Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Koalisis partai politik dapat dipandang sebagai konsekuensi logis dari sistem multi partai yang belum berhasil memunculkan pemenang mayoritas dalam pemilu. Dengan kata lain berlakunya sistem multi partai dan terjadinya fragmentasi politik yang signifikan menyebabkan tak satupun muncul kekuatan politik yang dominan yang dapat memenangkan suara mayoritas dalam pemilu...."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah kelurahan. Penelitian ini penting, mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dengan harapan pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat, agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik (the closer goverment, the better it serves). Artinya Kelurahan yang merupakan unsur pelaksana Lini/Pelaksana Kewilayahan mampu memberikan kinerjanya yang optimal dalam menjalankan fungsi utamanya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (close to the customer) di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu, pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling, informan pertama memberikan petunjuk tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam implementasinya memiliki kecenderungan pada statutory services, artinya pemerintah kelurahan dalam menjalankan kebijakan tidak memiliki otonomi untuk membuat policy (membuat pengaturan) dan hanya bertugas melaksanakannya, tetapi terkadang pemerintah kelurahan masih mendapat kesempatan dan diskersi untuk membuat keputusan yang bersifat implementatif terhadap kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan. Implikasinya terjadi penyeragaman pelimpahan kewenangan dan penganggaran dalam kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan, sehingga kinerja pemerintah kelurahan tidak ada perubahan setelah dilaksanakan kebijakan tersebut bahkan lebih terpuruk, karena kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan lebih mengedepankan aspek penyerapan anggaran dibandingkan progress kegiatan, apalagi didukung dengan situasi dan kondisi kelurahan yang minim akan kuantitas dan kualitas personil kelurahan.

---

This thesis is forms a research about the implementation of Strengthening Kelurahan management policy in order to increase Kelurahan Government performance. This is important, considering the need and the problems of Jakarta society which is very dynamic is soon needed to be solved. That is why, Government of DKI Jakarta Province make a program called The Strengthening of Kelurahan Management Policy, hoping that this program can make the quality of public services, in other words ?the closer government, the better it serves?. It means, Kelurahan as the lowest of the government of DKI Jakarta Province can give the best performance while doing its function giving services to the society in its area. This research use qualitative method, which is its data get from literature, observation, and indepth interview with some informants. Meanwhile, the choosen of some informants by snowball sampling, first informant give clue about next informant that can give many right and deep informations. The result of this research shows that the implementation of this policy is preference to statutory services, means that Kelurahan doesn?t has autonomy to make a policy , Kelurahan only do the policy. But sometimes Kelurahan still has a chance to make a decision that can be implemented to the Strengthening Kelurahan management policy. The implication is delegation of authority and budgetary in this policy are being generalize in all Kelurahan, this makes the performance of Kelurahan is not better, even worse, because this policy only pay attention to the absorption of budgetary than the progress of the program/activity, with the situation and the condition of Kelurahan? staff has low quantity and quality."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah kelurahan. Penelitian ini penting, mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi OKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dengan harapan pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat, agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik (the closer goverment, the better it serves). Artinya Kelurahan yang merupakan unsur pelaksana Lini/Pelaksana Kewilayahan mampu memberikan kinerjanya yang optimal dalam menjalankan fungsi utamanya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (close to the customer) di wilayahnya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu, pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling, informan pertama memberikan petunjuk tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam implementasinya memiliki kecenderungan pada statutory services, artinya pemerintah kelurahan dalam menjalankan kebijakan tidak memiliki otonomi untuk membuat policy (membuat pengaturan) dan hanya bertugas melaksanakannya, tetapi terkadang pemerintah kelurahan masih mendapat kesempatan dan diskersi untuk membuat keputusan yang bersifat implementatif terhadap kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan. lmplikasinya terjadi penyeragaman pelimpahan kewenangan dan penganggaran dalam kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan, sehingga kinerja pemerintah kelurahan tidak ada perubahan setelah dilaksanakan kebijakan tersebut bahkan lebih terpuruk, karena kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan lebih mengedepankan aspek penyerapan anggaran dibandingkan progress kegiatan, apalagi didukung dengan situasi dan kondisi kelurahan yang minim akan kuantitas dan kualitas personil kelurahan."

"Koalisi dan oposisi sebagai bagian pemerintahan di Indonesia dapat memiliki hubungan dengan kinerja keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris mengenai peran koalisi dan oposisi politik di pemerintahan yaitu Kota/ Kabupaten. Jumlah sampel yang diambil adalah 429 Kota/ Kabupaten selama 2 tahun (2015-2016). Total observasi adalah 858. Semua sampel dari Indonesia. Pengukuran penelitian menggunakan regresi (panel data). Kinerja Keuangan diukur dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan total aset. Koalisi politik diukur dari jumlah anggota koalisi DPRD (berasal dari partai yang sama dengan Bupati/ Walikota) dibagi total anggota DPRD. Oposisi adalah pemenang dari partai kedua (oposisi) dibagi dengan jumlah anggota DPRD. Penelitian ini menggunakan koalisi dan oposisi politik yang ditinjau dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Data penelitian dari LKPD, KPU, Jariungu dan BPS 2015-2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi politik tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa, DPRD berusaha tetap menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan Undang-Undang. Koalisi DPRD menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan dan tidak hanya mementingkan posisinya di partai saja, hal ini terbukti pada beberapa kota di Indonesia yang tetap memiliki kinerja keuangan yang baik walaupun dikuasai koalisi. Penelitian ini juga menemukan bahwa oposisi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah oposisi yang relatif lebih sedikit dibandingkan jumlah koalisi. Ini menunjukkan bahwa struktur DPRD tidak secara langsung memiliki hubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

---

Coalition and opposition as part of government in Indonesia can have a relationship with financial performance. The purpose of this study is to empirically examine the role of coalition and political opposition in government, namely the City/Regency. The number of samples taken was 429 cities/districts for 2 years (2015-2016). Total observations were 858. All samples were from Indonesia. Measurement of research using regression (panel data). Financial Performance is measured by the proportion of Local Own Revenue (PAD) divided by total assets. Political coalitions are measured by the number of DPRD coalition members (from the same party as the Bupati/Walikota) divided by the total DPRD members. The opposition is the winner of the second party (the opposition) divided by the number of DPRD members. This study uses a coalition and political opposition in terms of the Regional House of Representatives (DPRD). Research data from LKPD, KPU, Jariungu and BPS 2015-2016.

The results showed that political coalition had no effect on financial performance. This can be interpreted that the DPRD is trying to keep running its activities in accordance with the provisions of the Act. The DPRD Coalition carries out its activities according to the rules and not only prioritizes its position in the party, this is evident in several cities in Indonesia that still have good financial performance even though controlled by the coalition. This study also found that opposition had no effect on financial performance. This can be caused by the relatively smaller amount of opposition compared to the number of coalitions. The results of this study indicate that the structure of the DPRD does not directly have a relationship with the financial performance of local governments."

"Bureucracy ethics and integrity become the public issue recently. This article copes to analyze reflectively aboutethics and bureaucracy integrity problems with various perspective. Recognition, understanding, and implementation ofthe ethics infrastructure in bureaucratic life, become an important part of the effort of prevention corruption in order toenhance service quality. The availability of guideline, handling system and apparatus management correctly alsobecomes one of the ethics and bureaucracy integrity reinforcement strategies. Those things are not separated from thepurpose of bureaucratic reform that government claimed."

"ABSTRAKKawasan berikat (Bonded Zone) merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengembangan dan peningkatan iklim investasi, meningkatkan ekspor dan pertumbuhan industri dalam negeri dengan kemudahankemudahan yang diberikan.Apabila dibandingkan dengan kawasan berikat yang berada di negara lain, dalam hal ini China atau lebih dikenal dengan nama Zhuhai Free Trade Zone (ZHFTZ), keberadaan kawasan berikat di Indonesia belum mencapai hasil yang optimal dikarenakan masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam hal kualitas pelayanan, kepastian hukum, promosi yang tidak disosialisasikan dengan baik, pembatasan-pembatasan yang memagari ruang lingkup pengusaha sehingga pertumbuhan kawasan berikat di Indonesia masih tertinggal dari negara lainnya.Tujuan penulisan karya akhir ini adalah untuk menjelaskan gambaran kawasan berikat Indonesia di masa depan, mengidentifikasi strategi pengembangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat serta mengkonstruksi konsep model bisnis dalam rangka pengembangan Kawasan Berikat Indonesia yang bernilai bagi pemakai.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari beberapa pengusaha di kawasan berikat (PDKB) serta PKB merangkap PDKB sebagian besar berlokasi di Kawasan Berikat Nusantara Tanjung Priok (PT. KBN Tanjung Priok). Untuk pengambilan data primer dilakukan dengan teknik wawancara mendalam terhadap key information. Faktor-faktor internal dan eksternal yang dievaluasi merupakan faktor-faktor yang terdapat pada model bisnis dengan tujuh unsur meliputi posisi kompetitif, kegiatan terkait, lingkungan industri, sumber daya dan kapabilitas serta faktor biaya.Analisa kawasan berikat dimulai dengan menggali core competencies yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya analisis dilakukan dengan menetapkan model bisnis yang secara tidak langsung telah dijalankan oleh PKB atau PKB merangkap PDKB. Dengan memilih salah kawasan berikat di dunia yang dianggap berhasil, yang selanjutnya dipakai sebagai benchmarking, dapat dianalisa kelemahan-kelemahan faktor internal maupun ekstemal yang harus diperbaiki serta kekuatan-kekuatan yang dimiliki suatu kawasan berikat untuk dimanfaatkan secara optimal agar menghasilkan kawasan berikat yang efektif Selanjutnya perusahaan akan menentukan strategi yang dapat dipertimbangkan untuk dipilih sebagai pedoman yang perlu dilakukan.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kompetensi inti dan strategi internal ada yang perlu diperbaiki dan ada yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Faktor internal yang yang perlu diperbaiki adalah kualitas pelayanan, jaminan kepastian hukum, jaringan infrastruktur, sosialisasi pemasaran kawasan berikat, mengurangi ekonomi biaya tinggi. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan kawasan berikat adalah kebijakan pengembangan ekspor non migas serta stabilitas keamanan dan politik. Strategi yang paling tepat dalam upaya pengembangan kawasan berikat nusantara adalah dengan mensinergikan faktor internal dan eksternal dengan melihat faktor-faktor kunci yang menjadi kelemahan dan kekuatan.Dengan demikian strategi pengembangan perusahaan kawasan berikat dalam upaya peningkatan investasi di Indonesia akan lebih efektif dalam implementasinya."

"ABSTRAKTelah dilakukan penelitian pengaruh pengguuaan bahan penghancur Sodium Starch Glycolate (Primojel-Avebe), Crosscarmellose Sodium Type A (Ace-Di-Sol - FMC) dan Amylum manihot siccum (Setia-Bogor), terhadap waktu hancur dan kecepatan melarut Tablet Kalsium Laktat dan Tablet Parcetamol. Diteliti pula pengaruh bahan pengikat Sol. Gelatin 5 % II dan Alkohol 96 % terhadap waktu hancur dan kecepatan melarut Tablet Kalsium Lakta Pada penelitian ini ternyata bahan penghancur Ace-Di-Sol (FIL) memberikan waktu hancur yang paling cepat pada Tablet Kalsiurn Laktat, yaitu 7 menit dengan kecepatan melarut setelah 2 menit (K 2 ) = 61,17 %, sedangkan bahan penghancur Primojel (F IV waktu hancurnya 10 menit, dengan kecepatan melarut setelah 2 menit (K2) = 50,51 %; dan bahan penghancur. Amylurn manihot siccum wáktu hancurnya 9 menit, dengan kecepatan melarut seteiah 2 menit (K2) = 88,03 %. Pada formula Tablet Paracetamol ternyata bahan penghancur - Ac-Di-Sol (F1 ) memberikan waktu hancur yang relatif lebih cepat yaitu 3 menit, dengan kecepatan melarut setelah 30 menit (K30 ) 82,75 %, sedangkan bahan penghancur Primojel (F11 ) waktu hancurnya 5 menit, dengan kecepatan rnelarut Setelah 30 menit ( K30 ) = 81,78 %, dan bahan penghancur Amylum manihot siccum (F 111 ) waktu hancurnya 23 menit, dengan kecepatan inelarut setelah 30 menit (K30 ) = 19,86 ."