Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai analisis Penerapan Transactional Net Margin Method (TNMM) dalam Pemeriksaan Pajak Sehubungan dengan Berlakunya Pendekatan Ex-ante dalam Penyusunan Dokumentasi Transfer pricing. Di mana pasca berlakunya pendekatan ex-ante sebagaimana diatur dalam PMK-213/2016, terdapat dua pendekatan yang dipakai oleh Pemeriksa yaitu ex-ante dan ex-post, sedangkan pedoman penyusunan dokumentasi transfer pricing yang berlaku saat ini mewajibkan wajib pajak untuk menyusun dokumentasi transfer pricing menggunakan metode ex-ante. Sehingga kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, baik antar Pemeriksa Pajak maupun antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak mengenai pendekatan yang seharusnya digunakan dalam Pemeriksaan pajak, apakah ex-ante atau ex-post. Oleh karena itu melalui penelitian ini Penulis bertujuan untuk mencari tau pendekatan yang digunakan oleh Pemeriksa pajak dalam menerapkan TNMM sehubungan dengan berlakunya pendekatan ex-ante dalam penyusunan dokumentasi transfer pricing ditinjau dari asas kepastian hukum dan biaya kepatuhan pajak.This study focusses on the analysis of Transactional Net Margin Method (TNMM) Implementation in Tax Audit Regarding the applicable of Ex-ante Approach in the Formulation of Transfer pricing Documentation. After the applicable of the ex-ante approach as regulated in PMK-213/2016, there are two approaches used by Tax Auditor namely ex-ante and ex-post, while the guidelines for preparing transfer pricing documentation currently require taxpayers to prepare transfer pricing documentation using the ex-ante method. So that the condition has the potential to cause differences of opinion, between the Tax Auditor and between the Tax Auditor and the Taxpayer regarding the approach that should be used in the tax audit. Therefore, through this study the author aims to find out the approach used by tax auditors in implementing TNMM in connection with the ex-ante approach in preparing transfer pricing documentation in terms of the principle of legal certainty and tax compliance costs."

"Tesis ini membahas tentang pemilihan tempat persalinan di rumah oleh ibu dengan riwayat ANC lengkap di Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, pada tahun 2012. Pelayanan kesehatan, fasilitas dan informasi kesehatan sudah tersedia, pemanfaatan terhadap pelayanan ANC dan bidan sebagai penolong persalinan sudah tinggi namun belum sepenuhnya dapat mendorong masyarakat untuk memilih fasilitas kesehatan sebagai tempat persalinannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang menggunakan pendekatan Rapid Assesment Procedures (RAP). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa sebagian dari masyarakat memilih rumah sebagai tempat persalinannya, namun sebagiannya lagi memilih fasilitas kesehatan sebagai tempat persalinannya. Penelitian ini juga menyarankan untuk meningkatkan peran lingkungan keluarga, masyarakat dan petugas dalam mendukung pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk persalinan.

---

This thesis discusses the selection of the delivery at home by mothers with a history of complete ANC in Cimanuk sub district, Pandeglang District, year 2012. Health services, facilities and health information is available, the utilization of the ANC and the midwife as a birth attendant is high but has not been fully able to encourage people to choose a health facility as a place of confinement. This research is a qualitative study, which uses the approach of Rapid Assessment Procedures (RAP). The results of this study found that the majority of people choosing a home as a place of confinement, but partly choosing health facility as a place of confinement. This study also suggested to increase the role of the family, the community and staff in supporting the utilization of health facilities for delivery."

"ABSTRAKMekanisme evaluasi terhadap Undang-Undang (UU) yang telah disahkan dan berlaku merupakan tahapan yang penting dalam siklus UU serta berperan dalam menjaga keberlanjutan dan kesinambungan pembentukan UU kedepannya. Dengan adanya evaluasi, UU yang telah berlaku ditengah masyarakat dapat dinilai efektivitas pelaksanaannya dan dampak yang ditimbulkannya. Selain itu, evaluasi juga menjadi salah satu alat yang dapat mencegah terjadinya inflasi legislasi (legislative inflation) dan hyper-regulated society dimana masyarakat semakin terasingkan dari hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang evaluasi terhadap UU yang berlaku dengan merujuk pada hukum positif Indonesia khususnya UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, serta mengetahui bagaimana peranan evaluasi terhadap UU yang berlaku dan upaya integrasi pelaksanaan evaluasi dalam pembentukan UU kedepannya. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum mengenai proses pembentukan UU untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi yaitu mengenai peranan evaluasi dalam siklus UU. Metodologi yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah dan perbandingan. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa mekanisme evaluasi saat ini belum mendapatkan kerangka hukum yang kuat dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengaturan tentang evaluasi yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2011 adalah yang terkait dengan evaluasi terhadap prolegnas jangka menengah yang dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan. Selain itu berdasarkan lampiran UU No.12 Tahun 2011, evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan naskah akademik. Pengaturan tentang evaluasi yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2011 tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan jika dibandingkan dengan UU No.10 Tahun 2004 yang sama sekali belum memasukkan pengaturan tentang evaluasi. Untuk kedepannya, diperlukan adanya amandemen terhadap UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memasukkan aturan mengenai evaluasi sebagai bagian terintegrasi dalam siklus UU. Dengan demikian setiap kementerian/lembaga yang menjadi prakarsa suatu UU dapat melakukan evaluasi terhadap UU yang telah berlaku untuk dapat diketahui efektifitas pelaksanaannya dan dampak yang ditimbulkan didalam masyarakat.

---

ABSTRACTThe mechanism of evaluation of the existing law is an important stage in the cycle of law as well as play a role in maintaining the sustainability and continuity of the formation of the law. Within evaluation, the effectivity of law implementation and the impact of law can be assessed. In addition, the evaluation has also become one of the tools that can prevent the inflation of legislation i.e the increasing of legislation was not balanced with the quality. This study intended to determine the setting of the evaluation of the existing laws with reference to the positivie law of Indonesia especially the Law No.12 of 2011 on the Establishment of Legislation, as well as knowing the role of evaluation on the existing law and the means of its integration within the law establishment in the future. This legal study was completed by finding a rule of law, principles of law as well as legal doctrine regarding to the process of law establishment to respond the legal issues about the role of evaluation within the process. The methodologies of the study are through legislation, conceptual, historical and comparative approach. By using those methods, can be understand that the evaluation mechanism had not yet regulated in the Law No.12 of 2011 on the Establishment of Legislation. The rule of evaluation within the Law is regarding to the evaluation of the mid-term national legislation program at the end of each year in conjunction with the preparation and adoption of annual national legislation program. Also based on the attachment of the Law, the role of evaluation and analysis of the existing regulation is become a requirement in the academic papers preparation. The arrangement of the evaluation in the Law No.12 of 2011 can be described as a progress when compared with a Law No.10 of 2004 which did not enter any role of evaluation. For ahead, it is important to revised the Law No.12 of 2011 on the Establishment of Legislation by entering the evaluation as an integral part in the cycle of law. Thus, each ministry/agency which initiative the law can systematicly evaluate the law in according to understand the effectiveness of its implementation and the impact in the society"

"

Latar Belakang: Menurut penelitian pada tahun 2001, intervensi antenatal berperan efektif dalam menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada saat masa kehamilan dan pada saat melahirkan. Di negara dengan penghasilan rendah pelaksanaan ANC sudah meningkat sejak model ANC WHO tahun 2002 dibuat. Namun, dalam rentan waktu 2007-2014, hanya ada 64% ibu yang mengikuti rekomendasi minimal WHO tentang ANC. Di negara Indonesia, angka kematian ibu sudah berkurang secara berkala dari tahun 1990-2015. Namun, negara Indonesia gagal mencapai salah satu target MDGs mengenai kesehatan ibu tentang mengurangi angka kematian ibu. Salah satu penyebab kematian ibu adalah komplikasi yang menyebabkan kematian pada masa kehamilan atau pada saat melahirkan. Oleh karena itu penting untuk mengetahui tingkat kesadaran ibu akan pentingnya program ANC. Pemerintah Indonesia juga telah membuat program Keluarga Sehat untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. Salah satu fokus dari program pemerintah ini juga untuk menurunkan tingkat kematian ibu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor terhadap tingkat kesadaran ibu dan efektifitas program keluarga sehat.

Metode: Penelitian ini menggunakan metoda penelitian cross-sectional untuk menganalisa data yang didapat dari para Ibu yang tinggal di Cikini Ampiun. Data kemudian akan digunakan untuk menilai tingkat kesadaran ibu tentang pentingnya Ante Natal Care (ANC) pada masa kehamilan, sebagai indicator “keluarga sehat”.

Hasil: Lebih banyak Ibu yang memiliki tingkat kesadaran tinggi (52.3%) dibandingkan rendah (47.7%) tentang Ante Natal Care (ANC) dari 44 responden. Jumlah Ibu yang memiliki tingkat kesadaran rendah akan program keluarga sehat adalah 44 responden.

Konklusi: Faktor yang memiliki asosiasi dengan tingkat kesadaran Ibu tentang pentingnya Ante Natal Care (ANC) pada masa kehamilan adalah factor edukasi ibu. Semua Ibu di Cikini Ampiun memiliki tingkat kesadaran rendah terhadap program keluarga sehat dan lebih banyak ibu yang memiliki tingkat kesadaran tinggi tentang ANC.

---

Background: According to a study in 2001, Antenatal Intervention was shown to be effective in managing complication of pregnancy. In both low- and middle- income countries, the utilization of ANC has increased since the WHO ANC model is introduced in 2002. However, during the period of 2007-2014, there was only 64% of mothers who are pregnant attended the WHO-minimum visits. In Indonesia, the maternal mortality rate has been gradually decreasing, from 1990 to 2015. However, Indonesia failed to reach the target of MDGs which was to reduce maternal mortality rate. One of the main reason for maternal mortality was the failure in preventing or managing complication during pregnancy. Thus, it is important to assess the level of awareness of mothers regarding the importance Ante Natal Care (ANC) during pregnancy. The government of Indonesia had launched a program called “Keluarga Sehat” to improve the quality of health of the people in Indonesia. One of the aim of this program is to decrease maternal mortality rate. This research is done in order to analyze some factors that might affect mother’s level of awareness and the effectiveness of the program.

Method: This research is done using a cross-sectional method. This is used to assess the data from mothers in Cikini Ampiun regarding their awareness to the importance of Ante Natal Care (ANC) during pregnancy as an indicator of “Keluarga Sehat”

Results: It was found that there were more mother with high level of awareness (52.3%) than mother with low awareness (47.7%) from all 44 subjects in Cikini Ampiun. All 44 Subjects had a low level of awareness regarding “Keluarga Sehat” program.

Conclusion: In Cikini Ampiun education is found to be the only factor that is associated to the level of awareness of mothers regarding the importance of Ante Natal Care (ANC) during pregnancy. In addition, all the subjects had low level of awareness regarding “Keluarga Sehat” and there were more mothers who had high level of awareness regarding ANC.

"

"Paham radikal terbukti dapat mengubah seseorang menjadi kontra dengan ideologi yang dianut sebuah bangsa, sedangkan paham terorisme dapat mengubah sisi kemanusiaan seseorang, tidak terkecuali mantan narapidana terorisme. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kembalinya mantan narapidana terorisme ke dalam kelompok teror adalah ekonomi. Namun dengan adanya komunitas baru yang lebih konstruktif, inklusif dan mandiri secara ekonomi dapat menjadi wadah yang penting dalam mengembangkan pemikiran yang lebih moderat. Penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Ekonomi dan Community Based Prevention (CBP) serta berbagai konsep seperti Deradikalisasi, dan Pentahelix. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan optimalisasi program deradiklaisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi literatur dan dokumen, dan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNPT menerapkan strategi terpadu dan holistik melalui program Kawasan Terpadu Nusantara  di Turen-Jawa Timur sesuai dengan konsep Pentahelix, pemberdayaan ekonomi menjadi fokus utama karena terdapat pelatihan, bantuan finansial dan pemasaran produk, dan upaya deradikalisasi melalui pemberdayaan ekonomi yang berbasis komunitas mampu meningkatkan interaksi dan menguatkan hubungan dengan masyarakat sekitar sehingga mantan narapidana terorisme dapat memiliki wadah yang baru dan meninggalkan kelompok terorisme. 

---

Radicalism ideology contributes to shifting someone's ideology against national shared values. On the other hand, terrorism can deteriorate one's sense of humanity, including former terrorism convicts. One of the factors that can influence the return of former terrorism convicts to terror groups is the economy. However, the existence of a new community that is more constructive, inclusive, and economically independent could be the strategy for developing more moderate thoughts. This study uses the Economic Empowerment and Community Based Prevention (CBP) theory and various concepts such as Deradicalization and Pentahelix. The purpose of this study is to find out the efforts made by the government in increasing the optimization of the deradicalization program. This study uses a qualitative method with a case study approach. Observation, interviews, literature, documents, and reports were used for data collection. The results showed that the National Counter Terrorism Agency of Indonesia (BNPT) implemented an integrated and holistic strategy through the integrated region program in Turen - East Java by the Pentahelix concept, the economic empowerment program is the main focus because there are training, financial assistance and product marketing, and deradicalization efforts through community-based economic empowerment can increase interaction and strengthen relations with the surrounding community so that former terrorism convicts can have a new place and leave terrorist groups."

"Skripsi ini membahas tentang proses pemberdayaan guna membangun inklusivitas kepada mantan warga binaan yang pada kehidupannya mengalami pengucilan atau tereksklusi akibat stigma negatif yang telah tertanam didalam masyarakat. Oleh karena itu Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun memberikan kesempatan dan peluang dengan melaksanaan program pelatihan kewirausahaan barista. Penelitian ini menyorot konsep inklusi sebagai suatu kondisi dimana individu atau kelompok dapat mengakses kebutuhannya dalam berpartisipasi di masyarakat seutuhnya. Adapun dalam penelitian ini juga menjelaskan penggunaan istilah yang baik dan benar antara narapidana, warga binaan, mantan narapidana, dan mantan warga binaan yang dalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mendefinisikan Narapidana sebagai terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan konsep yang lebih luas lagi yaitu golongan individu yang mencakup Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan yang diberikan program pelatihan hidup sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat di LAPAS dan/atau Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang ditetapkan. Penjelasan definisi ini dilakukan dengan tujuan agar kedepannya masyarakat dapat lebih memahami penggunaan-penggunaan istilah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses pemberdayaan mantan warga binaan dijalankan dapat membangun inklusivitas serta faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juli – November tahun 2021 ditengah kondisi pandemik pada Kantor Pusat Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun, Kebayoran Baru, Jakarta. Data dikumpulkan melalui melalui studi literatur dan wawancara secara daring dengan total 7 informan yang berinteraksi atau mengetahui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan mantan warga binaan melalui pelatihan kewirausahaan barista oleh YIIM telah menerapkan konsep pemberdayaan dengan baik meliputi pemberdayaan yang berlandaskan empat prinsip penting dalam pemberdayaan, mencapai tujuan pemberdayaan yaitu menghasilkan masyarakat yang mandiri dan berdaya, penyusunan strategi yang sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan target sasaran, dan tahapan pemberdayaan yang dengan dilakukan secara bertahap, terstruktur, mencapai capaian keberhasilan dari masing-masing tahapan yang dapat ditemukan dalam kegiatan utamanya yaitu pemberian materi, pemagangan, dan pembinaan. Selain itu proses pemberdayaan yang dilakukan oleh YIIM dalam pelatihan kewirausahaan barista juga berhasil membangun inklusi terhadap mantan warga binaan dengan meningkatkan keterampilan, penerimaan dan kepercayaan sehingga mereka dapat berpartisipasi dan berkontribusi kembali ke dalam masyarakat sehingga terpenuhi kesejahteraannya baik sendiri maupun keluarga dalam memenuhi kebutuhan penting sehari- harinya. Faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan dalam pelatihan barista adalah motivasi yang tinggi dari peserta program yang berhasil berubah, dukungan penuh dari Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun dan seluruh mitra yang terlibat, dukungan dari keluarga dan kerabat dekat, dan dukungan dari Bapas Kelas 1 Jakarta Pusat. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam berasal dari peserta program yang kurang memiliki kesadaran untuk melakukan suatu perubahan, kurangnya hubungan interpersonal yang terjalin antara peserta program dengan staf lembaga, kurangnya SDM lembaga, dan kondisi pandemi yang mempengaruhi aktivitas dan kegiatan pelatihan barista.

---

The focus of this study discusses the empowerment process in order to build inclusiveness for former inmates who experienced exclusion due to negative stigma that has been embedded in society, therefore Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) provides opportunities by implementing a barista entrepreneurship training program. This study highlights the concept of inclusion as a condition where individuals or groups can access their needs in participating in the whole community, in where this relates to the existence of former inmates in the community who experience difficulties in interacting normally again. This study also explains the use of good and correct terms between inmates, inmates, ex- convicts, and ex-inmates which UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan defines prisoners as convicts who undergo the crime of missing independence in Correctional Institutions (LAPAS). and Correctional Inmates with a broader concept, namely individual groups that include prisoners, correctional students, and correctional clients who are given life training programs as provisions after returning to the community in LAPAS and/or Correctional Centers (BAPAS) in accordance with the correct correctional system set. The explanation of this definition is carried out with the aim that in the future, the public can better understand the uses of these terms. The purpose of this research is to explain how the process of empowering former inmates can build inclusiveness, as well as the supporting and inhibiting factors that affects the implementation of empowerment. This research is a qualitative research with a descriptive study. Data collection was carried out in July – November 2021 in the midst of a pandemic condition at the Head Office of the Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun, Kebayoran Baru, Jakarta. Data was collected through literature studies and online interviews with a total of 7 informants who interacted or knew about the implementation of empowerment activities at the Inspirasi Indonesia Building Foundation. The results show that the the empowerment of former inmates through barista entrepreneurship training by YIIM was implemented well, including the four important principles in empowerment, which are achieving empowerment goals, namely producing an independent and empowered community, formulating strategies that are in accordance with perceived needs. targets, and stages of empowerment which are carried out in stages, structured, achieving the success of each stage which can be found in its main activities, namely the provision of materials, apprenticeship, and coaching. In addition, the empowerment process carried out by YIIM in the barista entrepreneurship training has also succeeded in building inclusion of former inmates by increasing skills, acceptance and trust so that they can participate and contribute back to society. Supporting factors that influence the implementation of empowerment in barista training are the high motivation of program participants who have succeeded in changing, full support from YIIM and all partners involved, support from family and close relatives, and support from Bapas Kelas 1 Jakarta Pusat. Meanwhile, the inhibiting factors came from program participants who lacked awareness to make a change, lack of interpersonal relationships that existed between program participants and institutional staff, lack of institutional human resources, and pandemic conditions that affected the barista training activities and activities."

"ABSTRAKDesistensi teroris telah menjadi gagasan yang dikaji oleh para praktisi dan peneliti dalam waktu yang cukup lama, namun masih menjadi salah satu studi yang kurang dikembangkan dalam ranah Kriminologi. Secara kualitatif, penelitian ini menjelaskan proses desistensi pada tiga mantan teroris anggota ISIS dan Jemaah Islamiyah serta alasan-alasan yang mendasari keputusan mereka. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dengan tiga narasumber dan dianalisis menggunakan teori differential association Sutherland dan Cressey, cognitive transformation Giordano dkk dan theory of self-help dari Donald Black. Penelitian ini menemukan bahwa (1) ada kesenjangan antara realita yang dipersepsikan oleh teroris dengan realita yang sesungguhnya, (2) aksi teror merupakan perwujudan dari grievance, dan (3) desistensi tercapai ketika individu mengalami pergeseran kognitif yang menghapus kesenjangan dan grievance yang tadinya dimiliki."

"ABSTRAKMantan pecandu narkoba seringkali kesulitan menemukan pekerjaan. Penolakan untuk mempekerjakan mantan pecandu narkoba terjadi karena munculnya anggapan atau prasangka buruk yang sudah lama tertanam di masyarakat. Mantan pecandu narkoba menerima dua sumber stigma yaitu, stigma umum (public stigma) dan stigma diri (self stigma). Skripsi ini bertujuan untuk melihat perjalanan mantan pecandu narkoba menjadi konselor adiksi. Peneliti menggunakan metode etnografi dengan wawancara mendalam dan observasi partisipasi. Skripsi ini menggambarkan bentuk perlawanan mereka terhadap stigma yang terdiri dari dua tahapan yaitu pembuktian pada diri sendiri dan juga lingkungan sekitar mereka. Kedua tahapan tersebut merupakan bagian dari perjalanan mereka melawan stigma buruk mantan pecandu narkoba yang ternyata dapat bekerja sebagai konselor adiksi. Mantan pecandu narkoba yang sudah dikatakan pulih dan produktif dapat menjadi seorang konselor adiksi melalui pelatihan dan sertifikasi. Mantan pecandu narkoba memilih bekerja sebagai konselor adiksi karena minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan rasa tanggung jawab mereka terhadap lingkunganya.

---

ABSTRACTFormer drug addicts often have difficulty finding work. The refusal to employ former drug addicts is due to the emergence of bad prejudices that have long been embedded in society. Former drug addicts receive two sources of stigma, public stigma and self-stigma. This thesis aims to see the journey of former drug addicts into addiction counselors. The researcher used ethnographic methods with in-depth interviews and participant observation. This thesis describes the form of their resistance to stigma consisting of two stages, that is proof of oneself and also the environment around them. Both of these stages are part of their journey against the bad stigma of former drug addicts who turned out to work as addiction counselors. Former drug addicts who are said to be recovering and productive can become addiction counselors through training and certification. Working as an addiction counselor was chosen because of the lack of jobs availability to former drug addicts and a sense of responsibility towards the environment."