Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini merupakan aplikasi riset tindakan berbasis Soft Systems Methodology yang mengacu kepada dual imperatives dari McKay dan Marshall ( 2001) yaitu research interest dan problem solving interest untuk melakukan penataan ulang governansi dalam pengelolaan hutan lindung. Institusi yang memegang peranan penting dalam governansi pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo adalah Perum Perhutani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010. Adapun pihak lain yang terkait erat dengan pengelolaan hutan lindung adalah pemerintah daerah, masyarakat desa hutan, serta stake holder seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Dalam prakteknya, governansi dalam pengelolaan hutan lindung banyak menghadapi permasalahan. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain oleh perambahan serta perusakan hutan lindung yang mengakibatkan terjadinya deforestasi dan berkurangnya fungsi hutan lindung. Implementasi kebijakan serta koordinasi dalam rangka pengelolaan hutan lindung juga menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penataan ulang governansi, implementasi kebijakan, serta pelaksanaan koordinasi yang efektif dalam pengelolaan hutan lindung.Hasil kajian menunjukkan bahwa penataan ulang governansi dalam pengelolaan hutan lindung dapat dilakukan melalui perubahan yang systematically desirable dan culturally feasible di mana partisipasi, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan konsensus dapat diadopsi sebagai prinsip-prinsip governansi yang baik dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Implementasi kebijakan menyangkut hutan lindung dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat desa hutan mengenai fungsi hutan lindung. Komunikasi dan interaksi yang intensif antar institusi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

---

This study is an application of action research based on the Soft Systems Methodology which refers to the concept dual imperatives, as put forwarded by McKay and Marshall (2001) ? research interest and problem solving interest ? in dealing with restructuring governance for protected forests. According to the Government Regulation No. 72 of 2010, Perum Perhutani is a government institution that should play a crucial important role in the governance of protected forest in the Wonosobo Regency. Other parties having close relations to the governance of protected forests are local governments, villagers living next to the forests, as well as those stakeholders such as non-governmental organizations (NGOS).In practice, the governance of protected forest management does face a lot of problems. These problems are partly caused by encroachment and destruction of protected forests which then lead to deforestation and also reduced functions of the protected forests. In addition to this, policy implementation and coordination within the context of protected forest management also face various problems. Therefore, the main purpose of this research is to investigate governance restructure, policy implementation, as well as the implementation of effective coordination in the management of protected forests.The results show that governance restructure for the protected forest management can be done through systematically desirable and culturally feasible changes in which participation, efficiency and effectiveness, fairness and equality, transparency, accountability, and consensus can be adopted as principles of good governance in the management of protected forests in the Wonosobo Regency, in particular. Maximum efforts associated with protected forest oriented policy implementation can be made by enhancing the nearby villagers?s understanding of the functions of protected forests. At the same time, intensive communication and interaction among related institutions are also essential in order to improve the effectiveness of coordination in the management of protected forests in the Wonosobo Regency."

"Sistem Pengawasan dalam Supervisi Akademik terdiri dari Tiga Dimensi kegiatan yaitu memantau, menilai dan membina. Untuk dapat melaksanakan tiga dimensi kegiatan tersebut dibutuhkan pengawas yang memiliki kompetensi yang memadai dalam bidangnya. Namun kenyataannya masih banyak pengawas yang belum memenuhi persyaratan kompetensi. Oleh karena itu tesis ini membahas tentang upaya peningkatan kompetensi pengawas sekolah dalam pelaksanaan Supervisi Akademik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe. Penelitin ini menggunakan metode Soft System Methodologi samapai tahap Enam yaitu problem Solving.Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kompetensi pengawas sekolah di Kabupaten Konawe adalah Mentoring, Lokakarya dan pelatihan yang berkesinambungan.

---

Supervisory system in instructional supervision consists of three activity dimensions such as observing, assessing and developing. In order to implement such three activity dimensions, it is needed competent supervisors in their field. In fact, however, there are still many supervisors who do not fulfill the competencies requirement. Consequently, this thesis discusses about how efforts of improving school supervisor competencies in instructional supervision are implemented at office of education and culture in Konawe regency. This study uses Soft System Methodology until stage six in the form of problem solving.

The result of this study recommends that the efforts that can be done in improving school supervisor competencies in Konawe regency are: mentoring, workshop, and continuous training."

"Penelitian ini mengkaji tentang upaya peningkatan kompetensi pengawas sekolah pada bidang penelitian dan pengembangan di Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali dengan menggunakan metode Soft Systems Methodology (SSM) dan ditujukan untuk problem solving interest. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembelajaran pada kegiatan peningkatan kompetensi pengawas sekolah sehingga upaya yang dilakukan dapat meningkatkan kompetensi pengawas sehingga kelak dapat berkinerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut peneliti merumuskan tujuan yakni mengkontruksi proses pembelajaran pada kegiatan peningkatan kompetensi pengawas sekolah pada bidang penelitian dan pengembangan. Temuan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi pengawas sekolah pada bidang penelitian dan pengembangan dilakukan melalui proses pembelajaran dengan aktifitas-aktifitas yang logis pada kegiatan pelatihan, mentoring dan pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah.

---

This research study about the efforts to increase the competence of school superintendent in generating of research and development at Education Chamber of Morowali Regency by using Soft Systems Methodology (SSM) and aimed at problem solving interest. The problem in this study is how the learning process at school superintendent competence building activities so that the efforts made to improve the competence of superintendents that can later be performed in accordance with their competence. To answer the research problem, the researcher formulates the goal to construct the learning process at school superintendents competence building activities in generating of research and development. The findings in this study conclude that the school superntendents to improve competence in generating of research and development through the learning process with a logical activities through training, mentoring and empowerment Working Group School Superintendent."

"Riset yang berfokus pada kompetensi MSDM (human resource competency) ini,mempunyai dua tujuan, yaitu: problem solving interest dan research interest. Subjek penelitian, Bank BTN dianalisis dari sisi regulasi, struktur, tata kelola, serta dinamika internal human capital management menghadapi situasi kompleks problematis era ASEAN Economic Community 2015 dan ASEAN financial integration 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah serba sistem lunak berbasis riset tindakan. Hasilnya, Bank BTN tidak melakukan tindakan sistemik dalam sistem kepemimpinan dan sistem kerja kinerja unggul. Kompetensi MSDM sebagai leverage dapat tercapai melalui efikasi individu dan efikasi organisasi. Sebagai riset akademik, refleksi teoritis memberikan kebaruan berupa disain ulang kompetensi MSDM. Disain alternatif tersebut dihasilkan melalui integrasi sistem pemosisi strategis dengan sistem kerja kinerja unggul melalui sistem proaktivis kredibel empat tingkat. Rekomendasi: organisasi bank perlu mengadopsi desain alternatif, Sistem Kompetensi Modal Manusia, sehingga menjadi center of excellence dalam bidangnya melalui dialog serta tindakan nyata sistemik yang inklusif, holistik dan strategis.

---

The Research, that focuses on human resource competency, has two objectives, namely: problem solving interest and research interest. Bank BTN, subject of the research, were analyzed in terms of regulation, structure, governance, and the internal dynamics of human capital management in facing a problematic situation in ASEAN Economic Community 2015 and ASEAN financial integration 2020.

Soft systems methodology based action research was used as the approach. As a result, Bank BTN has not performed systemic action in their leadership system and superior performance work systems yet. Human resource competencies, as leverage, can be achieved through personal efficacy and organizational efficacy.

As an academic research, theoretical reflections provide novelty in the form of human resource competency redesign. The alternative design was produced by an integration of strategic positioner system with high performance work systems through proactivists credible four-level systems.

Recommendation: a bank organization needs to adopt the concept of human capital competency systems to be a center of excellence in its field through systemically inclusive, holistic, and strategic dialogue and real action."

"Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) dalam menghadapai tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah merespon melalui proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan visi PNJ menjadi politeknik berkelas dunia pada tahun 2029. Faktanya, PNJ melakukan inovasi melalui kurikulum berbasis KKNI dan kebutuhan industri, penelitian berorientasi pada HAKI dan paten, pengabdian berbasis pada pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk siswa berkebutuhan khusus. Collaborative knowledge creation (CKC) yang terjadi dalam organisasi digunakan dalam menjawab “the right knowledge” untuk “the right people” pada “the right time”. Merujuk pada Alvarez (2012) penerapan CKC di dalam organisasi merupakan syarat agar bertahan di dalam persaingan global. Sedangkan Du Chatenier et.al., (2009) menggambarkan empat tahapan implementasi CKC, yaitu : (1) externalizing and sharing, (2) interpreting and analyzing, (3) negotiating and revising dan (4) combining and creating. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pembelajaran yang partisipatif berdasarkan budaya di dalam kerangka suatu sistem terbuka yang rumit dan kompleks berbentuk human activity systems (HAS) pada organisasi Politeknik melalui konsep CKC dengan pendekatan dual imperative systems yang menggunakan soft systems methodology (SSM) serta meminjam PNJ sebagai laboratorium untuk kepentingan research interest dan problem solving. Dalam research interest, SSM hanya dilakukan sampai tahap keenam dan penerapan CKC di PNJ memiliki karakteristik yang sama dengan ciri dan keunggulan Politeknik sebagai pendidikan tinggi vokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan empat tahapan dalam CKC (externalizing and sharing, interpreting and analyzing, negotiating and revising, dan combining and creating) digunakan dalam proses penyusunan dan pengembangan model pendidikan tinggi vokasi dan mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma PT. Penelitian ini melibatkan aktor yang berwenang dan berkompeten, dimulai dari tingkat individu, kelompok, organisasi dan antar organisasi Politeknik. Penerapan setiap tahapan CKC dalam proses penyusunan dan pengembangan model pendidikan tinggi vokasi memerlukan kontribusi peran dari setiap individu (Direktur, Pudir, Kajur, KPS, Kepala Unit dan dosen), kelompok (Pimpinan PNJ, Pimpinan Jurusan, Pimpinan Unit), organisasi (PNJ) dan antar organisasi (Forum Direktur Politeknik, wakil dari Dikti, dunia industri serta asosiasi profesi). PNJ memainkan peran penting melalui penyempurnaan kelembagaan yang didukung kebijakan pemerintah, meningkatkan kualitas lulusan dan mutu pembelajaran, memperkuat daya inovasi, kerja sama dengan dunia industri, pemerintah dan institusi lainnya.

---

In facing the challenges of globalization and information technology, State Polytechnic of Jakarta ( PNJ ) has responded by implementation of the Tri Dharma of Higher Education with PNJ vision become a world-class polytechnic in 2029. In fact, PNJ innovation is done through standard curriculum needs of the industry, the number of research oriented, intellectual property rights and patents, devotion based on community development and the implementation of inclusive education for students with special needs. Collaborative knowledge creation ( CKC ) is happening in the organization used to answer "the right knowledge" to "the right people" at "the right time". Referring to Alvarez ( 2012) application of the CKC in the organization is a requirement in order to survive in the global competition. While Du Chaternier et al, (2009 ) describes four stages of implementation CKC: (1) externalizing and sharing, (2) analyzing and interpreting, (3) negotiating and revising, and (4) combining and creating.

The purpose of this study is aimed to analyze the learning process in a participatory of CKC and based culture within the framework of an open complicated and complex form of human activity systems (HAS) at the Polytechnic organization with dual imperative systems approach that use soft systems methodology (SSM) and borrow PNJ as a laboratory for the benefit of research interests and problem solving. In the research of interest, SSM only done until the sixth stage and the application of the CKC in PNJ has the same characteristics with the characteristics and advantages of the Polytechnic as higher vocational education.

The results showed that all four stages in CKC (externalizing and sharing, analyzing and interpreting, negotiating and revising, and combining and creating) used in the formulation and development of higher vocational education models and support the implementation of quality improvement “Tri Dharma” of higher education. Research involving actors and competent authorities, starting from the level of the individual, group, organizational and inter-organizational Polytechnic. CKC application of each stage in the process of drafting and development of higher vocational education model requires the contribution of each individual role ( Director, Vice Director , Head of Department, Head of Unit and Lecturer ), group (Director and Vice Director, Head of Department, Head of Unit), organization (PNJ) and inter organizational ( Polytechnic Director 's Forum, representatives of Higher Education: Ministry of Education and Culture, industries and professional associations ). In the face of globalization and helping to improve the nation's competitiveness, PNJ have an important role through institutional improvements and supported by government policies, improve the quality of the graduates, the quality of learning and teaching process, strengthen innovation and do collaboration with industries, gevernment and other institutions."

"ABSTRAKKajian ini menyajikan ilustrasi daya saing UMKM Industri Kreatif pada sebuah kota di Indonesia. Berbeda dengan konstruksi daya saing yang sudah dilakukan dalam riset sebelumnya - misalnya market based view dan resource based view, maka daya saing direkonstruksi dengan basis kerangka kelembagaan bertingkat tiga, dengan meminjam model new institutionalism in economic sociology (NIES) ebagaimana diperkenalkan oleh Nee.Kajian ini termasuk dalam SSM-based action research dengan kategori theoretical research practice atau research interest. Menurut Flood and Jackson (1991) dengan pilihan ini, perubahan yang diinginkan dan mungkin dilakukan (feasible and desirable change) dengan mempertimbangkan systematically desirable, culturally feasible adalah pertimbangan di antara para peneliti dan reviewers, bukan pada pemilik masalah (problem owner).Berbeda dengan kajian Hardjosoekarto (2012), kajian ini senada dengan Kane dan Del Mistro (2003) yang memperlakukan P (small-and Medium-scale Creative Industry's) sebagai real world instance of A (Competitiveness Based on Three-tiered Institutional Frameworks), seperti yang disebutkan oleh McKay dan Marshall (2001).Hasil kajian menunjukkan bahwa daya saing UMKM Industri Kreatif (institutional framework based competitiveness) ditentukan oleh tiga tingkat kerangka kelembagaan (three-tiered Institutional Frameworks), yaitu regulasi, struktur tata kelola dan institusi informal yang berisi norma, budaya, nilai dan keterlekatan. Sebagai hasil kajian riset tindakan, menurut Checkland & Scholes (1990), konstruksi dya saing ini merupakan experience based knowledge yang dapat dikategorikan sebagai promary thesis dari konstruksi daya saing berdasarkan tingkat tataran kelembagaan, yang dapat digunakan sebagai basis pengujian lebih lanjut dari suatu eksplorasi studi saintifik lainnya, sebagaimana dikemukakan oleh Barton et al (2009), dan Stephens et al (2009) yang kemudian dipertegas oleh Hardjosoekarto (2012).

---

ABSTRACT

The research presents a reconstrction of creative industry small medium enterprises competitiveness in a city in Indonesia. Unlike the competitiveness reconstruction done in previous researches, such as the market-based view and the resource-based view, this research reconstructs competitiveness based on the three-tiered institutional frameworks, borrowed from Nee's New Institutionalism in Economic Sociology (NIES) (2003, 2005).

The study applies SSM-basd action research with the category of theoretical research practice or research interest. According to Flood and Jackson (1991), through the choise, the feasible and desirable change, by considering the systematically desirable and culturally feasible factors, is the consideration among the researchers and reviewers, not on the problem owners.

Different from Hardjosoekarto's study (2012), the study s more similar to the one by Kane and Del Mistro (2003) that treated P (SMEs on Creative Industry) as the real-world instance of A (Competitiveness Based on Three-tiered Institutional Frameworks) as stated by McKay and marshall (2001).

The result of the research shows that the institutional framework-based competitiveness of SMEs is determines by the three tiered institutions consisting norms, culture, values, and embededness. As a resulth of Action Reserch study, according to Checkland &Scholes (1990), the competitiveness reconstruction is an experience-based knowledge that can be categorized as the primary thesis of the competitiveness reconstruction based on the more reliable institutional frameworks founded on the exploration of scientific study as stated by Barton et al. (2009), and Stephens et. al. (2009), later confirmed by Hardjosoekarto (2012)."

"ABSTRAKMeski memiliki peran strategis, Lembaga Penyiaran Publik TVRI belummemiliki posisi yang kuat karena status kelembagaannya belum jelas. Penelitianini bertujuan melakukan penyempurnaan kebijakan Lembaga Penyiaran PublikTVRI sebagai suatu Hirarki karenanya tiga tahap kebijakan berdasarkan hirarkidinilai tepat untuk penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan SoftSystems Methodology (SSM) yang melihat real world sebagai sistem yang terdiridari sub-sistem yang saling interconnected dan interrelated.Pemilihan SSMsebagai pendekatan untuk keseluruhan proses penelitian menggunakanexperience based knowledge– yang bergerak antara perceived about realworld(reality) dan feeling about realworld (actuality). Hasil Penelitian menunjukkanpada tataran policy level Undang-undang 32/2002 dan PP 11/2005 serta PP13/2005, tidak mengatur rumusan status kelembagaan LPP TVRI.Bahkan,regulasi- regulasi tersebut tidak sinkron dalam pengaturan kelembagaan LPPTVRI. Sementara di tataran organizational level, Rencana Strategis LPP TVRI2011- 2016 belum selesai disusun, mengingat belum ada sinergisitas antaraDewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP TVRI 2011- 2016. Padahal RenstraLPP TVRI adalah penentu arah pengembangan LPP TVRI di masa mendatang.Pada tataran operational level, Standar Operasional Prosedur (SOP) unitPemberitaan LPP TVRI yang merupakan pedoman dalam menjalankan tugasprofesi di unit Pemberitaan hingga saat ini belum disosialisasikan.

---

ABSTRACTThis research objective is the improvement of the policy of LPP TVRI as aHierarchy of the three steps policy based on hierarchy which is suitable or properwith this report. The research uses a soft systems Methodology- SSM that see thereal world as a system which consists of sub system that interconnected andinterrelated to each other. The choosing of approaching SSM is used for acomprehensive Research Process to conduct the completion policy of PublicBroadcasting Board with the using of experience based knowledge- which movebetween perceived about real world (reality) and feeling about real world(actuality).The result of this research shows in amandement policy level of UU32/2002 and PP 13/2005 as well as LPP TVRI, without stipulate definition,limitation and the status of LPP TVRI, even the regulation is not connected to thearrangement of LPP TVRI Board. Meanwhile, the arrangement of organizationlevel, strategy plan of LPP TVRI 2011-2016 is not accomplished, because there isnot a synergy between the Board of Governors and the Director of LPP TVRIBoard 2011-2016. Even though, strategy Plan of LPP TVRI is the key guidance tothe development of LPP TVRI in the future. The arrangement of operational level,the Standard Operating Procedure of News Department of LPP TVRI which is thesources or guidelines in conducting the profession duty in the field of NewsDepartment, until now it is not been socialized."

"A phenomenon of educational problem especially in Public Senior High School I Membalong is there is no fulfillment of eight national standard of education. School principal, teachers, administrator staffs, students, school committee, and school supervisor have the role to implement the quality improvement program continuously through the utilization of school self evaluation to achieve the national standard of education.This thesis discusses about the utilization of school self evaluation at Public Senior High School I Membalong Belitung Regency using qualitative method through Soft Systems Methodology (SSM) approach.The result of the study suggested that school self evaluation at Public Senior High School I Membalong hat to be utilized to develop quality improvement program continuously by involving all stakeholders to create satisfaction of customer.

---

A phenomenon of educational problem especially in Public Senior High School I Membalong is there is no fulfillment of eight national standard of education. School principal, teachers, administrator staffs, students, school committee, and school supervisor have the role to implement the quality improvement program continuously through the utilization of school self evaluation to achieve the national standard of education.This thesis discusses about the utilization of school self evaluation at Public Senior High School I Membalong Belitung Regency using qualitative method through Soft Systems Methodology (SSM) approach.The result of the study suggested that school self evaluation at Public Senior High School I Membalong hat to be utilized to develop quality improvement program continuously by involving all stakeholders to create satisfaction of customer."