Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The explosion of information technology (IT) nowadays has created new phenomena in shopping activities. Consumers can easily buy products via Internet. Within a minute, the products will be delivered instantly and accurately. This scenario is known as e-commerce. The emergence of e-commerce affects consumers' shopping behavior as well as taxation system. The objective of this research is to reveal the effects of e-commerce upon Malaysian taxation system by emphasizing in scope of charge 'derive and remittance'. Research was conducted through questionnaires of 82 tax practitioners and 22 academicians. The research findings shown that derive and remittance basis is no longer appropriate in e-commerce environment. Scope of charge derives and remittances, which are practicing in Malaysia right now, are unable to maximized e-commerce tax revenue. Abstract in Bahasa Indonesia : Perkembangan dalam dunia teknologi akhir-akhir ini telah membawa banyak arus perubahan terutamanya dalam aktivitas belanja. Konsumen dapat membeli barang dengan mudah melalui internet. Dalam waktu beberapa menit, barang sampai di tangan konsumen. Skenario demikian dikenal sebagai perdagangan elektronis. Kemunculan perdagangan elektronis mengubah prilaku belanja konsumen serta sistem perpajakan di Malaysia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek perdagangan elektronis terhadap sistem perpajakan di Malaysia dengan penekanan pada pengenaan pajak dan hak pemajakan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 82 sample praktisi perpajakan dan 22 akademisi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa praktek pengenaan pajak dalam perdagangan elektronis belum sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak dapat memaksimalkan penerimaan pajak dari perdagangan elektronis. Kata kunci: sistem perpajakan Malaysia, perdagangan elektronik, akademik, praktisi perpajakan, pengenaan pajak."

"ABSTRAKTesis ini membahas Mengenai Bagaimana keadilan dalam pengintregrasian hukumpajak antara pelaku usaha online dan offline bila dilihat berdasarkan peraturan, dalamdunia e-CommerceUMKM atau pengusaha kecil, dan juga Bagaimana keadilan hukumpajak antara pelaku usaha UMKM atau pengusaha kecil offline dan online dalamkegiatan usahanya, dilihat dari kewajibannya membayar pajak dengan cara selfessement. Metode penelitian yang digunakan terhadap penulisan ini menggunakanmetode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukandengan meneliti bahan pustaka dan mengidentifikasi asas-asas serta menggunakaninformasi yang relevan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa walapun denganbeberapa kekurangan keadilan dalam hukum pajak sudah tercipta, dan selalumengalami perkembangan dari waktu-waktu, melalui peraturan-peraturan yangdiciptakan pemerintah.

---

ABSTRACTThis thesis dicusses about how justice works in tax law between online and offlinebusiness actors viewed based on the rule, in the world of e-commerce UMKM or smallbusiness actors, and also how justice works in tax law between UMKM or smallbusiness offline and online in business activities, senn form it obligation to pay taxesbymeans of self assessment. The research method used in this writing uses normativejuridical research methods, namely legal research methods conducted by researchinglibrary materials and identifying principles and using relevant information. The resultsof this study indicate that even with some of the shortcomings of justice in the tax lawhave been created, and always experience the development of the times, throughregulations created by the government."

"Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, khususnya teknologi internet, telah menyebabkan banyak perubahan pada berbagai segi kehidupanmanusia. Pelaku bisnis yang ingin tetap bertahan hidup dan terus berkembang harusmenyesuaikan dirl dengan kemajuan teknologi. dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kegiatan bisnis dan perdagangan yang semula dilakukan secara tradisional kini telah banyak dilakukan secra on-line melalui berbagai saranatelekomunikasi, khususnya internet, yang dikenal sebagai e-co/nmerce.E-cornmerce telah dirasakan berbagai manfaatnya oleh banyak pelaku bisnis, tetapi muncul juga berbagai masalah baru yang dihadapi berbagai pihak, salah satu masalah yang timbul adalah menyangkut aspek perpajakan alas transaksi e- commerce. Peraturan perpajakan yang ada kurang mengatur secara spesifik mengenai transaksi e-commerce,, padahal, transaksi e-commerce diperkirakan akan terus berkembang pesat.Mengingat belum adanya peraturan perpajakan yang khusus mengatur tentang transaksi e-commerce dan pemerintah diharapkan tidak kehilangan penerimaan pajak, peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada —meskipun masih memiliki kekurangan—dapat diaplikasikan secara optimal terhadap transaksi e-commerce.Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM menjadi dasar hukum dari pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tersebut, sebagairnana telah diubah terakhir dengan UU NO.18 tahun2000 sendiri masih memiliki banyak kelemahan-kelemahan, namun demikian hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak dapat mengenakan PPN atas transaksi ecommerce.Masalah pengenaan pajak terhadap transaksi e-commerce sampai sekarang masih menjadi polemik di berbagai negara, termasuk di Amerika Serikat. Banyak pibak yang setuju (pro) maupun yang menentang (kontra) pengenaan pajak atastransaksi e-commerce. Pada akhimya, suatu transaksi yang dilakukan secara on-line—sepanjang mernenuhi kriteria sebagai obyek pajak (PPN)— tentunya harus dikenakan pajak sehingga tidak ada perbedaan dalam hal perlakuan pajak dengan transaksi yang dilakukan secaa off-line.Dengan e-commerce, transaksi yang dilakukan menjadi lebih kompleks, khususnya transaksi yang melibatkan beberapa pihak dari dua atau lebih negara.Sebagai contoh, penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak melalui internet kepada pihak di luar Daerah Pabean menimbulkan pertanyaan apakah transaksi tersebut dikenakan PPN atau tidak,mengingat masing-masing pihak yang terlibat (pembeli dan penjual) melakukantransaksi dan tempatnya masing-masing (penjual berada di dalam Daerah Pabean sedangkan pembeli berada di luar Daerah Pabean).Supaya berbagai peraturan perpajakan yang ada juga bisa diterapkan dalam konteks e-commerce, pengkajian kembali dan interpretasi berbagai peraturan perpajakan yang ada seharusnya dikembangkan dan diharapkan akan meminimalkanrnasalah yang timbul seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.Berbagai hal (terutama mengenai definisi) yang dimuat dalam peraturan perpajakanjuga seharusnya diperjelas sehingga lebih memberikan kepastian hukurn.Untuk dapat menerapkan peraturan perpajakan terhadap transaksi e-commercesecara optimal, diperlukan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak denganberbagai instansi pernerintah seperti Departmen Perindustrian dan Perdagangandan Departemen Hukum dan Perundang-undangan, dan juga dengan berbagai pelaku e-commerce termasi4k masyarakat, kalangan profesi (seperti akuntan publik), dan pemerintah dari negara-negara lainnya. Berbagai peraturan perpajakan yangbersifat rnenghambat e-commerce maupun pemungutan PPN itu sendiri seharusnyadihilangkan (diminimalkan)."

"ABSTRAKTesis ini membahas status suatu perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia namunhadir dan mendapatkan penghasilan dari Indonesia melalui situs web miliknya menurutUU PPh dan Tax Treaty antara Indonesia dan Swiss. Penelitian ini dilakukan terhadapstatus Rapidshare, suatu perusahaan yang tidak berdomisili di wilayah Indonesia, yangmenjalankan usaha pemberian jasa penyimpanan data hanya melalui situs webRapidshare.com sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) UU PPh; serta pengenaan Pajak atasPenghasilan yang diterima situs web Rapidshare.com dari pemberian jasa yang tidakdiberikan secara fisik di Indonesia menurut Pasal 26 ayat (1) UU PPh dan Pasal 7 ayat (1)Tax Treaty antara Indonesia dan Swiss. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatifdan tipologi penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran suatuperusahaan yang berdomisili di luar wilayah Indonesia melalui situs web hanya dapatdikategorikan sebagai Bentuk Usaha Tetap apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 2ayat (5) UU PPh; oleh karena itu kehadiran Rapidshare melalui situs web Rapidshare.comdi Indonesia bukan merupakan Bentuk Usaha Tetap. Adapun pengenaan PajakPenghasilan yang diterima oleh Rapidshare yang merupakan Wajib Pajak Badan LuarNegeri tidak hanya mengacu pada Pasal 26 UU PPh namun harus memperhatikan TaxTreaty yang ada khususnya Pasal 7 ayat (1) yang ternyata hak pengenaan PajakPenghasilannya ada di negara domisilinya, yaitu Swiss

---

ABSTRACTThis thesis describes the status of a company that is not domiciled in Indonesia butattends and earns income from Indonesia through its own web site according to theIncome Tax Act and the Tax Treaty between Indonesia and Switzerland. This researchwas conducted on RapidShare status, a company that is not domiciled in the territory ofIndonesia, who runs a business providing data storage services only through a web sitenamed Rapidshare.com accordance with Article 2 paragraph (5) Income Tax Act, as wellas the imposition of tax on income received by the web site Rapidshare.com from theservices that are not given physically in Indonesia according to Article 26 paragraph (1)Income Tax Act and Article 7 paragraph (1) Tax Treaty between Indonesia andSwitzerland. This research is a normative law and typology of qualitative research. Theresearch result shows that the presence of a company domiciled outside Indonesiathrough a web site can only be categorized as a Form of Permanent Establishment if itcomplies with the provisions in Article 2 paragraph (5) Income Tax Act, therefore,Rapidshare presence through web sites in Indonesia through Rapidshare.com is not aForm of Permanent Establishment. The imposition of the Income Tax which is receivedby RapidShare as Foreign Taxpayer does not only refer to Article 26 of the Income TaxAct, but must also consider the existing of Tax Treaty, particularly Article 7 paragraph(1) which turns out that the imposition of its income tax is in the domiciled country,Swizerland"

"Skripsi ini membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor strategis implementasi sistem pajak online DKI Jakarta dan mengetahui kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam mengimplementasikan sistem pajak online tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan melalui pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner terhadap 100 responden yang merupakan pengguna sistem pajak online DKI Jakarta dan dianalisis menggunakan HOTFit Models, serta menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian terdapat empat dimensi Service Quality, User Satisfaction, Environment, Net Benefit menjadi faktor-faktor srategis keberhasilan Implementasi Sistem Pajak Online DKI Jakarta. Dan dengan menggunakan uji simultan, terdapat korelasi yang positif antara variabel independent dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar masyarakat menganggap bahwa pajak online DKI Jakarta bermanfaat, semakin besar pula mereka menggunakan sistem berupa pajak online DKI Jakarta

---

This thesis discusses the results of research carried out to analyze strategic factors in implementing the DKI Jakarta online tax system and to find out the obstacles faced by Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta in implementing the online tax system. This research uses quantitative methods which are carried out through data collection by distributing questionnaires to 100 respondents who are users of the DKI Jakarta online tax system and analyzed using HOTFit Models, as well as using library research data collection techniques and in-depth interviews. Data analysis in this study was carried out by descriptive analysis and multiple regression analysis. The results of this study are there are four dimensions of Service Quality, User Satisfaction, Environment, Net Benefit which are strategic factors for the successful implementation of the DKI Jakarta Online Tax System. And by using the simultaneous test, there is a positive correlation between the independent variable and the dependent variable. This shows that the greater the public perceives that the DKI Jakarta online tax is useful, the greater they will use the DKI Jakarta online tax system."

"ABSTRAK

This study aims to determine whether understanding of tax laws, quality of service, rational attitude, and perceptions of tax sanctions affect taxpayer compliance. The objects of the research are taxpayers who do not pay in SAMSAT-Rumbai. The population in this study was 2.054 vehicles whose does pay and samples in this study were 96 people consisting of 73 taxpayer two-wheeled vehicles and 23 taxpayer four-wheel vehicles. Analysis of the data in this study is taxpayer compliance as dependent variable while understanding of tax regulation, quality of service, rational attitude and perception of tax

sanction as independent variables. Processing of the data in this study used SPSS 24 software where hypothesis testing used F-test (simultaneous). From the result of this study, it can be concluded that the variable of understanding of taxation regulation, quality of service, rational attitude and perception of tax sanction influenced simultaneously to tax compliance for two-wheeled and four-wheeled vehicles.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sikap rasional dan persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak di SAMSAT Rumbai. Populasi dalam penelitian ini adalah 2.054 kendaraan yang menunggak dan sampel dalam penelitian ini adalah 96 orang yang terdiri dari 73 wajib pajak kendaraan roda dua dan 23 wajib pajak kendaraan roda empat. Analisis data pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dengan variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sikap rasional dan persepsi sanksi perpajakan sebagai variabel independen. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan software SPSS 24 dengan pengujian hipotesis menggunakan uji F (secara simultan). Hasil

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sikap rasional dan persepsi sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan perpajakan untuk kendaraan roda dua dan roda empat."

"Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah yang besar bila dilihat dari berbagai sisi seperti jumlah pegawai, jumlah kantor maupun tugas dan fungsinya, telah melakukan berbagai reformasi mencakup reformasi administrasi dan kebijakan. Reformasi administrasi mencakup pembangunan dan pengembangan administrasi perpajakan modern yang antara lain membangun kantor-kantor pajak modern. Kebijakan tersebut berarti melakukan suatu perubahan dalam berbagai aspek yaitu struktur, sistem dan prosedur, infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Pemeriksa pajak, mengacu pada Sadhani adalah satu subsistem dari keseluruhan karyawan yang ada di dalam organisasi DJP yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di dalam pemeriksaan pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Apabila kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka diharapkan penerimaan pajak juga meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sistem administrasi sumber daya manusia pada sistem administrasi pajak modern berpengaruh terhadap kepuasan pemeriksa pajak. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang diberikan kepada pemeriksa pajak di wilayah KPP WP Besar, KPP Madya, KPP PMA dan KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP Jakarta Khusus dan Kanwil DJP Jakarta 1. Pengujian dilakukan dengan membandingakan kinerja/pelaksanaan sistem administrasi SDM terhadap persepsi/harapan para pemeriksa itu sendiri.Hasil penelitian menunjukkan tidak satupun dari seluruh butir pendapat mengenai kinerja/pelaksanaan sistem administrasi SDM yang melampaui harapan/persepsi para pemeriksa, demikian juga dengan keenam dinensinya yaitu perekrutan, remunerasi, pengembangan karir, evaluasi kinerja, pendidikan/pelatihan, dan kepemimpinan. Apabila dibandingkan antara kinerja DJP dengan harapan pemeriksa maka terdapat perbedaan yang signifikan untuk dimensi pengembangan karir dan pendidikan/pelatihan sedangkan untuk keempat dimensi lainnya, sekalipun kinerja lebih kecil dari harapan, ternyata tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Saran yang bisa diajukan adalah perlunya perbaikan pada pengembangan karir. Diharapkan juga remunerasi dapat dikaitkan dengan pencapaian seluruh dimensi dalam administrasi sumber daya manusia diharapkan meningkatkan kepuasan kerja yang nantinya akan berpengaruh pada kinerja

---

The Directorate General of Taxes as one of the major government institutions when viewed from various aspects such as the number of employees, the number of offices as well as their duties and functions, has carried out various reforms including administrative and policy reforms. Administrative reform includes the construction and development of modern tax administration, which includes building modern tax offices. The policy means making changes in various aspects, namely the structure, systems and procedures, infrastructure and human resources. Tax auditors, referring to Sadhani, are a subsystem of all employees in the DGT organization who have duties and responsibilities in tax audits to improve taxpayer compliance.

If taxpayer compliance increases, it is expected that tax revenues will also increase. This study aims to determine whether the implementation of the human resource administration system in the modern tax administration system has an effect on tax examiner satisfaction. The instrument used in the form of a questionnaire given to tax inspectors in the area of KPP WP Besar, KPP Madya, KPP PMA and KPP Pratama in the Special Region of Jakarta Regional Tax Office and Regional Office of DJP Jakarta 1. The test is carried out by comparing the performance/implementation of the HR administration system against perceptions/expectations the examiners themselves.

The results showed that none of the points of opinion regarding the performance/implementation of the HR administration system exceeded the expectations/perceptions of the examiners, as well as the six dimensions, namely recruitment, remuneration, career development, performance evaluation, education/training, and leadership. When compared between the DGT's performance and the examiner's expectations, there is a significant difference for the dimensions of career development and education/training, while for the other four dimensions, even though the performance is smaller than expectations, it does not show a significant difference. Suggestions that can be put forward are the need for improvement in career development. It is also hoped that remuneration can be linked to the achievement of all dimensions in human resource administration, which is expected to increase job satisfaction which will later affect performance."

"Penelitian ini merupakan kajian evaluasi terhadap kebijakan tunjangan investasi di Indonesia akibat adanya masalah prosedural dan tren penurunan investor yang mengajukan dan mendapatkan fasilitas pajak penghasilan ini dengan menggunakan perspektif prinsip kebijakan pajak yang baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu adalah penelitian cross sectional, dan dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tunjangan investasi belum memenuhi kriteria yang terdapat dalam prinsip kesederhanaan, netralitas, serta pertumbuhan dan efisiensi ekonomi. Peneliti menyarankan perlu adanya perubahan dan/atau penyederhanaan peraturan terkait untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kebijakan ini.

---

This research is an evaluation study of investment allowance policy in Indonesia because of procedural problem and a decreasing trend of its utilization by the investors by using the framework of good tax system. The Method used by this is including a qualitative approach. The type of this research according to its purpose is a descriptive research, to its utility is a pure research, cross sectional, and using qualitative data collection technique. The result shows that investment allowance policy in Indonesia haven’t met the criterion of simplicity, neutrality, and economic growth and efficiency principles. Researcher suggests that the regulations of investment allowance need to be deregulate and/or simplified in order to increase the effectiveness and efficiency of this tax policy.;"

"Tesis ini membahas progresivitas Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang lebih dikenal oleh dunia sebagai pajak properti dan sumber daya alam di Indonesia, khususnya bagi Wajib Pajak yang mengalami kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas rumah tempat tinggalnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan apakah PBB progresif terhadap kemampuan ekonomis Wajib Pajak di Jakarta Selatan. Selain itu, penelitian ini juga ingin menjelaskan apakah rasio beban PBB terhadap kemampuan ekonomis Wajib Pajak mempengaruhi ketidakmampuan Wajib Pajak dalam membayar PBB dan apakah tindakan yang dilakukan Wajib Pajak di Jakarta Selatan bila memiliki masalah ketidakmampuan membayar PBB. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi linier berganda, dengan teknik pengumpulan data berupa kuisioner yang dibagikan pada 100 responden Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Wilayah Jakarta Selatan dengan sampling berdasarkan tingkat penghasilan Wajib Pajak. Dari analisis regresi diketahui bahwa terdapat korelasi positif antara beban PBB dengan kekayaan bersih sebesar 0,667 dan korelasi negatif dengan penghasilan bersih sebesar -0,021 namun tidak terdapat korelasi yang kuat antara rasio beban PBB terhadap kekayaan dan penghasilan bersih dengan ketidakmampuan Wajib Pajak untuk membayar. Walaupun demikian, angka Wajib Pajak yang mengeluhkan ketidakmampuan membayar PBB cukup tinggi (60% dari total responden) dan secara nyata terdapat kesenjangan pendapatan antar Wajib Pajak yang bertempat tinggal di lokasi dengan nilai properti tinggi. Masih banyaknya Wajib Pajak yang ingin melakukan permohonan pengurangan PBB namun tidak mengerti mekanismenya yaitu sebesar 18 orang (30%) dari 60 orang jumlah responden yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayar menunjukkan masih kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah sebagai pihak yang akan mengemban kewenangan memungut PBB Pedesaan dan Perkotaan dapat membuat program pembatasan pajak yang menanggapi masalah ketidakmampuan membayar Wajib Pajak, menyiapkan integrasi data dan administrasi untuk mendukung sistem perpajakan tersebut serta memperluas sosialisasi dan pendidikan pajak bagi masyarakat khususnya program keringanan pajak bagi Wajib Pajak berpenghasilan rendah.

---

The focus of this study is the progresivity of Indonesian Land and Building Tax (PBB), mostly worldwidely known as Indonesian property and natural resource tax, especially for home residential taxpayer who deals with increasing property value. The purpose of this study is to explain whether PBB is progresive based on taxpayer?s economic ability in Jakarta Selatan. This study is also meant to explain whether the PBB ratio of taxpayer?s economic ability affects their inability to pay the tax in Jakarta selatan and how they reaction about their inability to pay. The research method applies multiple linier regression by collecting questionnaires from 100 residential taxpayer?s in Jakarta Selatan with sampling based on stratified taxpayer's income. From the analysis, it is known that there is a positive correlation between PBB with net wealth at 0,667 and negative correlation with net income at -0,021, but there is no strong correlation bertween PBB ratio of net asset and net income with taxpayer?s inability to pay the tax. However, the number of taxpayer complaining about their inability to pay PBB is high enough (60% from total respondens) and clearly there is a huge income gap between residential in the area with high value property. A huge percentage of taxpayer who don't understand the mechanismof PBB reduction (30% or 18 respondense from 60 respondens who has problem with their inability to pay PBB) indicates that there is still lack of public hearing and education about tax policy in society. The researcher suggests that local authorithy who will have the right to collect PBB in rural and urban areas (PBB Pedesaan dan Perkotaan) should create tax limitation program which address the problems of taxpayer's inability to pay, prepare the integration of data and administration to support the system and intensify public hearing and education to the society, especially the tax limitation program for low-income taxpayers."