Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, meskipun mapan, bersifat heterogen. Sumber heterogenitas tidak hanya berasal dari faktor sosial ekonomi tetapi juga dari struktur pertumbuhan output itu sendiri. Di Indonesia, sektor sekunder tampak inferior dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan sektor lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pertumbuhan sektoral terhadap kemiskinan di Indonesia dengan perhatian khusus pada disagregasi sektor sekunder, dan juga menganalisis sensitivitas relatif terhadap penanggulangan kemiskinan dari sektor padat karya dan non padat karya. Analisis empiris yang digunakan adalah analisis data panel provinsi di Indonesia dari tahun 2003-2018 dengan metode pooled OLS.

Hasil analisis data panel menunjukkan bahwa pertumbuhan sektoral tidak banyak berpengaruh terhadap perbaikan kondisi masyarakat miskin di Indonesia. Namun demikian, menarik kesimpulan langsung dari hasil tersebut berpotensi tinggi untuk tidak tepat sasaran. Kesimpulan yang lebih komprehensif mengenai hubungan pertumbuhan sektoral dan kemiskinan bisa didapatkan jika kondisi provinsi-provinsi yang didorong oleh pertambangan dan non-pertambangan di Indonesia diperhitungkan.

 Di provinsi non-pertambangan, pengaruh sektor sekunder terhadap pengentasan kemiskinan jauh lebih kecil dibandingkan dengan sektor jasa. Disagregasi enam sektor ekonomi (dengan atau tanpa mengontrol efek distribusi melalui intensitas tenaga kerja) menunjukkan bahwa di dalam sektor sekunder, memang tidak semua sub-sektor secara signifikan mengurangi kemiskinan. Subsektor yang secara signifikan mengurangi kemiskinan di provinsi non-pertambangan adalah pertambangan dan konstruksi. Namun, provinsi yang digerakkan oleh pertambangan tidak menunjukkan adanya hubungan pertumbuhan-kemiskinan sektoral. Peran signifikan dari intensitas tenaga kerja dalam menentukan karakteristik pro-poor dari pertumbuhan sektoral menunjukkan bahwa kebijakan yang cenderung membuat bisnis enggan mempekerjakan tenaga kerja tidak disarankan. Sejalan dengan kebijakan yang mendorong lapangan kerja, kebijakan pengembangan keterampilan diperlukan untuk memastikan respons pasar kerja yang tepat terhadap permintaan dari setiap sektor.

---

The relationship between economic growth and poverty reduction, although well established, is heterogeneous. The source of heterogeneity not only comes from socio economic factors but also from the structure of output growth itself. In Indonesia, secondary sector seemed to be less poverty reducing than other sectors. This study aims to examine the impact sectoral growth on poverty in Indonesia with particular attention to disaggregated secondary sector, and also analyzes the relative sensitivity on poverty reduction from labor intensive sector and non-labor intensive one. The empirical analysis uses provincial panel data of Indonesia from 2003-2018 and employs pooled OLS method. The results show that sectoral growth has little effect to the improvement of the poors condition in Indonesia. Nevertheless, this conclusion has a high potential to be preposterous. A more comprehensible conclusion of sectoral growth-poverty linkage can be found if the condition of mining and nonmining-driven provinces in Indonesia is taken into account. In nonmining-driven provinces, secondary sector pales in comparison to services in alleviating poverty. Six sector disaggregation of the economy (with or without controlling the distributional effect through labor intensity) reveals that within secondary sector, indeed not all the subsectors are significantly poverty reducing. The subsectors that significantly reduce poverty in nonmining-driven provinces are mining and construction. Mining-driven provinces, however, does not display a sectoral growth-poverty linkage. The significant role of labor intensity in determining pro-poor characteristic of sectoral growth suggests that malformation of policies that leans towards discouraging businesses to employ labor is inadvisable. In line with policies that induce labor employment, skill development policy is needed to ensure a correct response of the labor market to the demand from each sector.

"

"Indonesia adalah salah satu negara yang paling beragam di dunia, secara etnis maupun secara agama. Kolektivisme di antara masyarakat di Indonesia juga masih kuat. Di samping itu, tingkat penurunan kemiskinan sudah melambat, disebabkan oleh penurunan kemiskinan di daerah pedesaan yang lambat dibandingkan di perkotaan. Dengan latar belakang tersebut, saya termotivasi untuk menganalisa bagaimana modal sosial mempengaruhi peluang miskin seseorang. Saya menggunakan kepercayaan sebagai ukuran modal sosial. Data yang saya gunakan berasal dari IFLS, dimana sebelumnya disesuaikan dengan IRT, dan diagregasikan pada level distrik. Sebagai perbandingan, saya juga menggunakan partisipasi masyarakat sebagai ukuran modal sosial. Saya meregresikan kemiskinan pada tingkat rumah tangga dengan modal sosial dan determinan kemiskinan sebagai variabel kontrol. Saya juga menambahkan variabel interaksi antara subsidi pemerintah dan modal sosial untuk melihat interaksi keduanya. Hasil dari analisis saya menunjukkan bahwa kemiskinan tidak mempunyai dampak signifikan terhadap peluang miskin dan kebijakan kemiskinan pemerintah.

---

Indonesia is one of the most diverse countries in the world, ethnically and religiously. Collectivism is also very prevalent inside the societies in the country. The rate at which poverty rate is going down is slowly halting. This phenomenon is mainly caused by the drop of poverty rate in rural areas not going down as fast as it is in the urban areas. Motivated by these facts, I try to analyze how social capital affects poverty incidence in Indonesia. I use trust as a measure for the level of local social capital. To do this, I use trust data from IFLS adjusted using IRT to better reflect the real level of trust, and aggregate the data in district level. For comparison, I also used social participation as a proxy of social capital. Furthermore, I regressed incidence of poverty at household level against the aggregated trust, as well as social participation, and a set of control variables consisted of theoretized poverty determinants. I also add the interaction between government subsidies and social capital to see how the two interact. The result suggests that social capital doesn`t have a substantial impact on poverty incidence and government policies."

"Dalam beberapa tahun terakhir, laju pengurangan kemiskinan relatif lebih lambat karena tingkat kemiskinan telah menurun. Ini karena kebijakan pengentasan kemiskinan hanya fokus pada modal fisik, modal finansial dan modal manusia. Karena itu, revitalisasi kebijakan dengan mendorong modal sosial adalah penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ikatan modal sosial dan menjembatani dalam mendorong pengentasan kemiskinan yang dinamis di Indonesia menggunakan metode logistik tertata dan studi lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa menjembatani modal sosial berperan dalam mengurangi kemungkinan rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan. Sementara itu, modal ikatan sosial ditemukan hanya berperan dalam mengurangi kemungkinan rumah tangga menjadi miskin di wilayah desa.

---

In recent years, the pace of poverty reduction has been relatively slower because poverty rates have declined. This is because poverty alleviation policies only focus on physical capital, financial capital and human capital. Therefore, revitalizing policies by encouraging social capital is important. This study aims to analyze the role of social capital ties and bridging in encouraging dynamic poverty reduction in Indonesia using orderly logistics methods and field studies. The results show that bridging social capital plays a role in reducing the likelihood that households fall into poverty. Meanwhile, social bond capital was found to only play a role in reducing the likelihood of households becoming poor in the village area."

"Penelitian ini menguji dampak kebijakan desentralisasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia  menggunakan analisa data panel dengan mengambil sampel data dari 33 propinsi dari periode 2005 - 2012.  Menggunakan estimasi model non – linear, dampak desentralisasi dapat dijelaskan melalui titik balik minimum dimana fiscal desentralisasi mempunyai dampak negatif maksimal terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menemukan bahwa dampak desentralisasi fiskal paling optimal ketika indeks desentralisasi sama dengan 34 persen. Dengan kata lain, dampak desentralasi fiskal terhadap pengurangan tingkat kemiskinan paling optimal terjadi ketika rasio akumulasi pengeluaran pemerintah daerah per kapita  disatu propinsi adalah sepertiga dari dari total pengeluaran pemerintahan per kapita di proprinsi tersebut

---

This study examines the effect of fiscal decentralization on poverty headcount rate in Indonesia by employing panel data analysis, which takes sample data form 33 provinces in Indonesia in the period 2005 – 2012. Using the non-linear estimation model, the effect of decentralization on poverty is captured from its turning point relation, which has maximum impact on decreasing poverty rate. This study finds that optimum effect of fiscal decentralization on poverty reduction occurs when the index of decentralization is equal to 34 percent. In other words, the highest impact of decentralization on poverty reduction is when the ratio of local government expenditure per capita is one third of the total government expenditure per capita."

"Persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah-masalah utama yang dihadapi di dunia baik bagi negara maju dan berkembang. khususnya di Indonesia. Keduanya menjadi tujuan utama dari aksi global yang perlu dibenahi sebagaimana diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) melalui tema "Mengubah Dunia Ketiga: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Dalam rangka mendukung SDGs, Indonesia secara konsisten telah menerapkan desentralisasi melalui otonomi daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya. Terdapat pembagian kewenangan antara pusat dan daerah melalui otonomi untuk menciptakan pembangunan sosial ekonmi secara berkelanjutan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Secara khusus, Indonesia juga menerapkan otonomi khusus yang diberikan kepada beberapa daerah yang memperooleh otonomi khusus berikut tambahan dana transfer daripemerintah pusat sebagai tindak lanjut dari otonomi khusus tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan pemberian ootonomi khusus telah tepat dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinann dan mengurangi kerimpangan pendapatan, namun terdapat faktor eksternal yang perlu dibenahi yang mempengaruhi kebijakan otonomi khusus sehingga akan berjalan lebih efektif.

---

Poverty and income inequality are the main problems faced in the world for both developed and developing countries, especially in Indonesia. Both are the main goals of global action that need to be addressed as mandated in the Sustainable Development Goals (SDGs) through the theme "Changing the Third World: The 2030 Agenda for Sustainable Development". In order to support SDGs, Indonesia has consistently implemented decentralization through regional autonomy in the management of its government system. The authority between the central government and regional government is divided through autonomy to create sustainable socio-economic development for the creation of a fair and prosperous social life. In particular, Indonesia also implemented special autonomy which was granted to several regions receiving special autonomy along with additional transfer funds from the central government as a follow-up to this special autonomy. This study proves that the policy to offer special autonomy is appropriate in the context of poverty alleviation but has not succeeded in reducing income inequality."