Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini sangat lengkap dengan memuat banyak contoh kasus yang terjadi dan memuat petunjuk tentang dwikewarganegaaan. Terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, ditulis sebelum pemerintah kedua belah pihak selesai menyusun rancangan perjanjian dwikewarganegaraan Indonesia-RRT. Bagian kedua, dimaksudkan sekedar memberi petunjuk praktis dan sederhana untuk mendapatkan akta catatan sipil yang dibutuhkan. Bagian terakhir dari buku ini memuat lampiran tentang peraturan-peraturan kewarganegaraan Republik Indonesia sejak tahun 1945 hingga tahun1960. "

"Masalah status. golongan etnis Cina di Indonesia merupakan masalah penting yang mempengaruhi hubungan Indonesia - RRC, 1949-1967. Salah satu masalah status golongan etnis Cina yang harus segera diselesaikan adalah masalah dwikewarganegaraan. Sebagai dua buah negara yang baru merdeka RRC dan Indonesia hanya mengadopsi asas kewarganegaraan yang dianut oleh penguasa sebelumnya di negara masing-masing. Pemerintah RRC tetap mempertahankan Undang-undang kewarganegaraan tradisionalnya yang pada dasarnya menganut asas Ius-Sanquinis, sedangkan pemerintah Indonesia pada dasarnya menganut asas lus-Soli. Kewarganegaraan golongan etnis Cina di Indonesia harus jelas, sehingga perlakuan terhadap mereka menjadi tegas, yakni apakah mereka itu menjadi Warga Negara Indonesia atau Warga Negara RRC. Masalah status golongan etnis Cina dalam dunia perdagangan juga menjadi masalah penting dalam hubungan Indonesia-RRC pada periode ini. Peraturan Presiden no 10 tahun 1959 yang melarang orang asing melakukan kegiatan perdagangan eceran di daerah pedesaan Indonesia menimbulkan reaksi yang merusak hubungan Indonesia RRC.Keinginan untuk bebas dari dominasi Asing."

"Skripsi ini membahas keterkaitan antara Prinsip Koeksistensi Damai dengan Perjanjian Dwikewarganegaraan RI-RRT. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didukung dengan studi pustaka. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam pengimplementasian Prinsip Koeksistensi Damai dalam Perjanjian Dwikewarganegaraan RI-RRT merupakan suatu sarana bagi RRT dalam menerapkan Soft Powernya, guna menarik negara-negara lain demi terciptanya hubungan diplomatik luar negerinya. Akan tetapi, pengimplementasian Prinsip Koeksistensi Damai oleh RRT dalam perjanjian ini tidak sepenuhnya konsisten,sehingga berdampak pada hubungan diplomatik luar negeri Tiongkok, khususnya dengan Indonesia.This thesis explains the relationship between the Principle of Peaceful Coexsistence and the Dual Citizenship Treaty of RI-PRC. This research is a qualitative research that supported by a literature study. This research proves that the implementation of the Principle of Peaceful Coexsistence on the Dual Citizenship Treaty of RI-PRC is a medium for the People’s Republic of China to implement its soft power, in order to attract other countires to build a diplomatic relationship. However, the implementation of the Principle of Peaceful Coexsistence in this treaty is not that consistent, thus impacting China’s diplomatic relation with another countires, especially with Indonesia."