Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ruang publik berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan. Salah satu peran ruang publik yaitu membawa individu manusia keluar dari kehidupan privat ke kehidupan sosial. Provinsi DKI Jakarta, sejak tahun 2015, mulai membangun ruang-ruang publik melalui program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak RPTRA. Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta menargetkan adanya ruang publik terpadu ramah anak RPTRA di setiap Rukun Warga RW se-DKI Jakarta. Namun pada kenyataannya, tidak semua RPTRA dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat di sekitarnya. Perbedaan tersebut didasari oleh persepsi atau pandangan masyarakat terhadap RPTRA. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melihat perbedaan persepsi masyarakat terhadap RPTRA berdasarkan karakteristik lokasi dan sosialnya.Penelitian menggunakan studi kasus dimana RPTRA yang dipilih yaitu RPTRA Cililitan dan RPTRA Kenanga. Metode yang digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat yaitu menggunakan kuesioner dengan skala likert. Hasilnya, perbedaan karakteristik lokasi dan sosial memengaruhi persepsi yang terbentuk. Perbedaan persepsi diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan ruang publik oleh masyarakat. Kesamaan dari kedua lokasi tersebut adalah pemanfaatan RPTRA sebagai tempat bermain bagi anak, tempat berolahraga, dan penghubung program pemerintah dengan masyarakat. Namun, RPTRA yang berada di wilayah homogen juga dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul masyarakat, sedangkan yang berada di wilayah heterogen juga dimanfaatkan untuk tempat beristirahat.

---

Public spaces are related to the daily life of urban society. One of the roles of public space is to bring people out of their private lives to their social ones. DKI Jakarta, starting in 2015, began building public spaces through a program which called Ruang Publik Terpadu Ramah Anak RPTRA. In the 2017, government of DKI Jakarta made a target to build RPTRA in every neighborhood community which called Rukun Warga RW. However, up to now, not all RPTRA are utilized by the society. The difference is based on the perception of society toward RPTRA. Therefore, this research is trying to see the differences in public perception towards RPTRA based on the characteristics of the location and the social aspect.

The selected RPTRA in this research are RPTRA Cililitan and RPTRA Kenanga. The methods used to measure public perception is by a questionnaire with the Likert scale. As a result, the difference in characteristic of the location and social influence perception formed. The difference in perception affects the utilization differences affecting public space by the community. The similarity of both locations is the utilization of RPTRA as a playing area for children and political stage. However, RPTRA in the homogenous area also utilized as a gathering place, while in the heterogeneous also utilized as a place to rest."

"Sense of place rsquo; merupakan sebuah konsep mendasar dalam disiplin urban design. Pada tatanan praktis/professional, sense of place lebih banyak ditekankan pada aspek fisik sebuah ldquo;tempat rdquo;, yang merupakan atribut utama mereka. Akan tetapi, kajian akademis menyatakan bahwa sense of place merupakan konsep multidimensi yang melampaui hanya atribut fisik sebuah lokasi. Di sisi lain, inisiatif tactical urbanism yang sedang berkembang populer, merupakan sebuah gerakan dan alternatif yang muncul dari komunitas sebagai respon terhadap metode formal spasial perencanaan yang kaku dan cenderung mono-dimensi ke arah sistem perencanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan keseharian pengguna. Dalam tactical urbanism, semua berfokus pada satu hal, yaitu: tindak an atau action. Di Indonesia, sense of place selain sebagai tujuan akhir perancangan formal, ia sebetulnya sangat erat dengan keseharian masyarakat Indonesia. Ruang kota dalam skala mikro pada keseharian masyarakat Indonesia, seperti street corner/pojokan jalan, hawkers spaces maupun negosisasi pemanfaatan ruang trotoar, yang dapat dikatakan sebagai aksi tactical urbanism, berperan besar dalam menciptakan sense of place suatu tempat. Skripsi ini berfokus kepada bagaimana secara khusus sebuah kawasan publik yang didesain dengan prinsip mono-dimensi fisik dalam penggunaan atau implementasinya berinteraksi dengan tindakan lsquo;tactical urbanism rsquo; para penggunanya, sehingga dapat tercipta sense of place yang berbeda.

---

Sense of place is a mandatory concept and aim within urban design. In the realm of formal city planning, sense of place is likely correlated with physical feature of a city. However, academic studies shows that sense of place is multidimensional, which involves factors that is beyond mere physical attributes. In the other hand, tactical urbanism as an emerging concept which describes intervention that is implemented in a city, is conceived as public's opportunistic response to formal spatial planning. Being associated as interventions throughout the city, one of tactical urbanism's main character is its bottom up nature which responds certain issues that lie behind the movement. Moreover, tactical urbanism focuses on action. In Indonesia, negotiation of micro scale spaces such as pedestrian, street corners, and hawker spaces can be considered as tactical urbanism action, as it defines the character of an area which eventually generates certain sense of place. The focus of this study is to investigate the creation of sense of place within a public realm that undergoes tactical urbanism initiation by interrogating whether the factors of tactical urbanism contribute to enhancement of a certain area's sense of place."

"Skripsi ini membahas pemaknaan masyarakat kota terhadap ruang kampung kota melalui penciptaan teritori dalam aktivitas sosial unit lokal. Penulisan menginvestigasi konstruksi sosial teritori yang terjadi pada lingkup sosial ekonomi dengan meninjau dari hubungan antara mediator teritorial yang terlibat serta aspek konstruksi teritori sosial didalamnya. Mekanisme dan hirarki masyarakat yang membentuk peristiwa sosial kampung kota teraplikasikan melalui satuan hubungan elemen penyusun dalam konteks yang mewadahinya. Pembahasan ini mengambil studi kasus aktivitas berjualan berskala kecil pada ruang jalan Cempaka Baru Timur dengan pengambilan data kualitatif dan meninjau teritorialitas secara makro terhadap ruang kot, dan terhadap lapak berjualan itu sendiri. Hasil pembahasan ini menyarankan bahwa ruang publik kampung rapat dirancang untuk kemungkinan fluiditas teritorialitas masyarakat kampung sebagai celah dari beragamnya pemaknaan ruang kota. Teritorialisasi juga perlu dilihat sebagai cara masyarakat kampung kota menghuni ruang kota dalam segala dinamikanya sebagai bukti kependudukan.

---

This thesis discusses how Kampung urban society seeks meaning towards the urban village space through the creation of territories in local social units’ activities. The writing investigates the social-territory construction that occurs in the socio-economic sphere by reviewing the relationship between the territorial mediators involved and the aspects of the social territorial construction. Mechanisms and hierarchy of society that make up greater urban kampung social events are applied through a relational unit of elemental relations in the context that accommodates them. This discussion takes cases of activities exhibited in Jalan Cempaka Baru Timur by collecting qualitative data and reviewing the territoriality at a macro level towards the city space, and to the sales stall itself. The results of this discussion suggest that the Kampung public space is designed for the possibility of territorial fluidity of the village community as a gap from different meanings of urban space. Territorialization also needs to be seen as a way for urban village communities to inhabit urban space in all its dynamics as living-proofs of civilization."

"Ruang kota adalah ruang yang tersusun dari batas-batas antarbangunan dan segala elemen yang mengisi diantaranya, serta kegiatan yang terjadi di dalamnya. Pada sebuah Kota di negara berkembang yang selalu berubah keadaanya tiap tahun, tentu keadaan ruang kotanya juga berubah. Selain pembangunan gedung, perkembangan dalam transportasi juga merupakan salah satu faktor besar yang mempengaruhi perubahan ruang kota. Sejak abad ke-20 isu sustainability merupakan masalah yang sering menjadi perhatian masyarakat untuk mendukung keberlanjutan generasi kita di masa depan. Konsep sustainability ini mulai diterapkan di berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk transportasi. Berbeda dengan sistem transportasi lain, transportasi berkelanjutan tidak hanya diwujudkan untuk memecahkan masalah mobilisasi saja namun juga untuk menjaga keberlangsungan lingkungan, ekonomi, dan sosial sebuah kota agar tidak memberikan dampak buruk kedepannya. Rangkaian dari transportasi dan fasilitas pendukungnya ini akan menimbulkan pola pergerakan dan aktivitas baru dalam kota, yang tentunya dapat berpengaruh pada ruang sebuah kota. Begitu juga yang terjadi di Jakarta. Dengan maraknya isu kemacetan dan polusi udara di Jakarta, sejak masa pemerintahan Sutiyoso telah dilakukan percobaan untuk menerapkan transportasi berkelanjutan, salah satunya dengan menggunakan desain transportasi PTM (Pola Trasnsportasi Makro) yang terdiri dari Busway, MRT, dan LRT, serta penataan jalur pejalan kaki di sekitarnya yang membentuk sebuah sistem sustainable movement di Jakarta. Karya tulis ilmiah ini akan membahas bagaimana sustainable movement berada di dalam ruang kota, khususnya di Jakarta.

---

Urban space is a space that consists of many boundaries between buildings, the elements that occupy it, and the activity that happens in it. The urban space condition of a city always changes as times goes by, especially in a developing country. Beside a building construction that happens in a city, the transportation development in a city is also a big factor that affects the condition of an urban space. Since the 20th century, the issue of sustainability has become the focus of discussion around the world to maintain the continuation of our future generation. Since then, the concept of sustainability has been applied in many aspects in the world, such as transportation. The sustainable transportation not only solves the mobilization problem, but can also help us maintain th state of our environment, economic, and social condition for our future generation. So it needs different facilities than a normal transportation. The sequence between these facilities and their sustainable transportations can create a different, more sustainable movement and activities pattern in a city. This different in transportation, facilities, and the activities happens in there is the cause of urban space change in a city. This thing also happens in Jakarta. Because of the issue of traffic jam and air pollution, since the government of Sutiyoso there are many attempt to apply the concept of sustainability in Jakartas transportation, such as the application of PTM (Pola Transportasi Makro) transportation design that consist of Busway, MRT, LRT, and pedestrian approach that creates a sustainable movement in Jakarta. This scientific paper will discuss the sustainable movement and how it exist in urban space, especially in Jakarta. "

"Penelitian ini membahas peran fungsi Ruang Terbuka Publik RTP terhadap pemanfaatan waktu luang masyarakat. Adapun penelitian ini berlokasi di RTH Kalijodo, Kelurahan Pegajalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Penelitian ini berfokus untuk mencari tahu mengenai peran fungsi RTH Kalijodo dalam memfasilitasi waktu luang masyarakat, serta melihat faktor pendukung dan faktor penghambat selama proses pengisian waktu luang tersebut berlangsung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, dan terbagi atas pengelola RTH Kalijodo, masyarakat pengunjung yang tinggal di sekitar RTH Kalijodo, dan masyarakat pengunjung yang tinggal jauh dari lingkungan RTH Kalijodo. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan antara fungsi RTP, aktivitas waktu luang, dan kebahagiaan masyarakat kesejahteraan subjektif. Masyarakat menggunakan RTH Kalijodo sebagai tempat untuk mengisi waktu luang mereka dengan berbagai macam alasan, aktivitas, dan juga mendapatkan berbagai macam manfaat.

---

This study discusses the role of Public Open Space function to the utilization of community leisure. The research is located in RTH Kalijodo, Kelurahan Pegajalan, Kecamatan Penjaringan, North Jakarta. This study focuses on finding out the role of RTH Kalijodo function in facilitating people 39 s leisure time, as well as to see the supporting factors and the inhibiting factors during the process of leisure. This research is descriptive research with qualitative method. The data collection of this research is done by in depth interview, and literature study.

Selection of informants was done by purposive sampling, and divided into RTH Kalijodo manager, people living around RTH Kalijodo, and people living far from RTH Kalijodo. The results of this study indicate the relationship between public open space function, leisure activities, and community happiness kind of subjective wellbeing . People use RTH Kalijodo as a place to fill their leisure time with various reasons, activities, and also they can gain various benefits."

"Kebijakan pengembangan daerah reklamasi adalah bagian penting dari tata ruang kota Jakarta. Kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta dalam rezim perkotaan hampir tidak ada yang diteliti oleh para scholar, termasuk dinamika rezim perkotaan dalam tata ruang kota pada kebijakan pembangunan reklamasi pantura Jakarta. Dalam teori urban rezim, ada tiga tipologi rezim kota. Pertama, rezim instrumental. Tujuannya adalah mewujudkan program dan motifnya ialah hasil. Kedua, rezim simbolik. Tipologi rezim yang memiliki motivasi untuk mengekspresikan politik rezim. Ketiga, rezim organik. Tujuannya yaitu mengabadikan status quo. Dalam rezim perkotaan, efektivitas kebijakan rezim dipengaruhi oleh tindakan kekuasaan aktor pada rezim perkotaan. Agar efektif, pemerintah harus memadukan kapasitas mereka dengan berbagai aktor non-pemerintah. Akan tetapi dalam kebijakan reklamasi pantura Jakarta, aktor non-pemerintah lebih khusus pengembang sangat dominan dalam mengambil kebijakan politik penyelenggaraan pembangunan kawasan reklamasi. Dominasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan reklamasi oleh pengembang menciptakan konflik politik dan ekonomi yang luas, antara masyarakat, aktor, dan negara. Dampak dari dinamika tersebut menyebabkan kebijakan tata ruang kota di Jakarta tidak efektif. Kesimpulan dalam penelitian ini menguatkan teori urban regime Clerence Stone. Bahwa dominasi politik merupakan bagian masalah yang utama setelah menyatukan kapasitas kekuasaan antar aktor pada rezim perkotaan.

---

The policy of developing reclamation areas is an important part of the spatial layout of Jakarta. The policy of reclamation of Jakarta in urban regimes is almost nothing that is researched by scholars, including the dynamics of urban regimes in urban spatial city on the development of reclamation in Jakarta. In the urban regime theory, there are three typologies of the city regime. First, the instrumental regime. The aim is to realize the program and the motive is the result. Second, symbolic regime. The typology of the regime which has the motivation to express the regime's politics. Third, the organic regime. The goal is to perpetuate the status quo. In urban regimes, the effectiveness of regime policies is influenced by acts of actor power in urban regimes. To be effective, the government must integrate their capacity with various non-government actors. However, in the Jakarta reclamation policy, non-government actors, especially developers, are very dominant in taking political policies in the implementation of the construction of reclamation areas. Domination in the planning and implementation of the construction of reclamation by the developer creates a broad political and economic conflict between the community, actors and the state. The impact of these dynamics has led to ineffective urban spatial planning policies in Jakarta. The conclusions in this study reinforce the urban theory of the Clerence Stone. That political domination is a major part of the problem after uniting power capacity between actors in urban regimes."

"Berdasarkan data World Air Quality Report yang dirilis oleh IQAir, Jakarta termasuk ke dalam daftar kota paling berpolusi udara di dunia tahun 2023 dan berada di urutan ke-9 dengan poin 151 yang berarti kondisi udara Jakarta masuk ke dalam kategori tidak sehat. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi masalah kualitas udara tersebut adalah dengan menyediakan RTH di Jakarta. Namun, keberhasilan penyediaan RTH di DKI Jakarta tidak lepas dari faktor kepuasan masyarakat Jakarta. Adapun salah satu RTH di Jakarta yang menjadi fokus penelitian adalah Taman Literasi Martha Christina Tiahahu yang terletak di Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap RTH Taman Literasi Martha Tiahahu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed methods melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap RTH Taman Literasi Martha Tiahahu berada pada kategori tinggi. Temuan tersebut diperoleh berdasarkan hasil lima dimensi, yaitu dimensi recreation, aesthetic value, social relationship, sense of belonging, dan spiritual value. Hasil analisis kelima dimensi tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap setiap dimensi berada pada tingkat kepuasan yang tinggi.

---

Based on data from the World Air Quality Report released by IQAir, Jakarta is included in the list of the most polluted cities in the world in 2023 and was in 9th place with 151 points, which means Jakarta's air conditions fell into the unhealthy category. One of the efforts that have been made by the DKI Jakarta Provincial Government to overcome this air quality problem is to provide green open space in Jakarta. However, the opportunity to provide green open space in DKI Jakarta cannot be separated from the satisfaction factor of the Jakarta people. As for one of the RTH in Jakarta, which is the focus of research, is the Martha Christina Tiahahu Literacy Park which is located in South Jakarta. This study aims to analyze the level of citizen satisfaction with the RTH of Martha Tiahahu Literacy Park. This study uses a quantitative approach with mixed data collection techniques through questionnaires and in-depth interviews. The results of the study show that the level of citizen satisfaction with the green open space of the Martha Tiahahu Literacy Park is in the high category. These findings were obtained based on the results of five dimensions, namely the dimensions of recreation, aesthetic value, social relations, sense of belonging, and spiritual values. The results of the analysis of the five dimensions also show that the level of citizen satisfaction with each dimension is at a high level of satisfaction."

"Pembangunan suatu negara tidak lepas dari perkembangan aspek yang meliputi pemenuhan hak anak. Melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 telah dijelaskan tentang pentingnya pembentukan Kebijakan Kota Layak Anak. Perpres ini mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk berkomitmen turut serta mewujudkan terwujudnya Kota Layak Anak melalui pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kota Administratif. Dari 30 indikator yang telah ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait kota layak anak, 70 hingga 80% indikator tersebut dapat dicapai melalui RPTRA. Merujuk pada kebutuhan anggaran yang tinggi, pemerintah tidak bisa tidak beroperasi sendiri, tetapi juga bekerjasama dengan swasta dalam pembangunannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur RPTRA di Kota Jakarta Utara. Pentingnya penelitian ini karena dapat memberikan gambaran dan kesimpulan terkait pemodelan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan RPTRA dan sistem konteks yang mempengaruhi dinamika kolaborasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di RPTRA Sungai Bambu dengan menggunakan Collaborative Governance oleh Emerson & Nabatchi (2015). Wawancara dan studi dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam penyediaan infrastruktur RPTRA sesuai dengan komponen kolaborasi yang dikemukakan oleh Emerson & Nabatchi (2015), terdapat dinamika kolaborasi yang responsif antara satu komponen dengan komponen lainnya dan bergerak secara bersamaan. Komponen konteks sistem yang mempengaruhi dinamika kolaborasi seperti kondisi sumber daya atau layanan publik, kerangka kebijakan dan hukum, karakteristik sosial ekonomi dan budaya, dinamika politik dan relasi kekuasaan, serta sejarah konflik. Hambatan yang terjadi dalam kerjasama antara lain pergantian kepala daerah, perubahan perwakilan sektor yang berkolaborasi dalam rapat, buruknya pencatatan kesepakatan, saling pengertian yang tidak setara, komitmen yang tidak terpenuhi dari beberapa pihak, penolakan terhadap perubahan peraturan yang mendasarinya, dan bentuk informasi yang tidak merata. Saran yang dapat diberikan adalah mensistematisasikan perubahan melalui pembuatan peraturan daerah, dan pedoman standar. Sistem umpan balik dan indikator penilaian RPTRA perlu ditekankan menekankan pembentukannya, dan penerapan konsep quasi government sebagai solusi keberlanjutan RPTRA.

---

The development of a country cannot be separated from the development of aspects which include the fulfillment of children's rights. Through the Regulation of the Minister of Women Empowerment and Child Protection Number 11 of 2011, it has been explained about the importance of forming a Child Friendly City Policy. This Presidential Regulation encourages the DKI Jakarta Provincial Government to commit to participate in realizing the realization of a Child Friendly City through the development of Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) in the Administrative City. Of the 30 indicators that have been determined by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection related to child-friendly cities, 70 to 80% of these indicators can be achieved through the RPTRA. Referring to the high budget requirements, the government cannot help but operate alone, but also cooperate with the private sector in its development. This study aims to determine the governance cooperation carried out by the government and the private sector in the provision of RPTRA infrastructure in North Jakarta City. The importance of this research is because it can provide an overview and conclusions regarding collaborative governance modeling in the development of RPTRA and context systems that affect the dynamics of collaboration. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. This research was conducted at RPTRA Sungai Bambu using Collaborative Governance by Emerson & Nabatchi (2015). Interviews and documentation studies were used as data collection techniques. The results of this study indicate that collaborative governance in the provision of RPTRA infrastructure is in accordance with the collaboration components proposed by Emerson & Nabatchi (2015), there is a dynamic collaboration that is responsive between one component and another and moves simultaneously. Components of the system context that affect the dynamics of collaboration, such as conditions of public resources or services, policy and legal frameworks, socio-economic and cultural characteristics, political dynamics and power relations, and conflict history. Barriers that occur in cooperation include the change of regional heads, changes in sector representatives who collaborate in meetings, poor recording of agreements, unequal understanding, unfulfilled commitments from several parties, rejection of changes to the underlying regulations, and uneven forms of information . . Suggestions that can be given are to systematize changes through the making of regional regulations and standard guidelines. The feedback system and assessment indicators for the RPTRA need to be emphasized emphasizing its formation, and the application of the quasi government concept as a solution to the sustainability of the RPTRA.

"

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis karakteristik lokasi RPTRA berdasarkan site dan situation, serta untuk menganalisis intensitas, aktivitas dan perserpsi pengunjung terhadap karakteristik lokasi RPTRA di Kecamatan Cakung. Metode penelitian ini menggunakan skoring dengan analisis komparasi dan spasial deskriptif. Analisis komparasi digunakan untuk membandingkan karakteristik lokasi RPTRA yang diteliti berdasarkan aspek site dan situation, analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan intensitas kunjungan, aktivitas di dalam RPTRA dan persepsi pengunjung terhadap karakteristik lokasi. Hasil dari penelitian ini yaitu karakteristik lokasi RPTRA yang paling dominan dengan tipe "Sangat Sesuai dan Cukup Baik bagi Anak" yang memiliki sarana dan prasarana yang sangat sesuai dan klasifikasi situation penggunaan tanah sangat baik, jenis jalan cukup mudah dan mudah, jarak dekat dan cukup dekat, serta waktu tempuh cepat dan sedang. Selain itu, tidak terdapat hubungan antara intensitas, aktivitas dan persepsi terhadap karakteristik lokasi RPTRA di Kecamatan Cakung, dikarenakan seluruh tipe karakteristik lokasi RPTRA di Kecamatan Cakung memiliki persepsi baik dari pengunjung, dan hanya terdapat dua tipe karakteristik lokasi RPTRA yang memiliki persepsi sangat baik dari pengunjung.

---

This research was conducted to analyze the characteristics of the RPTRA location based on the site and situation and to analyze the intensity, activity, and perception of visitors to the characteristics of the RPTRA location in Cakung District. This research method uses scoring with comparative analysis and descriptive spatial. A comparative analysis is used to compare the characteristics of the RPTRA location under study based on-site and situation aspects, descriptive analysis is used to explain the intensity of visits, activities in the RPTRA, and visitor perceptions of the characteristics of the location. The results of this study are the characteristics of the most dominant RPTRA location with the type "Very Suitable and Good Enough for Children" which has very suitable facilities and infrastructure and the classification of the land-use situation is very good, the type of road is quite easy and easy, the distance is close and quite close, as well as fast and moderate travel times. Besides, there is no relationship between intensity, activity, and perception of the characteristics of RPTRA locations in Cakung District, because all types of characteristics of RPTRA locations in Cakung District have good perceptions of visitors, and there are only two types of characteristics of RPTRA locations that have very good perceptions of visitors."