Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komunitas miskin kota kerap kali tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses hak-hak dasarnya, salah satunya hak atas pendidikan. Kampung Pemulung Karang Pola sebagai salah satu komunitas miskin kota di DKI Jakarta menghadapi berbagai permasalahan dalam mengakses hak atas pendidikan mereka, yang ditunjukkan dengan tingginya angka putus sekolah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana regulasi dan implementasi akses terhadap pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat Kampung Pemulung Karang Pola. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode sosio-legal, yang menganalisis secara empiris bagaimanana akses terhadap pendidikan didapatkan oleh masyarakat dengan berbagai kompleksitas sosial yang ada. Selain itu, dilakukan studi normatif untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak atas pendidikan yang terdapat dalam kebijakan mengenai pendidikan bagi anak di Kampung Pemulung Karang Pola. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa secara normatif akses terhadap pendidikan sudah tersedia dengan baik dalam konvensi-konvensi internasional, undang-undang, hingga peraturan daerah.sesuai dengan amanat Konstitusi UUD 1945. Khususnya di Kampung Pemulung Karang Pola, selain program wajib belajar, terdapat Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dari pemerintah, serta Technique Informal School (TIS) FTUI, Yayasan Gemilang, dan Dilts Foundation dari lembaga non pemerintah yang memberikan bantuan pemenuhan hak atas pendidikan. Namun, secara empiris, program-program pendidikan belum diimplementasikan sesuai dengan kerangka normatif yang ada, sehingga belum sepenuhnya dapat memberikan pemenuhan hak konstitusional dalam hal pendidikan. Didapati bahwa setidaknya terdapat 15 orang anak putus sekolah dan 2 orang anak belum bisa masuk sekolah. Dengan begitu, diperlukan langkah-langkah strategis dengan pembaharuan kebijakan dan program untuk menyediakan pendidikan yang layak secara maksimal oleh lembaga-lembaga pemerintah lintas sektoral dan lembaga non pemerintah.

---

Urban poor communities often do not get equal opportunities in accessing their basic rights, one of which is the right to education. Kampung Pemulung Karang Pola as one of the urban poor communities in DKI Jakarta faces various problems in accessing their right to education, which is indicated by the high dropout rate. This research was conducted to find out how the regulation and implementation of access to education obtained by the people of Kampung Pemulung Karang Pola. The method used in this research is socio-legal method, which empirically analyzes how access to education is obtained by the community with various existing social complexities. In addition, a normative study is conducted to find out how the protection of the right to education is contained in policies regarding education for children in Kampung Pemulung Karang Pola. Based on this research, it was found that normatively, access to education is already well provided for in international conventions, laws, and regional regulations in accordance with the mandate of the 1945 Constitution. Especially in Kampung Pemulung Karang Pola, in addition to the compulsory education program, there are Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus provided by the government, as well as Technique Informal School (TIS) FTUI, Yayasan Gemilang, and Dilts Foundation from non-governmental institutions that provide assistance in fulfilling the right to education. However, empirically, education programs have not been implemented in accordance with the existing normative framework, so that they have not been able to fully fulfill constitutional rights in terms of education. It was found that at least 15 children dropped out of school and 2 children could not enter school. Therefore, strategic steps are required to provide maximum proper education with policy and program reforms by cross-sectoral government institutions and non-government institutions."

"Pada abad-abad 16, 17 dan 18, gagasan reformasi pendidikan di Prancis muncul pertama-tama dalam karya sastra. Dimulai oleh Rabelais dalam dongeng-dongengnya Pantagruel (1532) dan Gargantua (1534), tulisan tentang pendidikan dikembangkan dalam Essais (tiga jilid) karangan Montaigne (1580), dan dalam roman Jean-Jacques Rousseau, Emile (1762). Gagasan yang sama didukung pula antara lain oleh Descartes dalam Discours de la Méthode [Risalah tentang Metode] (1637) dan oleh Voltaire dalam dongengnya L?Ingénu (1767). Intinya adalah pertentangan antara sistem pendidikan lama yang mementingkan hafalan dan teori dengan sistem pendidikan baru yang mereka usulkan, yang lebih mementingkan pembinaan nalar, cara berpikir, dalam suasana belajar yang menyenangkan, yang dikaitkan dengan kehidupan nyata serta alam sekitar. Secara resmi reformasi pendidikan Prancis baru dicanangkan Menteri Pendidikan Jules Ferry pada tahun 1880 dengan pembuatan peraturan wajib belajar di sekolah dasar, biaya belajar cuma-cuma dan pemisahan pendidikan formal di sekolah dari pendidikan keagamaan.

---

In the 16th., 17th. and 18th. century, the first ideas of educative reform in France appeared in litterary master pieces. Rabelais wrote his critics and proposals on child education in his stories Pantagruel (1532) and Gargantua (1534), developped later in the Essays (three volumes) written by Montaigne and in Rousseau?novel, Emile. Actually the same ideas were supported also by Descartes in Discours de la Méthode (1637) and Voltaire in L?Ingénu (1767). The central issue was the opposition between the old system of education focusing on learning by heart and theories and the system they proposed which gave importance on the formation of the way of thinking, in a pleasant learning atmosphere, in relation to real life and nature. Officially French education reform was started by the Minister of Education Jules Ferry in 1880 in the decrees proclaming compulsory education in the primary school, free of charge, and the separation between secular and religious education."

"Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja/kenyataan yang dirasakan dengan harapannya. Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja/kenyataan yang dirasakan dengan harapan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan terhadap pelayanan pendidikan menengah atas, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan siswa dan orangtua siswa terhadap pelayanan pendidikan menengah atas, dan mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah biaya pendidikan dengan mutu pendidikan.Penelitian menggunakan metode survey. Sample diambil seeara random sebanyak 350 siswa dan 350 orangtua siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2005.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan Sekolah Menengah Atas masih perlu diperbaiki, tingkat kepuasan siswa dan orangtua siswa terhadap pelayanan pendidikan menengah atas di atas 74%, dimensi tangible dan responsiveness perlu mendapat perhatian, sekolah yang rata-rata biaya pendidikannya tinggi memiliki mutu yang Iebih baik, namun sekolah dimana siswa dan orangtua siswanya memiliki kepuasan Iebih tinggi terhadap pelayanan pendidikan, belum tentu memiliki mutu yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang siswa dan orangtua siswanya Iebih rendah tingkat kepuasannya."