Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan yang sering terjadi pada setiap perusahaan, khususnya pada perusahaan yang memiliki perencanaan karir untuk memfasilitasi karyawannya agar tetap bertahan, berkembang dan mengalami kemajuan. Dengan fokus permasalahan: bagaimana persepsi karyawan Terhadap perencanaan karir sumber daya manusia pada kantor pusat PT. Granton Marketing di jakarta. Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi berdasarkan fakta dan data yang valid. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatifdengan desain deskriptif. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan total sampling yang berjumlah sebanyak 40 responden. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang berisi 18 pernyataan dan. Teknik analisis data menggunakan Analisis univariat yaitu distribusi frekuensi dan hasil jawaban dari kuestioner dilakukan menggunakan skala Likert.Data penelitian ini diambil dari dua sumber yaitu data primer, data yang diperoleh secara langsung dari responden sebagai sumber data melalui penyebaran kuesioner dan wawancara di lokasi penelitian, kedua yaitu data sekunder, yaitu data pendukung atau pelengkap data primer yang diperoleh dari dokumen atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan pada teori Ivancevich bahwa hasil penelitian ini adalah perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap perencanaan karir di perusahaan berupa pelayanan informasi, konseling, mentoring, penilaian kerja dan pelatihan agar mampu menyesuaikan perencanaan karir individu dengan rencana karir yang ada di organisasi.This research was formed the background by the existence of the reality that often happened to each company, especially to the company that had career planning to facilitate his employee in order to continue to remain, develop and experience the progress. With the focus of the problem: how the perception of the employee towards planning of the human resources career to the PT. Granton Marketing head office in Jakarta. From the formulation of the problem above, then this research aimed at getting information was based on the fact and the valid data. This research was the research kuantitatifdengan the descriptive design. The pulling of the sample was carried out by using the total sampling that was numbering totalling 40 respondents. The instrument of the research used the questionnaire that contained 18 statements and. Technically the analysis of the data used the Analysis univariat that is the distribution of the frequency and results of the answer of kuestioner was carried out used the Likert scale.

This research data was taken from two sources that is the primary data, the data that was received directly from the respondent as the source of the data through the spreading of the questionnaire and the interview in the location of the research, the two that is the secondary data, that is the supporting data or primary data accessories that were received from the document or literature that was connected with this research. Be based on in the Ivancevich theory that results of this research of being the company must carry out the evaluation towards career planning in the company took the form of the information service, counselling, mentoring, the assessment of the work and the training in order to be able to adapt planning of the individual career to the available career plan in the organization."

"PendahuluanDalam perjuangan menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia dari penindasan penjajah selama kurang lebih 350 tahun, telah dirumuskan suatu cita-cita nasional yang sangat luhur seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut : membentuk suatu Pamerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indanesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraaan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial?1) Sebagai bangsa yang telah merdeka dan berdaulat, bangsa Indonesia berkewajiban dan telah bertekad untuk mewujudkan cita-cita tersebut melalui Pembangunan Nasional di segala bidang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta menggunakan cara pandang Wawasan Nusantara. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan Nasional adalah terwujudnya Masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju dan sejahtera di seluruh tanah air. Pembangunan Nasional dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, bertahap, dan berkesinambungan yang dijabarkan kedalam Pembangunan Jangka Pendek, Jangka Sedang, dan Jangka Panjang. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam setiap tahap pembangunan adalah makin meningkatnya kesejahteraan, keamanan dan kecerdasan seluruh masyarakat serta makin meningkatnya kemampuan bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan tahap berikutnya. Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terencana guna meningkatkan kondisi kehidupan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Oleh karena itu pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan dan berlanjut terus menuju terwujudnya cita-cita nasional. Saat ini bangsa Indonesia telah mampu menyelesaikan Pembangunan jangka Panjang 25 tahun Pertama (PJPT I) yang akan berakhir pada bulan Maret 1994, dan selanjutnya akan memasuki Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun Tahap Kedua (PJPT II) atau memasuki Tahap Tinggal Landas. Hasil-hasil pernbanguan selama PJPT I secara nyata telah dapat meningkatkan,taraf hidup, kesejahteraan, dan keamanan masyarakat. Namun dilihat secara keseluruhan hasil-hasil yang telah dicapai belum optimal. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap belum optimalnya hasil-hasil pembangunan adalah kualitas dari penduduk atau sumber daya manusia yang masih rendah. Sumber daya manusia sebagai subyek atau pelaku pembangunan merupakan faktor yang sangat panting dan menentukan dalam mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Di dalam GBHN dinyatakan bahwa : Jumlah penduduk yang sangat besar apabila dapat dibina dan diarahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan disegala bidang.Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk terbesar dunia dengan jumlah penduduk sesuai sensus tahun 1990 sebanyak 179.321.641 orang. Angka pertumbuhan penduduk Indonesia juga masih cukup tinggi, meskipun sudah ada penurunan dari 2,3 person pada kurun waktu 1971-1980 menjadi 1,97 person dalam kurun waktu 1980-1990. Dengan angka pertumbuhan yang masih tinggi diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 akan mencapai 216 juta orang. Dengan jumlah penduduk yang demikian besar, dan angka pertumbuhan yang tinggi maka kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, sarana dan prasarana serta kebutuhan yang lain akan terus menerus meningkat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat tersebut, pembangunan bidang ekonomi dituntut harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas. Agar hasil-hasil pemba ngunan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan kemampuan pembangunan pada tahap berikutnya, maka laju angka pertumbuhan penduduk harus dapat ditekan dan dikurangi. Hingga saat ini jumlah penduduk yang demikian besar belum dapat dijadikan tenaga kerja yang efektif karena kualitasnya yang masih rendah. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah justru merupakan beban bagi pembangunan. Keberhasilan pembangunan karena didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi telah dapat dibuktikan oleh beberapa negara Asia yang kemajuannya demikian pesat seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan?"

"Berkembangnya teknologi informasi dan masuknya Indonesia ke dalam fase revolusi industri 4.0 mengakibatkan perubahan pola dan sistem kerja yang diterapkan oleh para pekerja di Indonesia. Adanya internet menghilangkan batasan jarak dan komunikasi dalam bekerja sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus datang ke kantor untuk bertatap muka. Hal ini dikenal dengan istilah remote work. Saat ini beberapa tenaga kerja di Indonesia memanfaatkan teknologi internet untuk bekerja secara remote dengan perusahaan yang berdomisili di luar wilayah Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama tentang bagaimana hubungan hukum antara pekerja remote dengan perusahaan asing di luar wilayah Indonesia, kedua tentang perlindungan hukum bagi para pekerja remote tersebut dan ketiga tentang bagaimana kebijakan dari pemerintah terkait fenomena remote work. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif terhadap sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum yang timbul antara pekerja remote dan perusahaan pemberi kerja dari luar wilayah Indonesia merupakan hubungan kemitraan berdasarkan jenis perjanjian yang dianalisis. Berkaitan dengan perlindungan hukum, perlindungan bagi pekerja remote bergantung pada klausul yang diatur dalam perjanjian kemitraan. Hingga saat ini belum terdapat kebijakan khusus dari pemerintah Indonesia mengenai pekerja remote yang bekerja dengan pemberi kerja di luar Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, kekuatan posisi tawar dari pekerja saat negosiasi dan akan menandatangani perjanjian menjadi hal vital bagi perlindungan hukum pekerja remote. Saran yang diberikan adalah adanya sosialisasi dan pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang diselaraskan dengan rencana strategi Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi revolusi industri 4.0 khususnya di bidang digital.

---

The development of information technology and the entering of industrial revolution 4.0 in Indonesia create changes in the working patterns and systems applied by workers in Indonesia. The existence of the internet eliminates distance and communication barriers at work so that workers can complete their assignments without having to come to the office to meet face to face. This is known as “remote working”. Currently, several workers in Indonesia utilize internet technology to work remotely with companies domiciled outside the territory of Indonesia. The problems studied in this study are, first on what is legal bond arises between remote workers and foreign company outside Indonesia, then second on what is the legal protection for the said remote workers and the last on what is the government policies regarding the phenomenon of remote working. This research was conducted with qualitative methods using normative juridical research on secondary data sources. The results of this study indicate that the legal bond between remote workers and foreign company is a partnership agreement, based on the analyzed type of agreements. In relation with the legal protection, protection for remote workers depends on the clauses regulated in partnership agreement. Until now, there is no specific policy from the Indonesian government regarding remote workers who work with foreign company outside Indonesia. Therefore, the bargaining power of the employees during the negotiation and execution of the agreement is vital for the legal protection of remote workers. Recommendation for this research are Ministry of Manpower to conduct socialization and training that in line with strategic plans of Ministry of Manpower to prepare Indonesian manpower facing revolution industry 4.0 especially on digital area."

"Dalam berbagai industri, terdapat kecenderungan yang berlangsung sejak dahulu di mana keterwakilan perempuan sangat kurang pada posisi manajemen senior. Disparitas ini tetap berlanjut meskipun perempuan menunjukkan kepemilikan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, pelatihan, dan pengalaman yang diperlukan untuk berhasil dalam industri konstruksi. Namun, perkembangan perempuan terkendala oleh hambatan yang terus-menerus menghalangi kemajuan karier perempuan. Studi ini mengkaji hambatan-hambatan yang membuat perempuan di perusahaan milik negara Indonesia di sektor infrastruktur (BUMN Infrastruktur) sulit untuk mengembangkan karier. Sampel penelitian ini mencakup 280 pekerja di tingkat manajerial di BUMN Infrastruktur. Studi ini menggunakan 38 item dari "TOP WOMAN," terdiri dari tujuh dimensi yang diidentifikasi sebagai hambatan-hambatan bagi akses perempuan ke posisi manajemen. Kami menemukan bahwa budaya organisasi merupakan faktor pendukung yang memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap peluang karier perempuan, sedangkan stereotip gender, akses ke jaringan berpengaruh, keseimbangan pekerjaan dan keluarga, dan preferensi pengembangan karier memiliki faktor penghambat yang memiliki korelasi signifikan dengan peluang karier perempuan menurut persepsi karyawan BUMN Infrastruktur. Selain itu, laki-laki dan perempuan menunjukkan perbedaan signifikan dalam persepsi mereka terhadap hambatan-hambatan terhadap peluang karier, yaitu preferensi dan pengembangan karier, stereotip gender, penilaian kinerja yang berbeda, praktik sumber daya manusia yang tidak adil, dan budaya organisasi. Penelitian ini merangkum hambatan-hambatan utama yang dialami oleh perempuan dalam mengembangkan karier mereka untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan diri individu dan saran-saran untuk perbaikan organisasi kepada manajer SDM. Upaya penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga dalam mencapai tujuan yang dinyatakan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara mengenai peningkatan perwakilan perempuan dalam peran manajemen senior.

---

Throughout various industries, there exists a longstanding trend of women facing significant under-representation in senior management roles. This disparity persists despite the undeniable presence of women possessing the requisite knowledge, skills, competencies, training, and experiences necessary to excel in the construction industry. However, their progress is impeded by persistent barriers to entry and hindered career advancement opportunities. This study investigates the obstacles that prevent women from advancing in the infrastructure sector of state-owned enterprises in Indonesia (Infrastructure SOE). This study's sample consisted of 280 managerial-level infrastructure SOE employees. It utilized 38 items from the "Top Woman" Scale, which consisted of seven dimensions designated as obstacles to women's access to management positions. According to the perceptions of BUMN Infrastructure employees, organizational culture is a supportive factor that has a positive and significant correlation with women's career opportunities, whereas gender stereotypes, access to influential networks, work-family balance, and career development preferences have an inhibitor factor that is significantly correlated with female career opportunities. In addition, men and women's perceptions of barriers to career opportunities, such as career preferences and development, gender stereotypes, distinct performance evaluations, unfair human resource practices, and organizational culture, differed significantly. This research summarizes the primary obstacles women experience in advancing their careers in order to provide recommendations for individual self-development and suggestions for organizational improvement to HR managers. This research endeavor aims to contribute valuable insights towards the realization of the goals articulated by the Minister of State-Owned Enterprises pertaining to the augmentation of women's representation within senior management roles."

"Lebih dari 56,8 juta manusia di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sebenarnya bisa ditangani dengan layanan paliatif, namun hanya 14% pasien yang akhirnya mendapatknannya. Pengintegrasian layanan paliatif ke sistem kesehatan primer akan mempermudah akses pasien terhadap layanan paliatif, mengurangi overkapasitas pelayanan di fasilitas kesehatan lanjut, dan mengurangi beban finansial baik untuk fasilitas kesehatan lanjutan maupun untuk pasien. Kunjungan rumah oleh tim paliatif juga dapat mengurangi angka hospitalisasi, lama rawat inap saat hospitalisasi, dan lebih memungkinkan pasien meinggal di rumah daripada di Rumah Sakit. Penelitian ini merupakan studi deskriptif analitik dengan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengetahui ketersediaan sumber daya di Puskesmas Indonesia dan dampaknya dalam penyelenggaraan layanan paliatif kanker. Saat ini tingkat ketersediaan sumber daya di Puskesmas Indonesia berada pada tingkat sedang – baik dengan permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya regulasi, minimnya atensi dari pemerintah mengenai layanan paliatif, tidak adanya pembiayaan khusus, serta ketidak tersediaan morfin di Puskesmas. Untuk mengembangkan layanan paliatif di Puskesmas Indonesia, diperlukan adanya pembentukan regulasi, penjaminan ketersediaan obat – obatan, edukasi kepada tenaga kesehatan yang terstruktur dan terstandarisasi nasional mengenai layanan paliatif dan penjaminan pembiayaan program paliatif.

---

More than 56.8 million people worldwide experience suffering that can be treated with palliative services, but only 14% of patients that finally get it. Integrating palliative services into the primary health system will facilitate easier access to palliative services, reduce overcapacity of services at secondary health facilities, and reduce the financial burden for both secondary health facilities and for patients. Home visits by the palliative team can also reduce hospitalization rates, length of stay during hospitalization, and are more likely to die at home than in the hospital. This research is an analytic descriptive study with quantitative and qualitative methods to determine the availability of resources at Indonesian primary health centers and its impact on the implementation of cancer palliative services. At present, the level of resource availability at primary health care is at a moderate level but problems that occur are the absence of regulations, the lack of attention from the government regarding palliative services, the absence of allocated financing, and the unavailability of morphine in primary health centers. To develop palliative services at Indonesian primary health centers, it is necessary to form regulation about palliative services, guarantee the availability of medicines, educate health workers regarding palliative services that is structured and nationally standardized and guarantee the financing of palliative programs."

"Penurunan kinerja PNS penyebab utamanya yaitu pemberian gaji dan tidak adanya tunjangan kinerja yang mencukupi. Remunerasi untuk aparatur MA dan badan peradilan di bawahnya mulai diberlakukan pada 1 September 2007, berdasarkan Perpres No. 19 Tahun 2008 serta Keputusan Ketua MA No. 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tunjangan kinerja (Remunerasi) dalam peningkatan kinerja pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitan Kuantitatif, dengan metode pengumpulan data dengan wawancara dan menyebarkan Kuesioner didalam Instansi Badan Pengawasan Mahkamah Agung - RI.Skala yang digunakan adalah skala likert. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Rank Spearman.hasil penelitian ini yaitu remunerasi yang diberikan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berhubungan secara signifikan terhadap kinerja PNS.

---

The decline in the performance of civil servants are the main cause of salaries and the absence of adequate performance benefits.Remuneration for aparratur MA and judicial bodies under came into effect on September 1, 2007, based on Presidential Decree No. 19 of 2008 and Decree No. Chief Justice 128 / KMA / SK / VIII / 2014 on Special Benefit Performance in the Environment Servants Supreme Court and the Courts are Being Underneath. The purpose of this research is to analyze the effect of alimony (Remuneration) performance improvements on the supervision of the Supreme Court of Indonesia.

This research uses a Quantitative approach to the study, with data collection methods with the interview Questionnaire and spread in the body of the Supreme Court's Oversight Agencies-RI. The scale used is Likert scale.Data analysis technique used in this research is the method of Spearman Rank. the results of this research that remuneration Supervisory Board of the Supreme Court significantly related to the performance of civil servants."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami upaya tim penyusun pedoman Resource Description and Access (RDA) sebagai agen dalam membangun pemahaman mengenai RDA dan merekonstruksinya menjadi struktur baru pengatalogan di Indonesia menggantikan AACR2. Selain itu untuk melihat bagaimana PERPUSNAS melaksanakan tugas sebagai pembuat kebijakan dan pembina dalam pelaksanaan RDA di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studikasus. Analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan paradigm teori strukturasi Giddens, dengan melakukan wawancara dan observasi dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyaka spek yang perlu ditingkatkan dan dibenahi dalam penerapan RDA, yaitu: Pemahaman agen terhadap RDA, masalah kemampuan bahasa asing sehingga agen kesulitan dalam menangkap transformasi baru yang ditawarkan RDA. Kemudian agen tidak melihat pentingnya organisasi pencetus RDA sebagai sumber informasi untuk memahami RDA. Terdapat kekhawatiran para informan terhadap keberlangsungan kebijakan dan pelaksanaan RDA di Indonesia karena masih ada perbedaan persepsi mengenai penerapan RDA diantara para pejabat PERPUSNAS disejumlah eselon. Agar penerapan RDA berlangsung secara lancer maka dibutuhkan agen yang memiliki kesadaran praktis sehingga RDA menjadi praktik social dalam kegiatan pengatalogan di perpustakaan seluruh Indonesia.

---

This study aims to understand the efforts of the drafting team of Resource Descriptionand Access (RDA) as an agent in building an understanding of RDA and reconstruct it into anew structure of cataloging in Indonesia to replace AACR2. In addition to looking at how PERPUSNAS performs its duties as a policy maker and coach in the implementation of the RDA inIndonesia. This research is qualitative research with case study method. The analysis used in this study used the paradigm of Giddens's tructural theory by conducting interviews and observations in data collection. The results show that there are still many aspects that need to be improved and addressed in the implementation of the RDA, namely: Understanding of agents against the RDA the problem of foreign language skills so that agents difficulty in capturing the new transformation offered by RDA. Then the agency did not see the importance of the RDA originator organization as a source of information to understand the RDA. There are informant concerns about the sustainability of RDA policy and implementation in Indonesia, as there are still differences in perceptions of RDA implementation among PERPUSNAS officials in a number of echelons. In order for the RDA to take place smoothly, it is necessary to have an agency that has practical awareness so that RDA becomes a social practice in cataloging activities in libraries throughout Indonesia."