Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyak permasalahan yang terjadi dalam implementasi desentralisasi pendidikan Aceh, baik itu hasil dari capaian prestasi siswa dan guru serta kepala sekolah, maupun wujud pendidikan Islami yang hanya sebatas simbol-simbol Islam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor penyebab belum efektifnya desentralisasi pendidikan Aceh dilihat dari aspek content of policy dan context of policy. Penelitian ini menggunakan post-positivistme dan metode kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawacara mendalam, data dokumentasi dan pengamatan dilapangan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek content of policy, belum adanya implikasi positif terhadap kemajuan pendidikan Aceh, baik dilihat dari prestasi siswa dan guru secara nasional maupun wujud pendidikan Islami, mamfaat yang dirasakan dari kebijakan ini juga masih belum merata, standar pelayanan minimum (SPM) pendidikan untuk wilayah terpencil belum memadai, demikian pula perluasan dan pemarataan pendidikan belum menyetuh masyarakat di daerah terpencil, dari aspek, perubahan yang diharapkan dengan pendidikan Islami hanya sebatas simbol-simbol Islam saja, kemudian institusi yang memiliki kewenangan untuk memperbaiki pendidikan Aceh belum berperan dan berfungsi dengan baik, para pelaksana pendidikan seperti kepala sekolah, guru dan dinas pendidikan juga belum menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Pembiayaan pendidikan kabupaten/kota masih tergantung kepada pusat dan propinsi. Dari aspek context of policy, adanya tarik menarik antara dinas pendidikan propinsi dan kabupaten/kota dalam merumuskan secara operasional tentang pendidikan Islami, kemudian adanya pihak-pihak tertentu yang juga turut mempengaruhi implementasi pendidikan Aceh, rendahnya respon dan kepatuhan para pelaksana pendidikan dalam mengimplementasikan pendidikan Islami.Berkaitan dengan temuan penelitian di atas maka perlu dilakukan beberapa tindakan. Pertama, harus adanya keinginan yang kuat (polical will) dari penentu, perumus dan pengambil kebijakan, agar mampu merumuskan secara operasional tentang pelaksanaan pendidikan Islami. Kedua, harus ada program peningkatan kualitas melalui pelatihan-pelatihan bagi para pelaksana pendidikan, seperti kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Memberdayakan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) mulai dari propinsi sampai kabupaten/kota, sebagai institusi yang melakukan monitoring terhadap jalannya pendidikan Aceh, serta memberikan masukkan dalam rangka membenahi pendidikan Aceh.

---

Many problems occurred in the implementation of educational decentralization in Aceh, both the results of the performance achievement of students and teachers and principals, as well as a form of Islamic education is only limited to Islamic symbols. The purpose of this study was to analyze the factors that cause the ineffectiveness of educational decentralization in Aceh from the aspects of policy content and context of the policy. This study uses postpositivism and qualitative methods. The process of data collection is done by depth interview, the data documentation and field observations were then analyzed by using interactive data analysis.The results showed that from the aspect of the content of the policy, the lack of positive implications for the advancement of education in Aceh, good views of the achievements of students and teachers nationally and form of Islamic education, the perceived benefit of this policy is still not evenly distributed, the minimum service standards (SPM) education to remote areas is not adequate, as well as the expansion and education for all not touching people in remote areas, from the aspect, the expected changes with Islamic education was limited to only Islamic symbols, then the institution has the authority to improve education and the role of Aceh is not functioning well, the implementers of education such as school principals, teachers and education authorities are also not perform the role and function well. Education financing district / city is still dependent on the central and provincial. From the aspect of the policy context, the existence of attraction between the provincial and district education offices / town in formulating operationally on Islamic education, then the existence of certain parties that have affected the implementation of the Aceh education, low responsiveness and compliance of the executive education in implementing Islamic education.In connection with the above research findings it is necessary to do some action. First, should the existence of a strong desire (political will) of the determinant, formulators and decision makers, in order to formulate operationally on the implementation of Islamic education. Second, there must be a quality improvement program through training for executive education, such as school principals, teachers, and school superintendent. Empowering Regional Education Council (MPD) ranging from provincial to district / city, as the institution monitoring the course of education in Aceh, as well as providing education to fix the insert in Aceh."

"Munculnya berbagai kebijakan mengenai pendidikan inklusif, sejatinya belum sepenuhnya berjalan dengan baik namun lebih cenderung berjalan secara legal-formal dan praktis. Studi sebelumnya menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif secara legal-formal yakni menerapkan kebijakan namun belum memperhatikan sumber daya, serta pengetahuan yang masih berbasis pada profesionalitas jabatan guru. Sementara penyelenggaraan pendidikan inklusif secara praktik merupakan penerapan kebijakan melalui pengorganisasian, namun dalam implementasinya masih terdapat sistem pendidikan yang belum mengakomodasi kebutuhan dasar bagi anak berkebutuhan khusus. Berbeda dengan studi sebelumnya, implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini hadir karena adanya pengelolaan pengetahuan yang dimiliki guru. Penulis berargumen bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif terjadi karena adanya pengelolaan pengetahuan guru melalui proses interaksi pengetahuan tacit-explicit dan berbagi pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat interaksi pengetahuan tacit dan eksplicit serta pengelolaan pengetahuan melalui knowledge sharing (berbagi pengetahuan) dalam implementasi penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif oleh guru di sekolah reguler. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Objek studi pada penelitian ini adalah Tim Pendidikan Inklusi SDN AX.The emergence of inclusive education policies, actually not yet fully going well however more likely to walk that legal-formal and practically. Previous studies explained that the implementation of inclusive legal-formal education that is implementing policies but did not yet attention to resources, as well as knowledge that is still based on the professionalism of teacher positions. Meanwhile, the implementation of inclusive education involves the application of policies through organizing, but in its implementation there is still a need for an education system that does not provide the basic needs of children with special needs. In contrast to previous studies, the implementation of inclusive education policies attend for their teacher knowledge management. The author argues that the implementation of inclusive education policies transpire because of the teacher`s knowledge management through the process of tacit-explicit knowledge interaction and knowledge sharing. Therefore, this study aims to look at the interaction of tacit and explicit knowledge and knowledge management through knowledge sharing in the implementation of inclusive education policy implementation by teachers in regular schools. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews, observation, and document studies. The object of study in this study was the Team Inclusive Education in SDN AX."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana efektifitas desentralisasi fiskal dalam mengurangi ketimpangan pendidikan di Indonesia. Dengan menggunakan data panel dari 34 Provinsi di Indonesia dalam periode tahun 2011-2019, penelitian ini menjelaskan bagaimana kondisi ketimpangan pendidikan di Indonesia dengan menggunakan gini rasio pendidikan yang merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat distribusi pemerataan pendidikan. Dengan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai bagian dari desentralisasi fiskal, dan metode empiris system GMM untuk menguji dampak ketiga dana tersebut terhadap ketimpangan pendidikan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dan DAK justru belum mampu mengurangi ketimpangan pendidikan karena formulasi dan penggunaan yang belum efektif. Sedangkan BOS mampu mengurangi ketimpangan pendidikan karena digunakan untuk membiayai operasional sekolah, sehingga tidak ada biaya pendidikan yang dibebankan ke masyarakat dan meningkatkan akses terhadap pelayanan pendidikan.

---

This study aims to see the effectiveness of fiscal decentralization in reducing educational inequality in Indonesia. Using panel data from 34 provinces in Indonesia from 2011 until 2019, this study explains how the condition of education inequality in Indonesia by employing Gini ratio of education is an indicator of the distribution of educational equity. By using the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and School Operational Assistance (BOS) as part of fiscal decentralization, and applying system GMM to examine its impacts on Gini ratio of education, the study results show that the DAU and DAK do not affect to decrease education inequality due to ineffective formulation and utilization. Meanwhile, BOS can reduce education inequality because it is used to finance school operations so that the community pays no education costs and increases access to public education."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelatihan mengenal siswa berkebutuhan khusus dalam menumbuhkan sikap positif calon guru PAUD dalam kontekspendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan within-subject one group pretest posttest design. Partisipan penelitian adalah mahasiswa PG-PAUD semester 7 di salah satu universitas di Jakarta (n=19). Pelatihan berlangsung selama 675 menit dengan topik anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif. Modul pelatihan dirancang berdasarkan hasil studi literatur, landasan teori, dan analisis kebutuhan. Sebagai langkah untuk mengetahui efektivitas program pelatihan, sikap calon guru diukur menggunakan Multidimentional Attitudes Toward Inclusive Education Scale (MATIES). Hasil uji signifikasi Wilcoxon Signed Rank menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yangsignifikan pada sikap calon guru setelah pelaksanaan pelatihan (p=0,004). Terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan efektivitas pelatihan dalam menumbuhkan sikappositif, diantaranya dilihat dari sudut pandang pembentukan sikap, strategi mengubah sikap, dan penggunaan experiential learning Kolb. Berdasarkan hasil uji statistik juga diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan skor sikap yang signifikan setelah tiga minggupelaksanaan pelatihan (p=0,219). Faktor yang diduga menyebabkan belum efektifnya pelatihan dalam mempertahankan sikap positif calon guru diantaranya berkurangnya paparan terhadap anak berkebutuhan khusus setelah pelatihan, tidak diterapkannya strategi partisipasi aktif secara penuh selama pelatihan, dan proses penerapan daur belajar Kolb yang kurang ajeg. Temuan pada penelitian ini memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk memberikan penguatan setelah pelaksanaan pelatihan.

---

This study aimed to examine the effectiveness training of recognizing student with special needs in fostering positive attitudes pre-service teachers of early childhood education in inclusive education context. A within-subject one group pretest posttest was designed inthis study. Training was developed for the semester 7 pre-service teachers of early childhood education program at one of the universities in Jakarta (n=19). Trainingconsisted of a 675 minutes face to face training session comprising topics such as children with special needs and inclusive education. Training module was designed based on literature studies, the theoretical foundation, and need analysis. In order to know the effects of the training program, the pre-service teachers attitude was measured using the Multidimentional Attitudes Toward Inclusive Education Scale (MATIES). Wilcoxon Signed Rank significance test revealed that there are significant differences in the preservice teachers attitude after training (p=0,004). There are several factors that canexplain the effectiveness of training in fostering positive attitude, such as aspects of attitude formation, strategies to change attitudes, and the Kolbs experiential learning approach. The results of statistical tests also revealed that there are no significant differences in the pre-service teacherss attitude after three weeks of training (p = 0.219).Factors that might have caused the ineffectiveness of training in maintaining positive attitude, such as reduced exposure to children with special needs after the training, not implementing a full active participation strategy during training, and the lack of steadyimplementation of the Kolb learning cycle. These findings suggest that the future researcher also can consider to conduct strengthening after training program wasperformed."

"Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai pengajar guru hendaknya mampu menuangkan sejumlah bahan pelajaran ke dalam otak anak didik, sedangkan sebagai pendidik guru diharapkan dapat membimbing dan membina anak didik agar menjadi manusia yang berjiwa pancasilais dan manusia sosial yang cakap, aktif, kreatif, dan inofatif.Selain itu guru yang profesional juga memiliki kemampuan, karena kemampuan merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kemampuan guru adalah perilaku guru dalam melaksanakan berbagai tugasnya di dalam mengelola proses pembelajaran. Kemampuan merupakan salah satu hal yang harus dimiliki dalam jenjang apapun karena kemampuan memiliki kepentingan tersendiri dan sangat penting untuk dimiliki oleh guru. Berhasil tidaknya pendidikan pada sebuah sekolah salah satu komnponennya ialah guru itu sendiri.Adapun pembahasan aplikasi sikap profesional guru dalam tulisan ini mencakup; (1) kemampuan merencanakan pengorganisasian pengajaran; (2) kemampuan merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar; (3) kemampuan merencanakan pengelolaan kelas; dan (4) kemampuan merencanakan penggunaan media dan sumber belajar."

"Pendidikan inklusif menuntut guru untuk berinteraksi tidak hanya dengan siswa reguler namun juga siswa berkebutuhan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara sikap guru terhadap pendidikan inklusif dan manajemen kelas, serta mendapatkan gambaran manajemen kelas seperti apa yang dilakukan guru di kelas inklusif. Sejumlah 40 guru kelas dari delapan Sekolah Dasar Negeri Inklusif di Depok terlibat dalam penelitian ini. Sikap guru terhadap pendidikan inklusif diukur menggunakan MATIES-VI dan manajemen kelas diukur melalui alat ukur manajemen kelas. Untuk melihat perilaku manajemen kelas guru, dilakukan observasi melalui video rekaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara sikap guru terhadap pendidikan inklusif dan manajemen kelas dengan nilai korelasi r sebesar 0,475 ? < 0,01 . Sementara hasil observasi memperlihatkan bahwa perilaku manajemen kelas guru lebih sering muncul pada dimensi format pembelajaran.

---

Inclusive education requires teachers to interact not only with regular students but also special educational need SEN student. This study aims to determine whether there is a relationship between the teachers rsquo attitudes towards inclusive education and classroom management, and also get an overview about classroom management that teachers actually do in inclusive classroom. 40 teachers from eight Inclusive Public Primary School in Depok has been willing to engage in this research. The attitude of teachers towards inclusive education is measured using the MATIES VI and classroom management is measured by classroom management instrument. To view the teachers rsquo classroom management, observations was done through the video footage.

The results showed that there is a significant relationship between the teachers rsquo attitude towards inclusive education and classroom management with a value of correlation r of 0,475 at 0,002 significance 0,01 . While the results of observations show that teachers rsquo classroom management behavior occurred more frequently in learning format dimension."

"ABSTRAKBerlakunnya UU No. 23 Tahun 2014 berimplikasi pada perubahan pembagian urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan dibidang pendidikan menengah yang semula menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan pembagian urusan pemerintahan harus berdasar pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional sebagaimana diatur pada UU No. 23 Tahun 2014, tetapi penetapan pengelolaan penedidikan menengah tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sehingga, terdapat kekhawatiran adanya ketidak sesuaian antara maksud dan tujuan dengan materi pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014. Hal ini berimplikasi terhadap tanggungjawab pemerintah untuk memberikan peningkatan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan pendidikan menengah. Penelitian ini diharapkan memberikan kajian hukum yang komprehensif terkait perubahan pengelolaan pendidikan menengah di pemerintah provinsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang ada. Serta menggunakan tipologi Preskriptif dan Jenis data sekunder. Perubahan pengelolaan pendidikan menengah yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sepenuhnya menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi, tanpa adanya hubungan/hieraki keterkaitan dalam penyelenggaraan, sehingga dalam pelaksanaannya dibentuk cabang dinas pendidikan sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan Provinsi. Penentuan pembagian urusan pengelolaan pendidikan menengah pada dasarnya belum sepenuhnya berlandaskan pada Prinsip dan Kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren, sehingga dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mengedepankan fungsi kemanfaataan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Besarnya beban anggaran yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi berdampak pada menurunya akses pelayanan penyelenggaraan pendidikan menengah bagi masyarakat. Sehingga dibutuhkan perubahan substansi pengaturan manajemen pengelolaan pendidikan menengah dalam UU No. 23 Tahun 2014.

---

ABSTRACTThe enactment of Act No. 23 of 2014 concerning Regional Government has an impact on the changes in functional assignment of concurrent government affairs between the central government, provincial government and district/city government. One of the major implications in society is the management shift of secondary education affairs which is originally under the authority of district/city government to become under the authority of provincial government. The society which initially received free school facilities until secondary education and ease of access to supervision of the implementation of secondary education becomes difficult due to the ability of the provincial government to provide the same services. This study focuses on the changes in the implementation of secondary education, the determination of government affairs in the management of secondary education, and the implications of management shift of secondary education. This research is expected to be able to provide ideal construction in the distribution of government affairs. This study is normative legal research by exploring the laws and regulations and existing doctrines using secondary data. The management shift of secondary education which is originally the authority of district/city government becomes the authority of provincial government completely without any relationship/hierarchy in the implementation. Hence, a branch of Education Office is formed as an extension of the Provincial Education Office. The determination of functional assignment for managing secondary education is basically not fully based on the principles and criteria for the distribution of concurrent government affairs, so its implementation, the priority function has not been put forward for the society to get public services. The amount of the budget burden that is the responsibility of the provincial government has an impact on the decrease of access to services in secondary education for the society. Therefore, a change in the substance of the management arrangements for secondary education management in Act No. 23 Of 2014 is needed."

"Desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan keyakinan bahwa Pemerintah Daerah lebih memahami tingkat kebutuhan masyarakat di daerahnya dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Penelitian ini dilakukan karena semakin tingginya tuntutan masyarakat agar pemerintah memperhatikan kebutuhannya, terutama pendidikan yang kini menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dan bahkan termasuk dalam salah satu prioritas nasional.Kesimpulan dari penelitian ini adalah:1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;2. Peningkatan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat;3. Kesejahteraan daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat;4. Di daerah kaya, peningkatan pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota berpengaruh lebih besar terhadap peningkatan aksesabilitas pendidikan masyarakat daripada di daerah miskin;5. Kebijakan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat.Fiscal decentralization carried out with the belief that local governments understand the needs of people in the region better than the Central Government does. With a policy of fiscal decentralization, local governments are expected to achieve a more equitable social welfare. This research was conducted because of the increasing demands of society that the government should pay attention to their needs, especially education that is now a major requirement for the community and even falls into one of national priorities.

The conclusions of this study are:

1. Increased own source revenue (PAD), general purpose grant (DAU) and special purpose grant (DAK) of education can increase educational spending by district/municipality local government;

2. Increased spending on education by district/municipality local government can improve the accessibility of education by the public;

3. The welfare of district/municipality can increase educational spending by district/municipality local government and accessibility of public education

4. In rich district/municipality, the increase in districts/cities local government education spending has a greater effect on increasing accessibility of public education than in poor district/municipality;

5. Fiscal decentralization policy can improve the accessibility of education by the community."