Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNegara Australia merupakan salah satu negara tujuan para pencari suaka di dunia. Dikarenakan kesulitan yang dihadapi pencari suaka ketika meninggalkan negaranya contoh negaranya dalam keadaan perang, dan lain-lain, kebanyakan diantara mereka tidak memiliki dokumen sehingga harus menempuh jalur laut secara ilegal demi mencapai negara Australia. Pada Juli 2013, dengan terpilihnya Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri Australia, kebijakan baru penanganan pencari suaka diterapkan melalui kerja sama bilateral dengan Papua Nugini yang disebut dengan Regional Resettlement Arrangement 2013. Yang pada dasarnya bahwa semua orang yang menuju Australia secara ilegal termasuk pencari suaka akan dikirim dan diproses klaim suakanya di Papua Nugini. Disamping sebagai bentuk penolakan terhadap pencari suaka, kebijakan ini juga dianggap tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak pencari suaka di Papua Nugini mengingat negara tersebut bukanlah negara yang memiliki kapasitas yang memadai dan pengalaman yang cukup untuk menangani pencari suaka. Sehingga permasalahan hukum timbul dan diteliti dalam tesis ini yaitu apakah kebijakan ini sesuai dengan hukum internasional dan bagaimana dampak yang ditimbulkannya terhadap negara-negara di Asia Tenggara sebagai jalur lintas dan juga dihubungkan dengan tanggung jawab kolektif penanganan pencari suaka oleh negara tujuan suaka, negara lintas suaka, dan negara asal pencari suaka.Adapun metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode induktif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah konvensi internasional, dan berbagai instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kebijakan imigrasi Australia dalam pengiriman pencari suaka ke Papua Nugini bertentangan dengan prinsip non-refoulment dan memberikan dampak buruk bagi negara-negara Asia Tenggara. Akan tetapi dikaitkan dengan konsep tanggung jawab dan kedaulatan negara, Australia sebagai entitas negara memiliki hak dan kapasitas dalam menetapkan segala kebijakan internalnya. Sehingga sebagai saran hasil analisis, penulis memberikan alternatif yaitu untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini dan menyarankan penanganan secara kolektif oleh seluruh pihak terkait yaitu Australia sebagai negara tujuan suaka, negara asal pencari suaka, negara transit, serta UNHCR dan IOM sebagai inter-governmental organizations.

---

ABSTRACT

Australia is one of the asylum seekers?s destinations in the world. Due to the difficulties faced by the asylum seekers prior they fled their country of origin for instance the country is at war, etc, most of them do not have the proper documents to travel legally but ilegally by sea. In July 2013, as Kevin Rudd has been elected as Australian Prime Minister, the new policy in the processing of asylum seekers also has recently implemented by the Government of Australia and the Government of Papua New Guinea which then called as Regional Resettlement Arrangement 2013. The policy itself basically says that the persons including asylum seekers travel irregularly by sea to Australia are entitled to be transferred and assessed in Papua New Guinea. In addition to a refusal action of the access to asylum seekers, the policy also does not consider the human rights aspect of asylum seekers in Papua New Guinea as the host country, which in the other side; Papua New Guinea is not a quite stable with sufficient capacity and adequate experiences country to meet the needs of asylum seekers. Here, the writer raises the following legal questions; whether this Australian Immigration policy is accordance with the international law and how it impacts the South East countries as the countries of transit and if it is linked to the collective responsibility by the country of asylum, country of transit, and country of origin of the asylum seekers.

The selected methodology of writing the thesis is inductive methodology with the appropriate legal approach. The approach is done by conducting the research of a number international convention, and some other relevant legal instruments.

The result of the analysis comes up with the answers that Australian Immigration policy in transferring asylum seekers to Papua New Guinea is breach of the non-refoulment principle and it truly impacts the South East Country region in the negative effects. However, linked to the state responsibility and sovereignity, Australia as an independent entity has its own competence and capacity to freely determine its national policy. Therefore, as an advise of the research outcome, the writer gives the alternative way which is to immediately evaluate the policy and proposes the collective responsibility concept by all the parties such Australia as the country asylum, country of origin, country of transit, UNHCR, and IOM as the relevant inter-governmental organizations."

"Setiap negara seringkali menghadapi defisit neraca perdagangan. Beberapa studi empiris menyatakan bahwa pendapatan dan nilai tukar merupakan faktor penentu utama neraca perdagangan. Penulis berpendapat bahwa komposisi ekspor dan impor juga merupakan variabel penjelas utama karena beberapa barang bersifat inelastis dan/atau memiliki nilai tambah yang tinggi, yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi elastisitas pendapatan dan harga serta neraca perdagangan. Dengan demikian, apabila ekspor dan/atau impor yang signifikan terdiri dari produk-produk yang inelastis, maka dampak positif dan negatifnya diperkirakan akan berdampak pada neraca perdagangan. Beberapa prosedur seleksi digunakan untuk mengetahui komposisi komoditas ekspor-impor mana yang mempengaruhi perdagangan bilateral antara Indonesia dan negara mitra. Proses tersebut menunjukkan bahwa terdapat 14 komoditas ekspor dan 23 komoditas impor yang terus menerus mempengaruhi neraca perdagangan bilateral Indonesia. Terdapat 11 negara mitra yang menunjukkan kemitraan perdagangan yang konsisten dalam kurun waktu 1999 hingga 2021. Dengan menggunakan data perdagangan bilateral dan model panel, penulis menemukan bahwa ekspor minyak/lemak hewani dan nabati serta kertas & kertas karton berhubungan secara signifikan dan positif terhadap neraca perdagangan barang Indonesia. Sementara itu, bahan bakar mineral mempunyai hubungan negatif namun signifikan terhadap neraca perdagangan barang Indonesia. Rasio neraca perdagangan bilateral Indonesia juga merespons perubahan pendapatan relatif dan nilai tukar.

---

Every country often faces a trade balance deficit. Several empirical studies state that income and exchange rates are the main determining factors of the trade balance. The author believes that the composition of exports and imports is also a key explanatory variable because some goods are inelastic and/or with high added value, which directly and indirectly affects income and price elasticity and the trade balance. Thus, if significant exports and/or imports consist of inelastic products, then the positive and negative impacts are expected to have an impact on the trade balance. Some selection procedures are used to find out which export-import commodity composition influence the bilateral trade between Indonesia and partner countries. The process showed that there are 14 export commodities and 23 import commodities continuously affect Indonesia bilateral trade balance. There are 11 countries partner are shown consistent trade partnership within 1999 to 2021. Using bilateral trade data and panel models, the author finds that exports of animal and vegetable oils/fats and paper & paperboards are significantly and positively related to Indonesia's goods trade balance. Meanwhile, mineral fuels have a negative but significant relationship to Indonesia's goods trade balance. Indonesia's bilateral trade balance ratio also responds to changes in relative income and exchange rates."

"Wilayah Provinsi Bangka Belitung terkenal sebagai penghasil timah. Kegiatan pertambangan hampir di seluruh wilayahnya, membuat rona muka tanah mengalami perubahan dan meninggalkan ratusan kolong atau lobang bekas tambang yang berisi air. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa peran Polri dalam mencegah dan menegakkan hukum dalam kegiatan pertambangan timah tanpa izin, menganalisa kegiatan pertambangan timah tanpa izin di lokasi penelitian, mengetahui kualitas tanah dan air di sekitar wilayah pertambangan timah, dan mengetahui peran Polri yang tepat dalam menjaga kualitas tanah dan air di sekitar wilayah pertambangan timah.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi mix-method. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, observasi, wawancara, Sistem Informasi Geografis dan pengujian di laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan terjadi konflik peran Polri dalam pencegahan dan penegakkan hukum pertambangan tanpa izin di wilayah Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Pertambangan tanpa izin di kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah bersifat masif. Kualitas tanah di sekitar wilayah pertambangan timah kurang subur, sedangkan kualitas air termasuk dalam kelas 3. Kesimpulan penelitian ini adalah diperlukan model pemolisian masyarakat berbasis lingkungan untuk Polri di wilayah kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan pertambangan tanpa izin tidak akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan perlu dihentikan. Diperlukan reklamasi untuk memperbaiki kualitas tanah dan air di sekitar wilayah pertambangan.

---

The region of Bangka Belitung Province is well known as tin producer. Mining activities covers almost all of its entire territory, making soil surface texture change and leaving hundreds of ex-mining pits or holes containing water. The purpose of this study is to analyze the role of Polri (Indonesian State Police) in preventing and enforcing law in illegal tin mining activities, analyzing tin mining activities without license at research sites, to know the quality of soil and water around tin mining area, and to know the appropriate role of Polri in securing soil and water quality around the tin mining area. This research used qualitative approach with mix-method methodology. Data collection method being used is literature study, observation, interview, Geographic Information System, and laboratory testing.

Research's result indicate there is role conflict in Polri when preventing and law enforcing law regarding illegal mining in Lubuk Besar District, Central Bangka Regency City. Illegal (Unlicensed) mining in Lubuk Besar District of Central Bangka is massive. Soil quality surrounding the tin mining area is less fertile, while water quality is in the category of class 3. Conclusion of this study that it is necessary to apply community policing baseda on environment for Polri (Indonesian State Police) in Lubuk Besar District of Central Bangka Regency City. Illegal mining will not upgrading community welfare and shoul be stoped. Reclamation needed to improve soil and water quality around mining area."

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan dasar hukum Perjanjian Bilateral Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal baik berdasarkan hukum internasional maupun hukum nasional, fungsi dari perjanjian serta substansi perjanjian yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia, selanjutnya tesis ini juga melakukan studi kasus terhadap Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal. Pembahasan ini penting untuk mengetahui tujuan dari perjanjian tersebut sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai Perjanjian Bilateral Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal lebih mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini merupakan telaah mengenai perjanjian bilateral mengenai peningkatan penanaman modal, yang dilatar belakangi adanya keinginan investasi transnasional yang aman oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.Yang menjadi dasar hukumnya bukan hanya dasar hukum perjanjian internasional akan tetapi hukum nasional dari negara terkait juga harus disesuaikan. Substansi dari perjanjian bilateral mengenai peningkatan dan perlindungan penanaman modal selain adanya perlindungan hukum dari kedua negara terkait dengan investasi, perjanjian ini juga merupakan bentuk dari pengakuan kedaulatan dari kedua negara, adanya upaya untuk menjaga perdamaian dunia dengan upaya-upaya penyelesaian sengketa secara damai. Untuk mentelaah lebih jauh maka dilakukan stidu kasus terhadap Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal.

---

This thesis addresses issues on the legal basis for bilateral agreements on the increase and protection of investment under the international law and the national law, functions and substance of the agreements which are entered into by various countries in the world and a case study on the agreement between Indonesian government and the government of the Russian Federation on the increase and protection of investment. The discussion of the issues is of great importance in order to learn about the objective of the agreements, resulting in deep understanding of bilateral agreements on the increase and protection of investment. The research uses a normative method. The background of the research is the need to have safe transnational investment which requires legal guarantee from both parties to the agreement. The legal bases are not only limited to the legal basis of international law since the national law of the relevant countries should also be adjusted. The substance of bilateral agreements on the increase and protection of investment includes legal protection from both countries and such an agreement is also a form of acknowledgment of the sovereignty of both countries and represents an effort to maintain world peace through amicable dispute resolutions. To review it further, a case study is conducted on the agreement between the Indonesian government and the government of the Russian Federation on the increase and protection of investment."

"Skripsi ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan untuk menganalisa secara sektoral dampak dari ketidakpastian nilai tukar terhadap perdagangan bilateral Indonesia. Dengan mengambil sampel data perdagangan bilateral tahunan dari tahun 1987 sampai 2006, penelitian ini mengalokasikan 10 tahun sampel dari masa rejim nilai tukar terkendali dan 10 tahun dari masa rejim nilai tukar mengambang. Selain itu, skripsi ini juga menghasilkan kalkulasi tingkat ketidakpastian nilai tukar riil antara rupiah dan mata uang negara mitra dagang utama Indonesia dalam jangka menengah dan panjang. Dengan menggunakan model gravitasi maka diperoleh hasil estimasi dampak ketidakpastian nilai tukar. Skripsi ini menemukan bahwa ketidakpastian nilai tukar berpengaruh negatif pada dua sektor perdagangan Indonesia namun juga berpengaruh positif pada tujuh sektor perdagangan Indonesia lainnya.

---

This thesis is the first research performed with the aim to explicate sectoral analysis of exchange rate uncertainty?s impacts on Indonesia?s bilateral trade. Having a sample of annual trade data in the period between 1987 and 2006, the research allocates 10 years of sample under the adoption of fixed-exchange rate regime and 10 years under the adoption of free-floating exchange rate regime. The research also calculates medium term and long term exchange rate uncertainty between rupiah and the currencies of Indonesia?s main trading partners. Using gravity model, the research estimates the impact of exchange rate uncertainty on trade. This research finds that exchange rate uncertainty discourages two trade sectors of Indonesia?s bilateral trade but also encourages other seven trade sectors of Indonesia?s bilateral trade."

"Teori-teori mengenai perdagangan internasional, baik yang tradisional semacam absolute avantage, comparative advantage, dan Heckscher-Ohlin maupun teori perdagangan internasional baru semacam product differentiation model hanya mampu menjelaskan jawaban atas pertanyaan yang bersifat kualitatif, seperti barang-barang apa saja yang diperdagangkan suatu negara. Padahal untuk menjawab pertanyaaan yang sifatnya kuantitatif, seperti berapa banyak dari barang yang diproduksi suatu negara diperdagangkan, juga tidak kalah penting. Beberapa dekade terakhir model gravitasi merupakan model yang paling populer untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi arus perdagangan suatu negara.Dengan menggunakan model gravitasi augmented, studi ini berusaha mencari tahu mengenai pengaruh variabel dasar model gravitasi yaitu GDP, GDP per kapita, serta jarak antar negara terhadap arus perdagangan bilateral Indonesia dengan 21 negara partner dagang utamanya. Dimasukkannya variabel struktur perdagangan yang direpresentasikan oleh TCI (Trade Conformity Index) adalah untuk melihat keterkaitan antara pola perdagangan Indonesia dan negara partner dengan pertumbuhan arus perdagangan bilateral Indonesia. Dengan kata lain, identifikasi atas pola perdagangan dari model gravitasi augmented dengan TCI dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang sifatnya kualitatif juga yang sifatnya kuantitatif. Variabel dummy ASEAN juga dimasukkan dalam model empiris sebagai explanatory variable untuk menentukan seberapa besar pengaruh kesepakatan kerjasama perdagangan regional terhadap pertumbuhan arus perdagangan bilateral Indonesia."

"Many scholars believed that the changing of national leadership will to some extent also lead to the changing of foreign policy. This also applies to US foreign policy when Donald Trump took office as the 45th President of the US.Particularly in the foreign policy, his campaigns rhetoric brought up questions on the direction of US relations with its allies and adversaries. Previously, the US goverment under President Barrack Obama focused his foreign policy to Asia Pacific and Indonesia in particular with his "rebalance policy". With the changing of leadership of the US, some may argue that Donald Trump will also make some changes of his foreign policy toward Southeast Asia. This article discusses the possible impacts of the new US foreign polcy to Southeast Asia, in particular to Indonesia. It argues that in the short term, US foreign policy will pay more attention to non-Asia Pacific affairs. However, with the dynamic changes in the region, the US foreign policy to the region and especially to Indonesia will not alter substantially. US Vice President Mike Pence visit to Indonesia on April, 2017 indicated a positive continuity in US-Indonesia bilateral relations especially with discussion on deepening economic and security cooperation. To put it another way, there will be components of changes and continuity of US foreign policy to Indonesia due to its strategic interest to the region and to Indonesia."