Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini memfokuskan perhatian proses pemekaran dan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini juga mengkaji tata cara pengusulan pembentukan daerah otonom baru ditinjau dari perspektif ketahanan daerah. Untuk menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini mengkaji tentang proses pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi daerah otonom baru dalam perspektif Ketahanan Daerah dan juga mengkaji proses pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pertama di Kabupaten Bengkulu Tengah serta menganalisis pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi daerah otonom baru ditinjau dari indikator-indikator Ketahanan Nasional (ipoleksosbudhankam). Jenis Penelitian yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriftif. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Daerah Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan sampel bertujuan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, sumber tertulis dan data statistik. Selanjutnya data dianalisa melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemekaran di Kabupaten Bengkulu Tengah telah melalui proses-proses yang telah diatur melalu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, serta tidak ada konflik-konflik yang berarti yang melibatkan pihak-pihak yang menerima maupun yang menolak pemekaran tersebut. Proses Pemilihan Umum di Kabupaten Bengkulu Tengah berjalan dengan aman, adapun perselisahan akibat Pemilihan tersebut dilaksanakan melalui aturan-aturan yang berlaku yang melibatkan lembaga peradilan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang. Adapun dari indikator-indikator ketahanan nasional menyimpulkan juga bahwa pemekaran di Kabupaten Bengkulu Tengah layak untuk dimekarkan walaupun ada beberapa catatan-catatan. Dari hasil kesimpulan tersebut mengisyaratkan bahwa proses pemekaran di Kabupaten Bengkulu Tengah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemda harus bekerja keras membangun sarana dan prasarana demi kesejahteraan masyarakat. Dengan terpilih pimpinan daerah yang pertama diharapkan bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat pada umumnya. Juga Pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja penyelenggarakan pemerintahan daerahnya yang berbasis masyarakat.

---

This study focused expansion process and the general election of Regional Head and Deputy Head of Region Central Bengkulu. This study also examines the establishment of procedures for the nomination of new autonomous regions in terms of regional security perspective. To answer problems research, this study examines the process of formation of Bengkulu Central to the new autonomous region in the Regional Resilience perspective and also reviews the general election of Regional Head and Deputy Head of the first in Central Bengkulu and Bengkulu Central analyze expansion into new autonomous indicators in terms of National Defense (ipoleksosbudhankam).

The study used a type used in this study is a type of descriptive research by providing a picture or description of the situation as clearly as possible without any treatment of the research object. The unit of analysis in this study is the North Bengkulu Regional Government, Local Government and the Central Bengkulu Bengkulu Central Election Commission. In this study using a sampling technique aims samples. Collecting data in this study using observation, interviews, written sources and statistical data. Furthermore, the data analyzed do data reduction, data display and conclusion.

The results showed that the process of expansion in Central Bengkulu have gone through the processes that have been regulated through Law No. 22 of 2004 and Government Regulation No. 129 of 2000, and no significant conflicts involving parties who receive or reject the division. Election Process Regional Head and Deputy Head of Region Central Bengkulu run safely, while the election result conflik implemented through rules that apply involving the judiciary which has been mandated by the Act. The resilience of national indicators also concluded that the expansion in Central Bengkulu worth bloomed although there are some records.

The conclusion of the results suggests that the process of expansion in Central Bengkulu been run in accordance with the legislation in force. Local governments must work hard to build infrastructure and facilities for the welfare of society. With the first elected regional leaders are expected to accommodate all the interests of society at large. Local governments can also improve the performance-based arrangements for local government community."

"ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh pergantian kepala daerah terhadap pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dimulai sejak proses perencanaan hingga pertanggungjawaban dan pemeriksaan. Untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan, penelitian ini menggunakan proksi realisasi anggaran belanja semester pertama atas belanja total, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, serta proksi hasil pemeriksaan BPK berupa pertumbuhan opini audit, jumlah temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal, jumlah temuan atas ketidakpatuhan regulasi, dan nilai ketidakpatuhan regulasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengujian hipotesisnya dilakukan dengan menggunakan regresi data panel untuk tahun anggaran 2011 dan 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergantian kepala daerah hanya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap realisasi belanja barang dan jasa pada semester pertama. Namun, berdasarkan uji statistik, terdapat cukup bukti bahwa pergantian kepala daerah yang diinteraksikan dengan tingkat kemenangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal semester satu dan pertumbuhan opini audit. Kemudian ketika diinteraksikan dengan lama masa jabatan, pengaruhnya menjadi positif dan signifikan terhadap realisasi belanja barang dan jasa semester satu, namun negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan opini audit.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the effect of regional head change on financial management. Financial management begin from the planning process to accountability and audit. To measure the performance of financial management, this study uses a proxy realization of total budget realization on the half term, spending on goods and services on the half term, and capital expenditures on the half term, as well as a proxy from BPK audit report, which consist of the growth of audit opinion, the number of findings on internal control systems weakness, the number of findings on regulatory non-compliance, and the value of regulatory non-compliance findings. This study uses quantitative methods and the hypothesis testing is done by panel data regression for fiscal year 2011 and 2012. The results of this study indicate that the change of the head region only effects negatively and significantly on the one half term of good and service expenditure realization. Then, based on the statistical tests, there is enough evidence that the change of the head region which is moderated with the number of voting has significant and positve effect on the realization of one half term capital expenditures and the growth of BPK audit opinion. When it is moderated with how long he/she became a head of region, the effect is positive and significant on the realization of one half term capital expenditures, but negative and significant on the growth of BPK audit opinion.

"

"Aparatur pemerintah daerah adalah merupakan roda bagi terselenggaranya pemerintahan yang mandiri dan bertanggung jawab. Kesiapan aparatur merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu daerah dalam melaksanakan otonomi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mempunyai profesionalitas yang baik. Konsep profesionalitas dalam diri aparat dilihat dari 2 aspek yaitu responsifitas dan inovasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yakni pendekatan yang bersifat deduktif, yaitu berangkat dari sebuah teori dan berusaha menguji teori tersebut secara objektif. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui profesionalitas aparatur di BAPPEDA Kota Depok dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 45 orang responden yang merupakan pegawai dari dinas-dinas di Kota Depok yang mendapatkan pelayanan dari BAPPEDA Kota Depok. Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai mean (rata-rata) berada pada rentang nilai 2,5 - 3,25 atau berada pada nilai skala 3 sehingga profesionalitas aparatur BAPPEDA Kota Depok dinilai cukup atau memiliki profesionalitas yang cukup. Apabila dilihat dari nilai t hitung = 67,102 > nilai t tabel (44; 0,025) = 0.2000, karena t hitung > nilai t tabel atau bisa juga dilihat nilai sig. 0.000 < 0.025 maka Ho ditolak. Jadi rata-rata profesionalitas Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok termasuk dalam kategori baik.

---

Local government apparatus is a wheel for the implementation of self-governance and responsible. Readiness of the apparatus is of a great importance in determining the success or failure of a region in implementing autonomy in accordance with applicable laws. The Government apparatus in carrying out its duties and functions should have a good professionalism. The concept of professionalism within the apparatus self viewed from 2 aspects that are responsiveness and innovation.

The approach used in this study is a quantitative approach, which is deductive approach, which departs from a theory and trying to test the theory objectively.

Writing aims to know the apparatus professionalism in BAPPEDA of Depok City in carrying out the work in accordance with the duties and functions. Collecting data in this study conducted by distributing questionnaires to 45 respondents who are employees of departments in Depok City who get service from BAPPEDA of Depok City.

From the results of this study obtained a mean is in the range of values from 2.5 to 3.25 or are on the scale of 3 so that the apparatus professionalism of BAPPEDA of Depok City judged enough or have enough professionalism. When viewed from the value t count = 67.102 > table value of t (44; 0.025) = 0.2000, because the t count > t table value or it could be seen the value of sig. 0000 < 0025 then Ho is rejected. So the average of Apparatus professionalism Regional Development Planning Board (BAPPEDA) of Depok City included in good category."

"ABSTRAKTopik umum disertasi ini adalah administrasi pemerintahan lokal irian jaya dengan lokasi penelitian di desa Harapan-Kwamki Lama-Timika, Kabupaten Mimika. Masalah utama disertasi ini adalah corak administrasi pemerintahan lokal dalam wilayah yang didiami oleh lebih daripada satu suku bangsa. Contoh kasus yang dibahas adan ditunjukkan dalam disertasi ini adalah desa Harapan-Kwamki Lama, Kabupaten Mimika.Hal-hal yang tercakup di dalam masalah pokok di atas adalah (1) administrasi pemerintahan lokal, (2) corak politik kesukubangsaan, dan (3) program-program pembangunan serta proses pelaksanaan program-program tersebut. Dalam praksisnya, ketiga satuan permasalahan tersebut saling berkaitan secara sistemik atau holistik dan kemudian "mengada" dalam bentuk corak administrasi pemerintahan lokal. Bagian akhir inilah yang menjadi pusat perhatian dari disertasi ini, karena ia merupakan hasil dari saling hubungan antara pejabat-pejabat desa masing-masing dengan politik kesukubangsaannya dalam menginterpretasikan program-program pembangunan pemerintah dan pelaksanaan program-program tersebut serta tanggapan setiap satua etnis yang ada sebagai anggota masyarakat desa yang bersangkutan.Untuk mengkaji masalah tadi, digunakan pendekatan kualitatif, antara lain dengan mengadakan kategorisasi konsep-konsep yang digunakan oleh masyarakat desa Harapan-Kwamki Lama. Konsep-konsep tersebut diperoleh dari informan kunci kemudian diperbandingkan dengan informasi dari informasi lain. Data diperoleh dengan wawancara mendalam dan pengamatan terlibat. Data yang telah dikumpulkan disusun dan dikelompokkan dalam pola, tema atau kategori lalu di maknakan, dijelaskan, dan dilihat keterkaitan antara satu dengan lainnya.Kerangka berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah di atas adalah konsep-konsep mengenai (1) administrasi pemerintahan lokal, (2) kesukubangsaan, dan (3) konflik sosial. Bagian (1) berbicara tentang administrasi yang dilakukan oleh pemerintahan lokal serta pemerintah lokal. Pada bagian (2) dijelaskan konsep kesukubangsaan kemudian dikaitkan dengan program-program pembangunan dari atas dan dari bawah; bagian terakhir berbicara tentang konsep, model, dan potensi-potensi dari konflik sosial.Heterogenitas etnisitas di desa Harapan-Kwamki Lama merupakan faktor yang sangat berperan dalam mengkaji masalah di atas. Dalam bidang administrasi pemerintahan lokal, faktor tersebut memunculkan kemajemukan personal perangkat desa, sementara dalam bahasa tentang corak politik kesukubangsaan, ia menunjuk pada peran kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa lainnya (dari staf dan lini), baik sebagai pelaksana kepanjangan tangandari atasan maupun sebagai pelaksana dukungan legitimasi tradisional dari kelompok-kelompok suku bangsa yang ada di desa. Hal di atas akan lebih menarik jika dilihat soal tarik-menarik kepentingan dan peranan antara kepala desa, sekretaris desa, dan kepala dusun karena masing-masing merasa mendapat dukungan dari kelompok suku bangsanya.Desa Harapan-Kwamki Lama dibentuk dengan tidak mengikuti konsep pemukiman menurut kebudayaan lokal. Hal tersebut berakibat terjadi konflik antarsukubangsa. Upaya untuk menghindari konflik sosial desa Harapan-Kwamki Lama dapat tercapai jika benar-benar memperhatikan kesalinghubungan antara administrasi pemerintahan lokal, program-program pembangunan, dan hakikat kesukubangsaan yang ada di desa Harapan-Kwamki Lama."

"Isi tesis ini membahas mengenai kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan yang merupakan suatu factor penentu keberhasilan atau kegagalan suatu pemerintahan. Baik itu pemerintahan pusat maupun di daerah. Tanpa kepemimpinan yang baik hampir mustahil suatu organisasi, terutama organisasi publik, dapat berhasil mencapat tujuan dan cita-cita yang diharapkan. Keberhasilan kepemimpinan dalam suatu organisasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh faktor dukungan politik yang kuat ataupuan kepintaran individu pemimpin, namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor penentu ini dapat berasal baik eksternal organisasi ataupun eksternal pemimpin sebagai individu. Dan juga dari faktor internal, baik internal organisasi ataupun internal pemimpin sebagai individu. Dalam penelitian ini ditunjukkan suatu kondisi yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pemimpin pemerintahan dalam melakukan penata kelolaan suatu organisasi pemerintahan di tingkat daerah.

---

This study discussed the role of leadership in governance as a determining factor for the success of a government—both central and regional governments. Without good leadership, it is almost impossible for an organisation, especially a public organisation, to achieve the expected goals and ideals. Leadership success in a government organisation is not only determined by solid political support or the intelligence of individual leaders but is also influenced by various factors. These determinants can come from external, both external to the organisation and external to the leader as an individual. And also, from internal factors, both internal organisations and internal leaders as individuals. The research shows a condition that affects the failure and success of government leaders in managing a government organisation."