Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jepang merupakan negara yang dikenal akan distribusi ODA yang terkonsentrasi di kawasan Asia. Akan tetapi, pada tahun 2003 hingga 2011, distribusi ODA Jepang ke Asia justru menurun. Sebaliknya, Sub-Sahara Afrika menjadi satu-satunya kawasan dengan distribusi ODA Jepang yang meningkat. Situasi ini menunjukkan pergeseran fokus distribusi ODA Jepang ke Sub-Sahara Afrika. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor di balik pergeseran tersebut dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan terdapat keterkaitan antara faktor domestik (perubahan kepemimpinan dalam JICA dan tujuan politik Jepang) dan eksternal (tekanan dari Amerika Serikat, rivalitas Jepang dengan China, dan dinamika perkembangan Kawasan Afrika dan Asia), yang melatarbelakangi pergeseran fokus distribusi ODA Jepang ke Afrika.

---

Japan is a country which concentrated her ODA mainly in Asia. However, in 2003 until 2011, Japanese ODA to Asia diminished and Sub-Saharan Africa became the only region whose Japanese ODA?s allocation increased. It indicated the shifting of Japanese ODA to Sub-Saharan Africa. This study aims to uncover and analyze the factors underlying Japan?s policy to shift her ODA to Africa using foreign policy as the framework of analysis. The result shows the relevance between domestic factors (leadership transition in JICA and Japan?s political objective) and external factors (the pressure of US, rivalry between Japan and China, and development of Africa and Asia) in the shifting of Japanese ODA to Sub-Saharan Arica."

"Dinamika Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012 dalam perjalanannya melahirkan proses berdemokrasi yang menarik untuk dikaji. Satu hal yang membuatnya unik adalah adanya proses bargaining position antar kekuatan politik lokal do Kota Tasikmalaya. Kekuatan tersebut mengkerucut pada upaya untuk mempopulerkan, mesin parpol, peningkatan kharisma dan media yang memberikan konstribusi efektif bagi calon-calon tertentu dalam membentuk kekuatannya."

"ABSTRAKSejak Repelita pertama hingga kelima dalam pola umum pembangunan jangka panjang pertama, pembangunan bidang ekonomi dititik beratkan pada sektor pertanian. Untuk itu berbagai jenis program pembangunan telah dan akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, mulai dan program intensifikasi, diferensiasi dan ekstensifikasi pertanian serta berbagai program penunjang lainnya. Hal ini semua secara ideal bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata berdasarkan Pancasila (GBHN, 1988).Berbicara tentang masyarakat petani di Indonesia, tidak terlepas dari masyarakat petani menetap dan masyarakat peladang berpindah karena kedua fenomena tersebut nyata keberadaannya. Khususnya petani lading berpindah banyak dijumpai di luar pulau Jawa, Bali dan Madura (Koentjaraningrat, 1984: 1; Dephut, 1988-1993). Clifford Geertz (1976: 13-16) mengkategorikannya sebagai ekosistem Indonesia luar yang mencakup Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya, Sulawesi, Flores, Maluku.Data tentang jumlah peladang menurut Departemen Kehutanan ada sekitar 1. 200.000 kepala keluarga atau 6.000.000 jiwa (Dephut, 1988 - 1993). Biro Pusat Statistik memperkirakan sekitar 5.553.935 jiwa. Sedangkan menurut Food and Agricultural Organization (FAO) menyatakan sekitar 12.000.000 jiwa (Mering Ngo, 1990; Santoso, 1991; Mubyarto; 1991). Michael Dove (1981; 63-64) memperkirakan sekitar 3.800.000 kepala keluarga. Departemen Sosial (1991) menyatakan jumlah peladang sekitar 224.000 kepala keluarga atau 1.200.000 jiwa yang tersebar di 93 kabupaten dari 20 propinsi di seluruh Indonesia.Mengingat jumlah peladang yang masih begitu besar, sejak lama pemerintah sudah berusaha mencari berbagai alternatif dan solusi dalam hal penanganan pembangunan, karena selain dianggap tidak standar dalam tingkat kehidupan ekonomi juga mempunyai andil yang besar dalam kerusakan ekosistem hutan. Perhatian tersebut telah ada sejak jaman pemerintah kolonial walaupun secara lebih sungguhsungguh diperhatikan sejak terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia (Wirakusumah, 1980: 33).Beberapa departemen pemerintah diikutsertakan dalam berbagai program pembangunan dalam mengantisipasi peladang. Misalnya Departemen Sosial yang dikordinir oleh Direktoral Jenderal Bina Sosial, Departemen Pertanian yang dikordinir oleh Direktorat Jenderal Kehutanan, Departemen Dalam Negeri yang dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, dan Departemen PUTL yang dikordinir oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya (Departemen Dalam Negeri, 1978:18-20).Direktorat Jendral Kehutanan sejak tahun 1971 melaksanakan program pembangunan dalam usaha penanggulangan perladangan berpindah dengan penekanan pada reboisasi dan resetlemen penduduk. Inti pengendaliannya dilakukan dengan tiga pokok usaha, yakni: pembentukan usaha tani menetap, rehabilitasi areal bekas perladangan dan pembinaan serta pengembangan usaha tani (Departemen Pertanian, 1981).Kemudian tahun 1986 dilahirkan program Social Forestry atas bantuan Ford Foundation yang secara khusus menggarap petani ladang yang hidup di sekitar hutan lindung. Kemudian dikenal juga adanya program Desa Bina Hutan yang bertujuan mengikut sertakan konsesi pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) untuk mengembangkan masyarakat di sekitar dan dalam area konsesi serta program alokasi penempatan penduduk sekitar daerah transmigrasi. Departemen Dalam Negri dengan program pernerataan desa masyarakat peladang dan Departemen Sosial dengan program Resetlemen) desa (Santoso, 1991)."

"Sistem perladangan merupakan adaptasi terbaik dari masyarakat yang tingkat teknologinya sederhana. Sistem perladangan ini dapat dipertahankan selama penduduk masih sedikit dan hutan tersedia, namun sekarang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan pertanyaan :Mengapa sistem perladangan di Bengkulu mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup ?Apakah batas secara teknis dari kawasan hutan lindung yang ada sekarang sudah memadai ?Penelitian ini mengajukan dua hipotesis.(a) Terlalu besarnya jumlah penduduk yang bergantung pada bidang pertanian kecil, memaksa sebagian penduduk menggunakan tanah di kawasan hutan lindung sehingga mengakibatkan kerusakan hutan.(b) Batas secara teknis dari kawasan hutan lindung di Kecamatan Kepahiang belum memadai.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab sistem perladangan di Kecamatan Kepahiang mengakibatkan kerusakan hutan dan mengetahui batas secara teknis yang sesuai dari kawasan hutan lindung.Variabel bebasnya adalah penggunaan tanah, yang mempengaruhi kerusakan hutan sebagai variabel tidak bebas. Responden berjumlah 127 kepala keluarga, dan data dikumpulkan melalui wawancara berdasarkan daftar pertanyaan. Sampel kesuburan tanah diambil di wilayah berlereng 15%-40% dan lebih dari 40%. Data penggunaan tanah dan kemampuan tanah berasal dari Badan Pertanahan Nasional.Data dianalisis dengan uji Kruskal Wallis, dan data peta dianalsis dengan pendekatan analisis wilayah melalui teknik Overlay, kemudian keseluruhan data dikorelasikan.Temuan hasil penelitian ini yang penting adalah bahwa sistem perladangan di Kecamatan Kepahiang dilakukan dengan membuka hutan primer dan luas tanah garapan 2,61 hektar tiap keluarga serta laju perluasan 0,49 hektar tiap keluarga tiap tahun. Daya dukung lingkungan yang ada sudah terlampaui sehingga sistem perladangan ini tidak dapat dipertahankan. Di samping itu, sifat berpindah-pindahnya bidang tanah garapan dengan mencari hutan primer mengakibatkan kerusakan hutan.Orientasi usahatani penduduk adalah perkebunan kopi, di mana penggarapan tanah wilayah berlereng lebih dari 40% menyebabkan terjadinya penurunan kandungan N,P,K dan pH. Penggarapan di kawasan hutan lindung merupakan akibat terlalu besarnya jumlah petani yang bergantung pada tanah dan timbulnya lapar tanah karena meningkatnya kebutuhan petani.Batas secara teknis dari kawasan hutan lindung menurut Tata Hutan Guna Kesepakatan, ternyata belurn memadai dan sebagian tanahnya digarap sebagai tempat usahatani. Batas secara teknis untuk kawasan hutan lindung meliputi 28.049 hektar, yang terdiri dari 15.202 hektar sebagai kawasan hutan lindung mutlak, dan 12.847 hektar sebagai daerah penyangga.

---

Shifting cultivation system is the best adaptation from community with simple level technology. The shifting cultivation system can be maintained as long as population are rare and forest are still available, however this system now results in environmental destruction, therefore rise the question:

Why do the shifting cultivation system in Bengkulu cause the destruction of environmental?

Is the present technical boundary of the protecting forest area appropriate?

The research proposes two hypothesis:

The large population that depends on small farming area, press forces the part of the population to cultivate the land in protecting forest area, that resulting forest destruction.

Technical boundary from protecting forest area in Kepahiang Sub-district is not sufficient yet.

The aims of the research are to get to know the causes of shifting cultivation system in Kepahiang Sub-district which result in forest destruction, and to know the appropriate technical boundary from protecting forest area.

The independent variable of this research is land utilization that influences forest destruction as a dependent variable.

The number of respondence are 127 head of household, and the data was collected by interviewing based on the questionnaire list, and soil fertility samples were taken from area of slope 15%-40% and more than 40 %. The data of land utilization and land capability were gained from "Badan Pertanahan Nasional".

The data were analyzed by Kruskal-Wallis test, and the data of maps were analyzed by region analysis approach with Overlay technic, then all of the data were correlated.

The important finding of this research is that the shifting cultivation system in Kepahiang Subdistrict is carried out by cultiving primary forest and cultivation area 2,61 hectare for each family with growth area 0,49 hectare each family every year. The present environmental carrying capacity is exceeded therefore this shifting cultivation system can not be maintained. In addition, the shifting cultivation system by looking for primary forest causes forest destruction.

The orientation of the farmer's work is coffee plantation, which the area cultivation in slope region is more than 40%, causes the declining deposit of N,P,K, and pH. The cultivation_ in protecting forest area is the result of too large number of farmers that depend on land, and need of land because of the increase of farmer's need.

Technical boundary of the protecting forest area according to "Tata Guna Hutan Kesepakatan" actually is not appropriate yet, and part of this land cultivated as farmer's work area. Technical boundary of this protecting forest area comprises 28.049 hectare, consists of 15.202 hectare as an absolute protecting forest area, and 12.847 hectare as a buffer zone."

"Pertanian ladang berpindah oleh Suku Dayak Iban di Desa Mensiau mempunyai beberapa tahapan dalam pengelolaannya, yaitu membakar lahan, kemudian menanam padi dalam beberapa kali musim tanam, lalu di tinggalkan agar menjadi hutan kembali. Tahapan pertumbuhan tanaman dalam satu siklus perladangan berpindah idelanya mulai dari jejak bakar, ladang, semak belukar, belukar muda, belukar tua, kemudian hutan sekunder, sehingga dalam satu wilayah tanam suatu siklus perladangan berpindah dapat berlangsung selama 20 tahun sekali. Penelitian ladang berpindah bertujuan untuk melihat karakteristik lahan melalui data dari hasil perekaman pesawat tanpa awak, melihat perubahan siklus ladang berpindah menggunakan analisis temporal NDVI Landsat, serta menghitung pengaruh jarak ladang terhadap aksesibilitas terhadap tempat tinggal dengan menggunakan Euclidean Distance Analysis. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar perladangan berpindah dilakukan pada lahan yang berbukit kecil dengan kemiringan 15 - 25 dan jenis tanah Ultisol. Analisa NDVI pada beberapa ladang menunjukan peningkatan siklus perladangan berpindah dari sebesar 3 sampai 5 tahun sekali, dan hasil analisis jarak memperilhatkan perladangan berpindah banyak dilakukan pada wilayah di sekitar jalan, dibandingkan dengan sungai atau tempat tinggal.

---

Shifting cultivation by Dayak Iban Tribe on Mensiau village have several stages, burn the land, rice cultivating for two or three planting season, then abandoned for reforestation. Vegetation growth trough several stages on one cycle, ideally strated from burn scar, rice field, bushes, young secondary regrowth, old secondary regrowth, then become secondary forest, so that cycle needs 20 years.

The aim of this research is to identify the spatial charactheristic of shifting cultivation from UAV data, calculating the change on cycle from Landsat NDVI temporal analysis, also calculating the distance from home and access to the field using Euclidean Distance Analysis.

The result shows most of shifting cultivation happen on hilly area with 15 25 slopes and Ultisol soil type. NDVI analysis for some field shown increasing of cycle time from 3 to 5 year, and distance analysis reveal that shfting cultivation mostly take place near the roads."

"Penelitian ini mengkaji bagaimana pergeseran perilaku pemilih warga Nahdiyin tahun 2009 di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penggunaan metode ini akan memperoleh data berupa deskripsi ucapan,tulisan, serta penekanan pada aspek subjektif yang dapat diamati dari orang-orang(subjek) itu sendiri. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat pergeseranperilaku politik di kalangan warga Nahdiyin, hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor,pertama,masyarakat semakin rasional dalam menentukan sikap politik nasional maupun lokal, kedua, pengaruh informasi dan budaya politik cukup berpengaruh pada sebagian besar warga Nahdiyin, kemudian tidak menafikan bahwa pecahnya kongsi antara Gus Dur dan Muhaimin berdampak signifikan terhadap arah politik warga Nahdiyin, terjadikebingungan politik yang mengakibatkan warga NU bebas memilih yang penting memberikansuara kepada elit politik yang terbaik. "

"[ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya manajemenlaba melalui classification shifting dengan cara menggeser klasifikasi coreexpenses ke operasi yang dihentikan atau special items untuk meningkatkan coreearnings. Selain itu, penelitian ini juga memprediksi bahwa kualitas audit yangdiproksikan dengan ukuran KAP (KAP big 4 atau non-big 4) dapat mengurangimanajemen laba melalui classification shifting.Yang menjadi sampel penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yangterdaftar di negara Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Filiphina. Sampel yangdigunakan berjumlah 1551 observasi pada tahun 2012.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanyaclassification shifting melalui operasi yang dihentikan dan special items.Konsisten dengan temuan ini, kualitas audit juga tidak dapat mengurangiterjadinya classification shifting tersebut.

---

ABSTRACTThis research aims to detect earnings management through classificationshifting by classifying core expenses as discontinued operation or special items toincrease core earnings. This research also predict that Audit Quality (KAP big 4or non-big 4) can mitigate earnings management through classification shifting.Samples of this research are obtained using purposive sampling from allcompanies listed in the capital markets of Singapore, Malaysia, Indonesia, andPhilippines. Final samples are 1551 observations for the year 2012.Results showed that there no classification shifting through discontinuedoperations and special items. Audit Quality is found to be unable to mitigateearnings management through classification shifting., This research aims to detect earnings management through classificationshifting by classifying core expenses as discontinued operation or special items toincrease core earnings. This research also predict that Audit Quality (KAP big 4or non-big 4) can mitigate earnings management through classification shifting.Samples of this research are obtained using purposive sampling from allcompanies listed in the capital markets of Singapore, Malaysia, Indonesia, andPhilippines. Final samples are 1551 observations for the year 2012.Results showed that there no classification shifting through discontinuedoperations and special items. Audit Quality is found to be unable to mitigateearnings management through classification shifting.]"

"ABSTRAKPenelitian berjudul ?Peralihan Medium Komunikasi di Antara Generasi Muda Sebagai Dampak dari Munculnya Aplikasi Pesan Instan dan Media Sosial? membahas tentang apakah generasi muda melihat interaksi sosial di dunia maya sama halnya dengan interaksi langsung. Karena pada dasarnya komunikasi bersifat dinamis, dapat di pengaruhi oleh budaya, dan diubah oleh media dan teknologi, komunikasi selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Pada era digital sekarang ini, teknologi sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat dan sedikit banyak dianggap telah mempengaruhi alur komunikasi dari generasi muda dan merubah pengalaman komunikasi mereka dari apa yang telah dialami oleh generasi terdahulu. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang telah dikembangkan terlebih dahulu yang mengatakan bahwa kehadiran media sosial dan aplikasi pesan instan tidak berarti mengurangi kualitas komunikasi antar pengguna melainkan hanyalah sebatas peralihan alur komunikasi. Pembuktian dari hipotesis didapatkan melalui wawancara dan pengamatan dari cara pandang responden terpilih yang sesuai dengan kriteria penelitian

---

ABSTRACT

The research titled ?Shifting Communications platforms among youth due to the emergence of Instant Messaging and Social Media? discusses about whether youth, or the digital natives, perceive socializing digitally as similar to a physical face-to-face socialization. As communication is naturally dynamic, being affected by culture and being transformed by the media and technology, communication has always been changing from time to time. In today‟s digital era, technology has become a part of the society‟s culture and seems to affect the way of communications among the new generation, and alter their communication experience as different from the older generation. This qualitative research aims to testify the prior developed hypothesis saying that the emergence of social media and instant messaging do not necessarily reduce the quality of communication but a mere shift in platform through in depth interview and observations of the selected respondents who fit the research criteria."

"Puri merupakan sebuah identitas kelompok elite yang berasal dari keluarga kerajaan dalam masyarakat Bali. Puri terbentuk sejak masa penaklukan Kerajaan Bedahulu oleh Majapahit pada abad ke-14. Peran sosial yang dilakukan oleh puri masih tetap bertahan hingga masa kini, meskipun puri tidak lagi memiliki kekuasaan formal dalam pemerintahan. Secara umum, puri memiliki tiga peran sosial yang menjadi bagian utama, yaitu (1) peran kultural dalam preservasi seni, khususnya di tengah derasnya perkembangan pariwisata di Pulau Bali, (2) peran ekonomi terkait kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah naungannya, dan (3) peran politik dalam mengarahkan figur tertentu dan/atau ikut serta dalam pemerintahan lokal melalui pemilihan umum. Meskipun demikian, perubahan pespektif dari masyarakat terhadap puri pada masa kini dan perbedaan kapabilitas puri yang besar menjadikan peran puri tidak lagi sama antara satu dengan lainnya. Untuk memahami lebih lanjut mengenai peran puri dalam masyarakat Bali pada masa pasca-Orde Baru, penelitian ini dititikberatkan pada dua studi kasus di dua wilayah berbeda, yaitu Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Kabupaten Klungkung merupakan lokasi Puri Agung Klungkung yang merupakan puri tertua di Pulau Bali. Kabupaten Gianyar merupakan lokasi tiga puri yang menjadi obyek penelitian, yaitu Puri Agung Gianyar (Puri Gianyar) di Kecamatan Gianyar, serta Puri Saren Ubud dan Puri Agung Peliatan (Puri Ubud) di Kecamatan Ubud. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis peran politik puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar serta faktor yang mempengaruhi peran politik tersebut. Teori oligarki, pseudohistori, dan penjelasan mengenai relasi antarkasta dalam masyarakat Bali menjadi penting dalam menganalisis temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini. Melalui metode kualitatif, sumber primer penelitian yang didasarkan pada wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh puri dan nonpuri diletakkan sebagai kunci utama dalam penelitian ini, selain sumber-sumber sekunder yang juga menunjang kebutuhan informasi lanjutan dalam memahami peran puri secara lebih mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Puri Klungkung memiliki kapabilitas internal dan eksternal yang lebih lemah dalam memainkan tidak hanya peran politik, namun juga peran ekonomi dan kultural jika dibandingkan dengan peran sosial Puri Gianyar dan Puri Ubud. Kalangan elite Puri Gianyar dan Puri Ubud di Kabupaten Gianyar mampu menjalin relasi yang lebih intensif dengan masyarakat, sehingga partai politik tidak pernah merekomendasikan tokoh di luar puri untuk maju dalam pemilihan umum, setidaknya sampai tahun 2012. Penelitian ini juga tidak menemukan kepentingan bisnis yang bersifat oligarkis dalam jabatan politik tokoh puri di Kabupaten Gianyar, meskipun wilayah ini merupakan wilayah pariwisata terbesar ketiga di Bali, selain Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Kecenderungan bias status dari kalangan puri dan nonpuri juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini yang menunjukkan perbedaan perspektif terjadi secara nyata dalam memandang puri dari kalangan nonpuri dan sebaliknya. Kasus pseudohistori yang ditujukan untuk memperbaiki citra puri dalam kasus Puri Agung Klungkung juga menambahkan temuan penting dalam penelitian terkait peran politik puri dan strategi untuk mendapatkan jabatan politik praktis. Skripsi ini diharapkan mampu mengisi celah penelitian terkait politik lokal di Bali, khususnya dalam memahami peran politik puri di masa pasca-Orde Baru secara lebih kontemporer hingga mencakup tahun 2012. Berdasarkan temuan penelitian yang ada, secara keseluruhan puri masih menjadi entitas sosial penting yang memiliki kapabilitas khusus dalam memperoleh dukungan dan legitimasi dari masyarakat di kedua wilayah tersebut, meskipun berbeda secara karakter.

---

Puri is an elite group identity which originated from Balinese royal family. Puri was formed since the Majapahit conquest of Bedahulu Kingdom in the 14th century. The Puri‟s social role still hitherto persists, albeit puri is no longer holds formal authority in local goverment. Generally, puri has three social roles which are substantial, there are (1) cultural role in arts preservation, mainly through vigorous development of tourism in Bali Island, (2) economic role which is related to community welfare under its influence, and (3) political role in directing certain figures and/or participating in local government through elections. Nevertheless, changing perspectives on puri in Balinese community in recent days and huge capability divergences among puri themselves render puri‟s roles being different from each other.

To deepen comprehension on puri‟s roles in Balinese society in post-New Order era, this research is scrutinized in two case studies in two different locations, namely Klungkung Regency and Gianyar Regency. Klungkung Regency is home to the Puri Agung Klungkung which is the oldest puri on the island of Bali. Gianyar Regency is home to three puris which are being research objects, namely Puri Agung Gianyar (Puri Gianyar) in Gianyar subdistrict, along with Puri Saren Ubud and Puri Agung Peliatan (Puri Ubud) in Ubud subdistrict. This research is designed to analyze political role of puri in Klungkung Regency and Gianyar Regency along with some factors affecting the so-called political role. Oligarchic theory, pseudohistorical, and elucidation of caste social relations in Balinese society become necessary to analyze the findings on this research. Through qualitative method, primary sources of this research which are based on in-depth interview with several puri and nonpuri figures provide the setting on this research, aside from secondary sources which bolster additional informations to comprehensively deepen understanding of puri.

The results of this research show that Puri Klungkung has weaker internal and external capacities in playing not solely political role, but also economic and cultural roles if collated with social roles of Puri Gianyar and Puri Ubud. Elite cohort of Puri Gianyar and Puri Ubud in Gianyar Regency is still able to maintain intensive relations with its people, hence political parties never recommend figures outside puri to join local elections, leastwise up to 2012. This research also finds no business interests in Gianyar Regency through political offices held by puri elites which seems like oligarchic, whereas this regency is the third most favorite tourist destinantion in Bali, after Badung Regency dan Denpasar City. The propensity of status bias from both puri and nonpuri elites also becomes an important finding on this research which shows different perspectives that occur apparently regarding puri through nonpuri and vice versa. Pseudohistorical cases which addressed for beautification attempts of puri‟s image in case of Puri Agung Klungkung also add important findings on political role and strategies of puri to achieve political offices.

At last, this thesis is expected to fill the gap on study of local politics in Bali, particularly in comprehension of puri‟s political role in post-New Order era contemporarily up to 2012. Based on existing research findings, overally puri is still an important social entity which has special capabilities to obtain support and legimation from its people in both locations, despite different characteristically."