Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tesis ini menaklik strategi diplomasi yang dimainkan oleh para aktor dalam mendorong Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan menjadi sebuah Deklarasi PBB di Dewan HAM PBB.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang datanya dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis dan wawancara kepada orang-orang yang terlibat. Berangkat dari konsep aliansi hibrida dalam Human Rights Diplomacy yang digunakan penulis sebagai pisau analisis, penelitian ini mengafirmasi strategi aliansi hibrida para aktor yang dideterminasi oleh dua faktor. Pertama, suara-suara yang diproduksi oleh para aktor selama proses negosiasi bersifat saling mengisi. Kedua, akses dan hirarki yang asimetris dari masing-masing aktor dapat dikelola dengan baik sesuai dengan fungsinya

 

 

---

This paper examines the diplomatic strategy played by actors in promoting the Rights of Peasants and Other  People Working in Rural Areas to become United Nations Declaration at the United Nations Human Rights Council. The method used in this study is qualitative in that the data was collected from written sources and interviews with the people involved. Departing from the concept of hybrid alliances in Human Rights Diplomacy used by the author as an analytical framework, this study affirms the strategy of hybrid alliances of actors which are determined by two factors. First, voices produced by actors during the negotiation process are mutually complementary. Second, the asymmetrical access and hierarchy of each actor can be managed properly according to their functions.

Keywords: Peasant rights, Diplomacy, Human Rights, Civil Society, United Nations, State.

 

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Museum Bahari dan konservasinya, ditinjau dari konsep yang melandasinya serta hasil pemugarannya.

---

AbstractThis thesis discusses the Maritime Museum and conservation, in terms of the underlying concepts and restoration reesult..."

"Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dipelihara demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa. Berdasar catatan Direktorat Purbakala, hingga tahun 2000, tercatat lebih dari 5000 benda cagar budaya tidak bergerak di seluruh wilayah Indonesia. Setiap perorangan yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya diwajibkan untuk melindungi dan memeliharanya sesuai kondisi fisik benda cagar budaya tersebut. Salah satu upaya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya adalah dengan melakukan pemugaran.Pemugaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keaslian bentuk benda cagar budaya dan memperkuat strukturnya bila diperlukan, yang dapat dipertanggung-jawabkan dari segi arkeologis, historis, dan teknis. Pemugaran dilakukan dengan memperhatikan keaslian bentuk, bahan, pengerjaan, dan tata letak. Pemugaran di Indonesia telah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda, dan tercatat lebih dari 400 benda cagar budaya berupa bangunan yang telah dipugar. Beragamnya pelaksana pemugaran dan beragamnya bentuk benda cagar budaya yang dipugar mempengaruhi hsil akhir pemugaran. Hal ini disebabkan belum dimilikinya format baku tentang metode dan teknik pemugaran benda cagar budaya. Penelitian ini ditujukan untuk mencatat tentang metode dan teknik pemugaran benda cagar budaya yang telah berlangsung di Indonesia selama ini.Candi Induk Utara Candi Plaosan Lor, menjadi objek penelitian dalam tulisan ini, telah selesai dipugar pada tahun 1997. Candi ini berada dalam kompleks Candi Plaosan yang terletak di desa Bugisan, kecamatan Prambanan, kabupaten Klaten, Jawa Tengah, bersama-sama dengan candi Induk Selatan Candi Plaosan Lor yang telah selesai dipugar pada tahun 1964. Candi Induk Utara dan candi Induk Selatan memiliki kesamaan bentuk arsitektur mulai dari kaki hingga atap termasuk ragam hiasnya sehingga memperlihatkan sebagai candi kembar. Dengan membandingkan kondisi candi Induk Utara sebelum dipugar dan sesudah dipugar, tampak adanya perbedaan tampak yang sangat berarti. Melihat kondisi candi sebelum dipugar tidak terbayang bentuk candi secara utuh. Prinsip keaslian yang diterapkan dalam kegiatan pemugaran candi Induk Utara candi Plaosan Lor menjadi kunci dari pengembalian keutuhan candi tersebut.Maksud pemugaran dengan mempertahankan keaslian bentuk benda cagar budaya adalah melakukan perbaikan dengan mempertahankan desain awal benda cagar budaya sebelum mengalami kerusakan. Ketentuan yang dipakai adalah: (1) pengembalian bentuk benda cagar budaya dilakukan sampai pada Batas yang secara akademis dapat dipertanggung-jawabkan, serta harus dihentikan bila timbul keragu-raguan; (2) penyelesaian bentuk akhir dari ragam hias hanya dibatasi pada bentuk dasar ragam hias sebagai upaya untuk menghindari kerancuan dalam mempertahankan keaslian data; (3) Kegiatan pengembalian keaslian bentuk harus selalu disertai dengan kegiatan perekaman data, verbal dan pictorial.Pemugaran dengan mempertahankan keaslian bahan adalah melakukan perbaikan dengan mempertahankan material yang dipakai untuk membangun benda cagar budaya sama seperti pada saat awal pendiriannya. Pelaksanaannya dilakukan dengan ketentuan-ketentuan: (1) bahan pengganti memiliki ukuran, jenis, kualitas, dan kandungan unsur bahan yang sama dengan bahan asli, yang didapat melalui penelitian laboratorium; (2) bahan pengganti harus diberi tanda yang ditempatkan pada bagian yang tidak mengganggu estetika bangunan secara keseluruhan; (3) pengadaan bahan pengganti tidak dibenarkan apabila pada akhirnya tampak mendominasi; (4) penggunaan bahan pengganti harus disertai dengan perekaman data, baik verbal maupun gambar dan foto.Pemugaran dengan mempertahankan keaslian pengerjaan adalah upaya perbaikan dengan mempertahankan bentuk struktur dan sistem konstruksi benda cagar budaya sama seperti pada saat awal pendiriannya. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan ketentuan-ketentuan: (1) penggunaan teknologi pengerjaan masa kini atau baru dapat dibenarkan atau diperbolehkan apabila teknologi pengerjaan yang asli sudah tidak memungkinkan; (2) teknologi pengerjaan masa kini atau baru dapat diterapkan setelah melalui penelitian dan uji kelayakan; (3) penggunaan teknologi pengerjaan masa kini harus disertai dengan perekaman data, baik verbal maupun gambar dan foto.Pemugaran dengan prinsip mempertahankan keaslian tata letak adalah melakukan perbaikan dengan mempertahankan lokasi dan keletakan benda cagar budaya terhadap lingkungan makro dan mikro sama seperti pada saat awal pendiriannya. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan adalah (1) pengembalian keletakan benda cagar budaya ke tempat aslinya, dilakukan setelah diadakan penelitian terhadap kondisi benda cagar budaya dan lingkungannya; (2) perekaman data tentang kondisi keletakan benda cagar budaya beserta komponen dan unsur-unsur didalamnya sudah dihimpun dan dikumpulkan sebelum benda cagar budaya dipugar; (3) pengembalian keletakan material candi yang memiliki hiasan dilakukan dengan cara mencocokkan alur hiasan antara batu satu dengan lainnya.Akhir dari penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat tiga tingkat keharusan dalam penerapan prinsip keaslian pada pemugaran benda cagar budaya, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Penerapan prinsip keaslian dengan tingkat keharusan tinggi dicapai oleh prinsip keaslian bentuk dan tata letak. Penerapan prinsip keaslian dengan tingkat keharusan sedang dicapai oleh prinsip keaslian bahan. Penerapan prinsip keaslian dengan tingkat keharusan rendah terjadi pada penerapan keaslian pengerjaan. Secara ekstrim, penerapan prinsip keaslian pengerjaan dalam pemugaran benda cagar budaya dapat dikatakan tidak tercapai.Melihat hasil penilaian terhadap penerapan setiap butir keaslian pada pemugaran candi Induk Utara Candi Plaosan Lor, dan juga yang terjadi pada banyak pemugaran benda cagar budaya berbahan batu lainnya, maka prinsip keaslian yang tepat untuk pemugaran benda cagar budaya dari batu adalah mempertahankan keaslian bentuk, bahan, dan tata letak. Keaslian pengerjaan dapat dikatakan selalu tidak tercapai mengingat bahwa teknologi pengerjaan yang baru dinilai lebih memenuhi kebutuhan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi benda cagar budaya dibandingkan dengan teknologi pengerjaan asli. Penggunaan teknologi pengerjaan yang baru membuat tujuan pemugaran sebagai suatu upaya pelestarian benda cagar budaya dapat tercapai."

"Tesis ini membahas mengenai Konstruksi Collaborative Governance dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Kolaborasi dalam Pencegahan Narkoba memiliki empat (4) sasaran lingkungan yaitu Lingkungan Pemerintah, Pendidikan, Swasta dan Masyarakat. Stakeholder yang melakukan kolaborasi dalam Pencegahan Narkoba antara lain Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, LSM dan sektor swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan konstruksi Collaborative Governance dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan dua (2) teori Collaborative Governance yakni Emerson dan Nabatchi (2015) dan Ansel dan Gash (2011). Peneliti menggunakan pendekatan postpositivism dengan metode pengumpulan data kualitatif menggunakan menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa Konstruksi Collaborative Governance dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta lebih cenderung kepada teori Emerson dan Nabacthi (2015). Adanya driver dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini adalah BNNP DKI Jakarta. Sistem konteks juga ada dalam proses kolaborasi ini sehingga dapat mendukung kolaborasi antara para stakeholder dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Terakhir, penulis memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini.

---

This thesis discusses The Collaborative Governance Construction about Narcotic Prevention in Jakarta Province. This collaboration have four sectors, they are governance, education, private and society. This research aims to analyze trends in Collaborative Governance Construction about Narcotics Prevention in Jakarta Province. This research uses two theory Collaborative Governance. They are Collaborative Governance Regimes (CGR) from Emerson and Nabatchi (2015) and Collaborative Governance from Ansell and Gash (2011). Researchers uses postpositivism approach with kualitatif methode and collecting data uses interviewing and study literature. The results show that The Collaborative Governance Construction about Narcotic Prevention in The Jakarta Province more inclined to theory Collaborative Governance from Ansell and Gash (2011). In this collaboration has driver namely National Narcotics Board Jakarta Province. Collaboration Narcotics Prevention in Jakarta Province also have context system that support this collaboration running well. Finally, the authors provide recommendations that are relevant to the results of this thesis."

"ABSTRAKPeredaran dan perdagangan narkoba di Indonesia saat ini menunjukkan kondisiyang sangat mengkhawatirkan, karena kejahatan Narkoba merambah ke semua kalangandi seluruh dunia. Perkembangan peredaran perdagangan narkoba memiliki modusoperandi yang kian hari semakin canggih dan harus diungkap melalui ?tehnikPenyelidikan dan Penyidikan yang tidak biasa? digunakan pada kejahatan lainnyakarena selama ini kejahatan narkoba terindikasi bersifat ?tertutup, luas dan jugaterputus?. Menghadapi modus yang berkembang ini maka peredaran Narkoba jugaharus diberantas melalui perluasan teknik Penyelidikan dan Penyidikan yang salahsatunya dengan menggunakan metode pengawasan (Controlled Delivery).Dalam distribusi peredaran Narkoba lintas wilayah dimana penelitian inidilaksanakan yakni wilayah hukum Jakarta Barat, maka personil Sat Narkoba PolresJakarta Barat menggunakan metode penyerahan di bawah pengawasan (ControlledDelivery). Tesis ini dikupas melalui tiga teori yakni teori Pencegahan dari MuhammadKemal Darmawan, teori Sistem Hukum (System of Law) dari Lawrence M. Friedmandan juga yang paling utama ialah Teori Efektifitas dari Ravianto Selanjutnyapendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif dengan field research (penelitianlapangan), dimana data diperoleh melalui wawancara, observasi dan telaah dokumenyang dianalisis melalui reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atauverifikasi.Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa peredaran Narkoba di wilayahhukum Polres Jakarta Barat relatif tinggi dan menjangkau semua kalangan. Dalamdistribusi peredaran Narkoba lintas wilayah, personil satuan Narkoba Polres JakartaBarat memilih menggunakan metode penyerahan di bawah pengawasan karenamerupakan metode yang mudah dijangkau dan memiliki beban yang relatif ringan. Sertametode penyerahan di bawah pengawasan yang dilakukan personil satuan NarkobaPolres Jakarta Barat cukup efektif karena selain ringan merupakan metode yang palingmudah dijangkau dalam menghadapi distribusi Narkoba lintas wilayah.Pelaksanaan metode penyerahan di bawah pengawasan dalam pemberantasanNarkoba oleh personil Satuan Narkoba Jakarta Barat tentunya harus berjalan optimaldemi menjawab tantangan akan tugas Polri khususnya tugas-tugas yang berkenaandengan modus peredaran Narkoba yang senantiasa berkembang

---

ABSTRACTDrugs distribution and trade in Indonesia at this time is showing a very alarmingcondition, because Drugs crime has penetrated to all spheres in the entire world. Thedevelopment of Drugs distribution trade has modus operandi that is becoming moreadvanced each day and has to be revealed by ?unusual investigation technique? used byother crimes, because all this time, Drugs crime is indicated as ?closed, broad, and cutoff?. Facing this expanding modus operandi, hence, Drugs distribution has to beeradicated through expanded investigation technique, which one of it is using?Controlled Delivery? method.In Drugs distribution between region, where this research is executed, namelythe West Jakarta jurisdiction, therefore, Drugs Division West Jakarta Police Resortpersonnel is using ?Controlled Delivery? method. This thesis is pared through threetheories, which is, Prevention Theory from Muhammad Kemal Dermawan, System ofLaw from Lawrence M. Friedman, and foremost is Effectiveness Theory from Ravianto.Research approach is done qualitatively from field research, where data are obtainedthrough interviews, observations, and document study which has been analyzed throughreduction data, and verification.This research result has shown that drugs distribution in West Jakarta PoliceResort jurisdiction is relatively high and has reached all spheres. In cross regionalDrugs distribution, Drugs Division West Jakarta Police Resort personnel choose to use?Controlled Delivery? method because this method is the most reachable method, andrelatively has light burden. And Controlled Delivery method performed by DrugsDivision West Jakarta Police Resort personnel is quite effective method, besides thelight burden, it is also the most reachable method in facing Drugs distribution crossareas.Controlled Delivery method implementation in Drugs eradication by DrugsDivision West Jakarta Police Resort personnel, indeed has to go optimally for the sakeof responding the challenge of Indonesian Nation Police?s task, particularly the tasksregarding the Drugs distribution mode that is always developing"

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana proses pemugaran kedua Candi Borobudur selama periode tahun 1973-1983. Candi Borobudur merupakan cagar budaya nasional yang harus terjaga nilai budaya. Kerusakan yang menimpa Candi Borobudur yang diakibatkan oleh iklim tropis menaruh perhatian khusus Pemerintah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah melibatkan tahapan pememilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer, berupa foto dan surat kabar, ditemukan di Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan kanal online Arsip Konservasi Borobudur. Sementara sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah berasal dari Perpustakaan Universitas Indonesia, Jstor, dan beberapa website resmi lainnya. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penyebab utama kerusakan Candi Borobudur adalah karena terkena air hujan yang masuk ke dalam tubuh candi, serta terkena paparan langsung sinar matahari. Pemerintah Indonesia Bersama UNESCO berhasil melakukan upaya pemugaran secara menyeluruh candi pada tahun 1973-1983. Kemudian dukungan para ahli dari dalam negeri serta pekerja dari komunitas lokal telah memainkan peran penting dalam mencegah kerusakan lebih lanjut pada Candi Borobudur.

---

This research aims to describe the restoration process of Borobudur Temple during the period of 1973-1983. Borobudur Temple is a national cultural heritage that must preserve its cultural value. The damage suffered by Borobudur Temple due to the tropical climate attracted special attention from the Indonesian Government. The research method used is the historical method involving the stages of topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography. Primary sources, such as photos and newspapers, were found in the Library of Universitas Indonesia, the National Library of the Republic of Indonesia, and the online channel of the Borobudur Conservation Archive. Meanwhile, secondary sources, such as books and scientific journal articles, were obtained from the Library of Universitas Indonesia, Jstor, and several other official websites. The research results indicate that the main causes of damage to Borobudur Temple are due to rainwater entering the temple’s structure and direct exposure to sunlight. The Indonesian Government, together with UNESCO, successfully carried out a comprehensive restoration of the temple from 1973 to 1983. Furthermore, the support of domestic experts and workers from the local community has played a crucial role in preventing further damage to Borobudur Temple.Keywords: Borobudur Temple, Cultural Heritage, National Cultural Heritage, World Cultural Heritage, UNESCO, The Significance of Borobudur."

"Kita harus mengatakan bahwa ketahanan nasional kita sedang dihadapkan pada masalah amat serius. Narkoba adalah isu yang kritis dan rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu pihak saja. Karena Narkoba bukan hanya masalah individu namun masalah semua orang bahkan bisa dikatakan bahwa Narkoba adalah masalah bangsa yang melibatkan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya yang luar biasa untuk menangani masalah Narkoba yang kemudian dibentuklah Badan Narkotika Nasional. Dimana BNN memiliki Pos Interdiksi Terpadu yang salah satunya di Bandar Udara Soekarno Hatta Jakarta yang berfungsi sebagai upaya Pemutusan dan Pemberantasan Jaringan Sindikat Narkoba yang masuk melalui Bandar Udara. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pos Interdiksi Terpadu di Bandara Soekarno Hatta dalam upaya pemutusan dan pemberantasan jaringan sindikat narkoba dan juga Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan permasalahan di lapangan yang saat ini terjadi, baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh Pos Interdiksi Terpadu di wilayah Bandara Soekarno Hatta dalam upaya pemutusan dan pemberantasan jaringan sindikat narkoba. Penelitian akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriftif analisis dengan cara membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, lalu data yang diperoleh akan dipelajari kemudian di analisis secara mendalam sehingga hasilnya dapat menjelaskan secara jelas tentang permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pos Interdiksi Terpadu di Bandara Soekarno Hatta sangat efektif yang dibuktikan dengan banyaknya Pemutusan dan Pemberantasan Jaringan Sindikat Narkoba melalui Bandar Udara dengan segala keterbatasannya baik internal maupun eksternal.

---

We must say that our national security is facing a very serious problem. Drugs are a critical and complex issue that can not be solved by just one party only. Because the drug is not only an individual problem but a problem everyone can even be said that the drug is a problem nation involving all parties, both government and society. Therefore, it required a tremendous effort to deal with drug problems who later formed the National Narcotics Board. Where BNN has Integrated Pos interdiction, one of which at Soekarno Hatta Airport in Jakarta that serves as Termination and Eradication Drugs Syndicates entering through the Airport.

The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of Integrated Pos Interdiction in the Soekarno Hatta Airport in an effort to termination and eradication of drugs syndicates and also to identify and analyze the constraints and problems in the field that when this happens, both internal and external facing Integrated Pos Interdiction in the Soekarno Hatta Airport in an effort to termination and eradication of drugs syndicates.

Research will be conducted using qualitative research methods with descriptive approach method of analysis by making descriptive, picture or painting in a systematic, factual and accurate information on the facts, as well as the nature of the relationship between the phenomenon investigated, and the data obtained will be studied later on in-depth analysis so the results can explain clearly about the problems studied.

The results showed that the Integrated Pos Interdiction in the Soekarno Hatta very effective as evidenced by the number of Drugs Syndicates Termination and Eradication through the airport with problem limitations both internal and external."