Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini memuat :1. Perkembangan cita-cita sosialisme di Indonesia2. Ketegasan sosialisme Indonesia3. Sosialisme utopia4. Sosialisme ilmiah"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pemikiran demokrasi sosial Hatta. Rekonstruksi itu menunjuk adanya pengaruh pemikiran demokrasi sosialnya Hatta dari tradisi kolektif masyarakat Minangkabau, ajaran Islam, dan sosialisme religius. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptifeksplanatif. Objek studi adalah seluruh gagasan Hatta tentang demokrasi sosial. Sedang titik tolak pembahasan penulis mengacu pada Pidato Hatta pada tanggal 27 November 1958 dimana Hatta menolak konsepsi demokrasi terpimpinnya Sukarno. Pidato Hatta ini kemudian disempurnakan dalam teks kecil yang diterbitkan dengan judul Demokrasi Kita. Dan dokumen resmi inilah ditemukan konsepsi Hatta tentang demokrasi sosial. Dalam penelitian ini penulis hendak menjelaskan bagaimana Hatta sampai pada paham demokrasi sosial. Hatta berpendapat bahwa demokrasi sosial merupakan jembatan atas kemutlakan demokrasi politik di satu pihak dan demokrasi ekonomi di pihak lain. Pernyataan Hatta sendiri: di sebelah demokrasi politik berlakulah demokrasi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paham demokrasi sosialnya Hatta merupakan sintesis antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. Arti sintesis adalah bahwa unsur-unsur demokrasi sosialnya Hatta mengandung nilai demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Hatta antara lain menunjuk perwujudan demokrasi sosial di bidang politik pada asas kedaulatan rakyat dan asas otonomi daerah, sedang perwujudan demokrasi sosial di bidang ekonomi tampak dalam asas koperasi dan asas penyelenggaraan sistem perekonomian negara di mana sektor-sektor kepemilikan yang akan membawa kemakmuran seluruh masyarakat harus dikuasai dan dikontrol oleh negara. Kita lebih mudah menyatakan paham demokrasi sosialnya Hatta merupakan paham sosialisme religiusnya. Artinya konsepsi sosialismenya Hatta tidak berciri khusus marxis, tetapi marxisme hanya digunakan Hatta sebagai alat analisis untuk melihat sejarah bangsanya yang pernah dijajah ratusan tahun. Sosialisme Hatta menolak kapitalisme dalam arti yang sangat kasar, yakni kapitalisme yang hanya menguntungkan kelas penjajah dan kelas bermodal. Sedang unsur-unsur kolektif dalam masyarakat Indonesia dan ajaran Islam turut serta mempengaruhi gagasan sosialisme religiusnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Hatta tidak hanya menggunakan kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat Minangkabau saja untuk membentuk konsepsi demokrasi sosialnya. Secara implisit dapat dikatakan bahwa kebiasaan gotong-royong dan hak untuk menyatakan protes juga ditemukan di luar Minangkabau, seperti di tanah Jawa sewaktu sistem-sistem kerajaan masih berlaku. Informasi paling banyak tentang sumber-sumber pemikiran wawancara yang penulis lakukan terbatas kepada hal-hal yang tidak penulis kuasai. Untuk itu nara sumber yang dipilih juga sangat terbatas dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terstruktur. Konsep-konsep dasar yang merupakan pembatasan studi ini tetap terbuka untuk suatu evaluasi di kemudian hari. Soalnya adalah apa yang dikemukakan tentang tradisi kolektivitas masyarakat Minangkabau, ajaran Islain, sosialisme religius tidak terdeskripsikan secara jelas. Mereka hanya mengatakan bahwa pemikiran Mohammad Hatta mendapat pengaruh dari ketiga unsur tersebut. Tetapi apa isi tradisi kolektif masyarakat Minangkabau, ajaran Islam, dan sosialisme religius tidak disistematisasikan, sehingga penulis perlu mencari dan membangun kerangka kosep itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk memberi isi kepada wadah yang sudah disiapkan oleh ilmuwan politik dan ekonomi yang sudah membahas pemikiran Mohammad Hatta, seperti dikemukakan oleh Deliar Noer, Mavis Roes, Sri-Edi Swasono. "

"Buku ini berisi pidato Presiden Soekarno di Purwokerto untuk menghadiri pembukaan Kongres ke-10 PNI. Dalam pidatonya, Soekarno menegaskan bahwa sosialisme harus dibina di kalangan masyarakat."

"ABSTRAKStudi ini mengkaji tentang fenomena rakyat kecil atau kelas kepemilikan negatif sebagai akibat ideologi eksploitatif melalui penggunaan kekuasaan, menyangkut eksploitasi sumber daya alam dan penempatan penduduknya sebagai sumber tenaga murah, yang disebut Frank Parkin penutupan sosial dengan pengucilan. Di tengah kekayaan alam Indonesia yang melimpah, operasi ideologi eksploitatif mempengaruhi struktur kekuasaan di bidang ekonomi sejak masa kolonial hingga era kemerdekaan. Terdapat hubungan antara kurangnya penghargaan kemajemukan bangsa, khususnya pengakuan terhadap akar sosio-historis di masyarakat, dengan fenomena kemiskinan. Dalam menghadapi ideologi eksploitatif, nasionalisme di Indonesia secara konseptual dikaitkan dengan gagasan keadilan sosial untuk membebaskan rakyat kecil dari kondisi penutupan sosial dengan pengucilan. Ada aspek-aspek partikular dan universal yang bersifat eklektis antara gagasan dari barat dan kondisi Indonesia. Dalam politik nasional, fenomena rakyat kecil dan kemiskinannya melahirkan istilah khasnya sebagai pembelaan terhadap mereka, yakni marhaen dan wong cilik. Pada masyarakat Indonesia yang majemuk, selain memerlukan promosi keyakinan identitas nasional, nasionalisme bagi rakyat kecil juga perlu didukung oleh keberadaan struktur politik yang menunjang, strategi negara dalam pengaturan ekonomi di masyarakat, eklektisitas negara dalam prosedur dan nilai-nilai kelembagaan, serta solusi terhadap pertentangan dalam kompetisi visi-visi ideologi yang saling bersaing. Isu keadilan sosial dapat dieloborasi oleh setiap golongan untuk melakukan kerja-kerja konkrit bersama memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Nasionalisme yang dikembangkan selayaknya mempertimbangkan akar sosio-historis di masyarakat. Meski begitu, praktik politik dari kaum nasionalis kurang mempertimbangkan kekuatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ada di masyarakat, melainkan lebih pada usaha merebut dan mempertahankan kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi bagi pribadi dan kelompoknya. Praktik nasionalisme di Indonesia, sebagaimana direpresentasikan oleh PNI, PDI, dan PDI Perjuangan, tidak berhasil membebaskan rakyat kecil dari penutupan sosial dengan pengucilan dalam medan konflik dan kompromi antar kekuatan politik lain, kekuatan modal, maupun relasi dengan negara dan pemerintah.

---

ABSTRACTIt study poor people or negative ownership class phenomena as result of exploitative ideology using power including exploitation of natural resource and placement of population as cheaper labor so called social closure and isolation by Frank Parkin. In the midst of huge natural richness of Indonesia the exploitive ideology operations had influenced economic power structure since colonialism through this independence era. There is correlation among lack of national pluralism appreciation, specially, recognition of socio-historical roots at society with poverty phenomena. To face exploitive ideology, conceptually, Indonesia nationalism is pertained to social-justice idea in order to keep poor people from social closure and isolation?s condition. Eclectically, among Western and Indonesia condition there are universal and particular aspects. By national politic the phenomena of poor people and their poverty had brought about special term as defending for them i.e marhaen and wong cilik. In diversified Indonesia society, unless requiring promotion of national identity confidence, a nationalism for poor people also should maintained by politics structure existence supporting state strategy to regulate society economy, state eclecticism in procedure and institution values, as well as solution for ideology vision to compete each other. Social-justice issues may be elaborated by any group to do concrete issues for struggling poor people interests together. Properly, nationalism built by considering socio-historical roots at society. Nevertheless, political practices of nationalists had not considered social, economic, politic and cultural strength existing in Indonesia sufficiently, but, rather than to embrace and maintain the power and economic resource for their groups interests. Nationalism practices as represented by PNI, PDI and PDIP unsuccessfully, they had not kept poor people from social closure and isolation for conflict and compromise fields among other political party, capital strength or relationship with state and government."