Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan model prediksi implementasi. Tujuannya adalah untuk menganalisis dinamika penerapan KTR di level kabupaten/kota yang diformulasikan dalam berbagai format kebijakan, mulai dari keputusan bupati/walikota sampai dengan dalam bentuk peraturan daerah, yang telah diberlakukan selama belasan tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, untuk menganalisis, menginterpretasi dan menghasilkan model prediktif mengenai kebijakan KTR data primer dan sekunder tingkat nasional dan lokal yakni empat wilayah yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu: Kota Palembang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis uji-T, cross-tab, dan regresi logistik; dan didukung dengan metode analisis kualitatif untuk pengayaan hasil yang komprehensif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan model prediksi penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok dengan dukungan dan demand dari daerahnya bisa terwujud jika faktor dukungan pajak rokok tinggi, tidak memiliki pertanian tembakau dan faktor demand hipertensi penduduknya tinggi, penduduk miskin lebih rendah, pendidikan masyarakatnya lebih tinggi, jumlah merokoknya lebih tinggi, pengeluaran merokoknya lebih tinggi dan angka harapan hidupnya lebih tinggi. Adanya dukungan di daerah komitment dan keberanian dari kepala daerahnya dalam kepedulian dan menyelamatkan kesehatan masyarakatnya merupakan dukungan yang cepat dalam menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Dengan pemetaan kuadran wilayah kabupaten kota dapat diupayakan penerapannya melalui skenario strategi jangka panjang dan jangka pendek dalam peta jalan lima tahun selama satu periode pemerintahan harus bisa menerapkan kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.

---

This study discusses the implementation of Smoke Free Zone policy (KTR) at the district / city in Indonesia using a predictive model implementation. The goal is to analyze the dynamics of the implementation at the district level KTR / city policies formulated in a variety of formats, ranging from decision regent / mayor up to in the form of local regulations, which have been imposed on a dozen years. This study uses quantitative and qualitative approach, to analyze, interpret and generate predictive models regarding policies KTR primary data and secondary of national and local levels that are four areas that serve as the research sample are: Palembang City, Karawang District, North Lombok District and Mataram City. The analysis used was a T-test analysis, cross-tabs, and logistic regression; and supported by qualitative analysis method for enrichment comprehensive results.The results showed that the application of the model prediction with the smoking area policy support and demand from the region could be achieved if factors support higher cigarette taxes, do not have a tobacco farm and demand factors hypertension high population, poverty is lower, the higher education community, the number of smoking higher, the higher the smoking spending and higher life expectancy. There is a supported in the commitment and courage of the head region in and save the health care community is quick support in implementing the policy of no-smoking areas. With a district-quadrant mapping can be pursued through the implementation of long-term strategic scenarios and short-term five-year roadmap for the period of administration should be able to implement the policy of nosmoking areas of local regulations."

"Indonesia menempati urutan pertama dengan jumlah perokok terbanyak di ASEAN, berdasarkan data BPS pada tahun 2023 persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang merokok tembakau selama sebulan terakhir mencapai 28,62 %. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi merokok di Indonesia, upaya untuk mengurangi prevalensi tersebut dilakukan melalui penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penelitian yang dilakukan oleh berbagai negara menunjukan bahwa kebijakan larangan merokok signifikan mengurangi prevalensi merokok, namun hingga saat ini belum seluruh Pemerintah Daerah memiliki aturan terkait Kawasan Tanpa Rokok. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah unuk menganalisis pengaruh kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan lama berlakunya kebijakan tersebut terhadap prevalensi merokok di Indonesia. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi Logit dan untuk menginterpretasikan hasilnya menggunakan Marginal Effect. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada atau tidaknya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan lama berlakunya kebijakan tersebut memiliki efek yang bervariasi terhadap prevalensi merokok individu di berbagai kelompok umur. Pada kategori umur dewasa, ditemukan bahwa ada atau tidaknya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan lama berlakunya kebijakan tersebut berdampak negatif dan signifikan terhadap probabilitas individu untuk merokok. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok menjadi penting bagi Pemerintah guna untuk mengendalikan dampak konsumsi rokok bagi kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebaruan dan memperkaya refrensi serta literatur terkait dengan kajian kebijakan larangan merokok dan prevalensi merokok, serta dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam upaya mengendalikan dampak konsumsi rokok di Indonesia.

---

Indonesia holds the first ranks with the highest number of smokers in ASEAN, according to data from the Bureau of Statistics (BPS) in 2023, there are 28.62% of individuals aged 15 and older who smoked tobacco in the past month. The government aims to reduce the smoking prevalence In Indonesia, to reduce smoking prevalence are carried out through the implementation of smoke-free area (SFA) policies. Studies conducted in various countries have shown that smoking bans policies significantly reduce smoking prevalence. However, not all regional governments in Indonesia have instituted regulations pertaining to Smoke-Free Areas. The objective of this study is to analyze the impact of smoke-free area policies and the duration of their implementation on the prevalence of smoking in Indonesia. In this research, data analysis was conducted using the Logit regression model and the results were interpreted using Marginal Effects. The findings indicate that the existence of Smoke-Free Area policy and the duration of ots implementation have varying effects on individual smoking prevalence across different age groups. For the adult age category, found that existence of Smoke-Free Area policy and the duration had a negative and significant impact on smoking probability. The Smoke-Free Area policy is essential for the government to control the health impacts of tobacco consumption. This study is expected to provide new insights and enrich references and literature on the study of smoking bans and smoking prevalence. Moreover, it can serve as a consideration for the government in its efforts to mitigate the health impacts of tobacco consumption in Indonesia."

"Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu kebijakan pengendalian perilaku merokok yang telah diimplementasikan pada beberapa daerah di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan KTR pada perilaku merokok. Lebih khusus, studi ini juga mempertimbangkan perilaku merokok orang tua dan anggota rumah tangga lain pada perilaku merokok remaja usia 15-24 tahun. Metode regresi yang digunakan adalah Logit untuk melihat status merokok serta Tobit dan Heckman untuk melihat konsumsi rokok/hari. Secara umum, kebijakan KTR tidak signfikan mempengaruhi perilaku merokok.

---

Smoke-free area policy is one of smoking behavior control policies  that has been implemented in several regions in Indonesia. This study aims to evaluate the impact of smoke-free area policy on smoking behavior. More specifically, this study also considers smoking behaviour of parents and other household member on adolescents smoking behavior aged 15-24 years. The method used is Logit to examine smoking status as well as Tobit and Heckman to examine cigarette consumption/day. In general, smoke-free area does not significantly affect smoking behaviour."

"Indonesia menjadi negara ketiga dengan konsumsi tembakau terbesar di dunia dan terus meningkat prevalensinya Paparan asap rokok akan membahayakan bagi orang lain perokok pasif akan menjadi korban dari perilaku merokok yang semena mena Kawasan Tanpa Rokok merupakan peraturan yang harus diterapkan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Tempat Belajar mengajar menjadi salah satu Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan yang menjadi contoh dan peduli lingkungan sudah mentapkan UI sebagai kawasan Tanpa Rokok berdasarkan SK Rektor UI Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di universitas Indonesia Tahun 2015 Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan mertode wawancara mendalam dan observasi dengan pendekatan kerangka kerja logis Hasil penelitian adalah Kawasan Tanapa Rokok UI belum memiliki indikator yang sesuai dengan peraturan kementerian kesehatan dan belum optimal dalam pelaksanaannya Faktor kendala utama adalah tidak adanya komitmen konsistensi ketegasan penegakan peraturan kejelasan tanggung jawab dan wewenang Pelaksana Tugas Harian KTR UI sehingga akan berdampak pada alokasi anggaran dan aktivitas dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok serta output yang dicapai.

---

Indonesia in the third position country with the world 39 s largest tobacco consumption Exposure to cigarette smoke will harm to others passive smokers will become victims of smoking behavior is arbitrary Smoking Area is a rule that should be applied based on Law Number 36 Year 2009 on Health University become one of the smoke free area decided by the Government University of Indonesia as an educational institution have a regulation to be smoke free campus The purpose of this study was to analyze the implementation Smoking Area in the university of Indonesia Year 2015 This is qualitative research with in depth interviews and observations methods with the logical framework approach Results of the study were smoke free area in UI doesn rsquo t have indicators in accordance with the rules and the health ministry has not been optimal in practice The main limiting factor is the lack of commitment consistency and the clear of responsibility and authority of the ldquo Pelaksana Tugas Harian KTR UI rdquo so that it will have an impact on the budget allocation the activity in the implementation of non smoking area as well as the output achieved."

"Hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan termasuk sebagai salah satu komponen kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Salah satu wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap kesehatan diiwujudkan dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Konsumsi rokok yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi permasalahan yang mengancam kesehatan, terlebih Indonesia telah menduduki peringkat ketiga dengan jumlah perokok tertinggi setelah Tiongkok dan India. Sebagai bentuk pengendalian dampak konsumsi rokok, penetapan KTR oleh pemerintah daerah di wilayah masing-masing, baik tingkat provinsi maupun tingkat kota/kabupaten, dilakukan untuk tetap melindungi hak asasi terhadap kesehatan bagi masyarakat umum. Berangkat dari latar belakang berikut, skripsi ini berfokus pada pembahasan dari konsep KTR sebagai kebijakan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pada pelaksanaan peraturan daerah di Kota Depok yang mengatur mengenai KTR. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif. Berangkat dari tujuan ini, didapatkan suatu simpulan komprehensif bahwa Pemerintah Kota Depok telah menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak asasi atas kesehatan di Kota Depok dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lalu, terhadap pelaksanaan KTR di Kota Depok sendiri, Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Tim Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Depok. Namun, pada pelaksanaannya, Pemerintah Kota Depok masih membutuhkan anggaran yang lebih besar karena pengawasan yang dilakukan dalam mengimplementasikan KTR di Kota Depok masih terbilang kurang. Selain itu, tingkat kepatuhan KTR di Kota Depok masih tergolong rendah atau belum memenuhi target sehingga membutuhkan pengembangan aturan yang lebih tegas dan terukur dari segi kebijakan pelayanan publik.

---

Right to Health is a human right and is included as one of the components of welfare as mandated in the 1945 Constitution. One of the forms of protection of human rights to health is realized by establishing a Non-Smoking Area (KTR). Cigarette consumption, which continues to increase from year to year, is a problem that threatens health. Indonesia has been ranked third with the highest number of smokers after China and India. As a form of controlling the impact of cigarette consumption, the determination of KTR by local governments in their respective regions, both at the provincial and city/district levels, is carried out to continue to protect human rights to health for the general public. KTR as a public service policy in the health sector and in the implementation of regional regulations in Depok City which regulates KTR. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes written legal norms and the research results are presented descriptively. Departing from this goal, a comprehensive conclusion was obtained that the Depok City Government has carried out its obligations in protecting human rights to health in Depok City by stipulating Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Non-Smoking Areas as amended by Depok City Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Non-Smoking Areas. Then, regarding the implementation of KTR in Depok City itself, the Depok City Government has established a Development and Supervision Team for Non-Smoking Areas in Depok City. However, in practice, the Depok City Government still requires a larger budget because the supervision carried out in implementing KTR in Depok City is still relatively lacking. In addition, the level of KTR compliance in Depok City is still relatively low or has not met the target so that it requires the development of regulations that are more firm and measurable in terms of public service policies."

"Berdasarkan penelitian Dinas Kesehatan Republik Indonesia kebiasaan merokok telah menjadi salah satu dari tiga perilaku yang beresiko tinggi terhadap kematian. Meskipun semua orang tahu bahaya yang ditimbulkan akibat merokok, tetapi perilaku merokok para remaja tidak pemah surut. Hal yang lebib memprihatinkan, usia orang mulai merokok setiap tahun semakin muda. Melihat hal ini, Dinas Kesehatan Kota Bogor yang merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kesehatan, akan menjadikan .Kota Bogor sebagai kota percontohan bagi program Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dengan adanya landasan hukum dan dukungan kuat yang ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor; Humas (hubungan masyarakat) Dinas Kesebatan Kota Bogor sebagai penunus kebijakan teknis di bidang kesehatan, harus memulai langkah pertamanya dalam memulai program KTR. Sasaran utamanya adalah pelajar dari 11 SMA di Bogor untuk dijadikan sekolah percontohan bagi program KTR. Program ini baru mulai akan digalakkan pada tahun 2005. Untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dalam memulai sebuah proses strategi perencanaan, melakukan riset dan analisis data yang akurat sangat panting. Oleh sebab itu sebelumnya Humas Dinas Kesebatan Kota Bogor harus dapat menelaah dulu seperti apakah kondisi lingkungan sosial dan bagaimana sikap dari sasaran program KTR sebelum meluneurkan program. Hal ini harus segera dilakukan karena memonitor dan menganalisis lingkungan sosial bukanlah hanya sekedar langkah pertama dari proses ini, tetapi juga merupakan tahap yang paling sulit. Humas pernerintah yang bersifat non-profit seperti Dinas Kesehatan Kota Bogor perlu mensosialisasikan program KTR dengan menggunakan suategi pemasaran sosial, untuk mengubah perilaku masyarakat Kota Bogor. Oleh karena itu kegiatan penelitiannya pun perlu disesuaikan dengan strateei riset pemasaran sosial„ kbususnya analisis terhadap lingkungan dan khalayak sasaran program. Melihat hal di atas makatujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui kondisi lingkungan khalayak sasaran program Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor. 2. Untuk mengetahui sikap dari khalayak sasaran program Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif dengan unit pengamatan SMA Negeri 1 Bogor dan unit analisis pelajar SMA Negeri 1 Bogor. Penelitian terhadap kondisi lingkungan pemasaran sosial dilakukan berdasarkan teori Kotler yaitu dengan 6 dimensi lingkungan yaitu demograk, ekonomi, rsik, teknologi, politik dan sosiokultural. Sedangkan dalam menganalisa sikap, khalayak sasaran dianalisa dari aspek kognitif, afektif dan konatif Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis lingkungan adalah, tingkat kebiasaan merokok pada pelajar SMA Negeri 1 Bogor bermula sejak usia belia (SD), akses mendapatkan rokok yang sangat mudah, pengaruh lingkungan pergatulan, orang tua dan iklan yang sangat gencar. Sedangkan analisis pada sikap khalayak sasaran program Kawasan Tanpa Rokok menunjukkan kurangnya pengetahuan dan informasi yang benar tehadap bahaya rokok terhadap kesehatan pada perokok aktif maupun pasif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun strategi pemasaran sosial program KTR yang akan dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor."

"Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan adalah bentuk turunan dari Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Kabupaten Lebak masih berada di posisi tertinggi kedua yang memiliki persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengan kebiasaan merokok (29,4%), sehingga untuk menurunkan angka perokok di Kabupaten Lebak dengan melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini menggunakan Triangulation mix methode, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantatif.Hasil penelitian mendapatkan sebagian kecil Kawasan Tanpa Rokok patuh terhadap kebijakan (28%), perilaku positif (58%) dan pengetahuan tinggi (58%), tidak ada hubungan perilaku dengan pengetahuan (p value = 0,075). Pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok belum efektif karena masih adanya gap antara implementasi dan pedoman dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI. Pemerintah daerah belum responsive terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dengan belum diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, pembentukan tim pengawas dan sosialisasi Perda. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah penerbitan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan penyamaan persepsi tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada penentu kebijakan.Lebak District Regulation No.17 Year 2006 on the Implementation Order, Cleanliness and Beauty is a derivative form of Laws 23 of 1992 About Health. Lebak still remain the second highest percentage of population aged 10 years and over with smoking (29.4%), so as to reduce the number of smokers in Lebak to implement the No Smoking policy. This study uses the Triangulation mix of methods, data collection is done with qualitative and quantitative approaches.

The results of the study to get a small portion No Smoking policy-compliant (28%), positive behavior (58%) and high knowledge (58%), there was no connection with the behavior of knowledge (p value = 0.075). No Smoking policy implementation has not been effective because of the persistence of the gap between the implementation and the guidelines in the use of Sharing Fund Tobacco Excise issued by the Ministry of Health RI. The local government has not been responsive to the policy of No Smoking by not issuing the Provincial Regulation on No Smoking, team building and socialization supervisory regulations. Recommendations that can be raised is the publication of the Provincial Regulation on No Smoking, and harmonization of the use of DBH in the Tobacco Excise policy makers."

"Batam merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang mendapatkan insentif pajak, salah satunya insentif pajak atas pembebasan PPN, dan Bea Masuk. Insentif tersebut diakomodasi oleh industri galangan kapal di Batam, dimana industri galangan kapal Batam mendapatkan pembebasan PPN dan Bea Masuk atas impor bahan baku dan komponen kapal. Penelitian ini akan menfokuskan kebijakan insentif pajak di Batam yang dinikmati oleh industri galangan kapal di Batam dan mengevaluasi kebijakan tersebut apakah sudah memenuhi kriteria evaluasi kebijakan sebagaimana diungkapkan oleh Dunn dalam perspektif efektifitas, efisiensi, kecukupan, resposivitas, dan ketepatan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode kualitatif pula. Hasilnya adalah pemberian insentif pembebasan PPN dan Bea Masuk pada impor bahan baku dan komponen kapal belum memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah dan industri galangan kapal di Indonesia.

---

Batam is a free trade zone that get tax incentives, such as the incentive on VAT exemption and import duty. The incentives are accommodated by the shipbuilding industry in Batam. Shipbuilding industry get the VAT exemption of import duty on imported raw materials and components of ships. This study will focus on the policy of tax incentives used by the industry Batam shipyard in Batam and evaluate the policy if it appropriate with the criteria for policy evaluation based on William Dunn?s theory. This research was conducted with a qualitative approach and qualitative methods as well. The result is the provision of VAT exemption and import duty exemption on imported raw materials and components of ships have not provided significant benefits for the government and the shipbuilding industry in Indonesia."

"Tesis ini merupakan studi empiris yang fokus utama analisisnya adalah pengaruh kebijakan publik terhadap penerimaan pajak riil pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan analisis deskriptif disimpulkan bahwa: (1) Pertumbuhan penerimaan pajak riil relatif lambat, karena relatif tingginya laju inflasi; (2) Rasio pajak pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sudah meningkat; (3) sampai saat ini, rasio pajak semakin rendah bila tingkat pemerintahan semakin rendah; dan (4) peranan penerimaan pajak dalam APBN dan APBD (PAD) sudah semakin besar, yang menyiratkan semakin baiknya tingkat kemandirian fiskal. Dengan menggunakan model ekonometrika dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan publik terhadap penerimaan pajak di Indonesia tidaklah besar. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan-kebijakan publik yang diputuskan terhadap perbaikan efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak, maupun peningkatan potensi pajak, khususnya perluasan basis pajak belum seperti yang diharapkan.

---

This thesis is an empirical study that the main focus of analysis is to influence public policy on real tax revenue of central government, provinces and districts/cities in Indonesia. Based on descriptive analysis concluded that: (1) real tax revenue growth is relatively slow, because of relatively high inflation rate, (2) The ratio of central government taxes, provincial and district/city, have increased, (3) until recently, the lower the tax rate when the lower levels of government; and (4) the role of tax revenue in the State Budget (APBN) and Regional Budget/APBD (PAD) has been getting larger, which implies the good level of fiscal independence. By using the econometric model can be concluded that the impact of public policies on tax revenue in Indonesia was not large. This shows that the impact of public policies that decided to improve efficiency and effectiveness of tax collection, as well as potential tax increase, particularly the expansion of tax base has not been as expected."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi dari kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor dikhususkan untuk angkutan kota jurusan Sukasari-Bubulak. Penelitian ini berdasarkan pada konsep teori Mazmanian Sabatier didalam teori tersebut terdapat 3 variabel namun peneliti fokus terhadap 2 variabel yang dianggap mewakili penelitian dengan 7 dimensi dan diturunkan menjadi indikator pernyataan sebanyak 33 indikator. Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Data dikumpulkan dengan cara survey, yang menggunakan kuesioner. Populasi terdiri dari 100 orang, menggunakan accidental. Peneliti menggunakan pengukuran analisis deskriptif dengan hasilnya menampilkan tabel frekuensi untuk mengetahui seberapa besar implementasi kebijakan tersebut. Hasil dari pengukuran tersebut ditemukan hambatan-hambatan tidak terlaksanakannya kebijakan secara optimal berdasarkan pada kategori yang telah dikategorikan penulis. Saran dari penulis ialah perlu adanya beberapa tindakan untuk mengoptimalkan kebijakan ini secara baik.

---

This Reserach was purposed to analyze the implementation of free cigarttes policy in Bogot that?s specially devoted to Sukasari-Bubulak transport departement.This study from concept of the Mazmania Sabatier have three variables but focused two variables that are problem characcter analyze and policy of area with 7 dimensions that derived into 33 indicators. Data were collected by survey, namely by questionnaire. There were 100 subjects in the population (Accidental). Author used descriptive analysis with frequency table to determine how wide the implementation of the policy. The result of measurement determined optimalizes policy implementation obstacles accompanied by factors why policy cant be implemented. Advice author there are some needs to be optimalize the implemenation of the policy."