Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terbitan ini adalah rekaman seminar I Pusat Studi Hukum Dagang Universitas Indonesia tentang joint venture yang diadakan pada tanggal 8-9 Agustus 1975 di Jakarta. Memuat beberapa masalah dalam rangka joint venture di Indonesia, laporan tentang seminar, dan daftar peserta seminar."

"Semenjak diperkenankannya modal asing masuk kembali ke Indonesia, yakni antara lain dengan berlakunya UU No. 1 Th. 1967, maka terbentuklah embrio ekonomi Indonesia yang tumbuh berkembang ke arah sistem perekonomian yang terbuka dengan membentuk ekonomi pasar, serta kegiatan bisnis yang cenderung liberal. Perkembangan ini, lebih dimungkinkan dengan diterbitkannya berbagai tindakan deregulasi di bidang perekonomian yang sudah dilakukan sejak dasa warsa tahun 1960-an, walaupun istilah deregulasi sendiri baru mulai dikenal secara populer sejak tahun 1983. Dan ternyata bahwa kebijaksanaan deregulasi mempunyai dampak terhadap perkembangan hukum bisnis, yaitu misalnya dengan berubahnya ketentuan-ketentuan tentang joint venture ke arah yang lebih menguntungkan bagi PMA, seperti hapusnya diskriminasi kepemilikan modal antara PMA dan PMDN. Namun demikian, kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, khususnya perubahan ketentuan joint venture tadi, banyak mendapat kritikan dari para pakar hukum dan ekonomi berkenaan dengan segi-segi hukumnya, antara lain karena dianggap inkonsisten, dan karena kebijaksanaan tingkat bawahan dapat pula merevisi suatu UU yang lebih tinggi hirarkinya, sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis filosofi dan asas hukum khususnya hukum perusahaan di Indonesia, yang berkaitan dengan perlindungan pemegang saham minoritas di dalam sebuah perusahaan joint venture PMA-PMDN, dimana sebagian besar kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pihak asing. Perlindungan kepada kepentingan pemilik saham minoritas diasumsikan sebagai cerminan terhadap kepentingan nasional. Tipe penelitian adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian dengan mempergunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang - undangan yang terkait dengan permasalahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) khususnya mengenai Hukum Perjanjian. Pemegang saham nasional yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas, dalam sebuah perusahaan joint venture antara Perusahaan Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN), tidak lagi mendapatkan landasan hukum yang kuat dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah memberikan kebebasan bagi penanam modal asing dengan menempatkan 100 persen modal mereka. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mensyaratkan PMA yang menanamkan modal di Indonesia, termasuk yang berbentuk perusahaan joint venture dengan PMDN, wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 5 Ayat 1. Segala hak dan kewajiban antar para pemegang saham dalam PT joint venture tersebut harus dituangkan di dalam Anggaran Dasar (AD) PT sehingga AD menjadi sebuah perjanjian di antara mereka. AD PT harus tunduk pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang serta peraturan lain yang terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas sangat bergantung atas bentuk-bentuk perjanjian yang telah dicapai antara kedua belah pihak. Kendati UU PT secara jelas melindungi pemegang saham minoritas melalui sejumlah hak dasar yang ada, namun hal itu tidak berlaku jika diantara pihak-pihak membuat perjanjian lain yang mengatur masalah persengketaan, baik di atur melalui AD PT maupun perjanjian tersendiri (Basic Agreement for Joint Venture).

---

This study aims to analyze the philosophy and principles of law, especially Corporate Law in Indonesia, which is related with the protection of minority shareholders in a joint venture company PMA-PMDN, where the majority of its shares owned by foreign parties. Protection on the interests of minority shareholders is assumed as reflect of national interest. This type of research is a normative juridical, a study by means of literature study of the regulations and regulations relating to issues regulated in Law No. 25 of 2007 concerning Investment, Law No.40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, and the Civil Law (KUH Perdata), particularly regarding the Law of Treaties. National shareholder who is usually a minority shareholder, in a joint venture between Foreign Investment Company's (PMA) and the Domestic Investment Company (PMDN), no longer have a strong legal basis in Law No. 25 of 2007 concerning Investment. Under Article 1 Paragraph 3 of Law no. 25 of 2007 on Investment, has provided the freedom for foreign investors to put 100 percent of their capital.

Law no. 25 of 2007 concerning Investment requires foreign investors who are investing in Indonesia, including in the form of a joint venture with domestic investment, shall form a Limited Liability Company (PT), as provided in Chapter IV Article 5 Paragraph 1. All rights and obligations between the shareholders of Joint Venture Company shall be set forth in the Company?s Articles of Association (AD) therefore the Articles of Association becomes an agreement between them. Articles of Association of a should be subject to the Act No.40 of 2007 on Limited Liability Companies, Laws and other regulations relating to the rights and obligations of each shareholder, whether the majority shareholders and minority shareholders. Protection of minority shareholders is very dependent on other forms of agreement has been reached between both parties. Although Law No.40 of 2007 expressly protects minority shareholders through a number of basic rights that exist, but it does not apply if the parties made another agreement which governs the dispute, either in the set through the Articles of Association of the company or separate agreement (Basic Agreement for Joint Venture)."

"Tesis ini membahas mengenai studi perbandingan pengaturan joint ventures di Indonesia dengan beberapa yurisdiksi lain, yaitu Jepang, Singapura, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Studi perbandingan pengaturan joint ventures tersebut terutama ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan obyek penelitian berbasis norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah secara kongkrit ditetapkan oleh hakim dalam kasus-kasus yang diputuskan di pengadilan. Pengaturan joint ventures dari aspek persaingan usaha di yurisdiksi tersebut belum dilakukan secara khusus melalui suatu undang-undang tersendiri, namun biasanya tersirat dalam pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat dan antimonopoli. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya Pemerintah Republik Indonesia mempertimbangkan untuk melakukan pengaturan secara khusus mengenai kerja sama antar pelaku usaha dalam bentuk joint ventures melalui peraturan perundang-undangan tersendiri. Pengaturan mengenai joint ventures tersebut sebaiknya menyelaraskan prinsip kebebasan berkontrak oleh para pihak dalam pembentukan joint ventures dengan aspek hukum persaingan usaha dan hukum perusahaan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan mendorong terciptanya persaingan usaha secara sehat serta mencegah timbulnya praktek monopoli dalam kerja sama antar pelaku usaha melalui pembentukan joint ventures.

---

This thesis discusses comparative study among some countries, which compare Indonesian joint ventures regulation with other jurisdiction from other countries, such as Japan, Singapore, United States of America, and European Union. This comparative study is reviewed from competition law aspect. This research employs descriptive research method with qualitative approach. To be more specific, this research employs normative research method. This research adapts legal norms for the object of research in legislation. In addition, the cases have been concretely established by the judge and have been decided in the court. Joint ventures regulation from business competition aspect has not been performed particularly through its own legislation but it is generally implicit in the regulation of an unfair business and anti-monopoly.

The result of the research suggest that Indonesian Government should consider doing a special arrangement of cooperation among business in the form of joint ventures through its own legislation. Joint ventures regulation should adapt the principle of contractual freedom by the parties in establishing of joint ventures to legal aspect competition and corporate law. This is aims to ensure legal certainty and encourage a fair competition. In addition, this can prevent monopolistic practice in partnership or business through the establishment of joint ventures."

"PT. PP-TAISEI INDONESIA CONSTRUCTION merupakan salah satu perusahaan Joint-Venture di Indonesia, antara perusahaan dalam negeri dengan perusahaan asing, Jepang, yang telah berusia 25 tahun. Penelitian dilakukan untuk di kaji bagaimana pelaksanaan dalam Manajemen Silang Budaya Organisasinya sehingga tetap dapat meningkat sampai saat ini. Disadari bahwa didalam perusahaan Joint Venture masalah yang timbul dan sangat mempengaruhi jalannya organisasi adalah perbedaan budaya (culture) dari masing-masing anggota organisasi Joint-Venture tersebut. Oleh karena itu penelitian tentang Manajemen Silang Budaya (Cross Culture Management) pada PT. PP-Taisei Indonesia Construction ini difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi maupun faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya organisasi antara lain; iklim organisasi, kepuasan kerja karyawan dan kemampuan daya saingnya dalam memasuki era globalisasi atau era persaingan bebas. Sehingga pokok masaiah dalam tests ini ialah bagaimana pengelolaan silang budaya sehingga organisasi (perusahaan) dapat berkembang dan maju, serta mempunyai daya saing ? Penelitian ini dengan pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan data kepustakaan serta data primer (in-depth interview) dan studi dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen PT. PP-Taisei Indonesia Construction sangat memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada dan yang terjadi dan berupaya mengetolanya sehingga tercipta iklim organisasi dan kepuasan kerja karyawan. Temuan penelitian yang paling utama adalah gambaran adanya suatu hubungan empiris antara nilai-nilai budaya yang ditetapkan oleh perusahaan dengan iklim organisasi serta kepuasan kerja pegawai. Pengalaman kemampuan mengelola silang budaya di PT. PP-Taisei dapat pula dijadikan acuan dalam mengelola Silang Budaya Organisasi lainnya, baik organisasi publik maupun Organisasi Swasta terutama yang bersifat aliansi ; Joint-Venture, Joint Operation, Konsorsium atau Penggabungan (Merger). Nilai-nilai Budaya Organisasi yang telah mengkristal menjadi Budaya Organisasi baru yang telah disepakati, dihormati, ditaati dan dihargai bersama jika dikelola, disosialisasikan serta dipelihara dengan balk akan menjadi kekuatan organisasi dan meningkatkan daya saing organisasi dalam menghadapi era globalisasi."