurut pada ayah, suami atau kakak laki-laki, serta tinggal di rumah. Tugas utama wanita adalah menjadi istri dan ibu rumah tangga. Pencari nafkah adalah kaum pria (ayah, kakak laki-laki atau suami). Sebaliknya, wanita tinggal di rumah dengan kegiatan-kegiatan ; melayani ayah atau suami, membesarkan dan mendidik anak, serta mengajarkan nilai-nilai budaya dan moral kepada para anggota keluarganya.Keadaan ideal seperti yang diharapkan oleh Kultus Wanita Sejati menjadi idaman bagi wanita kelas bawah. Mereka dapat menjadi wanita kelas menengah melalui pernikahan dengan pria kelas menengah atau atas. Seperti yang dijelaskan oleh Chase bahwa secara tradisional kaum wanita mengalami mobilitas sosial terutama melalui perkawinan (Chase, 1975 : 49)."

""Kesetaraan jender merupakan inti yang menentukan pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium atau Millenium Development Goal (MOG)....". Demikian isi "jendela" Laporan Pembangunan Manusia atau Human Development Report (HDR) tahun 2003, yang diterbitkan oleh Program Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembangunan atau United Nations Development Program (UNDP). Pemyataan dari pihak yang sangat berkompeten di atas, menggambarkan betapa kesetaraan jender merupakan isu yang strategis dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa. Namun, kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa pemberdayaan dan kesetaraan perlakuan serta kesempatan terhadap perempuan masih jauh dari harapan. Di kehidupan sehari-hari, banyak terjadi ketidakadilan terhadap perempuan dalam mendapatkan pekerjaan dan di tempat kerja, kekerasan terhadap perempuan sering terjadi bahkan juga dalam rumah tangga, kesempatan mendapatkan pendidikan serta keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan di segala tingkatan sosial masyarakat juga masih menunjukkan ketimpangan bagi perempuan. Di tengah kurangnya perhatian terhadap kondisi seperti di atas, atensi harian umum Kompas terhadap isu-isu perempuan dan kesetaraan jender yang ditampilkan dalam rubrik Swara (terbit setiap hari Senin), tentu merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji dan diteliti, mengingat Kompas merupakan satu-satunya harian umum berskala Nasional yang secara khusus dan rutin memuat atau menampilkan berbagai isu tentang perempuan dan kesetaraan jender.Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang dikaji adalah : "Bagaimanakah konstruksi realitas tentang isu-isu kesetaraan jender ditampilkan dalam rubrik Swara di harian umum KOMPAS sepanjang tahun 2003". Tujuan penelitiannya adalah : (1) Menganalisis bingkai pemberitaan tentang isu-isu kesetaraan jender yang ditampilkan dalam rubrik Swara, Kompas sepanjang tahun 2003; (2) Melihat kecenderungan pemberitaan isu-isu kesetaraan jender, dalam hal ini aspek yang dilihat adalah untuk mengungkapkan ideologi jender yang dominan ditampilkan para penulis dalam tulisan di rubrik Swara, Kompas.Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, sedangkan perspektif metodologi penelitian ini adalah perspektif konstruktivisme. Sementara itu, metode analisis penelitiannya adalah analisis bingkai (framing analisys) dengan model analisis framing dari Gamson dan Modigliani. Perangkat-perangkat framing yang dianalisis pada model ini meliputi perangkat pembingkai (Framing Devices) dan perangkat penalaran (Reasoning Devices). Perangkat pada Framing Devices terdiri dari metaphor, catchphrases, exemplar, depiction dan visual image. Sedangkan perangkat penalaran yang berfungsi untuk menunjang perangkat-perangkat framing yang dipakai dalam tulisan tersebut terdiri dari roots, appeals to principle dan consequences. Satuan analisisnya adalah artikel isu kesetaraan jender dalam Swara sepanjang tahun 2003, yang masing-masing berjudul ; (1) Merefleksikan Gerakan yang Sedang dan Terus Berproses; (2) Mengajarkan Kesetaraan Jender, (3) Ketidakadilan Jender, Kesetaraan Jender dan Pengarusutamaan Jender, (4) Membicarakan Feminisme; (5) Upaya yang Tak Kenal Lelah untuk Keadaan yang Lebih Adil; (6) Kesetaraan Jender Menentukan Pencapaian MDG; (7) Perempuan, Lingkungan dan Globalisasi; (8) Mempertanyakan RUU yang Bias Jender (9) Istri yang Kehilangan Nama.Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini dipayungi oleh perspektif konstruktivisme. Teori kanstruksi sosial atas realitas dari Berger dan Luckmann , teori dari Shoemaker dan Reese yang menyatakan ada faktor-faktor yang bersifat eksternal dan internal yang mempengaruhi isi media (Hierarchy of Influence), teori Agenda Setting dan teori Feminis merupakan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, keseluruhan artikel tentang kesetaraan jender yang berjumlah 9 buah yang ditampilkan Swara selama tahun 2003, dibingkai Swara sebagai; "Kesetaraan Jender - Perjuangan Panjang yang membutuhkan kesadaran Perempuan dan Masyarakat, serta Intervensi Negara". Kedua, Kecenderungan ideologi jender yang paling dominan adalah feminis liberal, meskipun ada beberapa artikel yang cenderung meyiratkan ideologi feminisme sosialis.Bagi studi mendatang, untuk melihat konstruksi realitas perempuan yang berkaitan dengan isu kesetaraan jender di media massa secara metodologis direkomendasaikan menggunakan analisis wacana kritis. Asumsinya adalah karena analisis wacana kritis dengan analisis yang holistik (bukan hanya pada level teks) diharapkan dapat mengungkap realitas perempuan beserta aspek-aspek yang tersembunyi yang mempengaruhi penyajian tulisan secara lebih tajam dan mendalam."