Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konflik Rusia-Ukraina menciptakan dampak yang merugikan bagi Ukraina karena adanya serangan secara umum oleh Rusia sejak Januari 2022 dan memicu kampanye boikot digital oleh Ukraina melalui situs web Boycottrussia.info yang dibuat pada tahun 2023 oleh pengembang perangkat lunak asal Ukraina, ralabs.org. Situs web tersebut berisikan berbagai macam bentuk informasi terkait seruan boikot secara digital terhadap Rusia. Penelitian ini mengidentifikasi gambar digital pada situs web dan interpretasi makna yang tertulis pada seruan kampanye. Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis kampanye digital oleh Bennet dan Segerberg tahun (2013) dan Analisis Wacana Kritis oleh Fairclough tahun (1989) untuk menganalisis dimensi narasi kampanye boikot digital melalui sumber data penelitian yang diambil dari portal Boycottrussia.info dengan jumlah 8 templat gambar kampanye pada situs web yang memiliki makna berbeda dari total 15 gambar templat. Penelitian ini menggunakan metode analisis Kualitatif dengan tahapan analisis data, deskripsi hasil penelitian, dan kesimpulan akhir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang peran kampanye boikot digital pada isu konflik regional.

---

The Russia-Ukraine conflict has had detrimental effects on Ukraine due to widespread attacks by Russia since January 2022, which triggered a digital boycott campaign by Ukraine through the website Boycottrussia.info, created in 2023 by Ukrainian software developers ralabs.org. This website contains various forms of information related to the digital boycott calls against Russia. This study identifies digital images on the website and interprets the meanings conveyed by the campaign messages. The research employs the theoretical framework of digital campaigns by Bennet and Segerberg (2013) and Critical Discourse Analysis by Fairclough (1989) to analyse the narrative dimensions of the digital boycott campaign using data sourced from the Boycottrussia.info portal. It examines 8 campaign image templates on the website with different meanings out of a total of 15 image templates. The study utilises a qualitative analysis method involving data analysis, description of research findings, and final conclusions. This research aims to provide insights into the role of digital boycott campaigns in regional conflict issues."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh pemboikotan produk didasari kebencian yang didasarkan aspek religious dan consumer ethnocentrism serta dampaknya pada brand image, loyalitas konsumen, dan penilaian terhadap produk tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif, disertai dengan in depth interview. Hasil penelitian menyatakan bahwa permusuhan yang disebabkan oleh agama bisa memicu aksi pemboikotan, sedangkan consumer ethnocentrism tidak berpengaruh. Pemboikotan tersebut selanjutnya akan mempengaruhi brand image, loyalitas konsumen, dan penilaian terhadap produk secara negatif.

---

This research aims to find out the influence of boycotting products based on religious animosity and consumer ethnocentrism as well as its impact on brand image, customers loyalty, and product judgment. The research design is descriptive quantitative and in depth interview as a complement. The research showed that the animosity caused by the religion could trigger a boycott, while consumer ethnocentrism has no effect. The boycott will further affect the brand image, customers loyalty, and product judgment negatively"

"The wave of democratization following the fall of Soeharto's regime in 1998, has led to an on going struggle to define and advance the people's right to free speech - a right which in reality had never been guaranteed prior to the second constitutional amendement of the year 2000...."

"The existence of the National Payment Gateway (NPG) program in Indonesia is a major effort for the development and progress of the payment system in Indonesia. Unfortunately, there are many obstacles and weaknesses in their implementation that have caused difficulties and losses for consumers, both based on direct and / or indirect impacts. This undergraduate thesis aims to analyze how the National Payment Gateway is implemented, executed, and refers to aspects of consumer protection in Indonesia. This document discusses the different conditions of payment systems in Indonesia before and after the National Payment Gateway was established, and links it to the provisions in the Consumer Protection Act No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and with Bank Indonesia Regulation No. 16/1 / PBI / 2014 concerning Consumer Protection in the Payment System. This is a normative juridical research approach, using secondary sources including interviews with 3 (three) informants who received a direct impact from the National Payment Gateway. Research shows that compatibility between the National Payment Gateway and the Consumer Protection Act and Consumer Protection Regulations in the Payment System needs to be adjusted and reviewed in its implementation. In conclusion, after identifying the implementation of the National Payment Gateway that affects customers, traders and banks, it was found that in implementing the National Payment Gateway, Bank Indonesia needs to pay attention to these consumer protection principles: (i) benefits; (ii) fairness; (iii) balance; (iv) security; (v) legal certainty, (vi) fairness and reliability; (vii) transparency; (viii) data protection and / or consumer information; and (ix) effective handling and resolution of complaints.

---

Keberadaan program National Payment Gateway (NPG) di Indonesia merupakan upaya utama untuk pengembangan dan kemajuan sistem pembayaran di Indonesia. Sayangnya, ada banyak kendala dan kelemahan dalam implementasinya yang telah menyebabkan kesulitan dan kerugian bagi konsumen, baik berdasarkan dampak langsung dan / atau tidak langsung. Tesis sarjana ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana National Payment Gateway diimplementasikan, dieksekusi, dan mengacu pada aspek perlindungan konsumen di Indonesia. Dokumen ini membahas berbagai kondisi sistem pembayaran di Indonesia sebelum dan setelah National Payment Gateway didirikan, dan menghubungkannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 16/1 / PBI / 2014 tentang Perlindungan Konsumen dalam Sistem Pembayaran. Ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif, menggunakan sumber sekunder termasuk wawancara dengan 3 (tiga) informan yang menerima dampak langsung dari National Payment Gateway. Penelitian menunjukkan bahwa kompatibilitas antara Gateway Pembayaran Nasional dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perlindungan Konsumen dalam Sistem Pembayaran perlu disesuaikan dan ditinjau dalam implementasinya. Kesimpulannya, setelah mengidentifikasi implementasi Gateway Pembayaran Nasional yang mempengaruhi pelanggan, pedagang dan bank, ditemukan bahwa dalam mengimplementasikan Gateway Pembayaran Nasional, Bank Indonesia perlu memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen ini: (i) manfaat; (ii) keadilan; (iii) keseimbangan; (iv) keamanan; (v) kepastian hukum, (vi) keadilan dan keandalan; (vii) transparansi; (viii) perlindungan data dan / atau informasi konsumen; dan (ix) penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif."

"Disertasi ini membahas pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib (SNI Mainan) yang bertujuan mewujudkan pelindungan anak sebagai konsumen dari peredaran mainan tidak berkualitas di pasaran. Anak-anak merupakan bagian dari kelompok konsumen rentan (vulnerable consumer) yang memiliki kondisi khusus yang berbeda dibandingkan konsumen dewasa pada umumnya, serta membutuhkan pelindungan dari produk-produk yang menyasarnya sebagai target market, termasuk mainan. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) telah mengatur pelindungan terhadap hak-hak anak; sedangkan pengaturan hak-hak konsumen terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kedua undang-undang ini belum memiliki pengaturan mengenai pelindungan anak sebagai konsumen. Selanjutnya, bagaimana pemberlakuan SNI Mainan dapat melindungi anak sebagai konsumen ? Penelitian ini dilakukan dengan metode sosiolegal di beberapa kota pada provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pendekatan perbandingan hukum terkait keamanan mainan (toy safety) dilakukan pada negara Amerika Serikat, Australia, China, dan organisasi supranasional Uni Eropa. Analisis deskriptif kualitatif meliputi ruang lingkup pemberlakuan, pengawasan dan faktor-faktor pendukung pemberlakuan SNI Mainan. Temuan penelitian menunjukkan : (1) Perkembangan pelindungan anak sebagai konsumen sesudah berlakunya SNI Mainan membutuhkan penguatan hak-hak anak sebagai konsumen agar anak-anak Indonesia terlindungi ; (2) SNI Mainan belum memberikan pelindungan sesuai tujuan pemberlakuannya yaitu untuk melindungi anak sebagai konsumen mainan di Indonesia; (3) Pemerintah perlu mencermati faktor-faktor pendukung optimalisasi pemberlakuan SNI Mainan, khususnya dengan implementasi Public Interest Model Of Optimal Deterrence dalam pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib untuk mewujudkan pelindungan anak sebagai konsumen yang lebih baik di masa yang akan datang. Catatan khusus dari hasil penelitian disertasi ini adalah urgensi memasukkan pengaturan tanggung jawab ketat (strict liability) dan pengaturan mengenai konsumen rentan (vulnerable consumer) yang meliputi lansia, golongan disabilitas, dan anak-anak sebagai konsumen dalam pembahasan amandemen UUPK selanjutnya.

---

This dissertation discusses the application of the Compulsory Indonesian National Standard for Toys (SNI Toys) which aims to realize the protection of children as consumers from the circulation of toys that are not of good quality in the market. Children are part of a group of vulnerable consumers who have special conditions that are different from adult consumers in general, and need protection from products that target them as a target market, including toys. Law No. 23 of 2002 which was renewed by Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection (Child Protection Law) has regulated the protection of children's rights; while the regulation of consumer rights is contained in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). These two laws do not yet have regulations regarding the protection of children as consumers. Furthermore, how can the implementation of SNI Toys protect children as consumers? This research was conducted using the sociolegal method in several cities in the provinces of DKI Jakarta, Banten and West Java. A comparative legal approach related to toy safety was carried out in the United States, Australia, China, and the European Union supranational organization. Qualitative descriptive analysis includes the scope of implementation, supervision and supporting factors for the implementation of SNI Toys. The research findings : (1) The development of child protection as consumers after the entry into force of SNI Toys requires strengthening the rights of children as consumers so that Indonesian children are protected; (2) SNI Toys have not provided protection in accordance with the purpose of its implementation, namely to protect children as consumers of toys in Indonesia; (3) The government needs to examine the supporting factors for optimizing the implementation of SNI Toys, especially by implementing the Public Interest Model Of Optimal Deterrence in the compulsory implementation of SNI Toys in order to create better protection for children as consumers in the future. A special note from the results of this dissertation research is the urgency to include strict liability arrangements and regulations regarding vulnerable consumers which include the elderly, disabled groups, and children as consumers in the discussion of further UUPK amendments."